Ini Respons Pejabat Bahlil, Purbaya, hingga Kadin soal Pengusaha China Protes ke Prabowo
Pengusaha China protes ke Prabowo soal iklim usaha di Indonesia. Bahlil dan Purbaya merespons dengan dialog, sementara Kadin melihatnya sebagai dinamika wajar.
(Bisnis.Com) 15/05/26 02:30 221445
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga kalangan dunia usaha Indonesia memberikan respons beragam mengenai surat yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gangguan iklim berusaha di Tanah Air.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu.
Namun, Bahlil menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral yang dijalankan pemerintah, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).
"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, dikutip pada Kamis (13/5/2026).
Dia lantas menyebut bahwa komunikasi serupa telah berjalan terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keluhan pengusaha Negeri Tirai Bambu merupakan bagian dari hubungan perekonomian kedua negara yang bersifat dua arah.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sebelumnya juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada pengusaha China mengenai kepatuhan bisnis sesuai aturan di Tanah Air.
“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5/2026).
Terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), dia menyebut hal ini semestinya tidak menjadi persoalan berarti karena terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.
Demikian pula dengan pajak dan royalti sumber daya alam. Purbaya menyebut belum ada kebijakan final, tetapi menegaskan tetap akan mengutamakan kepentingan Indonesia.
Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah memberikan respons. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.
Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan DHE SDA maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.
“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).
Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi para investor asal Negeri Panda.
Secara umum, para pengusaha ini menyampaikan tengah menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.
"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).
Secara khusus, sejumlah kebijakan juga menuai sorotan, antara lain pungutan pajak atau royalti sumber daya mineral, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pengurangan kuota produksi bijih nikel, hingga penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Terdapat pula keluhan mengenai penangguhan proyek besar hingga pengetatan pengawasan visa kerja.
#pengusaha-china #prabowo-subianto #kamar-dagang-china #iklim-usaha-indonesia #bahlil-lahadalia #purbaya-yudhi-sadewa #kadin-indonesia #surat-protes-china #kebijakan-sumber-daya-mineral #devisa-hasil-e