Jakarta: Praktik penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi kembali jadi sorotan. Bareskrim Polri bersama Pertamina Patra Niaga berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sepanjang April 2026.

Pengawasan diperketat demi subsidi tepat sasaran

Langkah tegas ini dilakukan untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Di tengah tantangan global, pengawasan distribusi BBM dan LPG menjadi krusial agar ketersediaan dan keterjangkauan tetap terjaga.

Dalam konferensi pers Wakabareskrim POLRI, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan pentingnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Masih ada pihak-pihak yang menjadikan subsidi negara sebagai ladang keuntungan ilegal. Mereka membeli BBM dan LPG subsidi kemudian memindahkan, menimbun, mengoplos, serta menjual kembali dengan harga industri untuk meraup keuntungan berlipat karena disparitas harga yang cukup tinggi. POLRI tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada para pelaku kejahatan energi,” kata Nunung dikutip Rabu, 22 April 2026.

Nunung juga menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.

“Kami sudah berkomitmen bahwa siapapun yang terlibat, baik dari anggota TNI maupun POLRI, akan kita lakukan tindakan tegas. Mudah-mudahan dapat memberikan efek jera, baik kepada oknum aparat maupun pelaku usaha,” lanjutnya.

Ratusan tersangka diamankan

Sementara itu, Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni turut menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi periode 7 hingga 21 April 2026 sebagai kelanjutan komitmen kuat Bareskrim POLRI dalam melakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

“Upaya yang telah kami lakukan selama 13 hari telah mencapai hasil dengan diamankannya 330 orang tersangka pada 223 tempat kejadian perkara. Modus operandi yang ditemukan antara lain pembelian BBM subsidi secara berulang untuk ditimbun dan dijual kembali, penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi, penggunaan pelat nomor palsu untuk menghindari pengawasan, serta pemindahan isi LPG subsidi ke tabung non-subsidi,” jelas Irhamni.

Irhamni menambahkan bahwa pengungkapan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak.

Pertamina perkuat pengawasan distribusi

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim POLRI sebagai upaya menjaga distribusi energi subsidi tetap optimal.

"Pertamina Patra Niaga akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pertamina Patra Niaga juga konsisten untuk melakukan pengawasan serta menjaga penyaluran BBM maupun LPG subsidi sesuai dengan ketentuan, secara wajar, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” ujar Eko Ricky.

Lebih lanjut, Eko Ricky menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga penyalur melalui pembinaan dan penindakan.

“Pada periode Januari hingga Maret 2026, kami telah melakukan 136 pembinaan terhadap lembaga penyalur BBM dan 237 pembinaan terhadap lembaga penyalur LPG, baik SPBU maupun agen LPG. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang terbukti, maka kami akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap lembaga penyalur tersebut,” tegasnya.

(ANN)

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengapresiasi kinerja Polri dalam menindak tegas dan membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut dia, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menindak penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi.

"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Dia menekankan bahwa di tengah tekanan global yang semakin intensif, terutama dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran menjadi kunci stabilitas.

Menurut dia, Polri berhasil memahami bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan isu kriminal semata, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai profesionalisme Polri terus berkembang dan tidak lagi bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat, tetapi membangun kapasitas intelijen dan investigasi yang mampu mengantisipasi potensi krisis sebelum eskalasi.

Menurut dia, Polri telah menjadi institusi keamanan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman. "Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat," kata doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dia mengungkapkan ribuan barang bukti berhasil diamankan, mencakup tabung elpiji 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM bersubsidi yang dimodifikasi, serta dokumen transaksi jaringan penyelundupan. Setiap barang bukti, kata dia, menjadi keping penting dalam membongkar mata rantai kejahatan yang terorganisir dan merugikan keuangan negara secara masif.

"Yang lebih mengejutkan adalah kompleksitas jaringan yang terungkap. Para pelaku bukan sekadar individu oportunistik, melainkan kelompok terorganisir yang telah membangun sistem distribusi ilegal paralel. Mereka memanfaatkan celah pengawasan distribusi untuk mengalihkan subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk industri berskala besar dan pelaku bisnis yang mampu membayar harga non-subsidi," jelas dia.

Hargens juga mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tegas yang menyatakan akan menindak siapapun pelaku penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi. Menurut Boni, pernyataan Kapolri 'Siapa pun pelakunya, pasti ditindak', bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari transformasi institusional Polri yang menempatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai prinsip utama.

