#30 tag 24jam
Pemerintah Janji Rasio Utang di Bawah 40 Persen dan Defisit APBN Kurang 3 Persen
Menurut Airlangga, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. [182] url asal
#airlangga-hartarto #menko-airlangga #bahlil-lahadalia #menteri-bahlila #menkeu-purbaya #defisit-apbn-3-persen #penutupan-selat-hormuz
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Prabowo Subianto berjanji untuk menjaga rasio utang di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit APBN di bawah 3 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026) petang WIB.
"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen walaupun Undang-Undang (Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap PDB). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.
Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik. Hal itu tercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan sebagainya. Pun penerimaan pajak ikut tumbuh.
Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen. "Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," ucap Airlangga.
Menkeu Purbaya Ungkap BBM tak Naik demi Rakyat
Kalau BBM naik, rakyat harus bayar lebih, ekonominya melambat. [186] url asal
#menkeu-purbaya #purbaya-yudhi-sadewa #defisit-apbn #defisit-apbn-3-persen #efisiensi-belanja #uu-keuangan-negara #menkeu-tak-naikkan-bbm
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski tekanan anggaran meningkat. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, keputusan itu mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat. Menurut dia, kenaikan BBM akan langsung menambah beban hidup, terutama kelompok kecil.
"Ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujarnya di Kantin Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).
Yudhi menjelaskan, ada pertimbangan ekonomi yang lebih dalam. Jika harga BBM dinaikkan, sambung dia, ruang fiskal pemerintah memang bertambah, tetapi daya beli masyarakat justru berkurang. "Kalau saya naikkan BBM-nya, ruangnya jadi punya saya. Tapi rakyat harus bayar lebih, ekonominya melambat," katanya.
Purbaya pun menyinggung soal efisiensi belanja. Dia menilai, dalam banyak kasus, masyarakat lebih efisien dalam membelanjakan uang dibanding pemerintah. "Hampir pasti tidak, karena masyarakat belanja sesuai kebutuhan," ucapnya.
Di sisi lain, sambung dia, terkait nilai tukar rupiah, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas moneter. "Kalau rupiah, kita serahkan ke bank sentral, ke ahlinya. Saya percaya dia bisa betulin," kata Purbaya.
Pemerintah, lanjut dia, akan terus memantau kondisi global dan menyiapkan berbagai skenario. Namun, kebijakan tetap diarahkan agar tidak menekan daya beli masyarakat.
Efisiensi anggaran perlu perhatikan kesehatan belanja K/L dan daerah
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digodok pemerintah perlu ... [441] url asal
#efisiensi-anggaran #apbn #defisit-apbn-3-persen #harga-minyak #belanja-k-l
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digodok pemerintah perlu memperhatikan kesehatan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menuturkan pemangkasan anggaran yang tidak hati-hati berpotensi memberikan risiko gangguan ekonomi, terutama pemangkasan anggaran tidak boleh diterapkan pada pos belanja esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kalau efisiensi anggaran daerah sampai membuat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diputus kontraknya, maka risiko ke gangguan ekonomi makin besar. Atau pelayanan publik akan turun tajam, dibarengi dengan kualitas infrastruktur jadi bermasalah. Ini kontradiksi dengan upaya menarik investasi,” jelasnya.
Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun lalu telah membatasi fleksibilitas pergeseran belanja daerah. Sedangkan belanja K/L, meski masih terdapat ruang pemangkasan, tetap perlu dihitung secara terukur agar efisiensi tidak mengganggu kinerja.
Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pentingnya indikator yang jelas dalam menyisir anggaran, sehingga pemangkasan bukan berdasarkan pada blokir pos belanja secara agregat.
Bhima mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran perlu berbasis kajian fiskal yang transparan. Terlebih, sejumlah program prioritas yang mendapatkan pagu besar tidak terdampak kebijakan efisiensi.
“Publik juga bisa menilai kenapa alokasi MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak dilakukan efisiensi terlebih dulu sebelum menambah efisiensi di pos belanja lain,” ujar dia.
“Harus ada kajian risiko fiskal yang terbuka ke publik berdasarkan skenario moderat dan terburuk,” kata Bhima menambahkan.
Sebagai catatan, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di berbagai K/L guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.
Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.
Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Pemerintah belum berencana terbitkan Perppu pelebaran defisit APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur ... [376] url asal
#menkeu #purbaya #perppu-defisit-apbn #defisit-apbn-3-persen #apbn
Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin menjelaskan, anggaran fiskal sejauh ini masih dalam posisi aman.
Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.
“(Perppu) Itu belum kelihatan sampai sekarang, sih, karena anggaran kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kami akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi, nggak langsung Perppu,” ujar Purbaya.
Bendahara negara juga menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penyesuaian defisit APBN bila negara dalam keadaan krisis. Sedangkan saat ini, menurut Pemerintah, perekonomian Indonesia masih bertahan pada level wajar.
“Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.
Purbaya mengatakan, bakal terus mengukur dampak kenaikan harga minyak terhadap beban anggaran, termasuk efek domino terhadap komoditas energi lain seperti batu bara dan nikel.
Tetapi, kata dia, sejauh ini belum dibutuhkan penyesuaian ambang batas defisit APBN.
“Kita nggak krisis, ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Cuma gini, kami harus siapkan langkah-langkah yang betul-betul matang, supaya ketika diperlukan, bisa eksekusi dengan betul,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.
Adapun ambang batas defisit APBN diatur sebesar 3 persen PDB sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen pada COVID-19, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.
Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)