BOGOR - Rapat terbatas (ratas) yang digelar Presiden Prabowo Subianto di rumah pribadinya kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (2/5/2026) membahas perkembangan sejumlah isu strategis. Foto-foto ratas tersebut diunggah akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Minggu (3/5/2026).

“Presiden melangsungkan rapat terbatas di Hambalang, Bogor, bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih," demikian keterangan unggahan tersebut.

Sektor pendidikan yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan salah satu isu yang dibahas dalam ratas tersebut. Kemudian, rapat itu juga membahas mengenai pertahanan nasional.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas perkembangan sejumlah isu strategis, antara lain sektor pendidikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional,” bunyi postingan itu.

"Perkembangan program hilirisasi bagi penguatan kepentingan masyarakat, serta aspek pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika geopolitik global," sambungnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Lalu, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan Kepala Badan Logistik Kemhan Marsekal Madya Yusuf Jauhari.

Bisnis.com, JAKARTA — Informasi reshuffle kabinet kembali mencuat di lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (27/4/2026). Sejumlah nama pejabat disebut masuk dalam daftar rotasi, meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, enggan memberikan kepastian saat dimintai tanggapan usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ya nanti kita lihat aja ya," ujar Bahlil singkat kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Saat ditanya lebih jauh apakah isu reshuffle turut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden, Ketua Umum Partai Golkar itu memilih untuk memberikan jawaban singkat.

"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," katanya.

Nama Qodari hingga Dudung Mencuat

Untuk diketahu, berdasarkan informasi yang beredar menyebutkan adanya pergeseran posisi di lingkar Istana. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dikabarkan akan berpindah posisi menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sementara itu, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari disebut-sebut akan diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Di sisi lain, menanggapi kabar tersebut, Qodari tidak memberikan konfirmasi maupun bantahan. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Itu semua prerogatif Presiden," kata Qodari melalui pesan teks, Senin (27/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga meminta publik menunggu keputusan resmi dari Kepala Negara.

"Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden," tandas Qodari.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas proyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan Prabowo meminta dosen-dosen turut dilibatkan dalam pengembangan proyek tersebut.

"Jadi tentu kami dari Kementerian Dikti Saintek diminta berpartisipasi aktif karena Giant Sea Wall ini kan strategis menyelamatkan 60 persen kawasan industri dan juga lebih dari 30 juta penduduk yang kalau program ini berjalan, maka akan bisa menyelamatkan tadi dua hal itu setidaknya,” kata Brian usai mengikuti rapat terbatas, Senin (20/4/2026).

Brian mengatakan, sudah banyak penelitian mengenai proyek tersebut di perguruan tinggi. Namun, masih diperlukan lebih banyak lagi penelitian untuk mendukung pengembangan Giant Sea Wall.

"Jadi dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan Giant Sea Wall itu diminta untuk terlibat," kata dia.

Dia menambahkan, pihaknya akan mulai mengundang para guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki kiprah dalam penelitian tersebut.

Mereka akan dilibatkan dalam pembahasan perkembangan proyek itu bersama Kepala Badan Otorita Tanggul Laut yang juga menjabat Wamen Kelautan dan Perikanan (KP) Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan.

“Iya, jadi langsung nanti minggu depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek, ya. Untuk pembuatan daratan, reklamasi, dan sejenisnya itu kita akan ajak untuk bertemu dengan Kepala Badan Otorita Tanggul Laut di Indonesia," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026) pukul 14.52 WIB.

Kedatangannya disebut untuk memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka rapat terbatas.

Saat tiba, Bahlil sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media.

Dia menyampaikan bahwa dirinya akan terlebih dahulu mengikuti rapat bersama Presiden sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Rapat dulu ya sama Bapak, nanti balik akan saya laporkan ya,” ujar Bahlil.

Belum diketahui secara pasti agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, sejumlah isu sektor energi, termasuk kebijakan strategis dan perkembangan terbaru di bidang ESDM, diperkirakan menjadi topik utama dalam rapat antara Bahlil dan Presiden Prabowo.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung dan pihak Istana belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pembahasan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengamankan komitmen tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia melalui pertemuan bilateral antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev di Moskow.

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan energi nasional di tengah dinamika pasar energi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan belum membahas secara mendalam wacana pemotongan gaji aparatur negara yang belakangan mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sejumlah pejabat tinggi ekonomi kompak menyatakan belum ada pembahasan konkret maupun keputusan terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi agenda pembahasan yang serius di tingkat kementeriannya.

“Siapa yang menyampaikan saja waktu itu yang bersangkutan,” ujar Airlangga saat ditemui jelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Saat ditanya apakah wacana pemotongan gaji turut dibahas olehnya, Airlangga menjawab singkat bahwa hal tersebut belum dibicarakan lebih lanjut.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa isu tersebut sempat muncul dalam diskusi sebelumnya, namun hingga kini belum berkembang menjadi kebijakan yang konkret.

