Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya menghadirkan destinasi pariwisata berkelanjutan, salah satunya di Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP).

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan adanya rencana pengembangan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan dengan Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, saat kunjungan kerja di Pantai Bebas Parapat, Jumat (17/4/2026).

“Kami membahas rencana pengembangan atraksi baru yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi wisatawan di kawasan pesisir Danau Toba,” kata Menpar Widiyanti, dikutip dari siaran pers Kemnpar, Senin (20/4).

Agenda dilanjutkan dengan memimpin rapat koordinasi bersama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Rapat difokuskan pada evaluasi dan sinkronisasi program kerja lintas sektor, guna memastikan seluruh pengembangan di kawasan Danau Toba berjalan dalam satu visi besar yang terpadu.

Selanjutnya, Menpar Widiyanti meninjau panorama Danau Toba dari Bukit Singgolom. Dalam kesempatan tersebut, ia berdiskusi bersama Bupati Danau Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu, Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Strategis Media Apni Jaya Putra, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Florida Pardosi, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I Bambang Cahyo Murdoko mengenai percepatan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Menpar juga menekankan pentingnya sinkronisasi master plan agar pengembangan kawasan berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, Danau Toba harus dibangun sebagai destinasi berkualitas, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal.

“Danau Toba adalah tentang bagaimana kita membangun destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari sini, saya melihat optimisme bahwa dengan kerja bersama, kita dapat menghadirkan pariwisata Indonesia yang otentik dan berdampak,” ucap Menpar Widiyanti.

Bisnis.com, JAKARTA — NIMO Land Group berencana mempercepat ekspansi pengembangan destinasi wisata NIMO Kaldera di kawasan Toba Caldera Resort sebagai bagian dari strategi memperkuat portofolio bisnis pariwisata berbasis pengalaman di Danau Toba.

Langkah ekspansi tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, menyusul kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana ke kawasan tersebut.

Founder & CEO NIMO Land Group Ilham Sunaryanto mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi proyek sekaligus membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan BPODT dan Menpar Widiyanti Putri Wardhana. Ini bukan hanya tentang pembangunan proyek, tetapi tentang membangun ekosistem pariwisata yang berdampak luas bagi ekonomi daerah dan masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (18/4/2026).

NIMO Kaldera dirancang sebagai destinasi wisata modern berbasis alam yang mengintegrasikan rekreasi keluarga, wisata petualangan, serta lanskap kaldera Danau Toba. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, perseroan menargetkan proyek tersebut mampu membuka lapangan kerja baru dengan mengutamakan tenaga kerja dari desa-desa sekitar kawasan. Sejak akhir 2025, Direktur Utama BPODT Jimmy Panjaitan disebut secara konsisten mendorong agar pengelola mengedepankan perekrutan tenaga kerja lokal.

"Tenaga kerja dari kawasan desa sekitar menjadi prioritas dalam perekrutan sebagai upaya membangun keberlanjutan SDM," imbuhnya.

NIMO Land juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengembangan wisata yang tidak hanya menarik secara komersial, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan.

Pengembangan NIMO Kaldera menjadi bagian dari upaya BPODT dalam menarik investasi berkualitas ke kawasan Danau Toba. Sinergi antara pemerintah, otoritas kawasan, dan investor diyakini akan mempercepat transformasi Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah

Jakarta (ANTARA) - Penurunan muka air Danau Toba kembali menjadi sinyal peringatan bagi sektor perikanan budidaya, khususnya keramba jaring apung (KJA) di perairan itu.

KJA di Danau Toba selalu menjadi perhatian karena jumlahnya ribuan bahkan pernah mencapai puluhan ribu. Keramba-keramba tersebut menjadi sumber utama penghidupan para nelayan di sekitar Danau Toba.

Penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, muka air danau terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, muka air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba.

Kondisi tersebut bukan sekadar fenomena hidrologi biasa. BMKG memprediksi kemungkinan terjadinya El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif secara bersamaan pada 2026. Kombinasi ini dikenal dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan di KJA.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penurunan muka air danau kerap berhubungan dengan kejadian kematian massal ikan di KJA. Tahun 2016 menjadi musibah yang paling menyedihkan: saat muka air surut hingga sekitar 2 meter, ribuan ton ikan di KJA mati, menimbulkan kerugian nelayan KJA hingga puluhan miliar rupiah. Kejadian serupa, meski dalam skala lebih kecil, juga terjadi pada 2018, 2020, dan 2023 ketika muka air relatif rendah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penurunan muka air bukanlah penyebab langsung kematian ikan. Ancaman sebenarnya muncul ketika kondisi tersebut beriringan dengan faktor cuaca ekstrem, terutama angin kencang. Dalam situasi ini, terjadi percampuran massa air dan pengadukan sedimen dari dasar perairan—wilayah yang selama ini menjadi tempat akumulasi limbah organik dari aktivitas budidaya dan domestik.

