JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI berambisi untuk naik kelas menjadi bank dengan modal inti di atas Rp 70 triliun atau KBMI IV.

Namun target ini belum memiliki kepastian waktu karena masih menemui sejumlah kendala.

Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, rencana untuk masuk ke KBMI IV itu telah masuk dalam rencana jangka menengah perseroan sehingga realisasinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Di plan kita adalah untuk kemudian menjadi KBMI IV. Paling enggak memang kita berpikir ada dong bank syariah yang di KBMI IV," ujarnya saat ditemui di BSI Tower, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia mengungkapkan, faktor terpenting untuk bisa naik kelas menjadi KBMI IV ialah memiliki permodalan yang cukup.

Mengutip laporan keuangan berkode saham BRIS ini, modal inti BSI per 31 Desember 2025 sebesar Rp 48,10 triliun.

Berarti untuk masuk ke dalam KBMI IV, BSI harus menambah modal inti sebesar Rp 21,9 triliun.

Sementara untuk memperkuat permodalan, BSI juga harus menyesuaikan arah strategis dengan struktur pemegang saham, termasuk keterlibatan Danantara.

"Di konteks permodalan, dengan kita sekarang di bawah Danantara ya kita harus mem-propose, jadi harus align dengan Danantara," kata Bob.

Sementara dari sisi skema penambahan modal inti, Bob menyebut pihaknya telah menyiapkan dua jalur strategi, yakni organik dan anorganik.

Secara organik, penambahan modal dilakukan melalui peningkatan laba.

Sedangkan secara anorganik, opsi seperti aksi korporasi termasuk akuisisi tetap terbuka.

Namun dia mengakui skema anorganik ini tidak mudah untuk direalisasikan.

Terlebih ketika BSI belum melakukan pemisahan usaha (spin off) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk karena harus menyamakan rencana usaha dengan induk usaha dan pemegang saham pengendali.

"Beberapa plan waktu kita 5 tahun pertama juga punya anorganik, ternyata not that easy gitu kan. Kenapa? Waktu itu kemarin-kemarin kan sebelum kita spin off kan induknya banyak. Sekarang kemudian mulai spin off, mulai fokus," ungkapnya.

Di sisi lain, peluang masuknya investor asing juga masih belum terealisasi hingga saat ini.

BSI sebelumnya sempat menjajaki minat investor asing, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Eropa.

Namun, menurut Bob, terdapat perbedaan kepentingan terkait porsi kepemilikan saham.

"Tapi kalau memang ada investor, rasanya mungkin kita juga mau consider itu. Jadi memang harus lihat-lihat," tambahnya.

Oleh karena itu, sampai saat ini BSI tidak dapat memastikan kapan tepatnya rencana tersebut akan terealisasi.

Yang jelas, BSI ada target menjadi bank syariah pertama yang masuk ke jajaran KBMI IV.

Sebab, ukuran permodalan bank sangat menentukan daya saing dan kapasitas bisnisnya.

"Ini pertanyaannya agak susah, kan masih subject," tegas Bob saat ditanya mengenai kapan rencana naik ke KBMI IV akan dilaksanakan.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta PT Bank Sumut (Perseroda) bertransformasi meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing di industri perbankan nasional, salah satunya melalui inovasi produk.

Hal itu disampaikan Bobby usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Bank Sumut (Persedoda) yang digelar di kantor pusat Bank Sumut di Medan, Senin (6/4/2026).

"Kami minta produk-produk Bank Sumut ini harus banyak, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta ASN," kata Bobby.

Dikatakan Bobby, para pemegang saham telah membahas terkait transformasi Bank Sumut di tahun 2026 dalam RUPS Senin sore tadi untuk memperkuat daya saing Bank Sumut secara nasional.

Beberapa upaya yang diminta Bobby antara lain menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang murah karena menurutnya DPK Bank Sumut saat ini berbiaya mahal.

Selain itu, Bank Sumut juga diminta meningkatkan inovasi pelayanan dan memperluas varian produk perbankan agar tak hanya mengandalkan APBD dan ASN untuk mendorong kinerja.

Adapun dalam RUPS pada Senin sore disepakati bahwa para pemegang saham akan mendapat dividen tunai dari Bank Sumut dengan rasio pembagian sebesar 85 persen dari total laba setelah pajak Bank Sumut tahun 2025. Bank Sumut sendiri diketahui membukukan laba bersih mencapai Rp691 miliar di tahun buku 2025.

