Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketersediaan insentif berperan dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan listrik.

Perlu diketahui, Pemerintah memutuskan menunda peluncuran insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya ditargetkan mulai bergulir pada Juni 2026.

“Sehingga penundaan peluncuran insentif berpotensi memengaruhi akselerasi permintaan pembiayaan kendaraan listrik,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Rabu (10/6/2026).

Agusman menyampaikan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik oleh industri multifinance tumbuh 32,05% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp23,39 triliun pada April 2026.

Dia berpendapat bahwa meskipun tetap menunjukkan pertumbuhan positif, penundaan insentif dan dinamika perekonomian tetap menjadi faktor yang dapat memengaruhi permintaan pembiayaan kendaraan listrik.

“Adapun, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan listrik masih cukup baik, didukung oleh pengembangan ekosistem serta efisiensi biaya operasional kendaraan listrik,” jelasnya.

Kendati begitu, Agusman tetap memperkirakan pembiayaan kendaraan listrik memiliki prospek yang positif pada tahun 2026.

Menurutnya, hal itu seiring dengan menguatnya ekosistem kendaraan listrik, dukungan kebijakan transisi energi, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan di industri multifinance pada April 2026 mengalami pertumbuhan 2,08% YoY menjadi Rp514,65 triliun.

Sementara itu, Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta pemerintah mengubah arah kebijakan insentif kendaraan listrik agar lebih berkeadilan sosial dan tepat sasaran.

Menurut Djoko, insentif kendaraan listrik seharusnya tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi diprioritaskan bagi daerah lingkar tambang nikel dan wilayah terpencil yang menghadapi persoalan akses energi serta transportasi publik.

“Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan,” ujar Djoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menunda pengumuman insentif kendaraan listrik selama satu bulan karena masih menunggu finalisasi skema dan perhitungan fiskal.

Djoko menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk merancang skema insentif yang lebih inklusif dan memiliki dampak sosial yang nyata.

Ia mengatakan, pemerintah pusat perlu memberikan prioritas insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen mengembangkan transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

Saat ini katanya, tercatat sudah ada 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS).

Bahkan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam disebut telah menerbitkan peraturan daerah yang mengunci alokasi subsidi angkutan umum dari APBD.

Menurut Djoko, tambahan insentif kendaraan listrik dapat menjadi stimulus bagi kepala daerah lain untuk mulai membangun sistem transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah penghasil nikel seperti Konawe, Weda, dan Morowali.

Menurut dia, daerah-daerah tersebut selama ini mengalami paradoks karena menjadi penyumbang bahan baku baterai global, namun masyarakat lokal belum menikmati manfaat ekonomi secara optimal.

“Warga yang daerahnya dieksploitasi untuk bahan baku baterai global, menjadi yang pertama merasakan teknologi bersih tersebut,” kata Djoko.

Ia menilai penyediaan bus listrik dan transportasi umum berbasis kendaraan listrik di wilayah tambang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga simbol kehadiran negara dan keadilan sosial.

Djoko juga mengusulkan agar insentif motor listrik sebesar Rp 5 juta diprioritaskan bagi warga di daerah lingkar tambang serta masyarakat di pulau-pulau kecil yang mengalami keterbatasan pasokan BBM.

Ia mencontohkan pengalaman Asmat yang sejak 2007 mulai menggunakan kendaraan listrik secara swadaya akibat sulitnya akses bahan bakar minyak.

Selain aspek sosial, Djoko mengingatkan pemerintah mengenai tantangan infrastruktur di kawasan industri nikel yang kerap mengalami kerusakan jalan akibat kendaraan berat.

Menurut dia, bus listrik membutuhkan kualitas jalan yang baik agar komponen baterai dan suspensi tidak cepat rusak.

Ia juga menyoroti potensi pergeseran emisi apabila pengisian daya kendaraan listrik masih menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive milik smelter.

“Jika charging masih berasal dari PLTU captive, maka yang terjadi hanya emission shifting, bukan pengurangan emisi sejati,” ujarnya.

Djoko menambahkan, insentif kendaraan listrik juga dapat diarahkan untuk motor listrik roda tiga atau kendaraan listrik komersial yang digunakan petani, nelayan, dan pedagang pasar tradisional di daerah penghasil nikel.

Menurut dia, langkah tersebut dapat membantu menekan biaya operasional masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli di daerah yang selama ini menghadapi inflasi harga kebutuhan pokok cukup tinggi.

