Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat protes kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor. Di antara isi surat tersebut, Kamar Dagang China mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto terkait hambatan investasi di Indonesia, termasuk kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dan rencana kenaikan pajak maupun royalti sektor mineral.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan nasional dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk rencana penyesuaian royalti mineral.

“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Purbaya, investor asing tetap memiliki pilihan untuk berinvestasi di negara lain apabila merasa kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan bisnis mereka.

“Kalau yang lainnya mau pindah-pindah saja, cari mineralnya di tempat mana,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga kini pemerintah sebenarnya belum menerapkan kenaikan royalti maupun pungutan tambahan sebagaimana dikeluhkan investor China. “Belum ada, belum dikenakan, kan baru rencana,” ujarnya.

Terkait kebijakan DHE SDA, Purbaya mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah pengecualian bagi perusahaan tertentu, termasuk kemungkinan pembebasan bagi perusahaan yang tidak menggunakan pembiayaan dari dalam negeri. “Kalau perusahaan yang enggak pinjam uang di Indonesia, setahu saya ada pengecualiannya,” kata dia.

Purbaya juga menilai kebijakan DHE SDA semestinya tidak menjadi masalah besar bagi investor asal China.

Di sisi lain, Purbaya mengungkapkan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan keluhan kepada pihak China terkait praktik bisnis sejumlah perusahaan asal negeri tersebut di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai aturan.

“Saya juga sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang melakukan bisnis enggak legal. Saya minta diperbaiki, dan mereka janji akan memperingatkan,” tuturnya.

Karena itu, Purbaya menilai hubungan investasi Indonesia dan China berjalan dua arah dan sejauh ini tidak terdapat persoalan serius. “Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata dia.

Berdasarkan surat yang diterima Kompas.com, Kamar Dagang China atau China Chamber of Commerce mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi protes terkait dengan keadaan investasi di Indonesia.

Dalam surat tertulis bahwa salah satunya menyangkut potensi perubahan skema royalti mineral oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Namun, dalam beberapa periode terakhir, perusahaan yang beroperasi di Indonesia umumnya menghadapi masalah-masalah yang menonjol, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, dan bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas yang berwenang,” ungkap Kamar Dagang China dalam suratnya yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2026).

Padahal perusahaan-perusahaan China tersebut, menurut mereka, telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan memberikan kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan industri, serta memenuhi tanggung jawab sosial.

Bisnis.com,JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai upaya pemerintah menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah sebagai langkah tepat.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli menilai, saat ini industri pertambangan tengah mengalami sejumlah tekanan. Tekanan itu seperti kesulitan bahan baku hingga biaya transportasi seiring implementasi B40.Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif royalti bisa menjadi napas segar bagi para pelaku usaha.
"Ini langkah yang tepat mengingat kondisi geopolitik global saat ini yang memengaruhi kesulitan bahan baku, energi, transportasi, asuransi dan lain-lain sehingga kebijakan ini tidak menambah makin beratnya beban industri kita dalam mode bertahan saat ini," ucap Rizal kepada Bisnis dikutip Selasa (12/5/2026).
Rizal mengatakan, beberapa perusahaan sudah mengurangi tingkat produksinya. Sebab, kesulitan bahan baku, bahan penolong, kenaikan harga energi, dan lain-lain.
Lebih lanjut, Rizal menilai langkah pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara memang positif di tengah tekanan fiskal. Namun, pemerintah dinilai perlu melakukan kajian komprehensif agar kebijakan tidak justru kontraproduktif bagi industri.
Menurut Rizal, biaya produksi tambang saat ini meningkat signifikan akibat lonjakan harga energi, transportasi, asuransi, dan bahan baku penolong.
Dia menyoroti industri pengolahan nikel yang mulai kesulitan memperoleh pasokan sulfur setelah terganggunya distribusi dari kawasan Selat Hormuz akibat tensi geopolitik Timur Tengah.
“Sehingga ada perusahaan yang sudah menghentikan 50% operasi smelter atau refinery-nya,” ujar Rizal.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti komoditas mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.
Bahlil menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) memang telah menggelar konsultasi publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.
Kendati demikian, Bahlil menuturkan telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha. Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi ulang.
"Maka ini saya pikir saya akan pending [tunda] untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung, tapi juga pengusaha harus untung," ucap Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut dia, keputusan final terkait perubahan tarif royalti tetap harus melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP). Hingga kini, kata Bahlil, pemerintah belum menerbitkan PP baru terkait penyesuaian tarif royalti tersebut.
Bahlil mengakui pemerintah telah menerima berbagai masukan dari pengusaha dan asosiasi industri tambang. Karena itu, Kementerian ESDM akan mengevaluasi ulang formulasi kebijakan agar tetap mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani industri secara berlebihan.
“Ya mungkin masih kita pikirkan lagi. Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal. Yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan,” katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menangguhkan rencana kenaikan tarif royalti mineral mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.
Bahlil menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) memang telah menggelar konsultasi publik revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.
Kendati demikian, Bahlil menuturkan, telah menerima masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha. Oleh karena itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi ulang.

