Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mempercepat upaya penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di sela Brussels Economic Security Forum di Brussel, Belgia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic membahas sejumlah strategi guna memastikan proses ratifikasi IEU-CEPA terselesaikan sesuai target pada semester II tahun 2026.

"Kami menargetkan proses ratifikasi IEU-CEPA dapat diselesaikan pada semester II 2026 sehingga implementasinya dapat dimulai pada awal 2027," ujar Airlangga di Brussel, Jumat (5/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mendorong penyelesaian berbagai tahapan yang diperlukan agar proses ratifikasi berjalan sesuai jadwal. Pembahasan juga mencakup langkah-langkah lanjutan jelang kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic ke Jakarta.

Selain membahas IEU-CEPA, Airlangga dan Komisioner Maros juga mendiskusikan program Global Gateway Uni Eropa yang diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, termasuk investasi dan pengembangan sektor mineral kritis.

Kerja sama pada sektor tersebut memiliki prospek yang besar mengingat Indonesia tengah mempercepat program hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, sementara Uni Eropa membutuhkan pasokan mineral strategis untuk mendukung transisi energi dan pengembangan industri teknologi hijau.

"Kami juga membahas peluang kerja sama investasi melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan sektor mineral kritis yang menjadi perhatian kedua pihak," kata Airlangga.

Saat ini, IEU-CEPA disebut sebagai instrumen penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Untuk itu, penyelesaian proses ratifikasi menjadi prioritas, sehingga manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha dari kedua negara.

Salah satu manfaat yang akan diperoleh dari implementasi IEU-CEPA, adalah penghapusan tarif perdagangan pada sekitar 98 persen pos tarif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut akan membuka akses pasar yang lebih luas ke Uni Eropa melalui fasilitas tarif nol persen untuk sebagian besar produk ekspor nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Eropa dan mendukung pertumbuhan ekspor nasional.

Pertemuan ini turut menegaskan komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk terus memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Penyelesaian ratifikasi IEU-CEPA pada semester II tahun 2026 diharapkan menjadi tonggak penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua kawasan, yang akan mendukung implementasi penuh perjanjian pada awal tahun 2027.

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold idealnya adalah 0%. Menurutnya, pembuat Undang-Undang (UU) perlu mempertimbangkan betul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan besaran ambang batas parlemen.

"Idealnya sih nol persen. Kalau kita bicara ideal ya. Jadi saya kira apa yang dipertimbangkan betul oleh MK," ujar Hadar saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026)

Hadar mengatakan, banyak suara pemilih hilang dalam setiap gelaran pemilu. Menurutnya, model pemilu perlu diubah untuk menghindari terbuangnya suara rakyat.

"Karena begini, sebetulnya sistem pemilu yang kita gunakan itu dengan model Dapil (Daerah Pemilihan) yang ada sekarang, multi-member district ya, jadi dapil itu berwakil banyak dengan besaran atau magnitude yang bervariasi 3 sampai 10 di tiap-tiap daerah, itu secara alamiah sebetulnya sudah ada ambang batas juga gitu," ucap Hadar.

"Jadi artinya apa? Secara alamiah, secara inherent, itu pembatasan-pembatasan sudah diberlakukan di setiap dapil gitu. Nah, jadi ini saja yang kita gunakan kalau kita mau sungguh-sungguh mengakui suara rakyat, menghargai suara rakyat, dan mengakui bahwa suara rakyat merupakan kedaulatan. Jadi kedaulatan itu ada di suara-suara itu sebetulnya, bukan di rekayasa-rekayasa yang dibicarakan atau yang disebut dengan parliamentary threshold ini begitu," sambungnya.

Untuk itu, Hadar menilai, regulasi yang dibuat harus menghormati meskipun ada satu partai yang memperoleh satu kursi. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas suara rakyat yang terkonversi menjadi kursi parlemen.

"Salah satu karakter atau hal positif yang kita dapatkan di pemilu adalah kita mendapatkan wakil. Jadi perwakilan ini harus kita betul-betul hargai gitu. Jadi idealnya menurut saya ya tiada (nol). Jadi betul-betul kalau saja partai politik di dapil mana pun memperoleh satu kursi, maka dia harus diikutkan untuk bisa (masuk parlemen)," kata Hadar.

