Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara mengenai surat yang dilayangkan kamar dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kadin menilai surat yang dilayangkan tersebut merupakan bagian wajar dari dinamika investasi global. Masukan investor asing dinilai seharusnya diposisikan sebagai ruang dialog terkait kepastian usaha, bukan semata penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurut Erwin, dunia usaha global saat ini semakin sensitif terhadap perubahan regulasi dan kenaikan biaya usaha di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Fenomena tersebut, kata dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara tujuan investasi lainnya.

Meski demikian, pemerintah dinilai perlu memastikan implementasi kebijakan strategis tetap memperhatikan masa transisi, kesiapan industri, serta daya saing Indonesia dibanding negara lain di kawasan.

Kadin menegaskan kepentingan nasional seperti hilirisasi, penguatan cadangan devisa melalui kebijakan DHE SDA, dan peningkatan nilai tambah domestik tetap penting dijaga. Namun, pelaksanaannya dinilai perlu dilakukan bertahap dan konsisten agar tidak menimbulkan tekanan mendadak bagi pelaku usaha.

“Kuncinya adalah keseimbangan antara tujuan strategis negara dan keberlanjutan iklim investasi,” kata Erwin.

Dia menambahkan, kekhawatiran mengenai kepastian regulasi, biaya logistik, energi, perpajakan, perizinan, hingga perubahan kebijakan yang cepat juga dirasakan pelaku usaha domestik.

Menurut dia, dunia usaha pada prinsipnya mendukung arah kebijakan pemerintah. Namun, sektor industri tetap membutuhkan kepastian kebijakan usaha agar ekspansi dan investasi jangka panjang dapat berjalan sehat.

Jika isu tersebut tidak segera direspons melalui komunikasi dan solusi yang jelas, Kadin menilai terdapat risiko terhadap persepsi investor global.

Investor, lanjutnya, sangat memperhatikan konsistensi kebijakan serta kemudahan berusaha dalam menentukan ekspansi maupun penanaman modal baru.

Indonesia masih dipandang menarik karena memiliki pasar besar, sumber daya alam melimpah, serta potensi hilirisasi yang luas. Namun, di tengah kompetisi investasi regional yang semakin ketat, kepastian regulasi disebut menjadi faktor utama dalam keputusan investasi.

Isi Surat Kadin China

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Itu mesti dijaga, baik sebagai industri maupun stabilitas nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan konflik antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional.

“Kalau yang terpikir di depan mata ada dua: bagaimana memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu mesti dijaga, baik sebagai industri maupun stabilitas nasional,” kata Anindya dalam acara silaturahmi Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa meski dampak besar terhadap dunia usaha belum terlihat signifikan, tanda-tanda gangguan rantai pasok dan logistik mulai dirasakan pelaku usaha.

Menurut Anindya, dunia usaha harus tetap waspada, terutama menghadapi potensi kenaikan harga minyak yang dapat menekan ruang fiskal, nilai tukar, hingga inflasi.

Ia menekankan perlunya efisiensi serta kerja sama erat dengan pemerintah untuk menentukan program prioritas yang mampu mempercepat efek berganda bagi perekonomian.

“Kita mesti pandai-pandai memikirkan bagaimana geopolitik ini berdampak pada ekonomi Indonesia dan apa yang harus dikuatkan. Outlook ekonomi dunia sudah berubah, jadi kita tidak bisa menganggap enteng,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak, terutama jika terjadi penutupan Selat Hormuz.

Ia menyebut kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia, menekan surplus neraca perdagangan, sekaligus mempengaruhi neraca pembayaran.

Purbaya menambahkan ketidakpastian global juga bisa memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berimbas pada pasar saham, obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan.

“Pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat, memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan menjaga fiskal tetap prudent agar kebijakan tetap terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Rabu.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari berbagai sumber di luar Timur Tengah sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak perang AS dan Iran.

Ia menyebut sejumlah alternatif pasokan energi berasal dari kerja sama perdagangan dengan AS serta akses pasokan yang dimiliki oleh PT Pertamina dari Venezuela.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan

Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Rabu sore waktu setempat, mengundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan beberapa menteri serta petinggi BUMN, Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya 18 proyek hilirisasi.

Presiden Prabowo juga menjelaskan Indonesia berhasil menjaga stabilitas di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, dan telah membuat perubahan-perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memperkuat penegakan hukum untuk melawan korupsi dan kartel.

"Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi, dan kami yakin kami kompetitif, kami atraktif, dan kami punya banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi baru," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha-pengusaha ternama AS dalam acara Business Summit di Gedung US Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat, Rabu.

"Jadi silakan datang ke Indonesia, terima kasih," ujar Presiden saat menutup pidatonya dalam acara tersebut.

Presiden Prabowo berpidato selama kurang lebih 45 menit di hadapan para pengusaha asal AS dengan mengangkat beberapa hal seperti perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) yang akan segera ditandatangani, kemudian perkembangan situasi di Indonesia yang kondusif untuk investasi, kemudian peluang-peluang kerja sama, termasuk di bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya mengenai cadangan mineral tanah jarang (rare earth), dan Presiden juga membagikan capaian-capaian yang berhasil ditorehkan dalam periode setahun pemerintahannya, berikut program-program prioritas pemerintah.