Dalam rangka mendukung penguatan Bank Sumut tahun 2026, Bobby menyampaikan sebanyak 15 persen dari dividen yang dibagikan wajib diserahkan kembali oleh para pemegang saham ke Bank Sumut untuk menambah modal inti. Hal ini untuk mendorong Bank Sumut mencapai kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun.

"Dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15 persennya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal karena Bank Sumut sampai saat ini masih di KBMI I, satu tingkat di atas BPR (bank perkreditan rakyat)" ujarnya.

Angkanya pun (indikator permodalan) kalau dilihat itu hanya tinggal sedikit saja sudah masuk ke KBMI IV,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal terdapat dua hingga tiga bank KBMI III yang berpotensi naik kelas menjadi bank KBMI IV pada tahun ini, namun enggan mengungkap lebih lanjut bank mana saja yang dimaksud.

“Mungkin tahun ini, kalau saya perkirakan sekitar dua atau tiga (bank yang naik kelas menjadi KBMI IV),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat dijumpai di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya mengenai optimisme penambahan KBMI IV di tengah ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS), Dian menjelaskan bahwa sejumlah bank sebenarnya telah mengajukan kenaikan kelas.

Menurutnya, posisi permodalan bank-bank tersebut juga sudah mendekati batas KBMI IV, sehingga hanya membutuhkan sedikit peningkatan untuk masuk ke kelompok tersebut.

“Angkanya pun (indikator permodalan) kalau dilihat itu hanya tinggal sedikit saja sudah masuk ke KBMI IV,” kata Dian.

Ia menambahkan, OJK terus mendorong kenaikan kelas tersebut karena bank KBMI IV dinilai lebih berkelanjutan serta memiliki daya dorong lebih besar terhadap perekonomian.

Mengenai dampak perang, Dian menilai stabilitas sistem keuangan secara umum masih terjaga dan meyakini dampaknya tidak akan sebesar krisis sebelumnya seperti pandemi COVID-19.

Namun demikian, ia menekankan perlunya kewaspadaan industri perbankan dengan menyiapkan langkah antisipatif, termasuk kemungkinan peninjauan kebijakan jika kondisi global memburuk.

Selain itu, OJK juga telah meminta perbankan menjadikan volatilitas global sebagai peringatan dini untuk bersiap menghadapi skenario terburuk.

“Tentu kita tidak mengharapkan ini (perang) berkelanjutan, karena kalau kita lihat ada tanda-tanda berbagai analisis internasional yang menyebutkan bahwa perang ini seolah-olah memang bukan ‘menghajar’ satu negara, ini seperti menghajar ekonomi dunia,” kata Dian.

Sebagai informasi, bank yang masuk kelompok KBMI III merupakan bank dengan modal inti di atas Rp14 triliun hingga Rp70 triliun. Sementara itu, bank yang masuk KBMI IV harus memiliki modal inti di atas Rp70 triliun.

Pada tahun lalu, OJK menargetkan sebanyak enam bank akan bergeser dari KBMI III menjadi KBMI IV dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

“Kita harapkan dalam 2-3 tahun ke depan sudah akan ada tambahan enam bank lagi yang akan digeser dari KBMI III menjadi KBMI IV. Berarti diharapkan akan ada bank dengan modal di atas Rp70 triliun dalam 2 tahun ke depan itu untuk menggeser dari BUKU III ke BUKU IV,” kata Dian dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PITJK) 2025 pada 11 Februari 2025.

Merujuk pada data Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh OJK per Juni 2025, tercatat sebanyak 4 bank yang masuk kategori KBMI IV dan 14 bank yang masuk kategori KBMI III.

Per Juni 2025, bank KBMI III membukukan modal inti (Tier I) sebesar Rp445,08 triliun, dengan rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 23,19 persen. Adapun capital adequacy ratio (CAR) tercatat sebesar 24,53 persen.

Kinerja profitabilitas tercermin dari return on assets (ROA) tercatat sebesar 1,72 persen. Sementara itu, efisiensi operasional yang diukur melalui rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat sebesar 86,41 persen.

Sementara dari sisi intermediasi dan likuiditas, net interest margin (NIM) tercatat sebesar 3,58 persen, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 90,89 persen, serta liquid assets ratio (LAR) sebesar 12,13 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Sumedang setor dividen hingga Rp10,8 miliar kepada kas daerah pada 2025. Kredit bersubsidi hingga penyaluran program pemerintah jadi penopang bisnis perusahaan.