"Maka ini saya pikir saya akan pending [tunda] untuk membangun formulasi yang baik yang saling menguntungkan. Negara untung, tapi juga pengusaha harus untung," ucap Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Dia mengatakan, keputusan final mengenai kenaikan tarif sejatinya harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Dia pun menegaskan, hingga saat ini, tidak ada PP yang dirilis mengenai hal tersebut.
Di satu sisi, Bahlil belum bisa memastikan kapan perubahan royalti mineral akan diberlakukan.
"Ya mungkin masih kita pikirkan lagi.Andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal. Yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," jelas Bahlil.
Sebelumnya, berdasarkan dokumen paparan Ditjen Minerba yang diperoleh Bisnis, pemerintah menilai struktur tarif pada PP No.19/2025 sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan harga komoditas terkini.
Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada komoditas tembaga. Kementerian ESDM mencatat HMA tembaga sejak Oktober 2025 periode II telah menembus US$10.000 per dry metric ton (dmt), level yang otomatis menempatkan tarif royalti pada batas tertinggi dalam aturan saat ini.
Tren kenaikan berlanjut hingga Februari 2026 periode II ketika harga sempat menyentuh US$13.000/dmt. Secara rata-rata, HMA tembaga sepanjang 2026 mencapai US$12.655,16/dmt, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata 2025 sebesar US$9.819,48/dmt.
Lonjakan serupa terjadi pada logam mulia. HMA emas rata-rata 2026 tercatat mencapai US$4.746,02 per troy ounce (toz), jauh di atas rata-rata 2025 sebesar US$3.376,02/toz. Adapun HMA perak bahkan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi US$79,27/toz dibandingkan US$38,23/toz pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, rata-rata HMA nikel naik menjadi US$16.822,29/dmt dari US$15.177,12/dmt pada 2025. Harga timah pun meroket ke level US$51.101,46 per ton dibandingkan rata-rata tahun lalu sebesar US$34.353,88 per ton.
Melihat tren tersebut, pemerintah memandang ruang peningkatan penerimaan negara dari sektor minerba masih terbuka lebar.
Dalam usulan baru, tarif royalti konsentrat tembaga, yang antara lain berlaku untuk produk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), untuk HMA di bawah US$7.000/dmt diusulkan naik dari 7% menjadi 9%.
Adapun, untuk emas, pemerintah mengusulkan perubahan interval sekaligus kenaikan tarif yang jauh lebih agresif. Jika pada PP No.19/2025 tarif royalti emas untuk HMA di bawah US$1.800/toz sebesar 7%, maka dalam skema baru HMA di bawah US$2.500/toz akan dikenakan tarif 14%.
Pemerintah juga mengusulkan penyesuaian skema royalti bijih nikel dengan menurunkan batas bawah interval harga dari sebelumnya di bawah US$18.000/ton menjadi di bawah US$16.000/ton. Sementara batas atas diturunkan dari sebelumnya di atas atau sama dengan US$31.000/ton menjadi di atas atau sama dengan US$26.000/ton.
Tak hanya royalti, revisi PP tersebut juga akan mencakup penyesuaian klaster komoditas kobalt sebagai produk ikutan nikel matte, penambahan klaster konsentrat seng dan timbal, hingga pengaturan tarif royalti mineral ikutan berupa besi dan kobalt dalam produk pengolahan selain nikel.
Pemerintah turut mengusulkan penambahan jenis dan tarif iuran tetap untuk mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah di atas 12 mil laut lepas pantai.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak melemah pada perdagangan hari ini, Senin (11/5/2026). Meskipun begitu, sejumlah saham seperti MAPA, PNLF, hingga BDMN diproyeksi masih bertenaga oleh BRI Danareksa Sekuritas pada perdagangan awal pekan.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, memprediksi IHSG akan menguji level support 6.900—6.920, melanjutkan pelemahan yang terjadi pada pekan sebelumnya sebesar 2,86% ke level 6.969. Reza menilai, pasar akan mencermati perkembangan royalti mineral dan rebalancing MSCI.