"Tidak boleh kemudian dinyatakan tidak jadi, kita tolak ini, kemudian kursinya dibagi-bagi di antara partai lain gitu. Itu menurut saya menjadi tidak adil. Jadi pemilu itu menjadi tidak adil karena yang tadinya berhak akhirnya nggak boleh dia, dan kursinya dibagi-bagi sama partai yang melampaui ambang batas berapa persen ini. Jadi kalau saya memandangnya begitu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan penyesuaian terhadap pembidangan dan tugas Dewan Komisioner. Perombakan ini dilakukan agar lembaga tersebut dapat berjalan lebih efektif.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, salah satu yang akan diubah yakni peran Anggota Dewan Komisioner (ADK) Ex-officio, yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).

“Sementara ini, Anggota Ex-officio berfungsi sebagai mewakili kepentingan lembaga tersebut. Jadi kami juga akan merevitalisasi peran mereka agar dapat mendukung organisasi [LPS],” kata Anggito dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Untuk diketahui, pembidangan, tugas, tata tertib, dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner LPS telah diatur dalam PDK No.5/2023.

Merujuk pada aturan tersebut ADK Ex-officio memiliki tugas dan fungsi antara lain melaksanakan tugas dan wewenang LPS sebagai ADK, serta memfasilitasi dan/atau memberikan masukan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang disusun oleh LPS, serta pertukaran data dan informasi.

Selain itu, para anggota juga memiliki tugas memberikan pandangan, pertimbangan, dan pendapat dampak usulan opsi resolusi bank dan likuidasi perusahaan asuransi terhadap pasar SBN dan SSK.

Anggito menilai, fungsi ADK Ex-officio yang berlaku saat ini tidak ditujukan untuk memperkuat LPS. Untuk itu, pihaknya berencana menambah fungsi ADK Ex-officio dari sebelumnya hanya sebagai fungsi perwakilan menjadi Ketua Komite.

Perinciannya, ADK Ex-officio dari Kemenkeu akan bertugas sebagai Ketua Komite Audit/Pemeriksaan Keuangan, serta Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan.

Kemudian ADK Ex-officio dari BI sebagai Ketua Komite Informasi dan Teknologi, serta ADK Ex-officio OJK sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Pengembangan SDM serta Kepatuhan Syariah.

Selain ADK Ex-officio, pihaknya juga melakukan sedikit penyesuaian terhadap bidang dan tugas Ketua DK, Wakil Ketua DK, serta ADK Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank.

“Jadi masing-masing nanti ada KPI nya sendiri-sendiri yang menjalankan fungsi-fungsi strategis,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyesuaian ini merupakan amanat dari Undang-undang No.4/2023 atau UU P2SK. Penyelarasan ini bertujuan agar LPS berjalan lebih efektif di tengah penguatan peran lembaga tersebut sebagai risk minimizer dan tambahan mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan masih bergulirnya eskalasi perang antara Iran vs AS-Israel di Timur Tengah telah menyebabkan sektor keuangan terdampak. OJK melakukan stress test untuk mendeteksi risiko dari dampak konflik terhadap pasar keuangan domestik.

“Adanya ketidakpastian penyelesaian konflik Iran dengan AS dan Israel yang mengakibatkan fluktuasi di pasar keuangan, OJK melakukan pemantauan intensif untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan, termasuk melakukan stress test dengan berbagai skenario terhadap industri jasa keuangan serta memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Mei 2026 yang digelar secara daring, Selasa (5/5/2026).

Friderica, atau kerap disapa Kiki, menuturkan OJK juga mendorong agar lembaga jasa keuangan dapat memperkuat penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk melakukan stress testing secara berkala serta memperkuat kualitas asesmen terhadap eksposur risiko pasar dan risiko kredit.