Direktur Bank Sumedang Yanti Krisyana Dewi menyebutkan Bank Sumedang merupakan BPR kegiatan usaha 3 (BPR KU III) dengan asset Rp414,9 miliar dan modal inti Rp94,99 miliar.

"Bank Sumedang menyetorkan PAD [penerimaan asli daerah] sebesar Rp10,82 miliar dan memiliki satu kantor pusat, 6 kantor cabang, 6 kantor kas, dan memiliki 9 ATM, serta 1 kas keliling dikelola oleh 3 orang anggota dewan pengawas dan 3 orang anggota direksi, jumlah karyawan seluruhnya 124 orang," ujarnya.

Yanti juga menuturkan Bank Sumedang selama ini telah berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi daerah salah satunya dengan memberikan kredit bersubsidi KURDA.

"Selain itu turut serta menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan program satu rekening pelajar [KEJAR] melalui simpanan pelajar [Simpel]. Tidak hanya itu kami juga turut serta menyukseskan program pemerintah dalam menyalurkan dana tunjangan kinerja, penghasilan tetap, jasa pelayanan, dan sertifikasi PPPK," katanya.

Dalam forum RUPS juga, disepakati bentuk badan hukum, pengesahan laporan kinerja keuangan tahun 2025, pengesahan penggunaan laba tahun 2025, pengesahan remunerasi dan nominasi dan penunjukan KAP tahun 2026. Rencana bisnis ke depan, serta strategi penguatan kelembagaan dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, RUPS menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan sekaligus memperkuat arah kebijakan ke depan.

“Transformasi menjadi Perseroda adalah langkah besar dan visioner. Ini bukan hanya perubahan nomenklatur, tetapi perubahan paradigma dalam tata kelola, profesionalisme, dan daya saing. Kita ingin Bank Sumedang tumbuh sehat, kuat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Dony.

Menurutnya, perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas usaha, memperkuat struktur permodalan, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi layanan berbasis digital, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya.

“Bank Sumedang harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Transformasi ini berdampak nyata, bukan hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Dia berharap, melalui refleksi dan evaluasi yang komprehensif, Bank Sumedang mampu mempercepat transformasi menjadi lembaga keuangan daerah yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan terselenggaranya RUPS, diharapkan kinerja Bank Sumedang tahun yang akan datang akan lebih baik dengan pelayanan prima yang didukung profesionalisme dan integritas dalam mencapai keuntungan finansial dan kemanfaatan yang optimal," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank penghuni Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3 masih bersikap hati-hati dalam merespons dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar naik kelas ke KBMI 4.

Kendati sama-sama membuka peluang untuk meningkatkan status, sejumlah bank besar memilih untuk menghitung secara cermat kesiapan permodalan, profitabilitas, hingga momentum yang tepat sebelum mengambil langkah tersebut.

Sebagai salah satu bank penghuni KBMI 3, Direktur Utama PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan mengatakan bahwa CIMB Niaga selalu menargetkan pertumbuhan bisnis, termasuk dari sisi aset.

Menurutnya jika CIMB Niaga memiliki peluang dan kesempatan, pihaknya siap untuk naik kelas ke KBMI 4. “Jadi jika ada peluang dan kesempatan CIMB Niaga siap, [naik kelas ke KBMI 4]” kata Lani kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memilih tidak terburu-buru meski memiliki keinginan untuk naik kelas ke KBMI 4. Sebab, perseroan saat ini memprioritaskan menjaga imbal hasil ekuitas (return on equity/ROE) pada kisaran 12%—14% tahun ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, penambahan modal secara agresif justru berpotensi menekan ROE dan kurang diminati investor. “Nanti capital banyak juga return-nya malah turun, investor malah enggak suka. Kan modal ini kan hati-hati melihatnya ya. Kalau kita enggak terlalu pengen ekspansi internasional, kayak BTN ngapain, kita liquidity market-nya di Indonesia gede juga,” tutur Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Tahun 2025, Senin (9/2/2026).

Nixon menuturkan, struktur aset BTN membuat kebutuhan modal perseroan relatif lebih efisien dibanding bank lain, tercermin dari rasio aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah.

Dengan karakteristik tersebut, BTN menilai pertumbuhan aset dan kredit masih dapat dilakukan tanpa harus segera menambah modal besar, sehingga kenaikan kelas ke KBMI 4 akan ditempuh secara alami seiring kebutuhan bisnis.