“Hanya dengan cara itulah transisi energi bersih di Indonesia dapat berjalan secara hakiki, bukan sekadar pergeseran emisi, melainkan lompatan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” kata Djoko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat program hilirisasi mineral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.

Menurut dia, Indonesia perlu memastikan kekayaan sumber daya nikel tidak hanya berhenti pada aktivitas pertambangan dan ekspor bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik.

"Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia," ujar Bisman di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, kebijakan insentif perlu berjalan beriringan dengan penguatan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dari meningkatnya penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri komponen dan baterai di dalam negeri.

Menurut Bisman, Indonesia harus memanfaatkan momentum perkembangan industri kendaraan listrik global untuk menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri baterai.

"Jangan sampai hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri," katanya.

Bisman juga menilai baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) masih memiliki prospek yang kuat di pasar kendaraan listrik dunia. Baterai jenis ini dinilai unggul untuk kendaraan dengan kebutuhan performa tinggi dan jarak tempuh yang lebih panjang.

"Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara itu, kendaraan listrik non-nikel direncanakan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik dan mulai bergulir pada Juni 2026.

"Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kita dipakai betul," kata Purbaya.

Upaya hilirisasi nikel menuju industri baterai kendaraan listrik juga terus berjalan. Salah satunya melalui proyek pabrik baterai kendaraan listrik yang dikembangkan Indonesia Battery Corporation di Karawang.

Pabrik tersebut dibangun melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend melalui perusahaan patungan bernama Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery. Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 itu memiliki kapasitas produksi hingga 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun dan diharapkan menjadi salah satu pilar pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.

Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di industri kendaraan listrik global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah menunda insentif pajak untuk mobil dan motor listrik.

Purbaya menegaskan pemberian insentif kendaraan listrik tersebut ditunda selama satu bulan.

"Insentif EV (electric vehicle/kendaraan listrik) masih ditunda satu bulan lagi," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah masih perlu memperhitungkan sejumlah hal sebelum menerapkan insentif kendaraan listrik.

Sebelumnya, Purbaya menargetkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) mulai berlaku pada Juni 2026.

Ia menyebut insentif tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan insentif tersebut.

Insentif itu disiapkan untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik.

Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat dari BBM menuju listrik.

Menurut dia, peralihan konsumsi energi tersebut diharapkan menekan impor BBM dan minyak mentah Indonesia.

Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak energi global.

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah berencana menggulirkan subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) untuk 200.000 unit mobil dan motor listrik mulai Juni 2026.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional, terutama industri baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC).

Pengamat energi sekaligus Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, mengatakan penguatan ekosistem EV perlu dibarengi insentif kendaraan listrik berbasis nikel secara berkelanjutan.

Insentif jangka panjang dinilai penting agar industri memiliki kepastian dalam berinvestasi.

"Insentif jangka panjang masih sangat penting dan masih diperlukan supaya ada kepercayaan industri pengguna baterai kendaraan listrik terhadap kepastian rantai pasok dan harga yang kompetitif," ujar Eko dalam keterangannya, Kamis (22/5/2026).

Skema yang disiapkan pemerintah menyebut kendaraan listrik berbasis baterai NMC akan memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen.

Kendaraan listrik dengan baterai tanpa nikel mendapat PPN DTP sebesar 40 persen.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit.

Eko menilai insentif tidak seharusnya hanya diberikan kepada konsumen kendaraan listrik.

Insentif juga perlu menyasar industri hulu hingga hilir baterai EV berbasis NMC.

Menurut Eko, dukungan fiskal perlu diberikan mulai dari smelter, industri precursor, cathode, hingga manufaktur sel baterai.

Dukungan tersebut dinilai penting agar rantai pasok kendaraan listrik nasional semakin kuat.

“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang konsisten dalam jangka panjang, setidaknya selama 3-5 tahun, agar pelaku industri memiliki kepastian dalam membangun rantai pasok industri baterai kendaraan listrik berbasis NMC di dalam negeri," ungkapnya.

Kebijakan yang konsisten dinilai semakin penting karena pasar kendaraan listrik Indonesia tumbuh signifikan.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan battery electric vehicle (BEV) mencapai 56.204 unit pada 2024.

Angka tersebut meningkat menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.

Pasar kendaraan listrik memang masih didominasi baterai lithium iron phosphate (LFP).

Namun, pertumbuhan kendaraan berbasis NMC mulai meningkat pesat.

Penjualan EV berbasis NMC atau NCMA tercatat sebanyak 9.390 unit pada 2024. Jumlah tersebut setara sekitar 16,7 persen dari total pasar.