“Mengantisipasi dinamika pasar ke depan, OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) senantiasa mencermati perkembangan pasar dan mengambil respons kebijakan yang diperlukan. Sejumlah instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar saham dinilai tetap relevan dan telah diperpanjang masa berlakunya,” tuturnya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan OJK dalam RDK pada 30 April 2026, OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Kinerja perekonomian global pada April 2026 dihadapkan pada berlanjutnya ketidakpastian kondisi geopolitik, meskipun sempat dikabarkan terjadi kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan AS-Israel. Penutupan Selat Hormuz tetap berlanjut akibat blokade oleh kedua belah pihak sehingga gangguan terhadap distribusi energi global belum sepenuhnya mereda.

“Kondisi ini mendorong harga minyak tetap volatile dan bertahan pada level tinggi,” ujar Kiki.

IMF dalam World Economic Outlook April 2026 diketahui memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1 persen pada 2026 dan menilai risiko inflasi meningkat. Fragmentasi geopolitik, tekanan utang, dan gangguan rantai pasok menjadi faktor risiko yang melemahkan pertumbuhan ke depan. Tekanan inflasi global juga meningkat, mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju.

Adapun perekonomian AS menunjukkan pelemahan, dengan pertumbuhan pada kuartal I 2026 diperkirakan menurun. Tekanan inflasi diprediksi kembali meningkat, terutama dipicu oleh kenaikan harga barang dan energi. Di tengah kondisi tersebut, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada rapat Federal Open Market Committee pada akhir April 2026.

Di sisi lain, perekonomian China mencatat pertumbuhan kuartal I 2026 sesuai target di 5 persen, ditopang oleh ekspor dan sektor manufaktur. Namun, secara bulanan (month to month/mtm), pertumbuhan mulai melemah.

“Di domestik, tadi baru saja diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), ekonomi nasional tumbuh solid di level 5,61 persen, ditopang kontribusi konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah,” terangnya.

Kiki menerangkan, dari sisi indikator permintaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di zona optimistis, meskipun termoderasi. Pertumbuhan penjualan ritel tercatat sebesar 2,4 persen secara year on year (yoy), dan penjualan kendaraan bermotor terkontraksi secara tahunan. Dari sisi ketahanan eksternal, cadangan devisa pada Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS, dengan kondisi neraca perdagangan yang masih surplus selama 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, ketahanan sektor jasa keuangan menjadi prioritas anggota dewan komisioner di tengah situasi geopolitik global yang tidak mudah.

Ketua Dewan KomisionerOJK Friderica Widyasari Dewi mengumpamakan kondisi saat ini seperti orang yang sedang naik pesawat.

"Kita selalu analogikan, kalau naik pesawat itu cuaca boleh bumpy dan lain-lain," kata dia dalam konferensi pers Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Wanita yang karib disapa Kiki tersebut menambahkan, oleh karena itu kehadiran pilot dalam konteks ini berarti kepala eksekutif di OJK menjadi penting.

"Kalau pesawat kita dalam kondisi baik, pilotnya juga dinahkodai oleh para Kepala Eksekutif Sektor dengan baik, Insya Allah selamat sampai tujuan," tambah dia.

Kiki menyebut, kondisi global termasuk geopolitik dan ekonomi merupakan hal yang berada di luar jangkauan OJK.

"Yang penting bagaimana ketahanan dari sektor jasa keuangan kita cukup baik," tutup dia.

Sebagai informasi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto telah mengambil sumpah jabatan tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI.

Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut.

• Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032
• Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031
• Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031
• Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032
• Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan - Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031
• Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu
• Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Tak butuh waktu lama bagi jajaran baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031 untuk memulai masa kerjanya. Segera setelah mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (25/3/2026) siang, para petinggi OJK langsung menuju kantor pusat untuk melaksanakan agenda strategis internal.

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, langkah ini merupakan mandat Undang-Undang yang harus segera dilaksanakan demi kesinambungan operasional lembaga pengawas jasa keuangan tersebut.

"Kami harus kembali ke kantor. Pertama, kami melakukan serah terima, sertijab untuk ADK yang baru dilantik dengan yang sebelumnya. Kemudian kami juga harus melakukan Rapat Dewan Komisioner yang pertama karena sesuai dengan mandat Undang-Undang setelah ADK dilantik, kita harus melakukan RDK yang pertama untuk pelaksanaan tugas dan lain-lain," ujarnya saat ditemui awak media di Gedung MA, Jakarta.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) pertama tersebut, jajaran baru akan membedah kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius adalah penguatan pengawasan serta perizinan yang terintegrasi guna merespons kompleksitas industri keuangan saat ini.

