Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga kalangan dunia usaha Indonesia memberikan respons beragam mengenai surat yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gangguan iklim berusaha di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu.

Namun, Bahlil menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral yang dijalankan pemerintah, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, dikutip pada Kamis (13/5/2026).

Dia lantas menyebut bahwa komunikasi serupa telah berjalan terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keluhan pengusaha Negeri Tirai Bambu merupakan bagian dari hubungan perekonomian kedua negara yang bersifat dua arah.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sebelumnya juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada pengusaha China mengenai kepatuhan bisnis sesuai aturan di Tanah Air.

“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5/2026).

Terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), dia menyebut hal ini semestinya tidak menjadi persoalan berarti karena terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.

Demikian pula dengan pajak dan royalti sumber daya alam. Purbaya menyebut belum ada kebijakan final, tetapi menegaskan tetap akan mengutamakan kepentingan Indonesia.

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah memberikan respons. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan DHE SDA maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi para investor asal Negeri Panda.

Secara umum, para pengusaha ini menyampaikan tengah menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Secara khusus, sejumlah kebijakan juga menuai sorotan, antara lain pungutan pajak atau royalti sumber daya mineral, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pengurangan kuota produksi bijih nikel, hingga penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Terdapat pula keluhan mengenai penangguhan proyek besar hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

IDXChannel- Pemerintah memastikan akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para investor China. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai realitas penanaman modal di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menilai dokumen tersebut bukanlah sebuah keluhan sepihak. Menurutnya, catatan tertulis dari para pengusaha itu merupakan cerminan dari dinamika bisnis yang wajar terjadi.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua saat ditemui di gedung Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, adanya pandangan dari pihak luar justru menunjukkan kepedulian investor terhadap perbaikan sistem di Tanah Air. Masukan tersebut dinilai bermanfaat bagi pemerintah untuk terus membenahi prosedur investasi yang ada.

"Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu adalah sesuatu hal yang positif," katanya.

Todotua pun tidak menampik bahwa iklim investasi nasional masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia menekankan bahwa instansinya terus bekerja keras untuk menjaga daya tarik pasar domestik.

"Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik. Negara ini punya potensi sumber daya alam, demand market terbesar dengan populasi besar, dan wilayah yang strategis," tutur dia.

Pemerintah saat ini juga tengah fokus merealisasikan program hilirisasi yang menjadi bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Target utamanya adalah mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi.

"Harapannya, berbagai komoditi seperti batu bara, oil and gas, agrikultur, itu pengolahannya bisa ada di sini. Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujar Todotua.

Terkait langkah selanjutnya, dia memastikan bahwa jajarannya siap berdialog secara langsung dengan perwakilan investor China. Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan ketenangan dan kepastian berusaha bagi para pelaku industri.

Sebagai latar belakang, surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti iklim investasi di Indonesia yang dirasa menyulitkan investor. Para pengusaha asal China menyebutkan bahwa mereka telah menanamkan modal dalam jumlah besar, mematuhi aturan yang berlaku, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Namun dalam prosesnya, mereka merasa masih dihadapkan pada regulasi yang makin ketat serta implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak konsisten. Kondisi inilah yang pada akhirnya dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan usaha mereka di Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Pemerintah memastikan akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para investor China. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai realitas penanaman modal di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menilai dokumen tersebut bukanlah sebuah keluhan sepihak. Menurutnya, catatan tertulis dari para pengusaha itu merupakan cerminan dari dinamika bisnis yang wajar terjadi.

"Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi China. Itu hal yang wajar-wajar aja," kata Todotua saat ditemui di gedung Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (13/5/2026).

Ia menambahkan, adanya pandangan dari pihak luar justru menunjukkan kepedulian investor terhadap perbaikan sistem di Tanah Air. Masukan tersebut dinilai bermanfaat bagi pemerintah untuk terus membenahi prosedur investasi yang ada.

"Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu adalah sesuatu hal yang positif," katanya.

Todotua pun tidak menampik bahwa iklim investasi nasional masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia menekankan bahwa instansinya terus bekerja keras untuk menjaga daya tarik pasar domestik.

"Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik. Negara ini punya potensi sumber daya alam, demand market terbesar dengan populasi besar, dan wilayah yang strategis," tutur dia.

Pemerintah saat ini juga tengah fokus merealisasikan program hilirisasi yang menjadi bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Target utamanya adalah mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi.

"Harapannya, berbagai komoditi seperti batu bara, oil and gas, agrikultur, itu pengolahannya bisa ada di sini. Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi," ujar Todotua.

Terkait langkah selanjutnya, dia memastikan bahwa jajarannya siap berdialog secara langsung dengan perwakilan investor China. Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan ketenangan dan kepastian berusaha bagi para pelaku industri.

Sebagai latar belakang, surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut menyoroti iklim investasi di Indonesia yang dirasa menyulitkan investor. Para pengusaha asal China menyebutkan bahwa mereka telah menanamkan modal dalam jumlah besar, mematuhi aturan yang berlaku, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Namun dalam prosesnya, mereka merasa masih dihadapkan pada regulasi yang makin ketat serta implementasi kebijakan di lapangan yang kerap tidak konsisten. Kondisi inilah yang pada akhirnya dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi keberlanjutan usaha mereka di Indonesia.

(kunthi fahmar sandy)

Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat protes kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor. Di antara isi surat tersebut, Kamar Dagang China mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat keluhan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi sebagai masukan yang wajar di tengah tantangan investasi yang dihadapi pelaku usaha asing di Tanah Air.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah memandang masukan dari investor sebagai hal positif untuk perbaikan iklim usaha nasional.