Peristiwa di Pangururan pada tahun 2025 menjadi contoh nyata. Meski penurunan muka air tidak terlalu signifikan, kondisi perairan yang relatif dangkal ditambah angin kencang memicu percampuran vertikal. Sedimen halus terangkat ke permukaan dan dapat menyumbat insang ikan. Pada saat yang sama, air dari lapisan bawah yang miskin oksigen naik ke atas, menyebabkan penurunan drastis kadar oksigen terlarut sehingga ikan di KJA mati.

Masalah tidak berhenti di situ. Di dasar danau, limbah organik seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan limbah rumah tangga terus menumpuk. Dalam kondisi normal, bahan ini diuraikan oleh bakteri dengan bantuan oksigen. Namun, ketika oksigen habis, proses penguraian berlangsung secara anaerobik dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana.

Hidrogen sulfida dapat merusak sistem pernapasan ikan, sementara metana turut menurunkan kualitas air. Kombinasi antara rendahnya oksigen, tingginya kandungan gas beracun, dan meningkatnya kekeruhan air menjadi penyebab kematian massal ikan di KJA.

Kewaspadaan

Melihat laju penurunan muka air yang cukup tajam sejak 2025 dan potensi musim kering yang masih berlanjut, kewaspadaan wajib ditingkatkan. Risiko kematian massal ikan di KJA dan sekitarnya pada 2026 terbuka lebar jika tidak ada langkah mitigasi yang serius.

Nelayan KJA menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini. Kondisi ini akan makin parah mengingat harga pakan ikan saat ini meningkat karena situasi global yang melanda seluruh dunia akibat perang di kawasan teluk.

Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lapangan sangat penting. Jika mulai terlihat tanda-tanda cuaca ekstrem, misalnya kecepatan angin tinggi dan warna air mulai keruh, maka, jika memungkinkan, KJA dipindahkan ke bagian perairan lebih dalam atau memanen ikan secepatnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bergerak lebih proaktif, tidak hanya dengan imbauan, tetapi juga dengan sistem yang mampu memberikan peringatan dini secara akurat dan cepat.

Mengingat Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan berbagai aktivitas manusia tergantung pada kondisi air di danau ini, maka penguatan sistem pemantauan kualitas air menjadi penting.

Parameter penting seperti tinggi muka air, kecepatan angin, kadar oksigen terlarut, dan pH perlu dipantau secara real time. Data tersebut harus dapat diakses langsung oleh nelayan melalui perangkat sederhana seperti telepon seluler. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, sistem seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan.

Jika sistem peringatan dini ini dapat dibangun dan dioperasikan dengan baik, potensi kerugian akibat kematian massal ikan dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang semakin tertekan. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem danau harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ancaman di depan mata sebenarnya sudah dapat dibaca sejak sekarang. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu hingga kejadian besar kembali terulang, atau mulai bertindak sebelum terlambat?

Harapan kita semua adalah supaya kematian massal ikan di KJA tidak terulang lagi, mengingat kehidupan para nelayan saat ini juga sangat berat karena biaya produksi ikan seperti pakan meningkat terus. Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah.

*) Prof Dr Jonson Lumban Gaol, Ahli Penginderaan Jauh Satelit, Dosen Fakultas Perikanan IPB dan Anggota Eco-Marine and Freshwater Research Institute (EMFRI)

Copyright © ANTARA 2026

SUMUT - Pengembangan kawasan Toba Caldera Resort menunjukkan kemajuan. Hal itu terlihat dari ekosistem pariwisata lokal yang mulai tumbuh secara bertahap.

Direksi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menyebut pengembangan destinasi berskala besar seperti Danau Toba membutuhkan kesiapan yang menyeluruh.

“Pembangunan destinasi tidak bisa hanya diukur dari percepatan investasi jangka pendek. Infrastruktur, regulasi kerja sama, kesiapan masyarakat, serta positioning destinasi menjadi kunci,” ujar Direktur Pemasaran Wahyu Dito, Selasa (14/4/2026).

Dari sisi investasi, sejumlah komitmen telah berjalan meski sebagian masih dalam perencanaan. Beberapa investor yang terlibat antara lain Labersa Group, Agung Concern Group, Tobanta Nauli Indah, Dunia Outbond, serta NIMO Group.