"Karena challenge-nya ya kalau kita lihat ke belakang kenapa OJK dibentuk karena terjadi konglomerasi keuangan ya produk-produk hibrid dan lain-lain. Tentunya pengawasan terintegrasi dan juga perizinan terintegrasi menjadi satu program prioritas kita," ujar Kiki.

Selain itu, agenda rapat perdana ini juga mencakup pendalaman pasar, pelindungan konsumen, dan penegakan hukum.

"Tentu saja kita akan terus melakukan penegakan hukum juga reinforcement yang kita akan lebih giatkan lagi, kita galakkan lagi bagaimana untuk kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan," katanya.

Sebelumnya, prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua MA Sunarto berlangsung khidmat. Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2026 yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 17 Maret 2026.

Dengan rampungnya prosesi ini, para Anggota Dewan Komisioner (ADK) resmi mengemban tugas hingga lima tahun ke depan.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto, mengambil sumpah jabatan atau melantik 7 Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Hal ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 5 ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Sementara dua lainnya adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner, OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmen OJK untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung program prioritas pemerintah.

OJK juga akan terus menjaga kepercayaan publik dengan memperkuat pengawasan terintegrasi dan pendalaman pasar keuangan untuk semakin mendorong sektor jasa keuangan bertumbuh menjadi ‘engine’ pertumbuhan ekonomi nasional.

“OJK akan tetap mengedepankan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat serta akan terus melakukan penegakan hukum yang akan lebih kita giatkan,” kata Friderica.

Untuk menjalankan program-program tersebut, OJK akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pengampu kepentingan untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional yang semakin baik ke depan.

Acara pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, Anggota Dewan Komisioner OJK, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;

2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;

3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;

4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;

5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;

6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;

7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Rabu (25/3).

Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto, yang terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Dalam keputusan tersebut, tujuh anggota Dewan Komisioner OJK diangkat dan mulai menjabat sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

"Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memangku jabatan tersebut, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah," ujar Sunarto.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisioner membacakan sumpah jabatan sesuai agama masing-masing.

Adapun tujuh anggota Dewan Komisioner OJK yang dilantik hari ini terdiri dari Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Hernawan Bekti Sasongko, serta sejumlah kepala eksekutif dan anggota ex-officio.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.

Selain itu, turut dilantik anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan Juda Agung dan ex-officio dari Bank Indonesia Thomas AM Djiwandono.

Berikut daftar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilantik:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3).

Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Kiki itu mengemban tugas sebagai Penjabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Ia juga merangkap sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Berdasarkan informasi di laman resmi OJK, Kiki merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2001. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Master of Business Administration di California State University dan lulus pada 2004.

Kiki juga meraih gelar doktor di bidang Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari UGM pada 2019.

Sebelum bergabung dengan OJK, Kiki memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal. Ia tercatat berkarier di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005.

Di BEI, Kiki pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Pasar pada periode 2009 hingga 2015.

Kariernya kemudian berlanjut di lembaga self-regulatory organizations (SRO) pasar modal. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 2015-2016, sebelum kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016 hingga 2019.

Setelah itu, Kiki menjabat sebagai Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada periode 2020 hingga 2022.

Selain pengalaman profesional, Kiki juga mengantongi sejumlah sertifikasi di industri pasar modal, antara lain Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang diterbitkan OJK pada 2019.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Januari 2025, Friderica tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp85,34 miliar setelah dikurangi utang.

Sebagian besar kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan dengan nilai mencapai sekitar Rp82,89 miliar yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Bogor, Yogyakarta, Badung, dan Bekasi.

Selain itu, ia juga memiliki satu unit mobil Mercedes Benz sedan tahun 2018 senilai Rp700 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp2,35 miliar, serta kas dan setara kas sekitar Rp1,19 miliar.

Friderica juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1,8 miliar dalam laporan tersebut.

