#30 tag 24jam
ESDM: Harga nikel stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan harga nikel mulai stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton setelah Indonesia menerapkan ... [341] url asal
#produksi-nikel #harga-nikel-dunia #kementerian-esdm #kuota-produksi-nikel-2026
65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan harga nikel mulai stabil di angka 17 ribu dolar AS per ton setelah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel.
“Harga sempat mencapai 18.600 dolar AS per ton, kemudian stabil di angka 17-an. Sekarang sekitar 17.200–17.400 (dolar AS per ton),” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara bertajuk “Unlocking Growth in The Middle Income Trap” di Jakarta, Selasa.
Sebelum pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel, harga komoditas tambang tersebut berada di kisaran 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton.
Penyebab dari rendahnya harga nikel kala itu, tutur Tri, karena terjadi pasokan nikel berlebih atau oversupply nikel di pasar dunia sekitar 200–250 ribu ton.
“Itulah penyebab (harga) nikel yang ada di dunia ini tidak mengalami kenaikan, stagnan di angka 14 ribu–15 ribu dolar AS per ton,” ucap Tri.
Sejak Indonesia mengumumkan akan melakukan kontrol terhadap produksi nikel pada 23 Desember 2025, Tri menyampaikan harga nikel di pasar dunia langsung mengalami peningkatan.
Tri berharap agar kontrol produksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dapat mencegah terjadinya oversupply nikel, sehingga harga komoditas tambang tersebut dapat membaik.
“65 persen suplai nikel di dunia itu dari Indonesia. Itulah kenapa kami mencoba agar Indonesia menjadi pemain yang menentukan harga,” ujar Tri.
Ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (6/4), Tri menyampaikan bahwa saat ini jumlah volume produksi nikel untuk 2026 yang sudah disetujui oleh pemerintah berada di kisaran 190–200 juta ton.
Adapun kuota produksi nikel yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM untuk 2026 turun menjadi 250–260 juta ton, apabila dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 sebesar 379 juta ton.
Pemangkasan tersebut dilandasi oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan atau supply dan demand batu bara maupun nikel di pasar internasional, utamanya sepanjang 2025.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
PLN dipastikan dapat 84 juta ton pasokan batu bara untuk PLTU
PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ... [428] url asal
#pasokan-batu-bara-pln #pltu #kuota-produksi-batu-bara #84-juta-ton-batu-bara #pln
Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi
Jakarta (ANTARA) - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.
“Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 84 juta metrik ton,” ucap Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Pasokan batu bara tersebut datang dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga hari operasi (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.
“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” ujar Rizal.
Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir tahun 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
“DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini,” kata Rizal.
Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN adalah cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.
“Jadi, setiap awal tahun kan pemerintah ada aturan baru, hampir tiap tahun uji cobanya. Kalau di bawah Pak Menteri (ESDM) Bahlil ini sangat commit sekali,” ucap Rizal.
Diwartakan sebelumnya, pemerintah memangkas kuota produksi batu bara yang ditetapkan dalam masing-masing Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan. Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara nasional untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton.
Angka tersebut turun 200 juta ton dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang berada di 800 juta ton. Tujuan dari pemangkasan produksi batu bara adalah mencari titik seimbang antara pasokan batu bara dengan permintaan batu bara, sehingga terjadi perbaikan harga.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyatakan tidak memangkas produksi batu bara untuk perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi I dan BUMN.
Sebagai kompensasi, Kementerian ESDM meminta penyetoran batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 30 persen pada semester I 2026.
DMO adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sebagian produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
IMA harap pemerintah naikkan kuota produksi batu bara dan nikel
Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun ... [385] url asal
#kuota-produksi-batu-bara #kuota-produksi-nikel #kementerian-esdm #asosiasi-pertambangan-indonesia
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API–IMA) meminta pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan penetapan kuota produksi batu bara dan nikel untuk tahun 2026, dan berharap agar pemerintah menaikkan kuota produksi untuk kedua komoditas tambang tersebut.