“Jadi, apakah kita akan jadi KBMI 4? Kalau ditanya, pengen, ya pengen pasti, tapi enggak diniatin amat lah. Nanti natural aja tumbuhnya kesana. Ngapain saya minta hari ini modal kita naik, kalau ATMR-nya juga masih rendah,” ungkapnya.

Ambisi BRIS Naik Kelas

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Perseroan) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo menuturkan, keinginan agar BSI naik ke KBMI 4 sebetulnya tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Setelah menyandang status sebagai perusahaan terbuka, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memperkuat skala dan jangkauan bisnisnya agar setara dengan bank-bank besar lainnya.

Namun, Anggoro menyebut bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah sehingga BSI tidak terburu-buru naik kelas. Meski begitu, mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini mengatakan bahwa persiapan ke arah tersebut akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Tetapi kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan. Tapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Sebelumnya, OJK mengharapkan agar penghuni bank KBMI 4 dapat bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Dalam catatan Bisnis, saat ini hanya terdapat empat bank yang memiliki modal inti di atas Rp70 triliun sebagai penghuni KBMI 4.

Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kala itu menuturkan, upaya konsolidasi perbankan tidak hanya dilakukan terhadap bank perekonomian rakyat (BPR) maupun bank pembangunan daerah (BPD), tetapi juga mencakup bank-bank umum.

“KBMI 4 itu kan hanya ada empat bank pada saat ini. Kita harapkan dalam 2—3 tahun ke depan itu sudah akan ada tambahan enam bank yang bergeser dari KBMI 3 menjadi KBMI 4,” katanya dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Untuk diketahui, OJK mengelompokkan bank berdasarkan KBMI. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Perincian aturan KBMI yaitu KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk bank dengan modal inti Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 untuk bank dengan modal inti Rp14 triliun—Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Adapun, CIMB Niaga, BTN, dan BSI masuk dalam KBMI 3 dengan modal inti di kisaran Rp14 triliun—Rp70 triliun. Tercatat hingga kuartal III/2025, modal inti CIMB Niaga (bank only) mencapai Rp51,13 triliun, meningkat 10,26% secara tahunan (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46,37 triliun.

Untuk BTN, modal inti perseroan hingga kuartal III/2025 tercatat sebesar Rp30,63 triliun, tumbuh 5,35% YoY dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp29,07 triliun. Sementara, total modal inti BSI hingga September 2025 mencapai Rp46,20 triliun, meningkat 13,15% YoY dari September 2024 yang sebesar Rp40,83 triliun.

Butuh Waktu

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang bahwa harapan OJK agar jumlah KBMI 4 bertambah dalam beberapa tahun ke depan cukup realistis.

“Cukup realistis namun belum dapat terpenuhi dalam waktu yang singkat,” ujar Trioksa kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, kemungkinan butuh waktu 3—5 tahun mendatang bagi bank-bank lain agar bisa naik kelas ke KBMI 4. Kendati begitu, hal ini tentunya sangat tergantung pada komitmen pemegang saham dan pertumbuhan organik laba perusahaan.

Di sisi lain, dia memandang CIMB Niaga, Danamon, Permata Bank, dan Bank Mega paling berpeluang naik ke KBMI 4. Sebab, keempat bank tersebut didukung oleh grup usaha yang besar.

“Dengan bertambahnya [penghuni] KBMI 4, persaingan bank akan semakin menarik, terutama di segmen korporasi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun atau masuk kategori kelompok bank dengan modal inti (KBMI) 1 memberikan penjelasan terkait strategi untuk meningkatkan modal di tengah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus klasifikasi KBMI 1.

Sebagai informasi, kelompok KBMI 1 terdiri dari bank-bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Kemudian KBMI 2 untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI 3 untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI 4 untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

PT Bank IBK Indonesia Tbk. (AGRS) misalnya. Dalam keterbukaan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (22/12/2025) menyatakan perseroan senantiasa mengikuti ketentuan dari regulator. "Bank akan menyesuaikan apabila telah terdapat ketentuan OJK yang mengatur terkait hal tersebut," demikian penjelasan manajemen.

Kemudian, untuk pemenuhan modal agar dapat naik kelas ke KBMI 2, Bank IBK menyebutkan akan dilakukan secara organik, mengingat modal inti perseroan saat ini senilai Rp5,7 triliun atau kurang Rp300 miliar untuk mencapai Rp6 triliun.

