#30 tag 24jam
PLN dipastikan dapat 84 juta ton pasokan batu bara untuk PLTU
PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ... [428] url asal
#pasokan-batu-bara-pln #pltu #kuota-produksi-batu-bara #84-juta-ton-batu-bara #pln
Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi
Jakarta (ANTARA) - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.
“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton,” ucap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Pasokan batu bara tersebut datang dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.
“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.
Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir tahun 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
“DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.
Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.
“Jadi, setiap awal tahun kan pemerintah ada aturan baru, hampir tiap tahun uji cobanya. Kalau di bawah Pak Menteri (ESDM) Bahlil ini sangat commit sekali,” ucap Rizal.
Diwartakan sebelumnya, pemerintah memangkas kuota produksi batu bara yang ditetapkan dalam masing-masing Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.
Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton. Tujuan dari pemangkasan produksi batu bara adalah mencari titik seimbang antara pasokan batu bara dengan permintaan batu bara, sehingga terjadi perbaikan harga.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN.
Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.
DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Wamen ESDM buka peluang perubahan RKAB batu bara
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, sepanjang ... [414] url asal
#rkab-batu-bara #wamen-esdm #kuota-produksi-batu-bara #yuliot-tanjung #batu-bara #harga-batu-bara
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.
“Jadi, nanti dalam implementasinya RKAB itu dimungkinkan untuk berubah, sepanjang ada perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri,” ujar Yuliot ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran pelaku usaha ihwal pemangkasan kuota produksi batu bara yang bervariasi kepada masing-masing perusahaan.
Berdasarkan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA), terdapat pemangkasan produksi batu bara menjadi 40–70 persen lebih rendah daripada RKAB 2026 yang diajukan pengusaha batu bara.
Yuliot menjelaskan, pada 2025, pemerintah menerbitkan RKAB untuk batu bara sekitar 1,2 miliar ton, dan jumlah yang direalisasikan sekitar 800 juta ton.
Dampak dari kuota produksi yang berlebih itu, lanjut dia, adalah harga batu bara yang turun signifikan di pasar dunia. Penurunan harga batu bara tercermin pada harga batu bara acuan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.
Harga batu bara acuan (HBA) pada periode I Februari 2026 tercatat sebesar 106,11 dolar AS per ton, lebih rendah apabila dibandingkan dengan HBA pada Februari 2025 sebesar 124,24 dolar AS per ton.
“Karena harga turun signifikan, kami evaluasi kebutuhan industri di dalam negeri itu kira-kira berapa,” ucap Yuliot.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.
“Ini (batu bara) kan bukan untuk kebutuhan hari ini saja, tetapi kita harus mewariskan kepada anak-cucu kita ke depan,” ujar Yuliot.
Diwartakan sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA) mengeluhkan skala produksi yang terpangkas secara signifikan. Perusahaan penambang batu bara menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya.
APBI-ICMA meminta agar angka pemotongan produksi batu bara 2026 yang telah ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek skala keekonomian usaha, keberlanjutan operasional, dampak ketenagakerjaan, serta efek berantai terhadap sektor pendukung dan perekonomian daerah.
“Sehingga tujuan penataan produksi dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan usaha pertambangan dan stabilitas sosial ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)