Berikut rincian kekayaan Friderica Widyasari Dewi:

A. Tanah dan Bangunan: Rp82.890.338.891

Tanah dan bangunan seluas 930 m²/346 m² di Jakarta Selatan (hasil sendiri): Rp22.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 132 m²/232 m² di Jakarta Selatan (hasil sendiri): Rp6.500.000.000

Tanah dan bangunan seluas 653 m²/489 m² di Jakarta Selatan (hasil sendiri): Rp19.000.000.000

Bangunan seluas 230 m² di Jakarta Selatan (hasil sendiri): Rp9.800.000.000

Tanah dan bangunan seluas 605 m²/200 m² di Tangerang Selatan (hasil sendiri): Rp11.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 3.500 m²/100 m² di Bogor (hasil sendiri): Rp2.250.000.000

Tanah dan bangunan seluas 490 m²/250 m² di Yogyakarta: Rp6.000.000.000

Tanah dan bangunan seluas 225 m²/100 m² di Bandung (hasil sendiri): Rp5.000.000.000

Bangunan seluas 42 m² di Bekasi (hasil sendiri): Rp595.322.347

Bangunan seluas 54 m² di Bekasi (hasil sendiri): Rp745.016.544

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp700.000.000

Mobil Mercedes Benz Sedan tahun 2018 (hasil sendiri): Rp700.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp2.355.000.000

D. Surat Berharga: -

E. Kas dan Setara Kas: Rp1.197.522.288

F. Harta Lainnya: -

G. Utang: Rp1.800.000.000

H. Total Harta Kekayaan (dikurangi utang): Rp85.342.861.179

supaya bisa memberikan sinyal positif bahwa kita melakukan langkah-langkah yang cukup responsif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa jadwal uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih lima Anggota Dewan Komisioner OJK dipercepat untuk memberikan kepastian dan menunjukkan sinyal positif kepada pasar.

Sinyal ini, menurut dia, juga diperkuat dengan keputusan untuk menetapkan masa jabatan Anggota DK OJK selama lima tahun ke depan terhitung sejak 2026 hingga 2031.

“Waktu itu memang direncanakan oleh Pansel (seleksi tahap wawancara dijadwalkan oleh Pansel semula 25-26 Maret 2026). Tapi kemudian dilakukan upaya-upaya akselerasi, dalam rangka untuk memberikan respons dan kepastian kepada pasar, supaya bisa memberikan sinyal positif bahwa kita melakukan langkah-langkah yang cukup responsif,” kata Misbakhun dalam wawancara cegat di DPR RI, Jakarta, Rabu.

Komisi XI DPR RI pada Rabu (11/3) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Anggota DK OJK terhadap 10 kandidat, sesuai dengan surpres (surat presiden) yang disampaikan kepada pimpinan DPR.

Uji kelayakan dilakukan dalam satu hari sejak pagi hari. Setelah melalui rapat internal pada Rabu (11/3) malam, Komisi XI memilih lima Anggota DK OJK antara lain Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua DK, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK, Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK, dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif ITSK-IAKD.

Ketika ditanya wartawan mengenai alasan Komisi XI memilih nama-nama tersebut, Misbakhun menilai bahwa Friderica selama menjabat sebagai Pjs. Ketua DK OJK mampu memberikan respon yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK.

Selain itu, Hasan Fawzi selama menjabat Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK juga dinilai dapat memberikan respons yang sangat memadai terhadap beberapa isu pasar modal pascapengumuman MSCI.

Kemudian Adi Budiarso dipandang sebagai sosok yang sudah sangat lama berkarier di sektor keuangan dengan turut berkontribusi pada berbagai regulasi termasuk UU P2SK. Adi dinilai memahami isu-isu yang berkaitan dengan aset digital.

“Mereka juga bisa melakukan presentasi yang sangat bagus di dalam fit and proper test,” ujar Misbakhun.

Ia memastikan, pemilihan lima Anggota DK OJK diputuskan secara musyawarah mufakat dengan tetap mengedepankan pertimbangan teknis terkait kompetensi dan profesionalisme.