Perseroan berharap penambahan modal akan terpenuhi setelah 2026 yang diperoleh dari estimasi laba 2025 senilai Rp210 miliar dan proyeksi laba tahun depan sesuai rencana bisnis bank (RBB) senilai Rp210 miliar. Terkait dengan linimasa atau timeline lebih lanjut, manajemen menyatakan akan menunggu peraturan lebih lanjut dari regulator.

Hingga akhir September 2025, Bank IBK membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp160,32 miliar. Sementara, sepanjang 2024, laba yang dibukukan senilai Rp215,85 miliar.

Selain Bank IBK, PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) juga menyampaikan dukungan terkait rencana OJK tersebut, untuk menciptakan industri perbankan yang lebih sehat dan berdaya saing.

Manajemen BVIC menyatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif, baik melalui transformasi digital maupun peningkatan kualitas layanan.

"Perseroan juga akan terus mengoptimalkan peningkatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, efisiensi operasional, serta ekspansi bisnis yang selektif," ujar manajemen.

Lebih jauh, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat belum ada ketentuan resmi yang mengatur terkait dengan linimasa atas rencana kebijakan tersebut. "Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan."

Per 30 September 2025 modal inti Bank Victoria tercatat senilai Rp4,01 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp3,58 triliun. Pada periode yang sama, BVIC membukukan laba tahun berjalan senilai Rp127,79 miliar.

Bank Digital

Dari sisi bank digital, Direktur Utama Bank Neo Eri Budiono menegaskan perseroan saat ini lebih memilih fokus memperkuat kinerja fundamental dibandingkan berspekulasi terhadap kebijakan yang masih bersifat wacana. Menurutnya, Bank Neo menitikberatkan pada perbaikan profitabilitas, tata kelola, serta cara perusahaan mengomunikasikan kinerja ke pasar.

“Sekarang ini kami benar-benar fokus ke apa yang ingin dicapai. Tahun ini setidaknya kami sampaikan profitabilitas, tata kelola kita perbaiki, dan yang penting adalah bagaimana mengomunikasikan semua ini ke market,” ujar Eri dalam paparan publik, Selasa (16/12/2025).

Dari sisi permodalan, Bank Neo masih mengandalkan laba ritel (retail earnings) dengan modal inti yang saat ini berada di kisaran Rp4 triliun. Dengan posisi tersebut, Eri menilai kondisi permodalan perseroan masih memadai jika dilihat dari rasio kecukupan modal (CAR).

Berdasarkan data yang dipaparkan, modal inti Bank Neo menguat menjadi Rp4 triliun, naik 1,52% dibandingkan September 2025 sebesar Rp3,94 triliun, serta tumbuh 20,06% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp3,33 triliun pada Oktober 2024. Sebagai informasi, KBMI I merupakan kelompok bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun.

Sementara itu, CAR Bank Neo pada Oktober 2025 tercatat meningkat signifikan menjadi 47,77%, dibandingkan 35,89% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Menanggapi peluang naik kelas ke KBMI II, Eri menyatakan bahwa perseroan tidak semata-mata mengejar status tersebut. Meski demikian, dia mengakui menjadi bank dengan skala yang lebih besar akan membuka ruang bagi pengembangan produk baru.

“Kalau dari sisi kecukupan modal, sebenarnya jauh lebih dari cukup. Tapi tentunya kita ingin menjadi bank yang lebih besar, supaya bisa menawarkan produk lain, misalnya layanan valas untuk nasabah yang suka travel,” jelasnya.

Banyak Faktor

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan OJK untuk mendorong KBMI 1 melakukan konsolidasi.

Dia menuturkan, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. Dian menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, kebutuhan investasi teknologi semakin besar. Dian menuturkan penguatan sistem IT, digital banking, hingga pengembangan super app membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga sulit dipenuhi oleh bank dengan modal dan aset terbatas jika berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini, Dian menyebut bahwa bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal, baik terkait opsi penambahan modal maupun rencana merger dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi.

Dia mengharapkan proses tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan penguatan struktur perbankan nasional ke depan. “Kita harapkan itu akan terus terjadi dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) menyatakan perseroan berada pada jalur yang secara kualifikasi memenuhi kriteria Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) II seusai menghimpun dana Rp 2,79 triliun melalui aksi penawaran umum perdana saham pada Rabu ini. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, modal inti (tier 1) per akhir September 2025 tercatat sebesar Rp 4,88 triliun. Untuk diketahui, KBMI II merupakan kelompok bank dengan modal inti di atas Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun.