Selain itu, investasi di sektor pendukung seperti amenitas, penginapan, dan ekosistem pariwisata lokal mulai tumbuh secara bertahap. Salah satu kendala utama di lapangan adalah terbatasnya jangka waktu kerja sama investasi yang saat ini hanya Bangun Guna Serah 30 tahun. Hal ini dinilai menjadi tantangan dalam menarik investor.

BPODT menyatakan telah mengusulkan revisi regulasi yang dinilai menghambat tersebut. Kajian akademis penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 202 tahun 2022 telah diserahkan oleh Direktur Utama BPODT kepada Menteri Keuangan pada 3 Desember 2025 dan mendapat respons positif.

Lihat video: Wisata Sapo Juma, Tawarkan Keindahan Alam Danau Toba dan Taman Bunga



“Saat ini proses revisi sedang berjalan, dengan harapan jangka waktu kerja sama investasi dapat diperpanjang hingga 80 tahun,” ujar Plt. Direktur KUKP Arditama.

Di sisi lain, kunjungan wisatawan ke kawasan Danau Toba, termasuk Toba Caldera Resort, menunjukkan tren peningkatan, meski dampak ekonominya belum merata.

Eksposur kawasan juga terdongkrak melalui sejumlah agenda internasional, seperti ajang lari lintas-alam Trail of the Kings by UTMB dan kejuaraan F1 Powerboat Lake Toba. Kegiatan ini dinilai efektif menarik perhatian wisatawan dan media global.

BPODT juga mendorong peningkatan aksesibilitas, antara lain melalui penambahan rute penerbangan ke Bandara Sisingamangaraja XII dan digitalisasi penyeberangan di Danau Toba.

Upaya promosi turut diperkuat dengan pendekatan kreatif, termasuk kerja sama produksi film bertema budaya dan pariwisata Danau Toba. Tiga film yang telah diproduksi yakni Harta Tahta Boru ni Raja, Antara Mama Cinta dan Sorga, dan Wasiat Warisan. Film terakhir bahkan sempat menempati posisi teratas dalam Top 10 Movies in Indonesia di Netflix, platform video OTT terbesar di dunia, pada hari pertama penayangannya.

Dalam penguatan sumber daya manusia, BPODT bekerja sama dengan para pakar pendidikan dari Sumatera Utara dalam menyusun materi muatan lokal kepariwisataan berbasis Geopark. Produk dari program ini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2025.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi pariwisata dan budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan Danau Toba. Dukungan juga datang dari lembaga komunitas Batak Center dan berbagai pihak untuk mendorong implementasinya di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Di tempat terpisah, Jimmy Panjaitan turut menyatakan dukungannya terhadap masyarakat sekitar Toba Caldera Resort dengan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal.

"Kita tahu, di BPODT masih didominasi oleh tenaga kerja lokal, di luar PNS dan PPPK yang melalui seleksi pusat, setidaknya sekitar 90% kami merekrut penduduk sekitar Kaldera, dan akan bertambah seiring berkembangnya Toba Caldera Resort ini," ujar Jimmy.

BPODT menyambut baik aspirasi dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol yang konstruktif dalam proses pembangunan dan menjadikannya motivasi untuk berupaya lebih lagi.

Dengan dinamikanya, pengembangan kawasan Danau Toba saat ini dinilai berada dalam fase transisi, fondasi mulai terbentuk, pertumbuhan mulai terlihat di berbagai aspek, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap percepatan hasil pembangunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Set-jetting menjadi tren wisata berbasis lokasi film atau serial televisi yang semakin diminati wisatawan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu perjalanan ke destinasi yang muncul dalam tayangan populer, seiring meningkatnya konsumsi konten hiburan di berbagai platform digital.

Mengutip dari Caribbean Tourism Organization, fenomena set-jetting atau wisata berbasis film diartikan sebagai perjalanan ke destinasi yang muncul dalam tayangan tertentu.

Fenomena ini didorong oleh globalisasi industri hiburan yang mampu meningkatkan popularitas lokasi yang sebelumnya kurang dikenal sekaligus menghidupkan kembali minat wisata yang sempat menurun.

Fenomena ini terbukti mampu mendorong peningkatan minat wisata ke berbagai tempat yang sebelumnya hanya dikenal lewat layar. Sejumlah destinasi yang menjadi latar film dan serial populer bahkan mengalami lonjakan kunjungan setelah tayang.

