Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan berlaku per 1 Juni 2026.

Peraturan pemerintah (PP) tersebut merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Revisi, perubahan terhadap PP (Nomor) 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi, perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen," kata Airlangga saat jumpa pers di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Kendati demikian, untuk penempatan devisa hasil ekspor dari sektor ekstraktif, salah satunya minyak dan gas (migas), Airlangga menjelaskan ketentuannya masih mengacu pada aturan yang lama, yaitu wajib ditempatkan minimal 30 persen pada rekening bank dalam negeri selama tiga bulan.

"Terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan," kata Airlangga.

Revisi peraturan pemerintah terkait penempatan DHE SDA merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Ketentuan baru itu diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir nantinya diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketentuan baru itu juga akan mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Di Istana Merdeka, Selasa malam, Airlangga bersama jajaran pejabat lainnya yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan kondisi keuangan terkini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, KSSK, yang terdiri atas Menko Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, melaporkan antara lain kondisi keuangan Indonesia yang relatif baik selama periode Kuartal I/2026, kemudian strategi BI untuk stabilisasi nilai mata uang rupiah, yang undervalue alias melemah dalam beberapa pekan terakhir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Salamuddin Daeng, menyatakan Bank Indonesia (BI) perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Menurut dia, pemerintah dan BI seharusnya secara bersama-sama melakukan pengawasan langsung terhadap keuangan perusahaan-perusahaan eksportir SDA serta menjatuhkan sanksi di tempat apabila ditemukan pelanggaran terkait penempatan DHE SDA.

“Langkah bersama tersebut merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara,” ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Minggu.

Kebijakan DHE SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.

Aturan tersebut mewajibkan perusahaan menempatkan 100 persen DHE SDA selama satu tahun di perbankan dalam negeri, khususnya Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan berlaku untuk kegiatan ekspor mulai 1 Januari 2026.

Penempatan DHE SDA dapat dilakukan melalui rekening khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank devisa, instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan LPEI, serta instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Salamuddin menilai pembatasan aliran keluar DHE SDA seharusnya berdampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Namun, ia mencatat bahwa rupiah justru terus melemah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS.

Ia mengatakan, apabila kebijakan kontrol DHE SDA dijalankan secara konsisten, nilai tukar rupiah berpotensi lebih tangguh dalam menghadapi tekanan perang nilai tukar global.

“Namun, kami menilai sejak PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA tersebut diterbitkan oleh pemerintah, cadangan devisa Indonesia tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sepanjang tahun 2025, cadangan devisa Indonesia hanya meningkat senilai 386 juta dolar AS,” ujarnya.

Salamuddin menyatakan, BI perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor, yang merupakan penyesuaian terhadap PP Nomor 8 Tahun 2025.

Ia menyampaikan, aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut belum disertai dengan sanksi yang tegas kepada korporasi yang melakukan pelanggaran, sehingga diperlukan penyelarasan aturan yang dapat menindak tegas para eksportir yang tidak memenuhi ketentuan.

Salamuddin juga mendorong BI meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 sebagai penyesuaian atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor.

Ia menilai aturan pelaksanaan PBI tersebut belum disertai sanksi tegas bagi korporasi pelanggar, sehingga diperlukan penyelarasan regulasi agar eksportir yang tidak patuh dapat ditindak secara efektif.

“Peran Bank Indonesia sangat vital karena kebijakan kontrol devisa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar sepenuhnya bergantung pada Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang melakukan hal tersebut,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Mitigasi paling efektif sisi pemerintah adalah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan mitigasi pemerintah untuk membuat kurs rupiah membaik ialah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas.

“Mitigasi yang paling efektif dari sisi pemerintah intinya adalah memulihkan kepercayaan melalui kepastian arah kebijakan dan penguatan sumber valas,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini sudah berkisar Rp16.900-an atau hampir menyentuh Rp17 ribu per dolar AS.

Menurut dia, pemerintah perlu mengunci narasi fiskal yang kredibel dan mudah diverifikasi. Mulai dari target defisit, sumber pembiayaan, prioritas belanja, hingga rambu pengaman apabila penerimaan meleset, yang harus dijelaskan jernih dan konsisten.