“Jadi memang biasanya ada prosesnya di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tapi secara modal kami per hari ini, 17 Desember 2025, capital kami sudah Rp 8 triliun. Jadi dari segi kualifikasi untuk KBMI II, kami sudah masuk pada hari ini,” kata Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Tigor memandang permodalan perseroan saat ini telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek hingga menengah, seiring dengan prospek pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Ia mengatakan pengembalian dari investasi serta pertumbuhan laba diharapkan terus menguat ke depan, sehingga untuk sementara waktu kebutuhan tambahan modal dinilai telah terpenuhi.

“Jadi, kami merasa untuk sementara kebutuhan modal kami sudah terpenuhi,” kata Tigor.

Terkait strategi ke depan, perseroan tetap meyakini kekuatan ekosistem sebagai motor utama pertumbuhan. Tigor menilai pangsa pasar perbankan digital di Indonesia juga masih relatif kecil, sehingga peluang pendalaman pasar masih terbuka luas.

Ia juga menegaskan strategi ecosystem play akan menjadi pembeda utama ke depan. Salah satu yang telah diimplementasikan yakni kolaborasi dengan OVO melalui produk OVO Nabung, yang memungkinkan pengguna menjadi nasabah Superbank tanpa harus keluar dari aplikasi OVO.

Menurut Tigor, sekitar 60 persen akuisisi nasabah saat ini berasal dari ekosistem Grab dan OVO. Model ini dinilai memberikan efisiensi biaya akuisisi dan layanan, sekaligus meningkatkan tingkat keterikatan nasabah.

Sementara itu, sekitar 40 persen akuisisi berasal dari luar ekosistem dan terus berkembang melalui berbagai kemitraan strategis lainnya.

Meski mengandalkan kekuatan ekosistem, Superbank tetap membuka ruang pertumbuhan di luar ekosistem. Tigor menilai pasar perbankan di Indonesia masih sangat luas, sehingga peluang pertumbuhan tetap terbuka baik di dalam maupun di luar ekosistem.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset kelompok bank bermodal inti (KBMI) 1 mengalami penurunan secara tahunan (year on year/YoY) pada Juni 2025.

Berdasarkan Statistik Perbankan yang dirilis OJK, total aset perbankan di Indonesia mencapai Rp12.822,67 triliun per Juni 2025, meningkat 6,43% YoY dari periode yang sama tahun lalu.

Di antara empat kelompok bank berdasarkan modal inti, hanya KBMI 1 yang mencatatkan penurunan aset. Per Juni 2025, kelompok bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun ini mencatatkan total aset sebesar Rp1.307,87 triliun atau 10,19% dari total aset perbankan Indonesia.

Total aset KBMI 1 pada periode tersebut menyusut 6,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp1.394,03 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan KBMI 2-4 yang mencatatkan pertumbuhan aset per Juni 2025. KBMI 2, 3, dan 4 masing-masing tumbuh 3,10%, 9,96%, dan 8,53% YoY.

Lantas apakah penurunan aset pada kelompok bank ini menjadi alasan OJK mengusulkan adanya konsolidasi? Menanggapi hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan OJK untuk mendorong KBMI 1 melakukan konsolidasi.

Dia menuturkan, konsolidasi diperlukan untuk meningkatkan daya dorong perbankan terhadap perekonomian nasional. Dian menyebut, Indonesia masih merupakan bank-driven economy. Itu artinya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit.

“Pertama memang ekonomi kita membutuhkan bank-bank yang besar. Ukuran itu menentukan segalanya, size does matter. Itu akan membuat efisiensi dan lain sebagainya kemudian juga akan mendorong tentu saja kredit dan lain sebagainya itu dilakukan,” tutur Dian saat ditemui di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, kebutuhan investasi teknologi semakin besar. Dian menuturkan penguatan sistem IT, digital banking, hingga pengembangan super app membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga sulit dipenuhi oleh bank dengan modal dan aset terbatas jika berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini, Dian menyebut bahwa bank-bank KBMI 1 telah mulai melakukan kajian internal, baik terkait opsi penambahan modal maupun rencana merger dengan bank lain yang dinilai memiliki potensi.