“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Terkait ruang lingkup kebijakan, termasuk apakah pemotongan akan menyasar gaji, tunjangan, atau kelompok tertentu, Airlangga juga belum memberikan penjelasan rinci.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui rencana pemotongan gaji tersebut, termasuk besaran angka yang sempat beredar di publik.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai isu pemotongan gaji hingga 25%. Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas yang akan diikutinya saat itu.

Opsi Efisiensi Fiskal Masih Digodok

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan bahwa konsep terkait efisiensi anggaran, termasuk opsi pemotongan gaji, masih akan dibahas dalam rapat internal dan belum menghasilkan keputusan. Dengan belum adanya kejelasan dari para pengambil kebijakan utama, arah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut. Ia juga meminta agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada pihak yang pertama kali menyampaikan wacana tersebut.

“Tanya ke yang sampaikan kemarin, untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” tandas Teddy.

Ketika didalami apakah pemerintah sudah mulai membahas secara internal kebijakan tersebut, Teddy menegaskan bahwa diskusi masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas persiapan penentuan kebijakan ekonomi dan energi sebelum berangkat ke Jepang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijata di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet, menjelaskan bahwa rapat yang berlangsung pada Sabtu (28/3/2026) dilakukan melalui video conference.

Sejumlah menteri yang ikut rapat dengan Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiyanti, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet Teddy pun turut serta.

Teddy menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut dibahas terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi dan energi.

"Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menentukan penyesuaian dan penentuan beberapa kebijakan ekonomi dan energi," kata Teddy lewat akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet.

Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih pun telah menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga pada Selasa (24/3/2026). Rapat itu dipimpin oleh Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom.

Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi.

Adapun, Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026) menjelaskan bahwa dalam hasil rapat koordinasi itu, telah disepakati terkait rencana kebijakan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai upaya menghemat BBM.

Sebab, saat ini, harga minyak dunia sedang tinggi didorong oleh kondisi geopolitik yang memanas.

"Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026) sore.

Airlangga mengatakan salah satu hal yang akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas tersebut mengenai efisiensi kementerian/lembaga. "Kalau kemarin kami sudah rakortas terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan," ucap Airlangga menjawab pertanyaan wartawan sesaat setelah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan.

Dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai efisiensi kementerian/lembaga yang dimaksud. Namun, dia mengungkapkan pemerintah juga tengah menghitung skema pengaturan work from anywhere (WFA) sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut. "Itu juga termasuk yang kami hitung," kata dia.

Sementara itu, Purbaya menyebut rapat terbatas dengan Presiden Prabowo akan membahas tentang kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ya, kami antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya tidak tahu detail rapatnya apa," kata dia.

Terkait efisiensi, Purbaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah pemotongan anggaran kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan penundaan sejumlah belanja yang dinilai tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi anggaran, kata dia, akan diarahkan pada pengeluaran yang dapat ditunda sementara waktu, seperti kegiatan rapat yang dinilai tidak efektif. "(Contohnya) macam-macam. Rapat yang tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak terhadap pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah opsi efisiensi anggaran pemerintah menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Dia menyebut kemungkinan pembahasan akan berkaitan dengan efisiensi anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada wartawan.

Purbaya mengungkapkan tantangan dalam mendorong kementerian/lembaga melakukan penghematan secara mandiri.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Namun, dia belum merinci besaran pemotongan anggaran yang akan dilakukan. Meski begitu, terkait wacana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan wakil menteri, Purbaya menyatakan dukungannya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu [pemotongan gaji] bagus,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan efisiensi akan difokuskan kepada belanja yang dapat ditunda atau dinilai kurang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara,” katanya.

Sebagai contoh, Purbaya menyebutkan pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi. “Macem-macem. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” ujarnya.

Namun, untuk kebijakan seperti pengurangan perjalanan dinas luar negeri, Purbaya menyebut hal tersebut menjadi kewenangan Presiden. “Saya nggak tahu nanti itu kan urusan presiden,” katanya.

Terkait program prioritas, dia memastikan tidak akan terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi. Dia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan dengan penyesuaian tertentu.

“Anda pasti nanya MBG ya? Itu aja. Kan Ketua MBG udah lapor kan ya? Katanya, liburan akan diberhentikan kan, itu hemat lumayan berapa triliun gitu. Dia bilang kan? Saya juga udah baca juga tuh. Jadi yang liburan nggak akan keluar MBG-nya, itu menghemat lumayan tuh. Nanti pas itu jalan lagi biasa,” jelasnya.

Dari sisi fiskal, Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

Purbaya menyebut pemerintah saat ini terus menghitung berbagai komponen belanja yang dapat dioptimalkan guna menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

“Kan kita masih punya ruang sedikit ke atas sebelum ke 3 persen kan. Kan anggaran cuma didesain ke 2,68 persen dari PDB kan defisitnya. Jadi masih ada ruang ke atas sedikit, nol koma sekian persen,” tandas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Kamis (12/3/2026).