Di Indonesia, dampak tersebut terlihat dari film Ngeri-Ngeri Sedap yang mengambil lokasi syuting di Danau Toba, Sumatera Utara. Film yang tayang pada 2022 itu ikut memperkenalkan keindahan alam dan budaya suku Batak dan keindahan Danau Toba kepada penonton yang lebih luas.

Seiring dengan popularitas film tersebut, jumlah wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara pun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa tayangan visual memiliki pengaruh besar dalam membentuk minat perjalanan wisatawan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 1.119.916 pada 2022. Angka tersebut melonjak menjadi 1.249.123 pada 2023, dari data tersebut adanya peningkatan signifikan setelah Danau Toba, Sumatera Utara mendapat sorotan di layar.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mampu menjadi alat promosi pariwisata yang efektif. Cerita dan visual yang ditampilkan dapat membangun imajinasi sekaligus rasa penasaran untuk melihat langsung lokasi aslinya.

Banyak wisatawan tertarik datang karena ingin merasakan suasana yang sama seperti dalam film. Mereka tidak hanya ingin melihat tempatnya, tetapi juga merasakan pengalaman yang sebelumnya hanya mereka nikmati sebagai penonton.

Selain itu, set-jetting memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan wisata konvensional. Wisatawan tidak sekadar berkunjung, melainkan mencoba menghidupkan kembali momen atau adegan yang mereka sukai dari sebuah tayangan.

Meski demikian, kondisi nyata dilapangan tidak selalu sama dengan yang ditampilkan di film atau serial. Beberapa destinasi memiliki sisi lain yang tidak terlihat di layar, sehingga pengalaman wisata bisa berbeda dari ekspektasi awal.

Karena itu, wisatawan disarankan untuk tidak sepenuhnya menjadikan film sebagai patokan saat berkunjung. Pengalaman yang lebih berkesan justru hadir ketika wisatawan berinteraksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.

Meski ada perbedaan antara ekspektasi dan realitas, potensi set-jetting masih sangat besar ke depan. Seiring berkembangnya industri hiburan global dan meningkatnya mobilitas wisatawan, tren ini diperkirakan akan terus tumbuh dan memberi dampak positif bagi sektor pariwisata.

Tren ini tidak muncul begitu saja, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perkembangan teknologi serta perubahan perilaku wisatawan menjadi pendorong utama meningkatnya minat terhadap set-jetting.

Mengutip dari Kick Push Travel, berikut faktor yang membuat fenomena set-jetting semakin populer:

- Pengaruh Platform Streaming Global

Layanan seperti Netflix dan Disney+ membuat lokasi syuting dari berbagai negara semakin mudah diakses oleh penonton di seluruh dunia. Hal ini memperluas eksposur destinasi yang sebelumnya kurang dikenal menjadi tujuan wisata baru.

- Visual Tayangan yang Semakin Sinematik

Film dan serial kini menampilkan visual yang lebih estetis dan detail, mulai dari pemandangan alam hingga sudut kota yang menarik. Tampilan ini memicu rasa penasaran penonton untuk melihat langsung keindahan lokasi tersebut.

- Tren travel Berbasis Cerita (storytelling)

Wisatawan kini tidak hanya mencari tempat populer, tetapi juga pengalaman yang memiliki makna dan cerita pribadi. Mereka ingin merasakan langsung suasana yang sebelumnya hanya dilihat dalam alur cerita film atau serial.

- Pengaruh Media Sosial

Konten bertema lokasi film, seperti “tempat asli dari adegan ini”, banyak dibagikan di TikTok dan Instagram. Hal ini membuat destinasi tersebut cepat viral dan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

- Dukungan Industri Pariwisata

Banyak destinasi mulai menyediakan paket wisata khusus berbasis lokasi film atau serial untuk menarik pengunjung. Strategi ini membantu wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih terarah dan sesuai dengan tayangan yang mereka sukai.

Bisnis.com, MEDAN – PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), pengelola ruas tol Kuala Tanjung-tebing Tinggi-Parapat (Kutepat) menutup kembali ruas tol Sinaksak-Simpang Panei, salah satu segmen dalam tol Kutepat Seksi 4 Dolok Merawan-Pematang Siantar setelah 15 hari difungsionalkan selama Lebaran.

Penutupan operasi segmen tol Sinaksak-Simpang Panei diberlakukan mulai Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 WIB.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan fungsionalisasi segmen Sinaksak-Simpang Panei sepanjang 12,86 kilometer ini telah mendukung arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026. Para pengguna jalan sangat antusias melintasi tol yang semakin memperpendek jarak tempuh dari Ibu Kota Medan menuju kawasan wisata Danau Toba. Tercatat ada 77.098 kendaraan melintasi segmen ini sejak dibuka pada 13 Maret 2026 lalu.