Dia mengharapkan proses tersebut dapat berlanjut dan menghasilkan penguatan struktur perbankan nasional ke depan. “Kita harapkan itu akan terus terjadi dan nanti kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank digital SeaBank Indonesia mencatatkan modal inti mencapai Rp 6 triliun per Oktober 2025. Dengan demikian, SeaBank telah masuk Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Utama SeaBank, Junedy Liu, saat ditanya mengenai tanggapannya soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus KBMI 1 sebagai langkah untuk mendorong perbankan nasional melakukan konsolidasi dan memperkuat permodalan.

“Per Oktober tahun ini, jadi bulan lalu, modal inti SeaBank sudah mencapai Rp 6 triliun. Kami sudah resmi menjadi KBMI 2. Jadi tidak terlalu berpengaruh (rencana penghapusan KBMI 1) terhadap kami,” ungkap Junedy kepada wartawan usai acara Peluncuran UMKM Pintar di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurut Junedy, upaya SeaBank naik kelas ke KBMI 2 dilakukan secara organik, yakni melaluiretained earningatau laba ditahan.

“Yang unik adalah kami naik ke KBMI 2 bukan karena suntikan, tetapi benar-benar dari upaya organik kami sendiri. Dariretained earning, pertumbuhan organik, karena kami ada profit, kami injeksikan sebagai kapital, bukan karena injeksi dari pemegang saham, tetapi benar-benar dari upaya kami untuk bertumbuh secara organik,” jelasnya.

Ia berharap ke depan SeaBank dapat naik kelas menuju KBMI 3, seiring perkembangan bisnis yang bergerak positif dari waktu ke waktu.

“Kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa bank digital danbusiness model-nya jugasustainable. Bahwa kami sudah men-generateprofit, kami bisa tumbuh secara organik mencapai KBMI 2. Impian kami ke KBMI 3,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa OJK tengah mengkaji penghapusan kategori KBMI 1. Langkah tersebut diambil untuk mendorong perbankan nasional melakukan konsolidasi dan memperkuat permodalan.

“Saya sekarang sedang mendorong bank-bank KBMI untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger di antara mereka. Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI 1,” ujar Dian usai menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2025, yang merupakan bagian dari rangkaianIndonesia Islamic Finance Summit(IIFS) 2025 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/11/2025).

Sebagai informasi, KBMI merupakan klasifikasi bank berdasarkan besaran modal inti (core capital) yang berfungsi sebagai bantalan pertama dalam menyerap risiko serta menentukan kapasitas bank untuk tumbuh dan berinovasi.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, pengelompokan KBMI terdiri atas empat kategori, yaitu KBMI 1 dengan modal inti sampai dengan Rp 6 triliun; KBMI 2 dengan modal inti antara Rp 6—14 triliun; KBMI 3 dengan modal inti Rp 14—70 triliun; dan KBMI 4 dengan modal inti di atas Rp 70 triliun.

Pengelompokan ini berlaku bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI), kantor cabang bank asing (KCBLN), bank umum syariah, dan unit usaha syariah (UUS) milik bank BHI.

Dian menjelaskan, dengan dihapuskannya KBMI 1, klasifikasi akan disederhanakan menjadi tiga kelompok. KBMI 2 akan menjadi KBMI 1, KBMI 3 menjadi KBMI 2, dan KBMI 4 menjadi KBMI 3.

“Jadi yang ada cuma (KBMI) 1, 2, 3, tidak ada (KBMI) 4. Karena terus terang, di negara sebesar kita ini sekarang, dalam segala hal terkait skala ekonomi dan lain sebagainya, tidak mungkin kalau tidak dilakukan itu. Jadi merger harus dilakukan,” kata Dian.

Langkah ini, lanjut Dian, diharapkan mampu memperkuat daya saing perbankan nasional di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan kapasitas pembiayaan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memangkas pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) dari empat menjadi tiga kelompok dinilai perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perbankan skala kecil.

Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai arah kebijakan tersebut perlu dikaji dari sisi tujuan dan dampaknya terhadap industri.

Apabila rencana pengurangan kategori dimaksudkan untuk menekan batas bawah KBMI II dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk merger atau diakuisisi, maka regulator perlu memberi waktu adaptasi yang memadai.

"Perlu dikaji juga dampaknya bagaimana dan berapa lama waktu toleransi yang dibutuhkan untuk pemenuhan modal inti sesuai aturan baru karena sekarang sudah ada aturan mengenai KUB," kata Trioksa kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Dia menambahkan pengurangan jumlah bank dapat membuat pengawasan lebih efisien dan stabilitas industri meningkat. Meski demikian, perlu diantisipasi potensi dampak terhadap tenaga kerja akibat proses konsolidasi.

