Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar sosialisasi kebijakan baru devisa hasil ekspor (DHE) dan BUMN ekspor kepada pelaku usaha serta asosiasi industri.

Pemerintah meminta pengusaha mulai menyesuaikan kontrak ekspor dalam masa transisi sebelum aturan berlaku penuh pada awal 2027.

Airlangga mengatakan kebijakan itu disiapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus untuk memastikan hasil ekspor Indonesia benar-benar masuk ke sistem keuangan domestik.

"Dua pilar kebijakan strategis pemerintah yang hari ini kita bahas adalah yang pertama terkait optimalisasi devisa hasil ekspor, dan yang kedua kebijakan ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor," ujar Airlangga dalam sosialisasi itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 dan PP Nomor 2 Tahun 2026 terkait DHE SDA.

Salah satu poin utamanya mewajibkan eksportir sumber daya alam memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tingkat kepatuhan penuh.

Selain repatriasi, eksportir juga diwajibkan menempatkan dana DHE atau retensi di dalam negeri. Untuk sektor migas, retensi minimal 30 persen dengan jangka waktu tiga bulan. Sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia.

"Pemasukan dan penempatan retensi DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank HIMBARA," kata Airlangga.

Namun pemerintah memberikan pengecualian untuk negara yang memiliki perjanjian bilateral perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia. Dalam skema itu, DHE SDA sektor pertambangan dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan retensi minimal 30 persen selama tiga bulan.

Pemerintah juga mengubah ketentuan konversi valas. Dalam aturan baru, batas konversi DHE valuta asing ke rupiah diturunkan dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Selain kebijakan DHE, Airlangga juga mensosialisasikan aturan baru ekspor SDA strategis melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut akan berlaku untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi.

Menurut Airlangga, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing atau ketidaksesuaian nilai perdagangan.

"Kita tahu bahwa data ekspor Indonesia dan data impor dengan negara terkait itu ada perbedaan, ada delta," ujarnya.

Ia mencontohkan perbedaan data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dan China yang menurut pemerintah masih menunjukkan diskrepansi cukup besar.

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan akan dilakukan bertahap. Pada tahap pertama hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan perusahaan dengan pembeli, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor.

Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

"Pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha, dan juga pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah meminta pelaku usaha mulai melakukan penyesuaian terhadap masa transisi maupun kontrak ekspor yang sedang berjalan.

Airlangga mengatakan respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut cenderung positif. Menurut dia, para pengusaha memahami tujuan pemerintah untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global sekaligus mengoptimalkan harga ekspor.

"Mereka mengapresiasi terutama bahwa ini kan tujuannya untuk mengoptimalkan harga dan juga supaya Indonesia leverage-nya di perdagangan komoditas ini menjadi lebih kuat," ujarnya.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan sosialisasi dihadiri berbagai asosiasi usaha mulai dari Kadin, Apindo, GAPKI, APBI, FINI, APNI hingga perwakilan kamar dagang asing seperti AmCham dan EuroCham.

Ia mengatakan pertanyaan utama dari pelaku usaha berkaitan dengan keberlanjutan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kontrak tersebut tetap dihormati.

Meski begitu, pemerintah akan mengevaluasi aspek harga dalam kontrak-kontrak tersebut. Rosan menjelaskan mayoritas kontrak ekspor komoditas memang berdurasi panjang, tetapi penyesuaian harga umumnya dilakukan setiap tiga bulan.

"Itu yang justru hal itu yang kita pastikan bahwa harga ini sesuai dengan harga yang mencerminkan nilai seutuhnya," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurut Rosan, selama tiga bulan awal implementasi pemerintah akan mengumpulkan laporan kontrak ekspor dari berbagai kementerian dan lembaga untuk dianalisis lebih lanjut sebelum kebijakan diterapkan penuh.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengawasan transaksi ekspor yang lebih transparan.