“Keberadaan ruas tol fungsional ini tidak hanya membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Pematang Siantar, tetapi juga memberikan akses perjalanan yang lebih efisien dan nyaman bagi masyarakat, baik untuk bersilaturahmi dengan keluarga maupun menuju kawasan destinasi wisata Danau Toba,” jelas Dindin dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Penutupan ruas tol fungsional Sinaksak - Simpang Panei juga disebutnya sebagai bagian dari proses evaluasi bersama antara Hamawas dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait aspek keselamatan dan standar pelayanan. Tahapan ini penting dilakukan sebelum nantinya ruas dioperasikan penuh untuk masyarakat Sumatra Utara.

Lebih jauh, Dindin mengatakan ruas tol Sinaksak – Simpang Panei mencatatkan nihil kecelakaan atau Zero Fatality selama masa operasional fungsional sejak 13–29 Maret 2026.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa standar keselamatan telah berjalan dengan baik, sekaligus menjadi hasil dari pengawasan intensif dan kesiapan operasional di lapangan,” jelasnya.

Adapun puncak arus mudik pada periode Lebaran Idulfitri tahun ini di seluruh ruas Kutepat tercatat terjadi pada 19 Maret 2026, dengan volume lalu lintas mencapai 29.633 kendaraan yang melintas. Sementara puncak arus balik terjadi pada 28 Maret 2026 dengan jumlah kendaraan melintas mencapai 34.284 kendaraan.

Antusiasme pengguna jalan melintasi Tol Kutepat, khususnya di Segmen Sinaksak-Simpang Panei, yang disebut Dindin, juga menunjukkan kebutuhan yang besar masyarakat terhadap kehadiran infrastruktur jalan tol Sinaksak-Simpang Panei.

“Sekaligus harapan masyarakat agar jalan tol ini tersambung terus hingga ke Parapat,” tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN - Kawasan Wisata Danau Toba masih menjadi tujuan berlibur favorit wisatawan yang melancong ke Sumatra Utara (Sumut), khususnya wisatawan lokal.

Public Relation Officer PT Raya Utama Travel (RUT) Denny Kurniawan mengatakan biro perjalanan mereka bisa membawa rombongan wisatawan lokal hingga 4 kali dalam setahun ke Danau Toba dan sekitarnya.

"Bisa 2-4 kali trip dalam setahun ke Danau Toba untuk yang wisatawan lokal karena memang baru Danau Toba yang dikenal luas masyarakat," ucap Denny di Medan, Kamis (12/2/2026).

Denny mengatakan, minat wisata ke Danau Toba sejauh ini masih terbilang cukup tinggi. Selain keindahan alam yang menyenangkan mata dan menenangkan pikiran, waktu tempuh yang semakin terpangkas dengan adanya jalan tol juga semakin memudahkan wisatawan berkunjung ke salah satu destinasi wisata superprioritas nasional ini.

Dia pun menyinggung keberadaan event-event wisata di Sumut yang berperan besar mendatangkan wisatawan ke Danau Toba.

Sebagai contoh, Samosir Music International yang digelar hampir tiap tahun, telah mendatangkan beragam musisi lokal hingga mancanegara ke pulau di tengah-tengah Danau Toba dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor wisata.

Menurut Denny, saat ini event-event serupa semakin jarang digelar. Pada tahun 2019, dilansir dari Bisnis Style, ada 11 event wisata di Samosir yang bertaraf nasional maupun internasional.

Namun pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir hanya mencatatkan 4 event wisata sepanjang tahun. Ini tentu berpotensi menurunkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan berdampak pula pada pendapatan ekonomi daerah.

"Kalau sekarang, event wisata sudah tidak sebanyak dulu. Kami dulu sebelum tahun 2020 bisa hampir tiap bulan bawa wisatawan ke Danau Toba," katanya.

Denny mengatakan Sumut memiliki banyak destinasi wisata khususnya alam yang menarik untuk dikunjungi, tentu selain kawasan wisata Danau Toba.

Di Tanah Karo, misalnya, kawasan Simalem disebut dapat menjadi pilihan wisatawan yang ingin mendapatkan nuansa sejuk pegunungan dan menyaksikan keindahan air terjun.

Adapula kawasan Bukit Lawang di Kabupaten Langkat, Desa Wisata Silalahi di Kabupaten Dairi.