”Secara teknikal, IHSG akan menguji level support pentingnya pada 6.900—6.920. Pasar akan terus mencermati perkembangan isu kenaikan royalti mineral sembari menunggu beberapa rilis data penting seperti consumer confidence Indonesia dan pengumuman rebalancing MSCI di 12 Mei 2026,” kata Reza dalam riset hariannya, Senin (11/5/2026).

Saham PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA) menjadi salah satu rekomendasi BRI Danareksa Sekuritas dengan target harga Rp675—Rp710, dan stop loss pada area kurang dari Rp600.

Selain itu, BRI Danareksa Sekuritas juga merekomendasikan saham PT Panin Financial Tbk. (PNLF) pada target harga Rp276—Rp286 dan stop loss pada area kurang dari Rp250; dan saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) pada target harga Rp4.600—Rp4.990 dan stop loss di level kurang dari Rp4.300 per saham.

Analis juga merekomendasikan sell saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) pada target harga Rp1.170 lantaran pergerakkan saham DSSA masih dalam tren bearish dan dibayangi tekanan jual yang cukup masif.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG anjlok 2,86% atau 204,92 poin menuju level 6.969,39 pada Jumat (8/5/2026). Sepanjang hari, indeks komposit bergerak di rentang 6.969 hingga 7.186.

Namun secara mingguan, IHSG menguat 0,18% dari posisi 6.956,80 pada pekan sebelumnya.

Adapun, kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami peningkatan secara mingguan sebesar 0,19% menjadi Rp12.406 triliun dari Rp12.382 triliun pada pekan sebelumnya.

Jajaran top laggards dipimpin oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang menekan IHSG sebesar 27,04 poin. Harga saham AMMN tercatat turun 17,45% selama sepekan dengan MCFF mencapai Rp57,06 triliun.

Selanjutnya, saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) turut membebani IHSG sebesar 26,90 poin setelah harga sahamnya anjlok 18,89%. Nilai MCFF DSSA tercatat mencapai Rp51,53 triliun.

Ada pula saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang menekan IHSG sebesar 13,28 poin seiring koreksi harga saham sebesar 8,07% selama sepekan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel—Pada Jumat (8/5/2026), saham PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) ditutup menguat 2,17 persen ke Rp940 per unit di tengah pelemahan pasar dan mayoritas saham komoditas ditutup parkir di zona merah.

Secara teknikal, Senior Technical Analyst Sucor Sekuritas Reyhan Pratama mengatakan saham CBRE masih bergerak dalam pola sideways.

“Support berada di area 835, sementara resistance di 1.030. Jika mampu breakout di atas 980, maka peluang melanjutkan kenaikan masih terbuka dengan target resistance berikutnya di area 1.200,” ujar Reyhan dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).

Pasar juga mencermati arah pengembangan bisnis Perseroan serta potensi ekspansi yang tengah dipersiapkan manajemen. CBRE saat ini disebut fokus memperkuat fundamental usaha dan optimalisasi sejumlah kontrak strategis yang berjalan sepanjang 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui laporan bulanan registrasi pemegang efek, Jumat (8/5/2026), Gabriel Rey melalui holding PT Pukul Rata Kanan resmi memiliki 1,01 persen saham CBRE atau setara sekitar 46 juta lembar saham.

Hal ini terjadi menjelang aksi korporasi rights issue yang tengah dipersiapkan CBRE. Masuknya investor baru dinilai mencerminkan adanya minat terhadap prospek bisnis perseroan, khususnya di sektor energi dan infrastruktur.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 2,86 persen ke level 6.969 pada perdagangan Jumat (8/5/2026), sejalan dengan tekanan jual yang terjadi pada sejumlah saham sektor komoditas dan pertambangan.

Sentimen pasar salah satunya dipengaruhi oleh rencana revisi skema tarif royalti mineral yang tengah disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam revisi PP Nomor 19 Tahun 2025, pemerintah mengusulkan penyesuaian tarif royalti progresif untuk beberapa komoditas seperti tembaga, emas, perak, nikel, dan timah.