Ini disebabkan pasar cenderung tak suka ketidakpastian dan membutuhkan informasi risiko yang terbuka agar bisa menghitung langkah ke depannya.

Berikutnya, pembiayaan utang harus dikelola secara terukur agar tak menambah kepanikan pasar, yakni dengan pengaturan jadwal penerbitan, strategi memperluas basis investor jangka panjang, serta koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas rupiah tetap cukup tanpa memicu spekulasi nilai tukar.

Kemudian, desain kebijakan devisa hasil ekspor dengan memberlakukan skema yang tetap mendorong repatriasi dan ketersediaan valas di pasar tanpa memberatkan arus kas eksportir.

Terakhir adalah menekan permintaan valas yang tak produktif dengan langkah praktis.

Beberapa di antaranya yaitu memperkuat substitusi impor energi dan pangan, memastikan belanja pemerintah yang memiliki banyak komponen impor dijadwalkan lebih bertahap, dan mendorong pelaku usaha melakukan lindung nilai yang wajar agar lonjakan kebutuhan dolar tak terjadi serentak.

Josua menilai peluang rupiah mendekati Rp17 ribu karena tekanan datang bersamaan dari sisi global dan domestik.

Melihat sentimen luar negeri, permintaan dolar cenderung menguat saat ketidakpastian global meningkat, eskalasi ketegangan geopolitik, serta ketidakpastian arah kebijakan bank sentral AS, sehingga mata uang negara berkembang turut tertekan.

Adapun dari domestik, pasar sedang sangat peka terhadap isu fiskal seiring muncul kekhawatiran defisit anggaran melebar dan kebutuhan pembiayaan bertambah, sehingga pelaku pasar menambah kebutuhan dolar dan menahan masuk dana baru.

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa pula meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan menambah sensitivitas pasar terhadap pasokan surat utang pemerintah.

“Dalam kondisi seperti ini, tekanan rupiah sering sulit ditahan hanya dengan operasi stabilisasi jangka pendek, apalagi jika kekhawatiran fiskal dianggap belum mereda,” ujar dia

“Selain itu, pasokan valas di pasar bisa melemah saat surplus dagang menyusut dan jika ada perubahan aturan devisa hasil ekspor yang membuat konversi valas ke rupiah menjadi lebih lambat, karena itu langsung mengurangi pasokan valas harian di pasar,” ucap Kepala Ekonom Permata Bank itu.

Josua menyampaikan bahwa Bank Indonesia (BI) saat ini menegaskan tetap berada di pasar untuk menjaga rupiah bergerak sejalan dengan nilai dasar. Stabilitas ditopang oleh bauran stabilisasi yang aktif, aliran masuk dana asing ke SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan pasar saham, premi risiko yang rendah, serta cadangan devisa yang masih kuat.

Dengan demikian, skenario Rp17 ribu lebih mungkin terjadi dalam bentuk pelemahan yang bertahap dan bergejolak, bukan pelemahan yang tak terkendali.

Implikasi apabila rupiah benar-benar menyentuh Rp17 ribu, lanjutnya, terutama terasa pada kenaikan biaya impor bahan baku dan barang modal, naiknya risiko tekanan harga pangan dan energi, potensi tambahan beban subsidi dan kompensasi, serta ruang pelonggaran suku bunga yang kian sempit karena stabilitas rupiah dan arus dana harus dijaga.

“Di sisi lain, ada manfaat bagi penerima devisa seperti eksportir, tetapi manfaat itu biasanya terbatas jika pelemahan terjadi cepat, sehingga mengganggu keyakinan pelaku usaha dan memicu penundaan investasi atau pembelian,” ungkap Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Menurutnya, perubahan kewajiban penempatan DHE yang hanya ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi memberi dampak terhadap perbankan swasta, khususnya di sisi valuta asing (valas).

"Kemudian juga pandangan dari para investor untuk Indonesia, saya rasa itu juga akan berdampak," kata dia dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Ketentuan aturan penempatan 100 persen DHE SDA di Himbara itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA.

Lani menerangkan, meski revisi PP tersebut belum diterbitkan secara resmi, wacananya sudah berkembang dan tengah mendapat perhatian serius dari industri perbankan.