Sementara itu, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai langkah OJK ini merupakan upaya memperkuat daya saing industri perbankan agar lebih efisien dan tangguh menghadapi dinamika teknologi maupun kompetisi global.

Menurutnya, penyederhanaan kategori akan mendorong bank-bank kecil untuk memperbesar skala usaha melalui merger atau peningkatan modal, sehingga kapasitas permodalan dan pengelolaan risiko menjadi lebih kuat.

Arianto menilai implementasi kebijakan tersebut realistis, tetapi perlu dilakukan secara bertahap karena tidak semua bank KBMI I siap dari sisi struktur kepemilikan dan tata kelola.

Menurutnya konsolidasi yang dihasilkan dari kebijakan ini dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, memperkuat digitalisasi, serta meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor riil.

Lebih lanjut, Arianto menilai merger antarsesama bank KBMI I berpotensi menciptakan entitas yang lebih kuat sepanjang dilakukan dengan tata kelola yang baik. "Namun, risiko integrasi tetap ada, mulai dari perbedaan budaya organisasi, sistem teknologi, hingga kualitas portofolio kredit," sebutnya.

Dia menilai kebijakan ini secara umum positif bagi stabilitas sistem keuangan karena mengurangi jumlah bank kecil yang rentan terhadap tekanan likuiditas, dengan catatan pengawasan pascamerger berjalan ketat.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dian menambahkan langkah tersebut sejalan dengan upaya OJK mendorong ekspansi anorganik perbankan, termasuk melalui merger dan akuisisi.

Dia menyebut OJK telah berdiskusi dan mendorong bank-bank di KBMI I untuk mulai berbicara mengenai kemungkinan merger. Menurutnya, konsolidasi bank di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri agar lebih efisien.

Saat ini, pengelompokan bank berdasarkan KBMI dibagi menjadi empat kategori yakni KBMI I untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun; KBMI II untuk modal inti Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun, KBMI III untuk Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun, dan KBMI IV untuk bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rencana untuk menghapus kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 untuk mendorong konsolidasi perbankan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

"Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga [kelompok KBMI], enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya.

Dengan demikian, pengelompokan bank berdasarkan modal inti tersebut akan terpangkas dari awalnya empat menjadi tiga kelompok. Dian menjelaskan rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak merinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut. “Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kategori KBMI periode 2025 dibagi berdasarkan modal inti bank. Secara rinci, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk modal inti kisaran Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Kemudian, KBMI 3 untuk modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan terakhir, KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Dilansir dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK per Juni 2025 terdapat 61 bank yang masuk KBMI 1 dari total bank umum di Indonesia sebanyak 105 bank. Selain itu, terdapat 26 bank yang masuk KBMI 2, lalu 14 bank KBMI 3, dan 4 bank KBMI 4.

Bisnis.com, SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap adanya rencana untuk mengurangi pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau KBMI dari awalnya empat menjadi tiga kelompok.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut rencana ini seiring dengan upaya pihaknya mendorong bank-bank untuk melakukan ekspansi anorganik seperti melalui merger dan akuisisi.

Dian menuturkan pihaknya telah berdiskusi dan mendorong bank yang berada di KBMI I untuk mulai berbicara soal kemungkinan merger tersebut. Meski demikian, dirinya tidak memperinci kapan pengurangan kategori pengelompokan bank akan mulai diberlakukan.

"Karena dalam jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, saya akan menghapuskan KBMI I. Jadi, yang ada cuma tiga (kelompok KBMI), enggak ada 4. Yang KBMI I itu berarti harus bergeser ke KBMI II," jelasnya dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025 di Surabaya pada Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, konsolidasi bank dengan opsi merger di negara dengan skala ekonomi besar seperti Indonesia tidak bisa dihindari. Dian menyebut, langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur perbankan nasional agar lebih efisien.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK sejauh ini menggunakan pendekatan soft power atau persuasif dalam mendorong proses konsolidasi tersebut.

“Sekarang saya tidak menggunakan pendekatan hard power. Lebih banyak soft power saja, dalam konteks yang tidak heavy-handed,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kategori KBMI periode 2025 dibagi berdasarkan modal inti bank. Secara rinci, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 untuk modal inti kisaran Rp6 triliun hingga Rp14 triliun. Kemudian, KBMI 3 untuk modal inti Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan terakhir, KBMI 4 untuk bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.