#30 tag 24jam
Kebutuhan Listrik Diprediksi Naik saat Lebaran, PLN EPI Pastikan Pasokan Energi Aman
PLN EPI memastikan pasokan energi primer pembangkit listrik aman jelang Lebaran. Sistem pengelolaan batu bara PLTU dijalankan secara terstruktur. [493] url asal
#pln-epi-pasokan-energi-lebaran #pasokan-batu-bara-pltu-lebaran #kebutuhan-listrik-nasional-lebaran #energi-primer-pln-epi #pasokan-batu-bara-pln #listrik-lebaran-indonesia #dmo-batu-bara-pln #l
Jakarta: Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran. Untuk memastikan pasokan listrik tetap andal, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa pengelolaan energi primer bagi pembangkit listrik nasional berjalan dengan sistem yang terstruktur dan akuntabel.
Ketersediaan energi primer, terutama batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional selama periode konsumsi tinggi seperti Lebaran.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan perusahaan telah menyiapkan mekanisme pengelolaan pasokan energi secara sistematis agar pasokan listrik tetap terjaga.
“Sistem pengelolaan pasokan energi primer yang kami jalankan dirancang untuk memastikan kebutuhan listrik nasional tetap terjaga, termasuk pada momen-momen kritis seperti periode Lebaran,” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.
Mekanisme terstruktur di balik keandalan listrik lebaran
Keandalan pasokan listrik selama Lebaran tidak terjadi begitu saja. Ia menjelaskan, di baliknya terdapat sistem tata kelola energi primer yang terstruktur untuk memastikan setiap PLTU mendapatkan batu bara dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dari sumber yang tepat.
Dalam memastikan keandalan pasokan tersebut, PLN EPI menegaskan bahwa penetapan volume dan tujuan alokasi batu bara untuk PLTU merupakan kewenangan pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).
Menurutnya, kejelasan pembagian kewenangan ini menjadi fondasi penting agar tidak ada celah dalam rantai pasok energi, terutama saat permintaan listrik meningkat tajam.
Mamit juga menjelaskan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik nasional ditetapkan berdasarkan perencanaan operasi masing-masing PLTU yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.
“Penentuan volume dan tujuan alokasi batu bara ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP selaku pemilik PLTU pengguna batu bara. Usulan tersebut kemudian oleh Manajemen Pembangkitan Kantor Pusat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara untuk penerbitan penugasan dan pengaturan Domestic Market Obligation (DMO). PLN EPI tidak mempunyai kewenangan menetapkan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan nasional,” ujar Mamit.
Ia menambahkan, perhitungan total kebutuhan batu bara tahunan untuk PLTU PLN maupun Independent Power Producer (IPP) bersumber dari perencanaan operasi masing-masing pembangkit yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.
Dalam sistem tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) memegang kewenangan dalam menetapkan kebijakan, target, serta pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
“Penetapan kebijakan, target, dan pengawasan kepatuhan DMO berada pada kewenangan pemerintah. PLN dalam hal ini PLN EPI hanya sebagai penerima alokasi DMO yang ditetapkan oleh Ditjen Minerba,” tambah Mamit.
Mekanisme ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 serta Kepmen ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Kejelasan tata kelola pasokan batu bara yang dijalankan PLN EPI bersama ekosistem PLN Group merupakan kontribusi konkret dalam mewujudkan visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Dengan memastikan setiap PLTU mendapatkan pasokan batu bara yang tepat volume, tepat waktu, dan tepat sasaran, PLN EPI turut memperkuat fondasi ketahanan energi nasional.
(ANN)
PLN dipastikan dapat 84 juta ton pasokan batu bara untuk PLTU
PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ... [428] url asal
#pasokan-batu-bara-pln #pltu #kuota-produksi-batu-bara #84-juta-ton-batu-bara #pln
Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi
Jakarta (ANTARA) - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.
“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton,” ucap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Pasokan batu bara tersebut datang dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.
“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.
Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir tahun 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
“DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.
Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.
“Jadi, setiap awal tahun kan pemerintah ada aturan baru, hampir tiap tahun uji cobanya. Kalau di bawah Pak Menteri (ESDM) Bahlil ini sangat commit sekali,” ucap Rizal.
Diwartakan sebelumnya, pemerintah memangkas kuota produksi batu bara yang ditetapkan dalam masing-masing Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.
Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton. Tujuan dari pemangkasan produksi batu bara adalah mencari titik seimbang antara pasokan batu bara dengan permintaan batu bara, sehingga terjadi perbaikan harga.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN.
Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.
DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)