“Harapannya mereka bisa memimpin OJK dengan baik. Kemudian membawa kepada perubahan-perubahan yang sangat fundamental, serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap OJK, pasar modal, dan industri jasa keuangan,” kata Misbakhun.

Untuk diketahui, pada 4 Maret yang lalu, Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah. Nama calon ADK OJK itu tertuang dalam surat Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Dalam pengumuman tersebut, Pansel menjadwalkan seleksi tahap wawancara pada 25-26 Maret 2026, setelah peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan pada 9 Maret 2026 dan asesmen secara luring pada 10-11 Maret 2026.

Namun, DPR RI memutuskan untuk menyelenggarakan fit and proper test Anggota DK OJK pada pekan ini. Hal ini diputuskan usai Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna Ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa (10/3).

Setelah menuntaskan fit and proper test pada Rabu (11/3), Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com - Komis XI DPR RI akhirnya menetapkan Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah menjalani fit and proper test, Rabu (11/3/2026).

Komisi XI DPR RI menguji sepuluh calon Dewan KomisionerOJK yakni: Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Dari kesepuluh calon, hanya lima yang ditetapkan sebagai DK OJK. Berikut nama-namanya.

• Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.
• Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
• Hasan Fawzi dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
• Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen
• Adi Budiarso dipilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Proses penetapan dan peresmian kelimanya digelar Kamis, 12 Maret 2026 pada rapat Paripurna DPR RI.

Profil Friderica Widyasari Dewi

Mengutip ojk.go.id, sebelum ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica Widyasari Dewi menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Ia juga menjabat Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Jadi, ketika dirinya terpilih sebagai Ketua DK OJK tak akan ada yang menyangkal kemampuannya.

Selain itu, pendidikannya bisa dibilang mentereng, meraih gelar Sarjana bidang ekonomi UGM pada 2001, lalu melanjutkan studi S2 ke California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration di tahun 2004.

Friderica kemudian balik ke Indonesia untuk mengambil pendidikan Doktoral di almamaternya, UGM, bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan tahun 2019.

Lahir di Cepu, 28 November 1975, sebelum berkarir di OJK, Friderica sudah malang melintang satu dekade di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Sembari berkiprah di BEI, dirinya juga berkarir di self-regulatory organizations (SRO) sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tahun 2015-2016 dan jabatannya naik menjadi Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

Sepak terjangnya tak berhenti sampai di situ, tepatnya pada 2019, OJK memberikan sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), sebuah pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya di jasa keuangan.

Publik berharap, terutama para pelaku di pasar modal menanti sepak terjang dari Friderica Widyasari Dewi untuk memajukan iklim investasi yang sehat di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI pada Rabu menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Anggota Dewan Komisioner OJK, dengan menguji 10 nama yang dikirimkan oleh panitia seleksi dari pihak pemerintah.

Pada hari yang sama, setelah melalui rapat internal, Komisi XI pun mengumumkan lima Anggota Dewan Komisioner OJK terpilih.

“Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang diisi,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya Komisi XI DPR RI akan menyerahkan nama-nama yang dinilai layak kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3).

Berikut profil lima Anggota Dewan Komisioner OJK yang lolos fit and proper test hari ini.

Friderica Widyasari Dewi (Ketua DK OJK)

Sebelum bergabung dengan OJK, Friderica atau akrab disapa Kiki cukup lama berkecimpung di dunia pasar modal. Perempuan yang lahir pada 28 November 1975 ini pernah mengemban jabatan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2015.

Jabatan di BEI tersebut ia pegang hingga 2015 dan pada tahun yang sama beralih sebagai Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga 2016. Masih di KSEI, Friderica kemudian menjadi Direktur Utama mulai 2016 hingga 2019.

Ia juga sempat menduduki jabatan di salah satu BUMN sektor jasa keuangan, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai Direktur Utama pada 2020 hingga 2022.

Perempuan peraih gelar doktor pada bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2019 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK usai dinyatakan lolos fit and proper test periode 2022-2027.

Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Kiki turut mengemban tugas menjadi Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 2023.

Belum lama ini, Kiki mendapat amanah sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK guna mengisi jabatan yang ditinggalkan Mahendra Siregar pada 30 Januari yang lalu, merangkap Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Dengan terpilihnya Kiki sebagai Kepala Dewan Komisioner OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif PEPK tidak lagi diembannya.