“Itu hal yang wajar-wajar saja,” ujarnya di kantor BKPM, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, surat tersebut harus direspons secara positif lantaran memberikan catatan ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi, Kamar Dagang China memberikan masukan terhadap tantangan tersebut.

“Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu sesuatu yang positif,” ungkapnya.

Meski begitu, Todotua enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah surat tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia.

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang berisi keluhan atas berbagai kebijakan dan praktik penegakan hukum yang dinilai memberatkan perusahaan asal Negeri Panda. Dalam surat tersebut, pengusaha China mengaku menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan pemerasan oleh oknum aparat.

Kamar dagang tersebut menyebut kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan China di Indonesia.

Ada enam persoalan utama yang disorot pengusaha China dalam surat itu. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral, kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemangkasan kuota produksi bijih nikel, pengetatan penegakan hukum kehutanan, penangguhan proyek-proyek strategis, hingga pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat.

Keluhan juga diarahkan pada kenaikan harga patokan mineral bijih nikel serta revisi kebijakan harga mineral yang dinilai memicu lonjakan ongkos produksi hingga 200%. Pengusaha China menyebut kondisi itu berisiko mengganggu investasi, ekspor, hingga keberlangsungan lapangan kerja di rantai industri nikel nasional.

Dalam surat tersebut, para investor China tetap menyatakan optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas kebijakan, memperjelas standar penegakan hukum, serta memperbaiki mekanisme komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat yang ditujukan ke Presiden Prabowo, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang tersebut menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha ini secara umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Ada setidaknya enam poin utama yang disampaikan pebisnis dari Negeri Panda itu kepada Presiden Prabowo. Pertama, pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama satu tahun sebesar 50% di Himbara. Beleid baru kebijakan ini ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satuan Tugas Khusus Pengelolaan Hutan Indonesia [Satgas Penertiban Kawasan Hutan] telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

HPM Nikel

Di sisi lain, pengusaha China dalam surat tersebut juga mengeluhkan kenaikan harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dan revisi kebijakan pengaturan harga termasuk untuk kobalt dan besi.

Perubahan kebijakan yang dinilai secara tiba-tiba ini disebut telah memicu kenaikan ongkos bijih nikel secara keseluruhan sebesar 200%. Kamar Dagang menyebut, sebagai operator dan investor terbesar industri nikel di Indonesia, perusahaan-perusahaan investasi China kini menghadapi ongkos produksi yang meningkat, melebarnya kerugian operasional, serta ketidakseimbangan rantai industri.

"Hal ini tidak hanya akan sangat merusak proyek-proyek yang sudah ada, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja lebih dari 400.000 orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius akan melemahkan kepercayaan investor global terhadap sektor nikel Indonesia," bunyi surat tersebut.

Para pengusaha pada Kamar Dagang China di Indonesia ini menyatakan masih optimistis terhadap potensi pembangunan dan siap untuk mengintegrasikan lebih jauh kerja sama bilateral dalam bentuk praktik, dalam rangka mendorong peningkatan industri serta kesejahteraan ekonomi Indonesia.

Akan tetapi, berbagai kebijakan terkini oleh sejumlah pihak berwenang di Indonesia dinyatakan kurang dalam hal stabilitas dan keberlanjutan. Standar penegakan hukum di bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, kehutanan, dan bidang lainnya dipandang tidak transparan dan serta memiliki kekuasaan yang berlebihan.

Para pebisnis China lalu menyebut kesulitan untuk melakukan upaya hukum lanjutan atau banding terhadap penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Beberapa otoritas terkait dituding menghindari tanggung jawab dan menunda tanggapan.

"Beberapa masalah hanya dapat diselesaikan melalui perantara pihak ketiga yang mengenakan biaya selangit," bunyi surat tersebut.

Oleh sebab itu, Presiden Prabowo diharapkan untuk menindaklanjuti keresahan dari perusahaan investasi asal China ini. Harapannya, pemerintah Indonesia terus membina lingkungan bisnis yang stabil, adil, transparan, dapat diprediksi; menstabilkan ekspektasi kebijakan; sekaligus menstandarisasi penegakan hukum; dan melindungi hak dan kepentingan sah dari perusahaan penanaman modal asing.

Pihak berwenang juga diminta untuk memerhatikan permohonan perusahaan guna memperbaiki kebijakan serta penegakan hukum yang tidak wajar. Pihak-pihak relevan juga diminta secara efektif mengurai kesulitan praktik yang dihadapi perusahaan.

Di sisi lain, mekanisme komunikasi pemerintah dan pengusaha diharapkan membaik guna membuka sumbatan penyelesaian masalah.

"Apabila Yang Mulia berkenan untuk menindaklanjuti masalah ini, Kamar Dagang China di Indonesia siap untuk memberikan laporan langsung kepada Anda," pungkas surat tersebut.

Respons Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah merespons adanya surat ini, Selasa (12/5/2026). Kendati belum mendengar langsung adanya surat tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi itu sesuai dengan kepentingan nasional.

Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, China seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.

Sebagai catatan, revisi PP No.8/2025 ini belum diunggah ke publik setelah melalui revisi sejak akhir 2025 lalu.

"Harusnya China enggak ada masalah," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Di sisi lain, mengenai royalti mineral, Purbaya menyebut pemerintah belum mengenakan kenaikan tarif royalti SDA. Beberapa hari yang lalu, Kementerian ESDM juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut belum jadi diberlakukan.

Meski demikian, Purbaya justru menyoroti sejumlah perusahaan China yang disebut olehnya menjalankan bisnis tanpa taat aturan.

"Saya udah komplain ke mereka banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah," tutur pria yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE)