Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) melayangkan protes kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ihwal kebijakan di sektor pertambangan.

Para pengusaha China itu pun mengirim surat kepada Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Adapun, protes dari pengusaha China itu bukan tanpa alasan. Belakangan pemerintahan Prabowo mengutak-atik kebijakan di sektor pertambangan demi mengerek pendapatan negara.

Kebijakan itu mulai dari wacana menaikkan tarif royalti mineral, kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), hingga perubahan pedoman penetapan harga patokan mineral (HPM) nikel dan bauksit. Kebijakan-kebijakan baru itu rencananya berlaku mulai tahun ini.

Sejatinya, dalam surat Kadin China kepada Prabowo, mereka menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha ini secara umum menilai kebijakan Prabowo terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya terdapat enam poin utama yang disampaikan pebisnis dari Negeri Panda itu kepada Presiden Prabowo. Pertama, pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama satu tahun sebesar 50% di Himbara. Beleid baru kebijakan ini ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.
Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia [Satgas Penertiban Kawasan Hutan] telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

HPM Nikel

Di sisi lain, pengusaha China dalam surat tersebut juga mengeluhkan kenaikan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dan revisi kebijakan pengaturan harga termasuk untuk kobalt dan besi.
Perubahan kebijakan yang dinilai secara tiba-tiba ini disebut telah memicu kenaikan ongkos bijih nikel secara keseluruhan sebesar 200%. Kamar Dagang menyebut, sebagai operator dan investor terbesar industri nikel di Indonesia, perusahaan-perusahaan investasi China kini menghadapi ongkos produksi yang meningkat, melebarnya kerugian operasional, serta ketidakseimbangan rantai industri.
"Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang sudah ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius akan melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," bunyi surat tersebut.
Para pengusaha pada Kamar Dagang China di Indonesia ini menyatakan masih optimistis terhadap potensi pembangunan dan siap untuk mengintegrasikan lebih jauh kerja sama bilateral dalam bentuk praktik, dalam rangka mendorong peningkatan industri serta kesejahteraan ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, berbagai kebijakan terkini oleh sejumlah pihak berwenang di Indonesia dinyatakan kurang dalam hal stabilitas dan keberlanjutan. Standar penegakan hukum di bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, kehutanan, dan bidang lainnya dipandang tidak transparan dan serta memiliki kekuasaan yang berlebihan.
Para pebisnis China lalu menyebut kesulitan untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau banding terhadap penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Beberapa otoritas terkait dituding menghindari tanggung jawab dan menunda tanggapan.
"Beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya selangit," bunyi surat tersebut.
Oleh sebab itu, Presiden Prabowo diharapkan untuk menindaklanjuti keresahan dari perusahaan investasi asal China ini. Harapannya, pemerintah Indonesia terus membina lingkungan bisnis yang stabil, adil, transparan, dapat diprediksi; menstabilkan ekspektasi kebijakan; sekaligus menstandarisasi penegakan hukum; dan melindungi hak dan kepentingan sah dari perusahaan penanaman modal asing.
Pihak berwenang juga diminta untuk memerhatikan permohonan perusahaan guna memperbaiki kebijakan serta penegakan hukum yang tidak wajar. Pihak-pihak relevan juga diminta secara efektif mengurai kesulitan praktik yang dihadapi perusahaan.
Di sisi lain, mekanisme komunikasi pemerintah dan pengusaha diharapkan membaik guna membuka sumbatan penyelesaian masalah.
"Apabila Yang Mulia berkenan untuk menindaklanjuti masalah ini, Kamar Dagang China di Indonesia siap untuk memberikan laporan langsung kepada Anda," pungkas surat tersebut.

Respons Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).
"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya.
Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar langsung adanya surat tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.
Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.
Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.
"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya.
Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.
Meski demikian, Purbaya justru menyoroti sejumlah perusahaan China yang disebut olehnya menjalankan bisnis tanpa taat aturan.
"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," tuturnya.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai surat dari Kamar Dagang China In Indonesia atau China Chamber of Commerce di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan mereka akan iklim investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar.

Menurut Todotua, surat tersebut mencerminkan keresahan pengusaha asal China terhadap sejumlah tantangan investasi di Indonesia.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China yang terkorelasi dengan China Chambers. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ia menilai masukan dari investor asing justru menjadi hal positif bagi pemerintah.

"Bahkan, mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Todotua.

Saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan komunikasi dengan investor China untuk meredam kekhawatiran tersebut, Todotua memastikan langkah itu akan dilakukan.

"Iya pasti, pasti kalau ada itu," ucap Todotua.

Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor. Menurut dia, Indonesia memiliki berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik investasi, mulai dari sumber daya alam hingga pasar domestik yang besar.

Pemerintah pun menginginkan Indonesia bisa menjadi tujuan utama investasi, terutama lewat program hilirisasi yang masuk dalam agenda Asta Cita Pemerintahan Prabowo.

Todotua menyebut hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Harapannya adalah berbagai komoditi yang ada di negara kita itu, baik batubara, oil and gas, agrikultur, fishery, itu pengolahannya bisa ada di sini, sehingga asas manfaatnya bisa ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Dalam surat yang dilayangkan Kamar Dagang China ke Prabowo, mereka menyoroti perusahaan Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di Indonesia menghadapi berbagai persoalan.

Persoalan itu seperti regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Masalah-masalah itu telah mengganggu kegiatan usaha secara normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta memicu kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi asal China terhadap iklim usaha dan prospek pengembangan mereka di Indonesia," tulis surat tersebut.

Ada enam hal yang disoroti oleh Kamar Dagang China. Pertama, terjadi kenaikan pajak dan pungutan yang signifikan.

Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, disebut naik berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin ketat bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi eksportir sumber daya alam.

Eksportir diwajibkan menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN Indonesia minimal selama satu tahun, yang disebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Ketiga, kuota bijih nikel disebut dipangkas drastis. Sejak tahun ini, kuota penambangan bijih nikel disebut turun tajam, dengan pengurangan di tambang besar mencapai lebih dari 70 persen atau total sekitar 30 juta ton, sehingga mengganggu pengembangan industri hilir seperti energi baru dan baja nirkarat.

Keempat, penegakan hukum kehutanan dinilai terlalu diperketat. Satuan Tugas Khusus Penertiban Kawasan Hutan (PKH) disebut menjatuhkan denda rekor sebesar 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi asal China dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang sah.

Kelima, sejumlah proyek besar disebut dihentikan. Otoritas disebut melakukan intervensi terhadap operasional perusahaan dengan menuduh proyek PLTA besar yang dibangun dan dibiayai perusahaan China merusak kawasan hutan dan memperparah banjir, sehingga proyek diperintahkan berhenti dan dikenakan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja disebut diperketat. Proses persetujuan visa kerja dinilai semakin rumit, dengan biaya lebih tinggi, persyaratan lebih ketat, serta pembatasan yang dianggap tidak masuk akal seperti penentuan lokasi kerja tertentu, sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat yang dikirim oleh China Chamber of Commerce In Indonesia (Kadin China di Indonesia) ke pemerintah merupakan masukan yang positif.

“Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Surat tersebut menurut Todotua, berisi kekhawatiran para investor China terhadap sejumlah tantangan yang dilihat di Indonesia.

“Itu hal yang wajar-wajar aja. Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Todotua lagi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, BKPM memiliki tugas menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat protes kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor. Di antara isi surat tersebut, Kamar Dagang China mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat yang dikirim oleh China Chamber of Commerce In Indonesia (Kadin China di Indonesia) ke pemerintah merupakan masukan yang positif.

“Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah,” kata Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu di Jakarta, Rabu.

Surat tersebut menurut Todotua, berisi kekhawatiran para investor China terhadap sejumlah tantangan yang dilihat di Indonesia.

“Itu hal yang wajar-wajar aja. Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah,” ujar Todotua lagi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, BKPM memiliki tugas menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global.

Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai keunggulan mulai dari sumber daya alam melimpah, pasar domestik yang besar, hingga posisi geografis yang strategis.

"Negara ini dengan berbagai macam potensi sumber daya alam, kemudian demand market salah satu yang terbesar dengan populasi yang besar, kemudian juga wilayah yang strategis. Kita mengharapkan memang Indonesia ini menjadi destinasi terhadap pertumbuhan investasi,” katanya.

Todotua menambahkan, pemerintah saat ini juga serius mendorong program hilirisasi yang menjadi bagian dari agenda Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas nasional melalui pengolahan di dalam negeri.

“Harapannya adalah berbagai komoditi yang ada di negara kita itu baik komoditi batubara, oil and gas, agrikultur, industri itu pengolahannya bisa ada di sini, sehingga asas manfaatnya bisa ada dan juga bisa menciptakan lapangan kerja, menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Terkait komunikasi dengan investor China, Todotua memastikan pemerintah akan terus membuka ruang dialog.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara mengenai surat yang dilayangkan kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kadin menilai surat yang dilayangkan tersebut merupakan bagian wajar dari dinamika investasi global. Masukan investor asing dinilai seharusnya diposisikan sebagai ruang dialog terkait kepastian usaha, bukan semata penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut Erwin, dunia usaha global saat ini semakin sensitif terhadap perubahan regulasi dan kenaikan biaya usaha di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara tujuan investasi lainnya.

Meski demikian, pemerintah dinilai perlu memastikan implementasi kebijakan strategis tetap memperhatikan masa transisi, kesiapan industri, serta daya saing Indonesia dibanding negara lain di kawasan.