Angkanya naik menjadi 26.069 unit pada 2025, atau sekitar 22,8 persen dari total penjualan EV nasional.

Dengan demikian, penjualan EV berbasis NMC tumbuh 177,6 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan kendaraan listrik berbasis LFP yang tumbuh 88,7 persen.

Eko menekankan momentum tersebut perlu dijaga melalui kebijakan fiskal yang lebih komprehensif.

Kebijakan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri baterai NMC nasional.

Eko menilai pemerintah perlu memberikan stimulus tambahan, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), pembebasan bea masuk, hingga PPN DTP.

Stimulus itu juga perlu dikaitkan langsung dengan pengembangan teknologi baterai NMC beserta seluruh komponennya.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memberikan tax allowance maupun royalty allowance bagi industri precursor berbasis sumber daya alam mineral logam dan logam dalam negeri.

Eko juga mendorong percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) baterai NMC di wilayah Indonesia timur.

Kawasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hilir yang terintegrasi.

"Pembangunan KEK baterai NMC perlu diteruskan sampai jadi produk hilir yang terintegrasi, termasuk membangun infrastruktur fasilitas impor-ekspor maupun distribusi produksi," pungkas Eko.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan harga minyak dunia yang bergejolak akibat konflik geopolitik belum akan turun. Ia memperkirakan perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel akan berlangsung lama.

Berdasarkan pandangannya itu, ia memutuskan untuk menggelontorkan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) roda dua maupun empat.

Purbaya sempat melakukan kunjungan kerja ke AS padal April 2026. Dalam kunjungan itu, Purbaya mengaku mempelajari desain yang dibuat AS untuk Iran. Desain itu, cerita Purbaya, dibuat untuk kekalahan Iran dan sudah pasti akan ditolak negeri Persia tersebut.

“Jadi kelihatannya perangnya masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga masih akan tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi,” kata Purbaya di kantornya, Selasa (12/5).

Dengan kondisi harga minyak dunia yang bertahan di level tinggi, Purbaya memutuskan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dengan cara mengalihkannya pada kendaraan listrik.

“Itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan,” katanya.

Di samping itu, Purbaya menyebut produksi listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tidak dipakai seluruhnya tetap harus dibayar, atau take or pay.

“Itu mungkin kapasitas (listrik) yang baru terpakai sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi enggak dipakai. Itu kalau saya enggak salah ingat ya,” kata Purbaya.

Pada awalnya, Purbaya berasumsi perang antara Iran dengan AS dan Israel tidak akan berlangsung lama. Namun, prediksi berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. AS dan Iran tetap berkukuh pada pendapatnya dan menolak proposal perdamaian yang diajukan masing-masing pihak.

“Tapi yang jelas ada listrik yang terpakai yang kita bayar, saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil, itu utamanya. Tadinya saya pikir perangnya sebentar saja selesai, ternyata kayaknya masih lama kalau begini,” kata Purbaya.

Insentif Kendaraan Listrik

Sebelumnya, Purbaya menyatakan pemerintah akan menggenjot pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Bendahara negara ini menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mulai beralih ke kendaraan listrik.

Berdasarkan diskusi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian, pemerintah menyatakan siap memberikan insentif masing-masing untuk 100 ribu unit mobil dan motor listrik. Purbaya mengatakan, angka tersebut bisa bertambah, bergantung pada permintaan nantinya.

“Sudah kita hitung (anggarannya). Kalau itu habis, kita kasih (insentif untuk) 100 ribu unit lagi,” kata Purbaya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Pemerintah akan mulai menggelontorkan insentif kendaraan listrik ini mulai Juni 2026. Namun, Purbaya masih menunggu lampu hijau dari Prabowo.

“Saya ingin percepat. Kapasitas domestik enggak sebanyak itu juga. Itu paling 300 ribu (unit) setahun,” kata Purbaya.

Purbaya mendapatkan informasi kapasitas produksi kendaraan listrik domestik paling banyak 300 ribu per tahun. Namun, ia mengatakan pemerintah tak memberi batasan untuk pemberian insentif tersebut.

"Kalau kurang, tambah lagi. Jadi saya pengen lihat percepatan pergeseran mobil ke EV sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden,” kata Purbaya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan alasan pemerintah akhirnya mau memberikan insentif kembali untuk kendaraan listrik.

Insentif untuk kendaraan listrik itu baru dipikirkan setelah dirinya melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan mempelajari perkembangan situasi geopolitik, khususnya terkait Iran.

