PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meluncurkan fitur Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) bagi segmen retail pada platform Livin' Planet di aplikasi Livin' by Mandiri. Peluncuran ini bertepatan pada momentum Hari Bumi yang jatuh pada 22 April.

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dengan IDXCarbon yang menjadi langkah baru dalam membuka akses pasar karbon kepada masyarakat melalui layanan digital perbankan. Peluncuran ini juga menandai perluasan ekosistem perdagangan karbon nasional, yang sebelumnya didominasi oleh segmen korporasi.

"Melalui fitur ini, kami ingin mendorong partisipasi aktif nasabah dalam aksi iklim. Tidak berhenti pada peningkatan awareness atas jejak karbon yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, nasabah juga kami dorong untuk mengambil peran dalam mengimbanginya melalui melalui mekanisme carbon offset yang kredibel dan terverifikasi," ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/4).

SPE-GRK merupakan unit karbon yang merepresentasikan pengurangan emisi dari suatu proyek yang telah melalui proses pengukuran, pelaporan, serta verifikasi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa emisi gas rumah kaca telah berhasil dikurangi atau dihindari, sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu maupun institusi untuk mengimbangi emisi dari aktivitas sehari-hari.

Peluncuran fitur ini merupakan bagian dari pengembangan terbaru Livin' Planet, dengan menghadirkan kapabilitas baru di luar fitur sebelumnya. Inovasi ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menyediakan solusi keberlanjutan yang semakin relevan, mudah diakses, dan berdampak bagi nasabah.

"Dalam implementasinya, carbon offset dilakukan dengan mendukung kegiatan pengurangan atau penyerapan emisi, baik melalui solusi berbasis alam seperti penanaman pohon, maupun solusi berbasis teknologi seperti pengembangan energi terbarukan dan proyek efisiensi energi. Sementara itu, carbon credit merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi sebesar 1 ton CO₂ ekuivalen yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen dalam mekanisme tersebut," jelasnya.

Melalui Livin' Planet, nasabah dapat menghitung jejak emisi melalui carbon calculator, melakukan offset dengan membeli SPE-GRK secara langsung. Fitur ini juga dilengkapi dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap emisi karbon dan mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup rendah karbon.

SPE-GRK yang tersedia saat ini berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei milik Pertamina New & Renewable Energy berkapasitas 2,4 MW di Sumatera Utara, yang mengolah limbah Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi energi terbarukan. Proyek ini berkontribusi pada pengurangan emisi sekitar 265 ribu tCO2e, atau setara dengan emisi sekitar 30 ribu kendaraan berbahan bakar bensin.

Selain itu, perseroan juga melanjutkan kampanye keberlanjutan melalui program Mandiri Looping for Life, yang mendorong pengurangan emisi melalui pengelolaan limbah tekstil, sekaligus melibatkan UMKM dan brand lokal dalam membangun ekosistem gaya hidup ramah lingkungan.

Pada 2025, melalui kampanye Mandiri Looping for Life, perseroan telah mencatatkan 1.398 transaksi Livin' Planet dengan nilai mencapai Rp135,2 juta. Transaksi tersebut telah dikonversi menjadi penanaman 1.292 pohon yang berkontribusi dalam pengurangan emisi sebesar 45,32 ton CO₂e.

Inisiatif ini menegaskan peran sektor keuangan sebagai enabler dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon, tidak hanya melalui pembiayaan, tetapi juga dengan memperluas akses, meningkatkan awareness, dan menghadirkan solusi praktis bagi masyarakat.

Ke depan, bank pelat merah ini akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi berbasis ESG untuk memperluas inklusi keberlanjutan dan menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan sinergi ekosistem layanan yang terintegrasi, Bank Mandiri optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai katalis dalam mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Hal tersebut dikatakannya menanggapi langkah Kejagung kembali menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022.

Setidaknya ada 20 lokasi yang digeledah di wilayah Medan dan Riau. Menurut Ahmad Sahroni, langkah tegas Kejagung ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin menertibkan praktik-praktik kejahatan di sektor industri sawit, termasuk yang melibatkan korporasi besar.

“Saya mendukung penuh langkah Kejagung memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo. Jadi jangan lembek dan tebang pilih," ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

"Siapa pun dalangnya harus diusut dan disikat habis. Karena ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara secara materil, tapi juga soal kerusakan lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh lagi jadi korban,” sambungnya.