"Kapolri telah membangun budaya proaktif di lingkungan Bareskrim Polri, mendorong satuan-satuan di daerah untuk tidak menunggu laporan, melainkan aktif melakukan penyelidikan dan operasi intelijen untuk membongkar jaringan penyalahgunaan subsidi sebelum kerugian negara semakin membesar," tutur dia.

Dia berpendapat, pendekatan tersebut terbukti efektif. "Dengan membangun koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina, Polri mampu mengidentifikasi anomali distribusi yang menjadi petunjuk awal keberadaan jaringan ilegal. Sinergi kelembagaan ini menjadi kekuatan baru dalam pemberantasan kejahatan energi bersubsidi," kata Hargens.

Lebih lanjut, Hargens menegaskan, memahami cara kerja jaringan penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Polri, kata dia, telah memetakan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengeksploitasi celah dalam sistem distribusi subsidi nasional.

Pertama, kata Boni, pengoplosan & konversi Ilegal, yakni tabung LPG 3 kg bersubsidi diisi ulang ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual dengan harga pasar. Alat konversi ilegal digunakan untuk menghindari deteksi sistem distribusi resmi Pertamina.

"Kedua, pengalihan BBM solar bersubsidi. Kendaraan tangki dimodifikasi dengan tangki tersembunyi untuk mengangkut BBM solar bersubsidi ke industri dan pabrik besar yang seharusnya membeli BBM non-subsidi. Selisih harga menjadi keuntungan gelap pelaku," beber dia.

Ketiga, pemalsuan dokumen distribusi. Menurut Hargens, jaringan membuat dokumen pengiriman palsu untuk memuluskan alur distribusi ilegal. Surat jalan, nota pembelian, hingga identitas konsumen dipalsukan secara sistematis untuk mengelabui petugas pengawas.

"Keempat, kolusi dengan oknum internal. Sebagian kasus melibatkan oknum di agen distribusi resmi yang bersekongkol untuk memanipulasi kuota dan laporan distribusi, memungkinkan kelebihan alokasi subsidi dijual ke pasar gelap," pungkasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri membongkar penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi di berbagai wilayah. Sejak operasi digelar Bareskrim berhasil mengungkap 755 kasus dan menangkap lebih dari 672 tersangka.

Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan mengapresiasi capain besar Bareskrim Polri dalam mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi tersebut.

"Kita harapkan operasi besar-besaran ini bisa menjaga perekonomian tetap kondusif dan menjaga stabilitasi harga BBM dan elpiji bersubsidi," katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut peran Polri dalam menjaga stabilitas harga BBM dan elpiji sangat penting. Apalagi saat ini BBM menjadi sorotan dunia yang dikhawatirkan terjadi kelangkaan sebagai dampak perang global di Timur Tengah.

"Kita percaya kehadiran Polri sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional," kata Direktur Eksekutif Lemkapi ini.

Sebelumnya, Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan perkara ini diungkap sepanjang 2025 hingga awal 2026. Menurut Syaifuddin, pengusutan perkara ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

Barang bukti yang disita Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung.

Kemudian gas 5,5 kilogram sebanyak 516 kilogram, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Pada 2026, Bareskrim mengungkap kasus di 97 TKP dengan total 89 tersangka yang ditangkap. Adapun rincian barang bukti yang telah disita pada periode ini yakni solar sebanyak 112.663 liter, gas 3 kilogram sebanyak 7.096, gas 5,5 kilogram sebanyam 425 tabung.

Lalu, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi. Total, ada 672 orang yang ditetapkan tersangka.

Wakabareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan perkara ini diungkap sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Menurutnya, pengusutan perkara ini dilakukan sebagai bentuk mencegah gangguan di tengah krisis energi akibat dampak konflik global yang terjadi.

"Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi," kata Nunung dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Nunung memaparkan, barang bukti yang disita oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung.

Kemudian gas 5,5 kilogram sebanyak 516 kilogram, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Lalu pada 2026, Bareskrim mengungkap kasus di 97 TKP dengan total 89 tersangka yang ditangkap. Adapun rincian barang bukti yang telah disita pada periode ini yakni solar sebanyak 112.663 liter, gas 3 kilogram sebanyak 7.096, gas 5,5 kilogram sebanyam 425 tabung.

Lalu, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, kemudian gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. Kemudian kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit.

"Tentunya baru berjalan kurang lebih 4 bulan ini, Direktorat Tipidter dan jajaran tetap berusaha keras berjuang untuk tetap melindungi masyarakat, untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.