"Saya telah bertemu dengan banyak pemimpin perusahaan AS, bahkan dalam waktu saya yang singkat saat saya berada di sini. Saya bertemu dengan anda sekalian sekarang, dan saya merasa sangat optimistis. Kami ingin perusahaan-perusahaan AS menjadi mitra yang strategis," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha AS.

Presiden kemudian melanjutkan pemerintah Indonesia, dari masa ke masa hingga yang saat ini menjabat, selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk para investor.

"Saya kira banyak pemain lama dan mereka yang berpartisipasi dalam perekonomian kami akan mengakui pemerintah Indonesia, dan saya sendiri juga akan melanjutkan tradisi itu: Kami selalu berusaha melindungi investor-investor. Kami selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dan menciptakan iklim yang baik untuk para investor," ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan itu, yang merupakan agenda pertama Presiden Prabowo di Washington DC, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Kemudian dari kalangan pengusaha, ada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Chairman of the Board of Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie , mengungkapkan bahwa pihak istana meminta pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2025 tidak berhenti pada acara seremonial. Pemerintah, kata Anindya, menginginkan agar Rapimnas tahun ini mengusung pendekatan bottom-up dengan masukan konkret dari berbagai pemangku kepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anindya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Park Hyatt Jakarta, Minggu (30/11/2025).

“Jadi besok kami akan membuka Rapimnas bersama Ketua MPR. Lalu malamnya Ketua DPR hadir bersama kami. Dan besoknya hari Selasa, banyak sekali kolega kami di Kabinet yang hadir dan ditutup oleh Menteri Investasi dan CEO Danantara,” ujar Anindya.

Bahas 2 Isu Besar, Rapimnas Kadin 2025 Bakal Digelar Awal Desember

Ia menambahkan bahwa istana menantikan masukan substansial dari Kadin, termasuk laporan yang disampaikan pada rangkaian kegiatan tersebut. "Jadi kali ini kita melihat kelihatannya dari pemerintah dan juga pimpinan pemerintah. Ingin tidak seremonial, jadi benar-benar kita buat bottom-up," ucapnya.

Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, Kadin akan menggelar serangkaian uji materi dan forum diskusi kelompok terarah (FGD) bersama para menteri. "Besok dan lusa kita akan tes atau FGD dengan para Menteri sehingga hasilnya setelah disampaikan benar-benar sangat bisa berguna,” tambahnya.

Sebelumnya, Anindya juga menegaskan bahwa Rapimnas Kadin 2025 akan memusatkan perhatian pada dua isu utama, yakni penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya beli masyarakat.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya ekonomi berputar,” tuturnya.

Rapimnas Kadin 2025 dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta dan akan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara serta para Menteri Kabinet.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember di Park Hyatt Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia , Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada dua isu besar.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja . Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan mandiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya daya belinya tumbuh, ekonomi berputar,” ujar Anindya di sela acara Fun Run Kadin Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya Anindya juga menjelaskan bahwa Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya agenda lebih banyak bersifat top-down, tahun ini Kadin menerapkan pendekatan bottom-up, melibatkan seluruh perwakilan daerah dan asosiasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Imbas AI, 23 Juta Orang Penduduk Bumi Terancam Jadi Pengangguran

“Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,” tegasnya.

Rapimnas juga menjadi wadah evaluasi terhadap program pemerintah selama satu tahun terakhir. Pokok-pokok pikiran yang dirumuskan Kadin nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersiap menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1-2 Desember di Park Hyatt Jakarta. Ketua Umum Kadin Indonesia , Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa Rapimnas tahun ini akan memusatkan perhatian pada dua isu besar.

“Kalau Rapimnas tentu fokusnya kepada penciptaan lapangan kerja . Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan mandiri, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, kita fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya daya belinya tumbuh, ekonomi berputar,” ujar Anindya di sela acara Fun Run Kadin Indonesia di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya Anindya juga menjelaskan bahwa Rapimnas 2025 dirancang berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya agenda lebih banyak bersifat top-down, tahun ini Kadin menerapkan pendekatan bottom-up, melibatkan seluruh perwakilan daerah dan asosiasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Imbas AI, 23 Juta Orang Penduduk Bumi Terancam Jadi Pengangguran

“Ini melibatkan seluruh daerah dan asosiasi, sehingga yang kita hasilkan nanti benar-benar berasal dari bawah. Para menteri akan diundang untuk berdiskusi per topik, lebih substansial, bukan sekadar bicara umum,” tegasnya.

Rapimnas juga menjadi wadah evaluasi terhadap program pemerintah selama satu tahun terakhir. Pokok-pokok pikiran yang dirumuskan Kadin nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tujuannya bukan seremoni. Kita ingin masuk ke substansi, bagaimana memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan. Ini selaras dengan spirit ‘Incorporated’ yang menjadi konsep Presiden untuk memperkuat kolaborasi nasional,” tambah Anindya.

Duit Rp522 Triliun Setiap Tahun Hilang Akibat Pencurian Ikan di Laut Indonesia

Acara utama Rapimnas akan berlangsung di Glashouse Park Hyatt. Sehari sebelum pelaksanaan pada 30 November, Kadin menggelar pre-event berupa pameran showcase film berteknologi AI serta berbagai rangkaian kegiatan pendukung lainnya.

Sesi Rapimnas pada 1-2 Desember akan mencakup 3-4 panel diskusi utama yang menghadirkan sejumlah tokoh penting. Sejumlah menteri kabinet, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Gubernur Bank Indonesia dijadwalkan hadir sebagai narasumber.