Respons BKPM atas Surat Keluhan Kamar Dagang China untuk Prabowo
BKPM menilai surat keluhan Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo sebagai masukan positif untuk perbaikan iklim investasi di Indonesia.
(Bisnis.Com) 13/05/26 15:56 220358
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai surat keluhan Kamar Dagang China di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi sebagai masukan yang wajar di tengah tantangan investasi yang dihadapi pelaku usaha asing di Tanah Air.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pemerintah memandang masukan dari investor sebagai hal positif untuk perbaikan iklim usaha nasional.
“Itu hal yang wajar-wajar saja,” ujarnya di kantor BKPM, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, surat tersebut harus direspons secara positif lantaran memberikan catatan ihwal tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi, Kamar Dagang China memberikan masukan terhadap tantangan tersebut.
“Mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah. Kami anggap itu sesuatu yang positif,” ungkapnya.
Meski begitu, Todotua enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah surat tersebut berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi Indonesia.
Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo yang berisi keluhan atas berbagai kebijakan dan praktik penegakan hukum yang dinilai memberatkan perusahaan asal Negeri Panda. Dalam surat tersebut, pengusaha China mengaku menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga dugaan pemerasan oleh oknum aparat.
Kamar dagang tersebut menyebut kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis dan merusak kepercayaan investasi jangka panjang perusahaan-perusahaan China di Indonesia.
Ada enam persoalan utama yang disorot pengusaha China dalam surat itu. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti mineral, kebijakan retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pemangkasan kuota produksi bijih nikel, pengetatan penegakan hukum kehutanan, penangguhan proyek-proyek strategis, hingga pengawasan visa kerja yang dinilai semakin ketat.
Keluhan juga diarahkan pada kenaikan harga patokan mineral bijih nikel serta revisi kebijakan harga mineral yang dinilai memicu lonjakan ongkos produksi hingga 200%. Pengusaha China menyebut kondisi itu berisiko mengganggu investasi, ekspor, hingga keberlangsungan lapangan kerja di rantai industri nikel nasional.
Dalam surat tersebut, para investor China tetap menyatakan optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas kebijakan, memperjelas standar penegakan hukum, serta memperbaiki mekanisme komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
#bkpm #kamar-dagang-china #prabowo-subianto #kementerian-investasi-dan-hilirisasi #investasi #tarif-royalti-mineral