“Karena kita lihat harga minyak dunia kan enggak akan turun. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang. Dan pasti akan ditolak oleh Iran,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Selasa (11/5/2026).

Ia menilai kondisi tersebut membuat potensi konflik berkepanjangan semakin besar, sehingga tekanan terhadap harga energi global diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

“Kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, di tengah kondisi tersebut maka kendaraan listrik sebagai salah satu solusi untuk menekan impor BBM sekaligus mengurangi beban subsidi energi.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kapasitas listrik berlebih yang belum termanfaatkan secara optimal.

“Kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan. Di sisi lain ada listrik PLN yang tetap dibayar tapi nggak dipakai,” katanya.

Ia menjelaskan pemanfaatan kendaraan listrik diharapkan dapat menyerap kelebihan pasokan listrik nasional sehingga beban subsidi di sektor energi dapat ditekan

“Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya,” ujarnya.

Bendahara Negara itu mengakui awalnya memang tidak terlalu agresif memberikan insentif mobil listrik karena memperkirakan konflik global tidak akan berlangsung lama.

"Tadi saya pikir kan perangnya sebentar lagi selesai. Udah nggak usah pusing-pusing. Ternyata setelah saya lihat, kayaknya masih lama," ungkap dia.

Ia memperkirakan koflik antara AS-Iran kemungkinan cepat akan berakhir pada September 2026. Namun, bisa saja lebih lama dari diperkirakan.

"September itu berakhir karena di sana ada pemilihan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus. Jadi kita akan melihat terus," ungkap dia.

Modelnya kira-kira hampir sama. Sekarang kita lagi siapkan

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan model atau skema insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk motor maupun mobil yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan terlalu berbeda dari yang sudah diterapkan sebelumnya.

“Kira-kira nanti modelnya akan tidak terlalu berbeda dengan model yang pernah kita pergunakan ketika kita memberikan insentif untuk mobil listrik dan bantuan pembelian untuk motor listrik,” katanya ditemui di Badung, Bali, Jumat.

Dikarenakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi sudah menyampaikan agar insentif untuk elektrifikasi kendaraan ini dibidik untuk diterapkan pada Juni 2026, pihak Kemenperin saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

“Modelnya kira-kira hampir sama. Sekarang kita lagi siapkan,” ujar Menperin Agus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5).

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari kebijakan insentif kendaraan listrik adalah mengubah pola konsumsi masyarakat, dari yang semula menggunakan BBM menjadi menggunakan listrik.

Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meyakini kebijakan insentif elektrifikasi kendaraan merupakan investasi fiskal jangka panjang yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.

Indef menilai kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat transisi energi, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga memperkuat ketahanan fiskal negara.

Indef menilai kebijakan insentif sebelumnya yang diberikan pemerintah berhasil menarik minat produsen global untuk menanamkan modal dan membangun basis produksi di dalam negeri.

Indef mencatat investasi asing di sektor kendaraan listrik di Indonesia mencapai 2,73 miliar dolar AS dalam tiga tahun terakhir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40–100 persen untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masuk disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida.

Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Purbaya menjelaskan kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangannya ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel.

Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.

“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.

Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik (EV), dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus kendaraan listrik (EV) ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Purbaya berpendapat insentif EV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada para gubernur untuk memberikan insentif berupa pembebasan pajak kendaraan listrik (electric vehicle/EV) memiliki tantangan serius di tingkat daerah. Faisal menyebut kebijakan tersebut bertujuan melanjutkan dorongan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik melalui insentif.

"Ini kan sebetulnya ingin mendorong kebijakan yang selama ini dijalankan untuk memberikan insentif pengembangan kendaraan listrik. Tapi karena keterbatasan budget, ini akhirnya jadinya insentif itu ingin supaya pemerintah daerah yang memberikan insentif juga," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Faisal, kebijakan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran beban insentif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faisal menduga pemerintah ingin mengurangi beban pusat dalam menyokong industri kendaraan listrik.

"Jadi diberikan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembebasan misalnya balik nama atau pajak kendaraan bermotor," sambung Faisal.

Faisal menilai penerapan kebijakan ini kurang tepat karena bersamaan dengan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dia mengatakan pemotongan TKD membuat ruang fiskal daerah kian menipis.

BARU-baru ini, ramai pemberitaan terkait berubahnya aturan pajak atas kendaraan listrik.

Dalam narasi yang beredar, dikabarkan bahwa mobil dan motor listrik tidak lagi bebas dari pajak daerah setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11/2026.