Kadin menegaskan kepentingan nasional seperti hilirisasi, penguatan cadangan devisa melalui kebijakan DHE SDA, dan peningkatan nilai tambah domestik tetap penting dijaga. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu dilakukan bertahap dan konsisten agar tidak menimbulkan tekanan mendadak bagi pelaku usaha.

“Kuncinya adalah keseimbangan antara tujuan strategis negara dan keberlanjutan iklim investasi,” kata Erwin.

Dia menambahkan, kekhawatiran mengenai kepastian regulasi, biaya logistik, energi, perpajakan, perizinan, hingga perubahan kebijakan yang cepat juga dirasakan pelaku usaha domestik.

Menurut dia, dunia usaha pada prinsipnya mendukung arah kebijakan pemerintah. Namun, sektor industri tetap membutuhkan kepastian kebijakan usaha agar ekspansi dan investasi jangka panjang dapat berjalan sehat.

Jika isu tersebut tidak segera direspons melalui komunikasi dan solusi yang jelas, Kadin menilai terdapat risiko terhadap persepsi investor global.

Investor, lanjutnya, sangat memperhatikan konsistensi kebijakan serta kemudahan berusaha dalam menentukan ekspansi maupun penanaman modal baru.

Indonesia masih dipandang menarik karena memiliki pasar besar, sumber daya alam melimpah, serta potensi hilirisasi yang luas. Namun, di tengah kompetisi investasi regional yang semakin ketat, kepastian regulasi disebut menjadi faktor utama dalam keputusan investasi.

Isi Surat Kadin China

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat protes yang dikirim Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai iklim investasi di Indonesia.

"Saya juga dengar-dengar ada, kalau terkait dengan tindakan ilegal ya mereka harus ikut UU di sini, kalau mereka lakukan sesuai legal mereka juga tahu." kata Purbaya 

Bendahara Negara tersebut mengatakan sebelumnya pernah berdiskusi dengan Duta Besar China di Indonesia. "Kita enggak akan ganggu bisnis siapapun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).

Sebelumnya dalam surat yang sampai ke Presiden Prabowo Subianto, investor China menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari rencana kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), kenaikan royalti mineral, pengurangan kuota bijih nikel, hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

Salah satu poin utama yang disorot ialah rencana aturan baru DHE SDA yang dinilai dapat mengganggu likuiditas eksportir sumber daya alam. Investor China menilai kewajiban menempatkan 50 persen devisa hasil ekspor di bank milik negara selama satu tahun berpotensi membebani arus kas perusahaan.

Merespons hal itu, Purbaya menegaskan kebijakan DHE SDA tetap dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.

[Gambas:Youtube]

"Kalau perusahaan nanti yang tidak pinjam uang di Indonesia terbebas dari DHE SDA, ada pengecualian seperti itu. Jadi harusnya China tidak ada masalah," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5).

Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fleksibilitas dalam aturan baru DHE SDA agar tidak membebani pelaku usaha. Namun, ia belum memerinci ketentuan final kebijakan tersebut.

Aturan baru DHE SDA sendiri dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Kebijakan itu disebut akan mewajibkan eksportir menempatkan dana hasil ekspor di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta mengonversi maksimal 50 persen devisa ke rupiah.

Selain DHE SDA, Kadin China juga memprotes kenaikan pajak dan pungutan yang dinilai semakin membebani industri. Mereka menyoroti rencana kenaikan royalti mineral, inspeksi pajak yang disebut makin ketat, hingga denda bernilai puluhan juta dolar AS yang disebut memicu kepanikan pelaku usaha.

Investor China juga mengeluhkan pengurangan kuota bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disebut dipangkas lebih dari 70 persen atau setara 30 juta ton produksi. Menurut mereka, kondisi itu dapat mengganggu industri hilirisasi seperti baja tahan karat dan energi baru.

Tak hanya itu, mereka turut menyoroti penindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), termasuk denda US$180 juta terhadap perusahaan investasi China terkait izin kawasan hutan.

Keluhan lain menyasar proyek-proyek besar yang disebut tertunda akibat intervensi pemerintah daerah maupun pusat, serta aturan visa kerja yang dinilai makin ketat dan menghambat mobilitas tenaga kerja asing.

Merespons protes tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan fiskal dan pengelolaan sumber daya alam.

"Belum dikenakan karena baru rencana. Biar saja, tapi kami akan mementingkan kepentingan negara kita," katanya.

Ia juga menilai hubungan investasi Indonesia dan China bersifat timbal balik. Karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan terhadap sejumlah praktik usaha perusahaan China yang dinilai tidak sesuai aturan.

"Saya sudah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka," ujar Purbaya.

"Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah," imbuhnya.