JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026). Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto , reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yakni kinerja dan politis.

Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.

"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).

Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.

Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).



Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres

"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi enam kali reshuffle.

Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Kedua, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.

2. ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.

3.⁠ ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ketiga, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, dilantik pula tiga wamen, yakni:

1. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer.

2. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar

3. ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, menggantikan Ferry J Juliantono.

Keempat, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.

Kelima, pada Kamis, 5 Februari 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Reshuffle keenam dilakukan pada Senin, 27 April 2026. Yang dilantik adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Bidang Pangan dan M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih pada hari ini, Senin (27/4/2026).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa reshuffle ini merupakan bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus hak prerogatif Presiden, guna memastikan kementerian dapat terus menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan ke depan.

“Dari perspektif dunia usaha, yang menjadi perhatian utama bukan semata pada pergantian figur, melainkan pada bagaimana kesinambungan arah kebijakan dan perbaikan yang kontinyu dapat tetap terjaga dengan baik,” kata Shinta, Senin (27/4/2026).

Dia menjelaskan, konsistensi kebijakan, percepatan implementasi dan birokrasi, serta koordinasi lintas kementerian menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan optimal.

Terkait perubahan figur pada sejumlah sektor seperti lingkungan, pangan, dan komunikasi, Shinta berharap agar pejabat kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan mandatnya dengan baik, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai dinamika dan kebutuhan di lapangan yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Apindo disebutnya akan siap untuk terus berdiskusi dan memberikan masukan berbasis pengalaman pelaku usaha, serta berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan yang implementatif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

Menurutnya, dunia usaha memandang reshuffle ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran. Dia menekankan pentingnya konsistensi arah kebijakan, komitmen pada keberlanjutan reformasi struktural, koordinasi lintas kementerian, dan komunikasi yang terbuka dengan pelaku usaha.

“Dengan itu, stabilitas pasar dan kepercayaan investor dapat terus terjaga, sehingga perekonomian nasional tetap berada pada jalur yang sehat dan berdaya saing,” pungkas Shinta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres No. 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres No. 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres No. 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

Berikut daftar pejabat yang dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat

2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol

3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi

4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman

5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari

6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik, Dudung Abdurachman , memastikan akan mengawal percepatan program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan tuntas dan cepat. Dudung menegaskan akan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam nonstop.

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kedua terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Presidenan, tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana menyukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dudung menegaskan, peran Kantor Staf Presiden (KSP) akan difokuskan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk menampung berbagai keluhan publik secara terbuka. "Apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya.

Dudung menekankan pentingnya fungsi pengawasan terhadap jalannya program kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang dapat menghambat program prioritas Presiden.

"Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi nanti kita pangkas birokrasi,” tuturnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi kinerja lembaga pemerintahan, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), serta siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan program yang tidak berjalan sesuai target.

“Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerja sama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan lain," tegasnya.

JAKARTA - Reshuffle kabinet kerap menjadi cermin bagaimana seorang presiden mengelola kinerja pemerintahan sekaligus merespons dinamika politik.

Dalam sejarah Indonesia, frekuensi dan gaya pergantian menteri berbeda-beda di setiap era kepemimpinan. Ada yang rutin dan terstruktur, ada pula yang sangat spontan.

Berikut lima presiden dengan catatan reshuffle kabinet:

1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) — Rekor Reshuffle Terbanyak

Selama dua periode, SBY tercatat lima kali melakukan reshuffle besar yang diumumkan resmi pada 2005, 2007, 2008, 2009, dan 2011. Pergantian menteri di eranya berlangsung terstruktur sebagai bagian dari evaluasi kinerja kabinet dan penataan koalisi pemerintahan. Pola ini membuat reshuffle menjadi instrumen manajemen yang cukup rutin.

2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) — Paling Sering Ganti Menteri

Pada masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, komposisi Kabinet Persatuan Nasional berubah sangat cepat dalam waktu kurang dari dua tahun. Pergantian menteri kerap terjadi tanpa menunggu reshuffle besar.

Nama-nama seperti Wiranto, Laksamana Sukardi, dan Yusril Ihza Mahendra mengalami perubahan posisi dalam tempo singkat, mencerminkan situasi politik yang sangat dinamis kala itu.

3. Joko Widodo (Jokowi)— Reshuffle di Momen Kritis

Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada 2015, 2016, 2020, dan 2022. Momen-momen ini berkaitan dengan evaluasi kinerja awal pemerintahan, penanganan pandemi Covid-19, serta penyesuaian peta koalisi politik. Pergantian menteri di era ini sering dikaitkan dengan percepatan program prioritas pemerintah.