Adapun di Samosir, berikut keempat event yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 dilansir dari laman resmi Pemkab Samosir:

1. Trail of The Kings by UTMB: dijadwalkan tanggal 12–14 Juni 2026

2. Festival Danau Toba: sekitar Juni/ Juli 2026,

3. Samosir Music International: dijadwalkan tanggal 2-4 Juli 2026

4. Samosir International Choir Competition: dijadwalkan tanggal 24–27 September 2026.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Letusan super Toba sekitar 74.000 tahun lalu tercatat sebagai salah satu peristiwa geologi paling dahsyat yang pernah terjadi di Bumi dan dampaknya masih dapat ditelusuri hingga hari ini.

Letusan tersebut membentuk Danau Toba sebagai kaldera raksasa hasil runtuhan puncak gunung api. Struktur geologi ini menjadi penanda kuat bahwa peristiwa tersebut berskala megakolosal dan melibatkan proses tektono-volkanik yang sangat besar.

“Katastrofi geologi yang memicu katastrofi iklim ini telah mereduksi evolusi dan migrasi manusia, membunuh 90 persen manusia saat itu, sehingga menyebabkan kepunahan massa,” tulis Awang H. Satyana dan tim dalam artikel yang terbit di Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

Danau Toba merupakan kaldera terangkat kembali atau resurgent cauldron terbesar di dunia. Setelah letusan besar terjadi, bagian gunung yang runtuh mengalami pengangkatan kembali dan membentuk Pulau Samosir serta Blok Uluan atau Parapat, menjadi bagian penting bentang alam Sumatera Utara.

Letusan Toba diklasifikasikan memiliki indeks ledakan volkanik di atas nilai maksimum VEI 8. Material letusan yang terlontar diperkirakan mencapai minimal 2.800 kilometer kubik dan membentuk kolom abu hingga ketinggian lebih dari 40 kilometer ke atmosfer.

Sebaran abu vulkanik Toba sangat luas dan ditemukan di daratan Asia Selatan hingga dasar laut Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Endapan tersebut menutupi area sekitar empat juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu peristiwa letusan dengan jangkauan terluas yang pernah tercatat.

Dampak terbesar dari letusan ini bukan hanya bersifat lokal, tetapi global. Aerosol sulfur dan abu halus yang terlontar ke stratosfer secara signifikan mengurangi transmisi sinar Matahari ke permukaan Bumi hingga hanya tersisa 0,001 sampai 10 persen.

Kondisi tersebut memicu musim dingin vulkanik selama enam hingga sepuluh tahun dan diikuti periode dingin yang berlangsung sekitar seribu tahun. Penurunan cahaya Matahari menyebabkan fotosintesis terhenti dan memutus rantai makanan secara global.

Penurunan temperatur global diperkirakan mencapai tiga hingga lima derajat Celsius. Pada saat yang sama, penguapan menurun drastis, hujan menjadi jarang, dan muka air laut dilaporkan turun hingga sekitar 40 meter dibandingkan kondisi sebelum letusan.

Dalam jangka panjang, perubahan iklim ekstrem ini diduga mempercepat penciutan populasi manusia atau genetic bottleneck. Populasi manusia kala itu diperkirakan turun sangat tajam hingga hanya tersisa ribuan individu yang bertahan.

Warisan letusan Toba masih nyata hingga kini. Struktur Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi pengingat bahwa peristiwa geologi purba dapat meninggalkan dampak panjang bagi evolusi Bumi dan kehidupan manusia.

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menepis tuduhan yang berseliweran terkait dengan kepemilikan saham di PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) . Dalam postingan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Ia menegaskan telah lama menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari.

"Saya tidak pernah punya saham , kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtra, yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi. satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004, IUP batu bara di Kutai Kartanegara, ya itu, itulah sampai hari ini milik saya," tegas Luhut dalam video yang diunggah di @luhut.pandjaitan, Senin (12/1).

Ditegaskan juga bahwa kepemilikan saham Luhut hanya di perusahaan tambang batu bara, yakni PT Toba Sejahtra/ PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan PT Kutai Energi. Sementara itu Luhut menantang pihak-pihak yang menuduhnya memiliki saham di Toba Pulp Lestari untuk membeberkan buktinya.

Prabowo Perintahkan Menhut Audit PT Toba Pulp atas Dugaan Penyebab Banjir Sumut



"Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin, saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri," tegasnya.

Luhut juga mengaku telah menolak keberadaan Toba Pulp Lestari (yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon) sejak lebih dari 20 tahun lalu, setelah menyaksikan langsung keluhan masyarakat soal kerusakan lingkungan saat menjabat Menperindag pada era Presiden Gus Dur sekitar 2001.