"Yang paling penting buat kami adalah transparansi dari transaksi," katanya.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia. Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di dalam negeri, yakni berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) hingga 0 persen sesuai jangka waktu penempatan dana.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) turut buka suara soal surat keberatan yang dilayangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan baru di sektor pertambangan dan hilirisasi mineral.
Adapun Kadin China menyampaikan keberatan atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan industri pertambangan dan proyek hilirisasi.
Keluhan itu mencakup rencana kenaikan royalti dan pajak, kewajiban penempatan DHE selama satu tahun, pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) 2026, hingga penerapan aturan harga patokan mineral (HPM) baru yang disebut membuat harga bijih nikel melonjak.
APNI menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi berbagai regulasi yang dinilai menekan iklim usaha dan investasi.
Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan sejumlah kebijakan seperti wacana kenaikan royalti mineral, kewajiban retensi devisa hasil ekspor (DHE) hingga 100%, hingga perubahan aturan HPM telah menimbulkan tekanan baru bagi pelaku industri tambang dan smelter.
Menurutnya, pelaku usaha pada dasarnya memahami kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran. Namun, formulasi kebijakan dinilai harus dilakukan secara transparan dan melibatkan dunia usaha.
"Kalau formulasi tidak melibatkan pengusaha akan ada praduga tidak menjalankan good governance, yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Karena kalau ditetapkan berarti aspirasi pengusaha diabaikan," kata Djoko kepada Bisnis, Kamis (15/5/2026).
Belakangan pemerintah sendiri menunda rencana menaikkan tarif royalti mineral untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.
Djoko pun menilai, penundaan rencana kenaikan royalti mineral menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha. Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan masukan industri berpotensi memicu ketidakpastian usaha.
Dia mencontohkan, sektor smelter high pressure acid leach (HPAL) berpotensi menghadapi lonjakan ongkos produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan penyesuaian HPM limonit yang turut memperhitungkan mineral ikutan.
Di sisi lain, industri juga menghadapi kenaikan harga asam sulfat yang disebut melonjak dari sekitar US$200 per ton pada Februari 2026 menjadi lebih dari US$1.000 per ton saat ini.
Selain itu, APNI turut menyoroti pencabutan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya telah diterbitkan, tetapi kemudian dibatalkan berdasarkan rekomendasi satuan tugas tertentu. Kondisi itu dinilai menambah ketidakpastian hukum bagi investor.
Djoko menilai surat keberatan dari Kadin China menjadi sinyal serius yang perlu dicermati pemerintah. Ini mengingat posisi China sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor hilirisasi nikel.
"Tentu akan mempengaruhi iklim investasi, di mana investasi China di urutan kedua setelah Singapura dan Jepang. Perlu dicermati, bahwa Singapura menjadi hub investasi China di Indonesia," kata Djoko.
Senada dengan APNI, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, pelaku industri tambang nasional sebenarnya telah lebih dulu menyatakan keberatan atas perubahan regulasi tersebut.
Menurutnya, berbagai kebijakan baru telah menyebabkan operasional tambang dan smelter terganggu, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah wilayah pertambangan.
“Perubahan regulasi telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan'. Terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” kata Sudirman.
PERHAPI meminta pemerintah mengevaluasi ulang sejumlah kebijakan tersebut dan memilah aturan mana yang perlu dilanjutkan maupun ditinjau kembali. Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog dengan asosiasi pertambangan agar kebijakan yang diterbitkan sesuai dengan kondisi riil industri di lapangan.
Selain itu, Sudirman menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor yang telah menanamkan modal besar dalam proyek hilirisasi mineral di Indonesia. Ini khususnya pengembangan smelter HPAL untuk pengolahan bijih nikel limonit.
Dia menilai pembatasan produksi bijih nikel seharusnya dilakukan secara selektif berdasarkan jenis ore. Untuk bijih saprolit berkadar tinggi, pembatasan dinilai relevan karena kapasitas smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) sudah berlebih. Namun, produksi limonit dinilai masih perlu didorong untuk menopang pengembangan industri baterai nasional.
"Jika tidak ada jaminan kepastian hukum, maka ke depan para investor juga akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di negara kita sementara kita sangat memerlukan adanya investasi untuk menggerakan roda pembangunan di Indonesia," jelas Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bijih nikel dari Filipina terus membanjiri pasar Indonesia. Hal ini anomali karena pemerintah sendiri telah melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 lalu.