Pelaku pasar menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan beban industri tambang, terutama di tengah kondisi harga komoditas yang masih bergerak fluktuatif.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali menyesuaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas mineral, dari nikel hingga timah.

Kementerian ESDM menggelar konsultasi publik terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ESDM pada Jumat (8/5/2026).

Revisi tersebut akan mengatur skema baru tarif royalti progresif untuk komoditas tembaga, emas, perak, bijih nikel, dan timah.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM yang Bisnis peroleh, penyesuaian tarif ini bertujuan untuk mengoptimalisasi penerimaan negara. Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi windfall profit akibat kenaikan beberapa harga komoditas, yaitu emas, tembaga, perak, timah, dan nikel.

Kementerian ESDM mencatat sejak Oktober 2025 periode II, harga mineral acuan (HMA) tembaga telah menembus US$10.000/dry metric ton (dmt) sehingga tarif royalti pada PP No. 19/2025 sudah berada di interval tertinggi. Harga tembaga terus mengalami kenaikan dan sempat mencapai US$13.000/dmt per Februari 2026 periode II. Rerata HMA tembaga pada 2026 pun melonjak menjadi US$12.655,16/dmt dibandingkan rata-rata pada 2025 sebesar US$9.819,48/dmt.

HMA emas pada 2026 juga telah melonjak menjadi US$4.746,02/troy ounce (toz), jauh di atas rata-rata pada 2025 sebesar US$3.376,02/toz. Demikian pula HMA Perak yang naik dua kali lipat menjadi US$79,27/toz dibandingkan 2025 sebesar US$38,23/toz.

Sementara itu, rata-rata HMA nikel 2026 naik ke US$16.822,29/dmt dari rata-rata 2025 sebesar US$15.177,12/dmt, sedangkan HMA timah melonjak ke US$51.101,46/ton dari rata-rata 2025 US$34.353,88/ton.

Seiring kenaikan harga tersebut, Kementerian ESDM pun mengusulkan perubahan tarif royalti berupa penyesuaian interval dan tarif HMA komoditas mineral.

Misalnya, tarif royalti konsentrat tembaga yang dikenakan terhadap produk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk HMA tembaga kurang dari US$7.000/dmt diusulkan naik dari 7% menjadi 9%.

Untuk penyesuaian tarif royalti emas berupa penyesuaian interval dan tarif dari HMA US$2.500/toz hingga interval tertinggi ≥ US$5.000/toz. Pada PP 19/2025, tarif royalti emas HMA kurang dari US$1.800/toz dikenakan 7%, sementara pada usulan baru HMA kurang dari US$2.500/toz dikenai tarif 14%.

Lalu, usulan tarif royalti bijih nikel berupa penyesuaian dengan menurunkan interval bawah dari sebelumnya < US$18.000/ton menjadi < US$16.000/ton dan interval atas dari ≥ US$31.000/ton menjadi ≥ US$26.000/ton.

Selain penyesuaian tarif royalti, revisi PP 19/2025 juga akan mencakup penyesuaian klaster komoditas kobal sebagai produk ikutan dalam nikel matte dan klaster konsentrat seng dan timbal.

Diatur pula penambahan jenis dan tarif royalti untuk komoditas besi dan kobalt sebagai mineral ikutan dalam produk pengolahan dan/atau pemurnian selain komoditas nikel, serta penambahan jenis dan tarif iuran tetap mineral bukan logam dan batuan yang berada di atas 12 mil laut lepas pantai.

Bisnis telah mencoba mengonfirmasi usulan perubahan tarif royalti ini kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Berikut daftar usulan perubahan tarif royalti mineral:

Sumber: Materi paparan konsultasi publik revisi PP No. 19/2025 Kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Efek keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunda rencana kenaikan tarif royalti mineral telah menyengat saham emiten tambang mulai dari nikel hingga emas.

Penundaan itu diambil guna mengevaluasi ulang formulasi tarif agar tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan keberlangsungan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyiapkan penyesuaian tarif royalti mineral di tengah reli harga komoditas tambang global. Rencana ini di satu sisi menjadi upaya untuk menambah pundi-pundi negara. Namun, di sisi lain menjadi pil pahit bagi pengusaha tambang dan pengolahan mineral.

Kali ini, sasaran penyesuaian tarif royalti mineral mencakup komoditas strategis mulai dari tembaga, emas, perak, nikel, hingga timah.