4. Megawati Soekarnoputri — Kabinet Paling Stabil

Presiden Megawati Soekarnoputri hampir tidak melakukan reshuffle besar. Susunan kabinet relatif stabil hingga akhir masa jabatan, mencerminkan fokus pada konsolidasi politik dan stabilitas pemerintahan pascapergantian kekuasaan dari Gus Dur.

5. Soeharto — Pergantian Terjadwal Tiap Periode

Di era pemerintahan Presiden Soeharto, pergantian menteri jarang terjadi di tengah periode berjalan. Perubahan umumnya dilakukan saat pembentukan kabinet baru setiap lima tahun, sehingga struktur kabinet cenderung ajek selama masa jabatan.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara , Senin (27/4/2026) ini. Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, ia disebut Prabowo sebagai seorang disiden.

Diketahui, disiden merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah atau pembangkang

"Ya pokoknya adalah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu," kata Rocky kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan wajah bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang disiden. "Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo) wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

Rocky juga membeberkan isi obrolannya saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menuturkan, dirinya berbicara perihal ethics of care dan ethics of right bersama Teddy.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh; bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

Rocky melanjutkan, "Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum."

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerun g turut hadir dalam proses pelantikan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat di Istana Negara, Senin (27/4/2026) ini. Selain Rocky, Syahganda Nainggolan juga hadir dalam pelantikan itu.

Rocky Gerung terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Terlihat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghampiri Rocky, Syahganda, dan Jumhur. Teddy pun berbincang santai dengan Rocky.

Bahkan, terlihat Rocky yang tertawa sembari menepuk pundak serta lengan Teddy. Selesai berbincang, Teddy terlihat bersalaman kembali dengan Rocky.

Setelah upacara pelantikan, Rocky Gerung juga bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlihat Rocky yang memberikan gestur hormat saat Prabowo tengah berjalan menghampirinya dan Syahganda. Rocky terlihat memegang lengan kanan Prabowo sembari bersalaman dengan kepala negara. Rocky bahkan terlihat tertawa lebar di tengah momen salaman Prabowo dengan dirinya dan Syahganda.

Diketahui, selain Jumhur Hidayat, sejumlah pejabat lainnya yang dilantik hari ini adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Pangan, M Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

JAKARTA - M Jumhur Hidayat dilantik menjadi Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Jumhur menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pelantikan Jumhur sebagai menteri dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Selain Jumhur, dilantik pula sejumlah pejabat lainnya.

Pelantikan Jumhur yang berlatar belakang aktivis tersebut direspons sejumlah pihak. Adhie M Massardi, Juru Bicara Kepresidenan era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pesan kepada Jumhur.

Adhie memasang foto bersama Jumhur saat berdemonstrasi. "Teman demo jadi Menteri Lingkungan Hidup. Tertibkan penjahat lingkungan,..!!!" tulis Adhie, yang telah mengizinkan SindoNews untuk mengutip status WA-nya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menyoroti dilantiknya Jumhur Hidayat sebagai Menteri LH. Ia berpesan kepada Jumhur agar tak meningalkan ideologi perjuangan buruh.

"Kami berpesan kepada Bung Jumhur agar tidak meninggalkan idealisme dan ideologi perjuangan buruh," ujar Andi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Andi yakin, Jumhur tak akan meninggalkan ideologi perjuangan. "Dan Bung Jumhur menyampaikan ke saya, pasti beliau tidak akan pernah meninggalkan idealisme sebagai pimpinan buruh," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan atau reshuffle kabinet jilid ke-6 di lingkungan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Perombakan ini ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken pada 27 April 2026 di Jakarta.

Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa beleid, di antaranya Keppres Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara, Keppres Nomor 52/P Tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Keppres Nomor 53/P Tahun 2026 mengenai pengangkatan penasihat khusus presiden bidang komunikasi.

Selain itu, terdapat pula Keppres Nomor 50/TPA Tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan tinggi utama di Badan Karantina Nasional (Barantin).

List menteri, wamen, dan kepala badan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-VI:

1. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan - Hanif Faisol
3. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi - Hasan Nasbi
4. Kepala Staf Kepresidenan - Dudung Abdurachman
5. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah - Muhammad Qodari
6. Kepala Badan Karantina Nasional (Barantin) - Abdul Kadir Karding

Seluruh pejabat yang diangkat dalam reshuffle ini diberikan hak keuangan serta fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demi Allah SWT saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada, UUD negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Prabowo diikuti pejabat yang dilantik.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak enam pejabat negara hari ini, Senin (27/4/2026), di Istana Kepresidenan Jakarta. Mayoritas dari mereka adalah orang lama, atau yang sebelumnya juga berada di Kabinet Merah Putih.