Data BPS menujukan bahwa volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode harmonized code alias HS 26040000 mencapai 15,33 juta ton atau senilai US$725,17 juta pada tahun 2025.

Mayoritas importasi nikel dilakukan melalui pusat-pusat smelter nikel seperti di Weda, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi. BPS mencatat bahwa impor bijih nikel dari Filipina di Morowali mencapai 2,42 juta ton.

Sementara itu, Weda adalah wilayah yang paling banyak mengimpor bijih nikel dari Filipina, volumenya bahkan mencapai 12,04 juta ton. Angka ini mencakup 78,5% total impor bijih nikel Indonesia dan negeri jiran tersebut.

Adapun secara kumulatif, nilai impor pada tahun 2025, melesat sangat jauh dibandingkan tahun 2024 lalu. Pasalnya, pada tahun itu, volume impor bijih nikel dari Filipina hanya sebanyak 10,18 juta ton atau senilai US$445,09 juta. Artinya ada peningkatan kurang lebih 5 juta ton.

Angka importasi bijih nikel asal Filipina juga jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 374,453 ton atau hanya senilai US$16 juta. Data BPS juga mengungkap bahwa pertama kali Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina pada tahun 2023.

Smelter Nikel Membludak

Sebelumnya pada September tahun lalu, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan impor nikel pada tahun ini mengalami lonjakan.

APNI mencatat smelter-smelter di Indonesia telah mengimpor 15 juta ton bijih nikel sepanjang Januari-Agustus 2025, naik signifikan dibandingkan sepanjang tahun lalu.

"Tahun lalu, kita impor sampai 12 juta ton. Tahun ini, sampai akhir Agustus kemarin, kita sudah impor sampai hampir 15 juta ton bijih nikel dari Filipina," kata Meidy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, impor nikel dilakukan lantaran pasokan di dalam negeri masih kurang. Ketersediaan pasokan tak selaras dengan jumlah smelter yang menjamur. Dia memperkirakan jumlah impor itu akan terus meningkat sampai akhir tahun ini. Terlebih, pada Oktober merupakan periode terbaik untuk smelter berproduksi.

"Itu pasti, itu sudah terkonfirmasi karena saya sudah lihat ada beberapa kontrak yang sudah mulai dilakukan oleh smelter, khususnya HPAL [high pressure acid leach]," imbuh Meidy.

Selain itu, para pengusaha juga tengah melakukan perundingan untuk melakukan impor bijih nikel dari Kaledonia dan Papua Nugini. Menurut Meidy, pembicaraan itu khususnya terkait kesesuaian harga. Meidy memaparkan, impor nikel dilakukan tak lepas dari menjamurnya smelter di Tanah Air. Berdasarkan catatannya, smelter nikel yang berproduksi di Indonesia saat ini mencapai 73 unit.

Berikutnya, masih ada 73 unit smelter yang masih dalam tahap konstruksi. Di samping itu, masih ada 17 smelter masih masuk dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, secara total diasumsikan terdapat 163 smelter yang bakal berproduksi di Indonesia. "Dari sekian banyak 163 ini, jika berproduksi semua, nangis kalau saya bilang. Kenapa? Cadangan [bijih nikel]-nya enggak cukup. Sangat amat cadangannya enggak cukup," ucap Meidy.

Bisnis.com, JAKATA — Pemerintah berencana mematok produksi nikel yang lebih rendah sekitar 250 juta - 260 juta ton pada 2026. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada pasokan nikel dan batu bara yang makin tipis pada tahun ini.