"Nah waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ. Jadi kita suspend aja, kita tutup aja. Waktu itu banyaklah rame, ekonomi juga enggak baik. Sehingga waktu itu sempat, kalau saya enggak keliru, itu ditutup sementara. Tapi berjalannya waktu, itu dibuka lagi karena lobinya itu luar biasa," ungkapnya.

Menhut Segel 4 Lokasi Penyebab Banjir di Sumatera Utara



Kala itu, masyarakat telah berdemo menolak kerusakan lingkungan lebih lanjut akibat operasional perusahaan yang membuat Danau Toba makin keruh, berbau, dan merusak kawasan hutan.

Ditambah Luhut juga mengaku sudah menyampaikan kepada Presiden @prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ditekankan olehnya bahwa ke depan akan mengubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan.

Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat. Menanggapi berbagai tuduhan yang bergulir, Luhut ingin menegaskan satu hal bahwa dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka.

"Pakai data baru ngomong, jangan asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh. Menurut saya kampungan itu," bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Toba Pulp Lestari Tbk yang dulu bernama Inti Indorayon Utama (INRU) belakangan banyak disorot terkait perusakan hutan di kawasan Batang Toru, Sumatra Utara, penyebab bencana alam pada akhir November lalu.

Di lain sisi, Toba Pulp Lestari (TPL) bukan nama asing bagi sektor kehutanan di Indonesia, wabilkhusus wilayah sekitar Tapanuli, Sumatra Utara. Sebelum berganti nama menjadi TPL, perusahaan berkode saham INRU merujuk Inti Indorayon Utama itupun telah beroperasi sejak puluhan tahun silam.

Keberadaannya pasang surut, ditentang warga, disetop operasi sementara, tetapi selama itu pula perusahaan ini tetap beroperasi. Baru setelah bencana banjir dan longsor menimpa Tapanuli, keberadaan INRU diusik kembali.

Bahkan, orang sekaliber Luhut B. Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merasa wajib memberikan klarifikasi. Maklum, sebagaimana dirasa mantan Menko Marves itu, banyak cibiran bahwa dirinya adalah sosok di balik keberadaan TPL.

Selain menegaskan bahwa tidak selembar pun menggenggam saham TPL, dia menyimpulkan perusahaan telah merusak ekosistem Sumatra sejak lama.

Salah satu kisah yang dinukil sewaktu Luhut mengemban jabatan Menperindag era Gus Dur. “Saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau, belum lagi kawasan hutan kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Perusahaan yang dulu bernama Indorayon, sempat ditutup sementara pada era Presiden B.J Habibie. Namun pada November 2000, setelah berganti baju sebagai TPL, perusahaan mulai beroperasi kembali.

Lewat pernyataan resmi yang diterima Bisnis pada Selasa (13/1/2025), TPL menanggapi pandangan publik sekaligus pernyataan Luhut.

TPL menegaskan bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Direktur TPL Anwar Lawden menambahkan sejak semula beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha merujuk perizinan resmi pemerintah. Semua dilakukan TPL sesuai Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta adanya pengawasan rutin dari instansi terkait.

Di lain sisi, Earthsight dan Auriga Nusantara merilis riset jejak kerusakan alam Batang Toru. Dari riset tersebut, diduga ada aksi ilegal pembukaan hutan alam yang dilindungi, termasuk dalam area konsesi TPL.

Parahnya lagi, wilayah itupun mencakup wilayah hulu yang terdampak bencana banjir dan longsor. Analisis citra satelit wilayah hutan dataran tinggi DAS Batang Toru dan sekitarnya, teridentifikasi tiga blok besar penggundulan hutan dan pembukaan lahan baru. Salah satu area berada dalam konsesi TPL yang memegang pengembangan hutan tanam monokultur eucalyptus untuk pabrik bubur kertas skala besar.

Earthsight dan Auriga mencatat bahwa pada periode Maret 2021 hingga 1 Desember 2025, sekitar 758 hektare hutan alam primer dataran tinggi telah dibuka di blok Aek Raja dalam konsesi PT TPL. Aktivitas pembalakan dan pembukaan lahan skala industri tersebut bahkan meluas hingga sekitar 125 hektare di luar batas konsesi.

Sebaliknya, TPL juga membantah temuan itu. Perusahaan mengklaim menjalankan seluruh operasional secara bertanggung jawab, serta mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, TPL menyebutkan tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal High Conservation Value (HCV), High Carbon Stock (HCS), infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

TPL HENTIKAN OPERASI

Dengan dugaan demikian, pemerintah kemudian meminta TPL menyetop operasional, terutama penebangan dan pengangkutan hasil hutan eucyalyptus. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melayangkan surat penangguhan operasional tersebut.