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada beberapa topik yang akan dibahas, terutama kondisi geopolitik yang tengah panas.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Hasan Nasbi tiba di Istana Negara pada sekitar pukul 14.45 WIB. Hasan Nasbi menjelaskan bahwa dirinya dipanggil untuk menghadiri agenda rapat dengan Presiden.

"Topik yang didiskusikan topik-topik terkini saja, di luar ada perang, bagaimana Indonesia menyikapinya biar tidak terjebak krisis. Namun, yang bicara menteri-menteri. Saya mendengarkan saja," kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3/2026).

Namun, Hasan Nasbi tidak mengetahui secara rinci dalam kapasitas apa dirinya menghadiri agenda Presiden tersebut.

Sebelumnya, Hasan Nasbi yang juga pernah menjabat Kepala Presidential Communication Office (PCO) juga ikut dalam agenda rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026).

"Belum tahu sebagai apa. Di Hambalang diajak rapat saja belum ada sebagai apa-apa," kata Hasan Nasbi.

Dia sendiri belum bisa berspekulasi apabila dirinya masuk kembali ke lingkaran pemerintahan Prabowo.

"Belum bisa komentar. Belum ada pembicaraan," ujarnya.

Hasan saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025. Penunjukannya dilakukan tidak lama setelah ia dicopot dari jabatan Kepala Presidential Communication Office (PCO) dalam perombakan kabinet.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi mengonfirmasi kehadirannya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Hasan mengatakan dirinya dihubungi oleh protokol Istana pada Senin (9/3/2026) sore untuk datang ke Hambalang. Setibanya di lokasi, dia mendapati rapat sudah berlangsung dan diminta untuk duduk di bagian belakang ruangan guna mengikuti jalannya pembahasan.

“Kemarin sore saya dihubungi oleh protokol Istana untuk merapat ke Hambalang. Begitu saya sampai, ada rapat yang sedang berlangsung. Saya diarahkan duduk di belakang untuk mendengarkan jalannya rapat,” kata Hasan saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Selasa (10/3/2026).

Dia mengaku telah diberi tahu sebelumnya bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda rapat terbatas pemerintah.

“Saya diberi tahu ada agenda ratas,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasan tidak menjelaskan secara rinci dalam kapasitas apa dirinya menghadiri rapat tersebut. Dia menyarankan agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan kepada Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet.

“Coba nanti tanya Pak Seskab ya. Saya hanya jadi peserta saja,” tandas Hasan.

Kehadiran Hasan dalam rapat itu sebelumnya terlihat dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Hasan tampak mengenakan kemeja cokelat dan duduk di barisan belakang tepat di belakang Seskab Teddy.

Hasan saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025. Penunjukannya dilakukan tidak lama setelah ia dicopot dari jabatan Kepala Presidential Communication Office (PCO) dalam perombakan kabinet.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat yang digelar di Hambalang tersebut merupakan forum koordinasi pemerintah untuk membahas sejumlah agenda strategis nasional sekaligus memastikan kesiapan menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 9 Maret 2026, untuk membahas langkah-langkah strategis nasional dan persiapan jelang hari raya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/3/2026).

Menurut Teddy, pembahasan rapat difokuskan pada dua agenda utama pemerintah.

Pertama, evaluasi perkembangan program swasembada nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk swasembada pangan, energi, dan minyak.

Selain itu, pemerintah juga membahas kesiapan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri, khususnya terkait ketersediaan bahan pangan serta pasokan energi seperti LPG.

“Kesiapan Idulfitri dengan memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Teddy.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Turut hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurut Bahlil, ratas tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya yang menitikberatkan pada kesiapan sektor energi dan pangan dalam menyongsong Lebaran.

“Menindaklanjuti tadi malam, secara teknis terkait dengan energi, dengan pangan, dalam rangka menyongsong hari raya Idulfitri. Dan baik saya maupun Pak Zul sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, dari sektor energi maupun pangan terhadap harga-harga juga masih dalam kondisi yang terjangkau. Saya pikir hanya itu kok, melakukan crosscheck terakhir kali ya,” ujar Bahlil.

Bahlil mengungkapkan Kepala negara memberikan arahan tegas agar pemerintah terus memantau kesiapan energi selama periode mudik dan Lebaran.

“Ya, kita harus memantau semua perkembangan yang ada dalam kesiapan Lebaran terutama menyangkut dengan energi ya, BBM nggak boleh ada langka, kemudian LPG, kemudian pangan juga yang tadi Pak Zul,” katanya.

Artinya, pemerintah memastikan tidak ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG di tengah peningkatan mobilitas masyarakat saat musim mudik.