Seperti, Muhammad Qodari yang menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) akan dilantik sebagai Kelala Badan Komunikasi Pemerintah.

Kemudian Dudung Abdurachman yang merupakan Penasihat Khusus Presiden akan dilantik menjadi KSP. Selain itu, ada Hanif Faisol yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pejabat lainnya ada Hasan Nasbi yang disebut akan dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Kemudian, Badul Kadir Karding juga akan dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Terakhir, ada Jumhur Hidayat. Dia sebut aman menerima jabatan Menteri Lingkungan Hidup.

Keenam orang tampak berbaris rapi di Istana Negara Jakarta. Mereka terlihat mengenakan jas dan peci hitam, serta menggunakan dasi biru.

Dudung mengatakan bahwa dirinya siap mengemban jabatan yang diamanahkan Presiden Prabowo kepadanya. "Saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah Presiden," tegasnya.

Dudung sebelumnya mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dirinya pun mengatakan bahwa jabatannya akan diserahkan terimakan ketika mengemban jabatan baru. "Ya mungkin nanti dalam waktu dekat diserahterimakan yang lama. Nanti petunjuk bapak Presiden aja."

"Ya arahannya bahwa tugas-tugas KSP sebagaimana sebagai mengendalikan, mengawasi untuk kegiatan-kegiatan program prioritas nasional, nanti saya jelaskan lah setelah dilantik," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet ke-6 selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Sebanyak 6 pejabat baru dilantik.

Prabowo melakukan bongkar pasamg Kabinet Merah Putih untuk memperkuat posisi dalam menjalankan pemerintahan. Muncul beberapa nama baru untuk mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Berikut nama pejabat baru reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin, 27 April 2026:

1. Menteri Lingkungan Hidup: Jumhur Hidayat
2. Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan: Hanif Faisol
3. Kantor Staf Presiden: Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
4. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari
5. Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi: Hasan Nasbi
6. Kepala Badan Karantina Nasional sebagai Abdul Kadir Karding

Sebelumnya, Presiden telah beberapa kali melakukan perombakan kabinet sejak 2025. Pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Kemudian pada 8 September 2025, reshuffle besar dilakukan dengan mengganti Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa, serta merombak sejumlah posisi lain seperti Menteri Koperasi dan Menteri P2MI.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, gelombang reshuffle pernah terjadi pada 17 September 2025 dengan pergantian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dari Budi Gunawan kepada Djamari Chaniago, serta Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Ariotedjo kepada Erick Thohir.

Selanjutnya pada 8 Oktober 2025, Prabowo kembali merombak sejumlah posisi wakil menteri dan pejabat strategis, termasuk pengisian posisi di Badan Pengelola BUMN. Terakhir, pada 5 Februari 2026, posisi Wakil Menteri Keuangan diisi oleh Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mendatangi Istana Negara pada Senin (274/2026). Dudung dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Dudung tiba di Istana Negara pada sekitar pukul 14.15 WIB mengenakan jas dengan dasi biru muda khas pelantikan pejabat di Istana Negara.

Dudung sendiri dikabarkan akan mengisi posisi KSP yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Qodari. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir April 2026.

Saat ditanyai wartawan, Dudung mengatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk persiapan ke Istana Negara.

"Untuk gladi, jam 3 pelantikan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Namun, dia tidak menjawab posisi jabatan yang diisinya. Dia hanya menjelaskan pada pekan lalu bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto membahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional,

"Oh saya prajurit, harus siap ya apalagi perintah presiden," katanya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih, pada Senin (27/4/2026) sore. Ditanya awak media usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Ketua Umum Partai Golkar ini tidak mengonfirmasi kabar tersebut.

"Ya nanti kita lihat aja ya," ujar Bahlil menanggapi perihal kabar reshuffle di kompleks Istana Kepresidenan.

Sementara itu ditanya, apakah ada pembahasan mengenai reshuffle dalam rapat bersama Prabowo, siang ini, Bahlil tidak menjawab tegas.

"Ada semuanya harus disampaikan, ada semuanya yang tidak perlu disampaikan ya," kata Bahlil.

Sebelumnya, kabar perombakan kabinet kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle sore ini.

Beredar informasi salah satu yang akan dirotasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Qodari dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sementara posisi KSP yang ditinggalkan Qodari, dikabarkan akan digantikan oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Diketahui, saat ini mantan Kepala Staf TNI AD tersebut menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Menanggapi informasi tersebut, Qodari memberikak jawaban. Ia tidak membenarkan atau menampik.

Qodari sebatas menjelaskan bahwa bongkar pasang menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden," ujar Qodari.