Sekadar informasi target produksi yang dipatok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lebih rendah jika dibandingkan dengan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang menyebut RKAB 2025 mencapai 364 juta ton.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, patokan produksi nikel tersebut ditetapkan guna mengendalikan harga nikel yang stagnan di level US$14.000 per ton.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250-260 [juta ton] tahun ini, kemungkinan sekitar segitu," kata Tri kepada wartawan, Rabu (14/1/2025).

Untuk itu, pemerintah tengah berupaya untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus untuk menyeimbangkan dengan kebutuhan smelter. Adapun, saat ini harga nikel disebut telah mencapai US$17.900 per ton hingga US$18.000 per ton.

"Oh iya lah [harga terkerek], kan harganya sudah jadi 18.000 sekarang kan? US$17.000 something. Dari berapa coba rata-rata di tahun 2025 US$14.000, US$14.800 paling tinggi," tuturnya.

Di sisi lain, Tri juga menerangkan bahwa proses penerbitan RKAB akan berlangsung setelah perusahaan memenuhi persyaratan semua teknis, lingkungan dan lain sebagainya.

Namun, hingga saat ini, dia menyebut proses penerbitan RKAB masih dievaluasi. Terlebih, prosesnya dilakukan pada aplikasi baru yaitu MinerbaOne.

"Ada beberapa memang yang perusahaan itu masukkan angkanya nggak pas dan lain sebagainya, ya biasalah itu. Tapi jangan dianggap ini membuat gangguan terhadap RKAB, itu enggak pas. Semua baik-baik saja. Kan sampai Maret juga kita bisa pakai 25%," tuturnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat Pertambangan APNI Djoko Widajatno mengatakan, industri tambang nikel dipastikan tetap patuh pada kebijakan pemerintah meski ruang produksi dibatasi.

Kendati demikian, dia tak memungkiri mundurnya persetujuan RKAB 2026 imbas perubahan aturan berdampak langsung pada anggota APNI. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025, persetujuan RKAB dari sebelumnya 3 tahunan menjadi kembali per 1 tahun.

Dalam ketentuan tersebut, pemegang RKAB periode 2024–2026 maupun 2025–2027 tetap diwajibkan mengajukan penyesuaian RKAB 2026.

“Anggota APNI terdampak dengan mundurnya persetujuan RKAB 2026. Namun, industri tetap taat pada kebijakan pemerintah dalam pengajuan RKAB dan tidak mengurangi atau menahan produksi,” ujar Djoko kepada Bisnis.

Dia menjelaskan, bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan RKAB 3 tahunan, pemerintah memberikan izin produksi maksimal sebesar 25% dari total volume RKAB yang telah disetujui. Kebijakan relaksasi ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026.

Skema tersebut membuat aktivitas pertambangan tetap berjalan meski dengan kapasitas terbatas. “Bagi pemegang RKAB yang sudah disetujui untuk 3 tahun, tetap diizinkan berproduksi sebesar 25% dari persetujuan RKAB yang diberikan,” tuturnya.

Djoko menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran tersebut, produksi anggota APNI secara umum masih dibatasi. Meski demikian, pelaku usaha memilih tetap beroperasi agar kesinambungan usaha dan rantai pasok industri nikel tidak terputus.

Di sisi lain, APNI berharap pengaturan produksi ke depan dapat dilakukan secara lebih seimbang. Menurut Djoko, pengendalian produksi perlu mempertimbangkan neraca cadangan nasional sekaligus kebutuhan bahan baku smelter yang saat ini juga mengalami penyesuaian kapasitas.

“Harapan anggota APNI, jika terjadi pengaturan produksi, tetap menjaga neraca cadangan dan memenuhi kebutuhan smelter yang disesuaikan dengan penurunan produksinya,” jelasnya.

APNI menilai sinkronisasi kebijakan produksi tambang dan kebutuhan smelter menjadi kunci agar program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan optimal. Tanpa keseimbangan tersebut, pembatasan produksi berpotensi menimbulkan efek berantai pada industri pengolahan.

“Pengaturan yang tepat penting agar tidak mengganggu pencapaian hilirisasi sesuai dengan program pemerintah,” pungkasnya.