Sejumlah asosiasi seperti Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional (Perbina) kini sedang merampungkan kajian dampak untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi, kajian ini sedang dilakukan finalisasi," ujar Lani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perbanas.

Selain penempatan DHE 100 persen di Himbara, rencananya dalam revisi aturan tersebut, konversi ke rupiah akan dibatasi hanya 50 persen dari DHE yang ditempatkan.

Menanggapi hal itu, Lani memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas suplai dolar di dalam negeri dan mencegah aliran DHE kembali keluar.

Namun, menurut dia pendekatan kebijakan seharusnya mempertimbangkan mekanisme pelaporan dan tata kelola yang sama bagi seluruh bank, bukan membatasi penempatan hanya pada bank Himbara.

Lebih lanjut, Lani menjelaskan bahwa kondisi likuiditas valas perbankan swasta sebenarnya masih terkendali.

"Walaupun LDR valas sangat rendah, di angka 70-an persen. Jadi LDR kita yang 83-an persen itu adalah mix ya, antara valas dan non-valas," jelasnya.

Prubahan aturan DHE dinilai bisa memengaruhi strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam denominasi valas ke depan.

Lani menambahkan, keputusan bank untuk menambah dana valas bergantung pada permintaan kredit serta perbandingan biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah.

Bila permintaan kredit valas rendah dan biaya hampir sama, bank lebih cenderung mengarahkan penghimpunan dana ke rupiah.

"Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini, kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa PP DHE SDA memang sedang direvisi.

Perubahan inti dalam draf baru adalah kewajiban eksportir menempatkan DHE di bank-bank Himbara.

Menurut dia, bahwa selama ini DHE bisa dengan mudah dipindahkan ke bank lain, dikonversi ke dolar AS, lalu dibawa keluar negeri.

Mekanisme tersebut membuat aturan DHE tidak efektif dalam menambah suplai dolar di pasar domestik.

"Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12).

Ia menambahkan bahwa pengelolaan DHE melalui Himbara akan menutup potensi kebocoran dan memudahkan pengawasan.

Konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi untuk menjaga stabilitas pasar.

PP tersebut diperkirakan berlaku segera setelah ditandatangani, dengan proses finalisasi regulasi disebut sudah hampir selesai.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Rancangan tarif Bea Keluar (BK) untuk komoditas ekspor batu bara yang akan mulai berlaku pada tahun 2026 akan berada pada kisaran 1 hingga 5%. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, besaran tarif yang diusulkan tersebut sebetulnya serupa dengan tarif yang sudah pernah dikenakan kepada komoditas batu bara sebelum adanya Undang-undang Cipta Kerja, di mana komoditas itu ditetapkan bebas dari pengenaan perpajakan.

"Jadi saya balikkin ke normal seperti itu. Sebelum Undang-undang Cipta Kerja, range tarifnya 1-5 persen," kata Purbaya saat ditemui di kawasan DPR, Jakarta, Senin (8/12).

Airlangga Ungkap Potensi Menggiurkan dari DHE SDA, Nilainya Rp901 Triliun Per Tahun



Purbaya menekankan bahwa kebijakan normalisasi ketentuan perpajakan batu bara ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan. Menkeu menilai, selama ini pemberlakuan perpajakan batu bara timpang karena pengusaha cenderung mengajukan restitusi pajak saat harga jatuh namun tidak memberikan sumbangan bea keluar saat harga melonjak. Kondisi ini ia anggap serupa dengan pemerintah memberikan subsidi kepada "orang kaya."

"Sudah didiskusikan oleh ESDM. seharusnya mereka setuju karena saya enggak mau subsidi industri orang-orang kaya itu, masa net negative, kan rugi, jadi itu yang harus kita kejar," papar Purbaya.

Melalui kebijakan normalisasi ini, pemerintah menargetkan potensi penerimaan bea keluar dari komoditas batu bara pada tahun 2026 senilai Rp20 triliun. Purbaya memastikan bahwa tarif ini sudah didiskusikan dengan Kementerian ESDM.