Belakangan Menteri Kehutanan Raja Juli menyatakan perintah presiden untuk mengevaluasi secara menyeluruh operasional TPL.

Raja Juli menegaskan, hasil audit dan evaluasi PT TPL nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Pemerintah, kata Raja Juli, tidak menutup kemungkinan untuk mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut atau melakukan penataan ulang (rasionalisasi) terhadap wilayah konsesi yang dikuasai.

Di tengah status hukum TPL belum berjuntrung, Satuan Tugas/Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklaim telah mengantongi data 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap bencana Sumatra pada November lalu itu.

Jurubicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut seluruh perusahaan tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi.

Barita menyebut ke-12 perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian perpanjangan perizinan, pencabutan perizinan, hingga dikenakan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hanya saja, para pemburu untung dari kerusakan alam seakan tak pernah jera. Terlebih lagi bila aksi ilegal mereka tak pernah terkuak, sebelum alam bersaksi lewat peristiwa bencana. Hukum yang tegas dan pengawasan ketat, itu solusi jangka panjangnya.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) buka suara soal pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang mengaitkan aktivitas mereka denganisu kerusakan lingkungan di wilayah Tapanuli.

Direktur TPL Anwar Lawden mengklaim sejak awal beroperasi, perusahaannya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

Tak hanya itu, perusahaannya juga mendapatkan pengawasan rutin dari instansi terkait.

"Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten," ujar Anwar dalam keterangan resminya Selasa (13/1).

Ia juga mengatakan tuduhan yang menyebut operasional TPL sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual.

Seluruh kegiatan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan izin dan ketentuan pemerintah, serta kebijakan keberlanjutan (sustainability) perusahaan.

Luhut menyebut kehadiran TPL di Tanah Sumatra hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Tak hanya itu, keberadaan TPL juga merusak lingkungan. Kehadiran TPL membuat kawasan hutan sekitar menjadi rusak.

Menurutnya, sejak 2001, dia menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba semakin keruh dan berbau akibat aktivitas TPL.

Karena masalah itu, ia karena itu menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin TPL.

Luhut mengaku sebenarnya telah menolak kehadiran TPL sejak 20 tahun lalu.

"Saya bukan hanya menentang (kehadiran TPL), Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektare tanah di sana. Itu tidak benar," ujar Luhut dalam unggahan akun resmi Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (13/1).

"Menurut saya, tidak ada gunanya itu Toba Pulp di situ. Toba Pulp itu sudah cukup itu. Itu kan sudah nggak benar. Kalau ada orang nuduh saya punya saham (TPL), saham mana? Tunjukkin," jelas Luhut.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pernah mengusulkan penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Luhut mengusulkan hal itu sekitar tahun 2001, ketika menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperidag). Waktu itu, ia menyaksikan demo masyarakat memprotes INRU ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

"Waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ, jadi kita suspend aja, kita tutup aja," cerita Luhut dalam akun Instagram luhut.pandjaitan, Senin (12/1).

Saat itu, Luhut mengusulkan penutupan Toba Pulp Lestari setelah bertanya kepada masyarakat soal substansi aksi mereka.

"Saya tanya sama rakyat itu, apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan, Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga Kemudian potongan kayu juga. Jadi Anda bayangin tahun 2000-2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah memang sempat menghentikan operasional Indorayon, tetapi penutupan usaha tersebut hanya berlangsung sementara.

"Kalau saya enggak keliru, itu ditutup sebentar. Tapi berjalannya perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobby-nya itu luar biasa, sehingga buka lah," ujar Luhut.

[Gambas:Instagram]

Ia menilai keberadaan Toba Pulp Lestari merupakan biang kerok utama kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara. Klaim tersebut bisa dilihat dari citra satelit yang memotret urutan kerusakan hutannya.

"Menurut saya, pemotongan kayu lalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat, betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ucapnya.

Nama Luhut kerap dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari, bahkan dituding sebagai pemilik perusahaan bubur kayu tersebut, meski dibantah dalam beberapa kesempatan.

Tuduhan Luhut sebagai pemilik Toba Pulp Lestari kembali muncul saat momen banjir besar Sumatra yang menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir 2025 lalu. Perusahaan tersebut diduga sebagai biang kerok terjadinya bencana banjir besar, meskipun tuduhan itu disangkal manajemen Toba Pulp Lestari.

Perusahaan membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Bantahan disampaikan perseroan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," kata Corporate Secretary TPL Anwar Lawden.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," jelasnya.

Namun, TPL mengaku tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Anwar.