Sahroni menegaskan, kejahatan di sektor sawit tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Jika benar terjadi korupsi dalam pengelolaan limbah, maka hal tersebut berpotensi merusak ekosistem alam.

Lihat video: Skandal Sawit! Kejagung Tetapkan 11 Tersangka, Negara Rugi Rp10 Triliun



“Kalau praktik seperti ini dibiarkan, yang dirugikan itu masa depan lingkungan kita. Maka negara harus hadir dan tegas terhadap korporasi yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan dengan merusak alam. Yang begini-begini kan salah satu biang kerok penyebab bencana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman pads Senin (2/3/2026), menyebut sasaran penggeledahan adalah kantor, rumah, dan juga pabrik kebun sawit.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pendalaman atas kasus dugaan manipulasi ekspor minyak sawit mentah menjadi Palm Oil Mill Effluent (POME). Dalam penggeledahan terbaru, Kejagung menyita sejumlah aset perusahaan mulai dari tanah hingga pabrik.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman mengatakan sampai saat ini, hampir dua pekan, Kejagung melakukan penggeledahan di puluhan tempat di Riau dan di Medan.

"Sasarannya adalah ada kantor, ada rumah, ada juga pabrik, pabrik kebun sawit," kata Syarief dalam konferensi pers pada Senin (2/3/2026).

Berdasarkan penggeledahan tersebut, saat ini Kejagung sedang dalam proses untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik perusahaan atau milik para tersangka yang sudah diamankan.

Di antara aset yang disita adalah tanah dan pabrik pengolahan kebun sawit. Selain itu, Kejagung menyita alat berat, mobil dan lain-lain.

"Saat ini pun teman-teman masih berada di Riau dan berada di Medan untuk terus melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap para saksi," kata Syarief.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut. Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini. Tiga tersangka dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin. Tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah 20 lokasi di Medan dan Riau terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME). Penggeledahan dilakukan selama hampir dua pekan.

“Hampir dua minggu ini atau seminggu lebih lah ya ini, kami melakukan penggeledahan ya di ada puluhan tempat di Riau dan di Medan. Sasarannya adalah ada kantor, ada rumah, ada juga pabrik, pabrik kebun sawit,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait dengan tersangka dari pihak swasta sebagai perwakilan lima grup korporasi. Selain itu, penggeledahan juga terkait dengan tersangka dari penyelenggara negara.

Dia menambahkan, hingga saat ini tim penyidik masih berada di Medan dan Riau dalam rangka penyitaan. Selain itu, Syarief menyebut bahwa pemeriksaan pada pihak-pihak terkait juga langsung dilakukan di lokasi demi menghindari hilangnya barang bukti.

“Di antaranya adalah tanah, ada beberapa bidang tanah dan juga ada PKS atau pabrik pengolahan kebun sawit, pengolahan kelapa sawit itu juga kita lakukan, sedang kita melakukan proses penyitaan. Ada juga alat berat, ada juga mobil dan lain-lain ya,” jelas dia.

Adapun kasus ini bermula saat pemerintah RI memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO). Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelanggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut. Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Kesebelas tersangka tersebut adalah LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian; FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Selanjutnya, ES selaku Direktur PT. SMP, PT. SMA dan PT. SMS; ERW selaku Direktur PT. BMM; FLX selaku Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP; RND selaku Direktur PT. TAJ; TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.

Tersangka lainnya, VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya; RBN selaku Direktur PT CKK; dan YSR selaku Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait kasus dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) di Sumatra.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dari penggeledahan itu pihaknya telah menyita enam mobil mulai dari Toyota Alphard, satu unit Corolla Hybrid hingga Avanza.

"Ada 1 unit Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, satu Avanza itu beserta BPKB nya dan ada juga 3 unit roda empat. Kurang lebih ada 6 mobil," ujar Anang di Kejagung, dikutip Minggu (22/2/2026).

Namun, Anang tidak menjelaskan secara detail kepemilikan dari enam unit mobil itu. Dia hanya memastikan bahwa kendaraan ini disita terkait delapan tersangka dari swasta.

Ditambahkan Anang, enam unit mobil itu disita dari kantor perusahaan maupun rumah pribadi. Khusus satu unit Alphard telah disita dari kediaman tersangka di Medan.