Terkait mekanisme perhitungan, Purbaya menjelaskan bahwa tarif 1-5% tersebut akan didasarkan pada nilai ekspor (per value). "Jadi 1-5 persen itu nanti harusnya dari nilai (ekspor) kan karena per ton bisa beda-beda. Mungkin nanti bisa kalori sekian dapat tarif sekian, tapi pada akhirnya per value kan," ungkap Purbaya.

Penempatan DHE SDA Hanya di Himbara Mulai 2026

Pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA). Dalam aturan terbaru yang disiapkan berlaku per 1 Januari 2026, penempatan DHE SDA akan dikhususkan hanya di rekening khusus Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menkeu Purbaya menjelaskan alasan pengkhususan ini didasarkan pada evaluasi aturan sebelumnya. Aturan lama dinilai tidak efektif karena tidak secara spesifik mendefinisikan lembaga jasa keuangan tempat eksportir wajib menempatkan dolar hasil ekspornya.

Purbaya menyebutkan, bahwa tanpa pengkhususan di bank Himbara, DHE SDA yang ditempatkan di rekening khusus selama ini malah banyak dikonversi ke rupiah. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke bank-bank kecil untuk dikonversi kembali ke mata uang valas dan disimpan di luar negeri.

"DHE-nya memang masuk ke sini, dolar kan. Lalu mereka tukar ke rupiah dan dipindahin ke bank kecil-kecil lain, diconvert ke dolar, dibawa ke luar negeri, jadi nggak efektif," kata Purbaya saat ditemui di kawasan DPR, Jakarta, Senin (8/12).

Tarik Bea Keluar Batu Bara di 2026, Purbaya: Ini Orang Kaya Semua, Untungnya Banyak



Dengan mewajibkan penempatan DHE SDA di Himbara, pengawasan terhadap konversi dan penempatan dana akan jauh lebih mudah. Purbaya bahkan mengancam akan mencopot direksi Himbara jika masih memainkan DHE SDA dan gagal meningkatkan cadangan devisa Indonesia.

"Kalau dirut-dirut Himbara, direktur-direkturnya macam-macam, ya kita berhentiin, gampang. Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, itu saja sehingga supply dolar di sini betul-betul bertambah. Kan selama ini gagal kan," tegasnya.

Dokumen sosialisasi yang diterima kalangan perbankan (5 Desember 2025) menyebutkan beberapa ketentuan terbaru, antara lain:

1. Wajib Himbara: Dana 100 persen wajib dipindahkan ke rekening khusus Himbara per 1 Januari 2026.

2. Batas Konversi: Batas konversi DHE Valas ke Rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi paling banyak 50 persen.

3. Perluasan Penggunaan Valas: Penggunaan valas untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa diperluas, tidak lagi terbatas hanya pada barang yang tidak bisa diproduksi domestik dan kebutuhan modal kerja.

4. SBN Valas: Eksportir diizinkan menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) valas yang diterbitkan di domestik. Pemerintah juga akan menerbitkan SBN valas di domestik untuk menampung excess valas dari DHE sekaligus mendalami pasar.

Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sedang direvisi, dengan perubahan utama agar eksportir wajib menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menkeu mengungkapkan bahwa selama ini DHE bisa dipindahkan ke bank-bank lain, dikonversi ke dolar Amerika Serikat (AS), dan dibawa keluar negeri, sehingga tidak efektif dalam menambah suplai dolar domestik.

“Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Purbaya menambahkan bahwa perubahan aturan ini juga bertujuan menutup “kebocoran” dan memudahkan pengawasan, karena pengelolaan DHE hanya dilakukan melalui bank Himbara. Selain itu, konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi dalam jumlah tertentu untuk menjaga stabilitas pasar.

Mengenai waktu pemberlakuan aturan baru, Purbaya mengatakan bahwa aturan akan berlaku begitu PP diterbitkan. Aturan baru kini dalam tahap penyelesaian akhir, dengan sebagian besar proses telah rampung.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank non-Himbara, ia menyatakan bahwa fokus utama adalah menstabilkan suplai dolar AS terlebih dahulu. Sementara penyesuaian untuk bank non-Himbara akan dipertimbangkan setelah mekanisme ini berjalan lancar.

Purbaya pun menegaskan bahwa kebijakan baru merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang selama ini terjadi, untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal dalam pengelolaan DHE SDA.

Terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu juga membenarkan proses revisi PP DHE SDA.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha, yang dilanjutkan dengan proses harmonisasi agar peraturan baru dapat segera diundangkan.

“Terutama untuk perbaikan pengawasan itu, kami minta (DHE SDA) ditempatkan di bank Himbara saja supaya lebih mudah pengawasan oleh Bank Indonesia,” kata Febrio.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA pada 17 Februari 2025. Aturan tersebut tidak spesifik menyebut kewajiban penempatan DHE SDA di bank Himbara, melainkan hanya “sistem keuangan Indonesia”.

Secara rinci, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 8/2025, DHE SDA yang dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus (reksus) wajib tetap ditempatkan sebesar 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, besaran persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan dalam reksus paling sedikit sebesar 30 persen untuk jangka waktu penempatan paling singkat tiga bulan.

Menyusul PP 8/2025, Bank Indonesia (BI) juga telah menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) yang berlaku efektif pada 1 Maret 2025.

Sebelumnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti telah mengungkapkan bahwa kebijakan DHE SDA sebesar 100 persen memiliki dampak positif dengan pasokan dolar di pasar valas domestik terus membaik, meski hal ini tidak secara otomatis meningkatkan cadangan devisa nasional.

Menurut Destry, tingkat kepatuhan eksportir dalam menyimpan DHE SDA pada reksus juga sangat tinggi sejak diberlakukan PP 8/2025, yakni mencapai sekitar 95 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah mengantongi hasil evaluasi aturan dolar eksportir atau devisa hasil ekspor (DHE).

Seperti diketahui, eksportir wajib menyimpan dolarnya di Tanah Air selama satu tahun. Sayangnya aturan ini dianggap tidak optimal meskipun kepatuhan eksportir mencapai 90%.

"Kita sudah evaluasi tinggal teknisnya saja," ujar Airlangga kepada wartawan Istana Negara pada Selasa (29/10/2025).

Airlangga mengatakan penyempurnaan aturan DHE ini dilakukan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan dan telah dilaporkan perkembangannya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Airlangga pun membeberkan pemerintah akan tetap mewajibkan penyimpanan DHE di dalam negeri kepada eksportir sumber daya alam (SDA). Dia pun berjanji akan tetap memberikan fasilitas tertentu bagi mereka. Sayangnya, Airlangga belum mau menjabarkan fasilitas tersebut.

"Tetap SDA, ada beberapa fasilitas yang akan diberikan nanti. Nanti kita lihat (fasilitas yang diberikan pemerintah)," katanya.

(ras/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto memastikan kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bakal semakin diperkuat. Sekarang, tingkat kepatuhan eksportir sudah mencapai sekitar 90%.

"Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Kita akan evaluasi teknis detailnya lagi," ujar Airlangga saat ditemui di Istana Presiden, Rabu (29/10/2025).

Pemerintah, kata Airlangga, sedang melakukan penyempurnaan aturan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun terkait rencana perluasan kebijakan DHE ke sektor non-SDA, Airlangga memastikan aturan tetap difokuskan pada sektor sumber daya alam (SDA). Namun, pihaknya membuka peluang adanya penambahan fasilitas atau insentif bagi perusahaan yang menempatkan devisanya di dalam negeri.

"Tetap SDA, ada beberapa fasilitas yang akan diberikan nanti," ujarnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo buka suara terkait situasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Rupiah sempat melemah pada September 2025 sebesar 1,05% ptp dibandingkan tingkat akhir Agustus 2025 karena ketidakpastian global yang tinggi," ungkap Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025)

Langkah yang ditempuh BI yaitu intervensi pada pasar spot, DNDF dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Hasilnya positif tercermin rupiah menguat pada awal Oktober 2025," jelasnya

BI memperkirakan nilai tukar rupiah akan bergerak stabil didukung oleh kebijakan moneter, inflasi yang terjaga dan prospek ekonomi Indonesia. Di samping itu, stabilitas rupiah juga ditopang oleh konversi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"BI terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi melalui intervensi terukur," terang Perry.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). Dalam rapat itu juga dibahas mengenai penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Adanya aturan itu eksportir tambang kecuali migas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan. Tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa dan perekonomian Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Mandatori ini juga dimulai sejak Maret lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan beberapa waktu lalu, presiden menghendaki untuk terus melakukan review terhadap peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan tentang DHE.

"Untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal," kata Prasetyo, dalam keterangan video.

Menurutnya dalam rapat itu juga dibahas mengenai progres peningkatan pajak. Dia berharap di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa terjadi peningkatan pendapatan pajak.

Sebelumnya pada Minggu (12/10/2025) malam, Prabowo juga menggelar rapat di kediamannya, di Jalan Kertanegara. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai evaluasi penerapan Devisa Hasil Ekspor.

Meski disebut belum ada tindak lanjut yang akan dilakukan dari hasil evaluasi. Namun Purbaya terang-terangan menyebut bahwa realisasi DHE yang sudah dilakukan belum berdampak signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia.

"Tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita," kata Purbaya yang ikut dalam rapat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13/10/2025).

Diketahui Bank Indonesia mencatat cadangan devisa terus menurun beberapa bulan terakhir. Posisinya akhir September turun menjadi US$ 148,7 miliar, dari posisi Agustus 2025 US$ 150,7 miliar, dan Juli US$ 152,0 miliar.

Menurut Kepala Departemen BI Denny Prakoso menjelaskan penurunan itu dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta kebijkan stabilitas nilai tukar rupiah menghadapi ketidakpastian keuangan global.

Wacana Revisi Aturan

Hingga pada akhirnya muncul wacana untuk melakukan revisi aturan DHE. Meski belum dikonfirmasi langsung oleh beberapa menteri.

"Kita akan evaluasi dulu, kita evaluasi dulu. Ini kan baru jalan beberapa bulan," kata Airlangga, Senin (13/10/2025).

Airlangga juga menampik anggapan yang menyebut bahwa kendala DHE bukan dari sisi pengusaha, namun karena transfer dana yang terdisrupsi.

Di sisi lain, Purbaya juga belum mau memastikan bahwa akan melakukan revisi aturan DHE.

"DHE akan ditinjau lagi. Saya gak tahu apakah akan direvisi, saya gak begitu detail," kata Purbaya di Pelabuhan Tanjung Priok.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di kediamannya di jalan Kertanegara, Kamis pagi (16/10/2025). Dalam rapat itu Prabowo memberikan tiga arahan.

Hal ini terlihat dalam postingan Instagram Sekretariat Kabinet. Beberapa menteri yang hadir seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Dijelaskan dalam rapat tersebut, Presiden memberikan arahan pada beberapa bidang strategis. Pertama bidang Pertanian. Diungkapkan Presiden menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kedua pada Bidang Ekonomi dan Perbankan, Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.

Ketiga, bidang Pendidikan, presiden juga menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional.

(emy/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan devisa hasil ekspor menyusul belum optimalnya dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

"Devisa hasil ekspor akan ditinjau lagi. Saya ngatur devisa kan enggak seberapa detail, tapi kelihatannya hasilnya belum betul-betul berdampak ke jumlah cadangan devisa kita. Jadi, BI (Bank Indonesia) mungkin akan melihat (devisa hasil ekspor) lagi," kata Purbaya di Jakarta, Senin.

Ia menerangkan arah kebijakan lebih lanjut akan ditentukan setelah proses diskusi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Arahannya mereka (pemerintah) akan diskusikan lagi. Tapi, saya enggak ini, biar aja nanti Bapak (Prabowo) yang ngomongin," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10), guna membahas sejumlah isu strategis, salah satunya efektivitas kebijakan devisa hasil ekspor.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan pejabat tinggi TNI, BIN, serta kementerian lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi dilakukan karena kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 itu belum memberikan hasil maksimal terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

"Salah satunya (yang dibahas) mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor," kata Prasetyo.

Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah celah dalam regulasi yang memungkinkan sebagian eksportir tidak menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam mereka di perbankan dalam negeri.

"Ya masih ada beberapa (celah, red.) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali," sambung Prasetyo.

Adapun kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam mulai berlaku pada 1 Maret 2025 setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri.

Dalam pidato pada Februari 2025, Prabowo menargetkan devisa Indonesia dapat mencapai minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan devisa hasil ekspor berjalan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025