Hernawan Bekti Sasongko (Wakil Ketua DK OJK)

Hernawan tercatat telah menempuh pendidikan strata satu di Universitas Kristen Indonesia dan strata dua di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.

Ia memiliki rekam jejak yang panjang di bidang keuangan termasuk pernah menjadi Senior Ekonomis untuk Bank Indonesia, New York, pada 2003-2006 serta Kepala Divisi/Analis Ekonomi Senior Departemen Internasional Bank Indonesia pada 2010-2013.

Hernawan juga bukan sosok baru di OJK, dengan beberapa jabatan yang pernah ia emban seperti Deputi Komisioner Manajemen Strategis OJK pada 2016-2017, Advisor Senior/Deputi Komisioner Strategic Committee OJK pada 2017-2020, serta Deputi Komisioner Internasional dan Riset OJK pada 2020-2022.

Sejak 2023, ia menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi OJK serta Komisaris Utama PT Kliring Berjangka Indonesia.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Hernawan mengemban jabatan baru sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri pada 30 Januari 2026.

Hasan Fawzi (Kepala Eksekutif PMDK OJK)

Hasan memulai karier di PT Kliring Depositori Efek Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sistem pada 1993-1997.

Laki-laki yang lahir di Purwakarta 27 April 1970 ini kemudian bergabung dengan PT Kliring Penjaminan​ Efek Indonesia (KPEI) sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi pada 1997-2008.

Hasan pernah mengemban berbagai jabatan strategis seperti Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada 2008-2012, Direktur Utama KPEI selama dua periode 2012-2015 dan 2015-2018, dan Direktur Pengembangan BEI pada 2018-2022.

Kemudian, Komisaris Utama PT PEFINDO Biro Kredit pada 2022-2023, Komisaris Utama dan Independen PT RHB Sekuritas Indonesia pada 2022-2023, dan Komisaris Independen PT Merdeka Battery Materials Tbk pada 2023.

Laki-laki yang mendapat gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2008 ini bergabung dalam jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK sejak 2023 usai dinyatakan lolos fit and proper test. Sejak saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (ITSK-IAKD) OJK.

Sama seperti Kiki, Hasan mendapatkan amanah untuk menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK setelah Inarno Djajadi mengundurkan diri dari jabatannya pada 30 Januari 2026.

Seiring dengan itu, Hasan tetap bertanggung jawab pada bidangnya semula yakni Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK.

Dengan terpilihnya Hasan sebagai Kepala Eksekutif PMDK OJK usai lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka jabatan Kepala Eksekutif ITSK-IAKD tidak lagi diembannya.

Dicky Kartikoyono (Kepala Eksekutif PEPK OJK)

Laki-laki kelahiran Jakarta pada 19 Desember 1967 ini menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI pada bidang Akuntansi pada 1994 dan pendidikan magister di George Washington University dengan konsentrasi Project Management dan lulus pada 1999.

Ia memulai kariernya di Bank Indonesia sejak 3 April 1995. Beberapa jabatan yang pernah ia pegang di bank sentral antara lain Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2022-2023), Kepala Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022), serta Pegawai Setingkat Direktur Eksekutif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2020-2022).

Sejak 2 Mei 2023, Dicky menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Usai dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Dicky mengemban jabatan baru sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK.

Adi Budiarso (Kepala Eksekutif ITSK-IAKD OJK)

Adi mendapatkan gelar Diploma IV STAN pada 1997, Master of Accounting dari University of Southern California pada 2001, serta gelar Doctor of Business Administration dari University of Canberra pada 2014.

Ia tercatat memiliki rekam jejak yang panjang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 1990 sebagai pelaksana di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Adi juga pernah menjabat sebagai Kepala Central Transformation Office (CTO) pada Sekretariat Jenderal Kemenkeu tahun 2014-2018.

Di Badan Kebijakan Fiskal, ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilatera serta Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pada 13 Juni 2025, Adi dilantik menjadi Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu.

Setelah dinyatakan lolos fit and proper test pada Rabu (11/3), maka Adi mengemban tugas baru Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026