"Yang jelas kalau dari ada yang satu unit dari satu rumah di daerah Medan, kalau yang tiga kendaraan tadi di daerah Pekanbaru," imbuhnya.

Selain itu, Korps Adhyaksa juga telah menyita alat bukti elektronik seperti laptop, CPU, sampai alat komunikasi, hingga sertifikat tanah.

Adapun, penggeledahan ini dilakukan di Medan dan Pekanbaru. Upaya paksa itu dilakukan pada Kamis, 12-14 Februari 2026.

"Di mana ada tindakan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara [Medan] dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini, di antaranya :

1. R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT)

2. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin

3. Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru

4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS

5. ERW selaku Direktur PT BMM

6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP

7. RND selaku Direktur PT TAJ

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International

9. VNR selaku Direktur PT SIP

10. RBN selaku Direktur PT CKK

11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita enam mobil saat melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang disamarkan dengan modus Palm Oil Mill Effluent (POME). Penggeledahan itu berlangsung pada 12-14 Februari 2026.

"Ada 1 unit Toyota Alphard, Toyota Corolla Hybrid, satu Avanza itu beserta BPKB nya dan ada juga 3 unit roda empat. kurang lebih ada 6," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).

Anang mengatakan, ada 16 rumah dan kantor yang dilakukan penggeledahan. Lokasi penggeledahan berada di daerah Medan dan Pekanbaru. "Ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara, Medan dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan baik itu di rumah kediaman, kantor," ucapnya.

Tak hanya kendaraan yang disita, Kejagung juga mengamankan sejumlah barang bukti dari penggeledahan tersebut. "Dari penggeledahan ditemukan beberapa dokumen, alat bukti elektronik baik berupa laptop, CPU, handphone dan lainnya, juga aset-aset perusahaan lainnya serta dokumen terkait," ucapnya.

Lihat video: Kejagung Tetapkan 11 Orang Tersangka Rekayasa Ekspor CPO

Anang menambahkan beberapa dokumen yang disita berkaitan dengan kegiatan ekspor CPO, yang kini sedang dilakukan pendalaman. "Ini dokumen yang sedang kita dalami, dokumen dari beberapa yang kita dapat dari perusahaan dan ada juga dari beberapa kantor," ucapnya.

Adapun dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sebanyak 11 tersangka. Para tersangka tersebut berasal dari beberapa institusi dan perusahaan.

SUMATERA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan ke 16 lokasi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Pekanbaru. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi terkait ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang disamarkan dengan modus Palm Oil Mill Effluent (POME).

"Di mana ada tindakan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatera Utara (Medan) dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (19/2/2026).

Adapun belasan lokasi yang digeledah merupakan rumah kediaman dan kantor dari beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka. Dalam penggeledahan itu tim juga mengamankan sejumlah barang bukti.

"Dari penggeledahan ditemukan beberapa dokumen, alat bukti elektronik baik berupa laptop, CPU, handphone dan lainnya, juga aset-aset perusahaan lainnya serta dokumen terkait," ujar.

Tak hanya dokumen dan barang elektronik, tim juga menyita enam kendaraan dari hasil penggeledahan itu. "Asetnya ada beberapa unit kendaraan yang kita temukan, ada mobil mewah dan mobil lainnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah 16 lokasi terkait kasus dugaan dalam kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit alias POME 2022-2024.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan penggeledahan berlangsung dari hari Kamis, 12 Februari 2026 hingga Sabtu, 14 Februari 2026. Penggeledahan berlangsung di Medan dan Pekanbaru.

"Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatra Utara (Medan) dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan baik itu di rumah kediaman, kantor, juga beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka," kata Anang kepada jurnalis di Kejagung, Kamis (19/2/2026).

Dari penggeledahan tersebut, tim Korps Adhyaksa menyita alat bukti elektronik seperti laptop, CPU, sampai alat komunikasi.

Tak hanya itu, Kejagung turut menyita aset-aset perusahaan, dokumen terkait kasus korupsi, hingga 6 mobil yang salah satunya bermerek Alphard.

"Asetnya ada beberapa unit kendaraan yang kita temukan, ada mobil mewah dan mobil lainnya," jelasnya.

Anang menyampaikan bahwa tim Kejagung akan terus mendalami bukti yang diperoleh untuk memperkuat informasi di mana Kejagung juga telah memeriksa lebih dari 30 saksi.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini. Tiga tersangka dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin.

Tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang disamarkan dengan modus Palm Oil Mill Effluent (POME) di wilayah Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Medan, Sumatera Utara. Diketahui, dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 11 orang tersangka yang berasal dari beberapa institusi dan perusahaan.

“Pasca ditetapkannya 11 tersangka, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakkan penggeledahan dan saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatera. Antara Pekanbaru dan Medan, di beberapa lokasi. Ya tentunya PT-PT yang terlibat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

Anang belum menjelaskan secara rinci barang bikti apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Ia mengatakan, saat ini, proses penggeledahan masih dilakukan oleh penyidik. “Masih berlangsung, kita tunggu saja hasilnya,” ujar dia.

Adapun kasus ini bermula saat Pemerintah RI memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO). Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelanggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut. Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Kesebelas tersangka tersebut adalah LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian; FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Selanjutnya, ES selaku Direktur PT. SMP, PT. SMA dan PT. SMS; ERW selaku Direktur PT. BMM; FLX selaku Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP; RND selaku Direktur PT. TAJ; TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.

Tersangka lainnya, VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya; RBN selaku Direktur PT CKK; dan YSR selaku Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah titik terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit atau POME 2022-2024.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan beberapa perusahaan yang ikut terseret dalam perkara POME ini.

"Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan dan saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatra, di beberapa kantor milik PT-PT yang tersebut kemarin," ujar Anang di Kejagung, Kamis (12/2/2026).

Hanya saja, Anang menyatakan masih belum bisa mengungkap secara detail penggeledahan itu, termasuk soal nama perusahaan yang digeledah.

Dia hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di antara wilayah Pekanbaru dan Medan.

"Terkait dengan para tersangka dan PT-PT yang terlibat. Kita tunggu saja hasilnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini, di antaranya :

1. R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT)

2. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin

3. Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru

4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS

5. ERW selaku Direktur PT BMM

6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP

7. RND selaku Direktur PT TAJ

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International

9. VNR selaku Direktur PT SIP

10. RBN selaku Direktur PT CKK

11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku belum memeriksa mantan Dirjen Bea Cukai, Askolani dalam perkara dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit mentah atau POME periode 2022-2024.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan rasuah ini erat kaitannya dengan Bea Cukai karena dalam konstruksi perkaranya menyinggung soal aktivitas kepabeanan.

"[Eks] Dirjen Bea Cukai [Askolani]. Belum [diperiksa]," ujar Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, dikutip Rabu (11/2/2026).

Adapun, total ada tiga penyelenggara negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni pejabat Bea Cukai hingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Secara terperinci, Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Para tersangka ini diduga melakukan kongkalikong memuluskan rekayasa ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diganti dengan HS Code POME.

Modus ini dilakukan agar menghindari atau mengurangi biaya kepabeanan yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Adapun, oknum pejabat negara ini diduga mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

"Para tersangka diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung," pungkas Syarief.

Sekadar informasi, dalam perkara ini korps Adhyaksa mengungkap total kerugian sementara yang dihitung terkait kehilangan penerimaan negara mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran penyelenggara negara dalam kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit alias POME 2022-2024.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan kasus ini memiliki modus mengubah HS Code minyak sawit mentah (CPO) menjadi POME atau Palm Acid Oil (PAO).

"Rekayasa klasifikasi tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari rezim pengendalian ekspor CPO, sehingga komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (10/2/2026) malam.

Syarief menjelaskan bahwa manipulasi HS Code CPO itu bisa terjadi lantaran ada dugaan 'kongkalikong' pihak penyelenggara negara dengan swasta. Bahkan, para tersangka diduga secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung.

Sebab, sebagai imbal balik memuluskan ekspor palsu itu maka regulator diduga menerima kick back dari swasta. Namun, jumlah uang imbal balik itu belum diungkap Kejagung.

"Adanya kick back atau pemberian imbalan kepada oknum pejabat negara, yang dilakukan untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor, sehingga klasifikasi yang tidak sesuai ketentuan tetap dapat digunakan tanpa koreksi," imbuhnya.

Adapun, Syarief mengemukakan bahwa dari 11 tersangka yang telah ditetapkan, setidaknya ada tiga dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin.

"3 itu penyelenggara negara, swastanya itu ada 8," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.