Selama ini, kendaraan listrik mendapatkan fasilitas bebas pajak tahunan kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBNKB) saat pembeliannya. Program insentifnya sudah berjalan lama sejak 2023.

Namun, berlakunya Permendagri No. 11/2026 sejak 1 April 2026 disebut-sebut mengakhiri kebijakan insentif tersebut. Alasannya, kendaraan listrik tidak lagi dicantumkan dalam daftar jenis kendaraan yang bebas dari PKB dan BBNKB di Pasal 3 beleid tersebut.

Pada aturan sebelumnya, Permendagri No. 7/2025 secara spesifik mencantumkan kendaraan berbasis energi terbarukan sebagai salah satu jenis kendaraan yang tidak dikenai PKB dan BBNKB. Kendaraan listrik ditetapkan termasuk dalam jenis kendaraan energi terbarukan tersebut.

Hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian di Permendagri No. 11/2026 akhirnya sontak menimbulkan pemberitaan kalau kendaraan listrik akan mulai dikenakan pajak tahunan dan bea balik nama.

Jika merujuk pada pasal lanjutan di Permendagri tersebut, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Di Pasal 19 Permendagri No. 11/2026 yang sama, terdapat klausul bahwa pemberian insentif pajak tahunan dan bea balik nama atas kendaraan listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul ini bersifat baru karena tidak ada dalam Permendagri sebelumnya.

Jika ditafsirkan, hilangnya frasa “kendaraan listrik” dari daftar pengecualian pajak di Pasal 3 sebenarnya tidak serta-merta berarti tidak lagi mendapatkan pembebasan pajak.

Aturan insentifnya kini hanya merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Permendagri tersebut.

Dalam hal ini, aturan yang lebih tinggi ada di UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

UU-nya juga dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2019 yang diubah terakhir dengan Perpres No. 79/2023.

Pada Perpres No. 79/2023, terdapat instruksi bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik di Pasal 17.

Kemudian Pasal 19, menetapkan insentif tersebut diberikan berupa pembebasan atau pengurangan pajak tahunan PKB dan bea balik nama BBNKB yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, jika merujuk pada peraturan yang lebih tinggi lagi di UU HKPD, disebutkan secara spesifik bahwa kendaraan berbasis energi terbarukan termasuk dalam jenis kendaraan yang dikecualikan dari PKB dan BBNKB.

UU HKPD tidak merinci jenis-jenis kendaraan yang tergolong dalam definisi kendaraan berbasis energi terbarukan tersebut.

Namun, jika merujuk pada Permendagri No. 7/2025 yang berlaku sebelumnya, kendaraan listrik disebutkan termasuk sebagai kendaraan berbasis energi terbarukan.

Dengan demikian, kendaraan listrik semestinya masih bebas dari pajak tahunan dan bea balik nama kendaraan sesuai UU HKPD dan Perpres yang berlaku.

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, insentifnya tidak dapat dihapus hanya karena tidak lagi tertulis di Permendagri jika aturan yang lebih tinggi masih menetapkan adanya insentif tersebut.

Oleh karena itu, isu ini sebenarnya timbul karena adanya miskonsepsi terkait kebijakan baru. Miskonsepsi seperti ini lazim terjadi, khususnya terhadap kebijakan yang menyangkut pajak.

Untuk meluruskan pemberian insentif pajak kendaraan listrik, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 900.1.13.1/3764/SJ yang menguraikan dasar hukum yang berlaku.

Dalam Surat Edaran tersebut, Mendagri menyampaikan agar pemerintah daerah memberikan insentif pajak atas kendaraan listrik dengan tahun pembuatan 2026 maupun sebelumnya.

Surat itu juga menjadikan Pasal 19 Permendagri No. 11/2026 dan Perpres No. 79/2023 sebagai dasar hukum insentif tersebut.

Dukungan insentif pajak daerah atas kendaraan listrik tetap dijalankan untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik sebagai transportasi jalan sesuai yang dimandatkan Perpres.

SE Mendagri juga menyebutkan tidak menentunya ketersediaan dan harga minyak saat ini sebagai faktor lain pentingnya tetap menjalankan insentif.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan listrik tidak perlu khawatir dengan pemberitaan yang beredar karena terbitnya Permendagri No. 11/2026 baru.

Sesuai ketentuan yang berlaku, kendaraan listrik tetap diberikan insentif pajak tahunan dan bea balik nama. Ini didasarkan pada UU HKPD, Perpres, maupun Permendagri No. 11/2026 itu sendiri.