“Kami memahami pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pembatasan produksi perlu dipertimbangkan melalui proses yang inklusif, terutama perusahaan yang terdampak secara langsung,” ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, atau berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 yang mencapai 790 juta ton. Untuk bijih nikel, pembatasan produksi turun menjadi 250–260 juta ton dari Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 379 juta ton.
Sari menjelaskan bahwa penurunan kuota secara signifikan ini akan berpengaruh pada perencanaan jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan investasi, pengelolaan operasional, serta komitmen penjualan yang telah disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar global.
Dampak sosial dan ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan daerah, juga disebut oleh Sari perlu menjadi perhatian.
Sari menyampaikan pembatasan kuota batu bara juga berpotensi menciptakan kekosongan pasokan di pasar ekspor yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain, seperti China, yang diketahui memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi domestiknya.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi rencana produksi batu bara Indonesia ke depan.
Sementara pemangkasan kuota nikel dinilai oleh Sari berpotensi berdampak terhadap kepastian pasokan bahan baku bagi industri hilir di dalam negeri dan rencana jangka panjang investasi perusahaan yang telah disusun berdasarkan persetujuan RKAB sebelumnya.
“IMA dan seluruh anggotanya senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ucap Sari.
Diwartakan sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membuka peluang revisi RKAB batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Wamen ESDM buka peluang perubahan RKAB batu bara
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, sepanjang ... [414] url asal
#rkab-batu-bara #wamen-esdm #kuota-produksi-batu-bara #yuliot-tanjung #batu-bara #harga-batu-bara
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka peluang perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara, sepanjang terjadi perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri.
“Jadi, nanti dalam implementasinya RKAB itu dimungkinkan untuk berubah, sepanjang ada perubahan atau peningkatan permintaan di dalam negeri,” ujar Yuliot ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut merespons kekhawatiran pelaku usaha ihwal pemangkasan kuota produksi batu bara yang bervariasi kepada masing-masing perusahaan.
Berdasarkan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA), terdapat pemangkasan produksi batu bara menjadi 40–70 persen lebih rendah daripada RKAB 2026 yang diajukan pengusaha batu bara.
Yuliot menjelaskan, pada 2025, pemerintah menerbitkan RKAB untuk batu bara sekitar 1,2 miliar ton, dan jumlah yang direalisasikan sekitar 800 juta ton.
Dampak dari kuota produksi yang berlebih itu, lanjut dia, adalah harga batu bara yang turun signifikan di pasar dunia. Penurunan harga batu bara tercermin pada harga batu bara acuan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.
Harga batu bara acuan (HBA) pada periode I Februari 2026 tercatat sebesar 106,11 dolar AS per ton, lebih rendah apabila dibandingkan dengan HBA pada Februari 2025 sebesar 124,24 dolar AS per ton.
“Karena harga turun signifikan, kami evaluasi kebutuhan industri di dalam negeri itu kira-kira berapa,” ucap Yuliot.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan di dalam negeri, yang mencakup kebutuhan industri, kebutuhan energi, dan lain-lain, Kementerian ESDM memperkirakan kuota produksi batu bara untuk 2026 berada di kisaran 600 juta ton per tahun. Angka tersebut turun nyaris 200 juta ton apabila dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara pada 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prinsip dari pemangkasan produksi batu bara adalah sumber daya yang harus diwariskan untuk anak-cucu pada masa depan.
“Ini (batu bara) kan bukan untuk kebutuhan hari ini saja, tetapi kita harus mewariskan kepada anak-cucu kita ke depan,” ujar Yuliot.
Diwartakan sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI-ICMA) mengeluhkan skala produksi yang terpangkas secara signifikan. Perusahaan penambang batu bara menghadapi kesulitan untuk menutup biaya operasional tetap, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban finansial lainnya.
APBI-ICMA meminta agar angka pemotongan produksi batu bara 2026 yang telah ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan secara seimbang aspek skala keekonomian usaha, keberlanjutan operasional, dampak ketenagakerjaan, serta efek berantai terhadap sektor pendukung dan perekonomian daerah.
“Sehingga tujuan penataan produksi dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan usaha pertambangan dan stabilitas sosial ekonomi,” ucap Direktur Eksekutif APBI-ICMA Gita Mahyarani.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)