Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah

Jakarta (ANTARA) - Penurunan muka air Danau Toba kembali menjadi sinyal peringatan bagi sektor perikanan budidaya, khususnya keramba jaring apung (KJA) di perairan itu.

KJA di Danau Toba selalu menjadi perhatian karena jumlahnya ribuan bahkan pernah mencapai puluhan ribu. Keramba-keramba tersebut menjadi sumber utama penghidupan para nelayan di sekitar Danau Toba.

Penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, muka air danau terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, muka air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba.

Kondisi tersebut bukan sekadar fenomena hidrologi biasa. BMKG memprediksi kemungkinan terjadinya El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif secara bersamaan pada 2026. Kombinasi ini dikenal dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan di KJA.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penurunan muka air danau kerap berhubungan dengan kejadian kematian massal ikan di KJA. Tahun 2016 menjadi musibah yang paling menyedihkan: saat muka air surut hingga sekitar 2 meter, ribuan ton ikan di KJA mati, menimbulkan kerugian nelayan KJA hingga puluhan miliar rupiah. Kejadian serupa, meski dalam skala lebih kecil, juga terjadi pada 2018, 2020, dan 2023 ketika muka air relatif rendah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penurunan muka air bukanlah penyebab langsung kematian ikan. Ancaman sebenarnya muncul ketika kondisi tersebut beriringan dengan faktor cuaca ekstrem, terutama angin kencang. Dalam situasi ini, terjadi percampuran massa air dan pengadukan sedimen dari dasar perairan—wilayah yang selama ini menjadi tempat akumulasi limbah organik dari aktivitas budidaya dan domestik.

Peristiwa di Pangururan pada tahun 2025 menjadi contoh nyata. Meski penurunan muka air tidak terlalu signifikan, kondisi perairan yang relatif dangkal ditambah angin kencang memicu percampuran vertikal. Sedimen halus terangkat ke permukaan dan dapat menyumbat insang ikan. Pada saat yang sama, air dari lapisan bawah yang miskin oksigen naik ke atas, menyebabkan penurunan drastis kadar oksigen terlarut sehingga ikan di KJA mati.

Masalah tidak berhenti di situ. Di dasar danau, limbah organik seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan limbah rumah tangga terus menumpuk. Dalam kondisi normal, bahan ini diuraikan oleh bakteri dengan bantuan oksigen. Namun, ketika oksigen habis, proses penguraian berlangsung secara anaerobik dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana.

Hidrogen sulfida dapat merusak sistem pernapasan ikan, sementara metana turut menurunkan kualitas air. Kombinasi antara rendahnya oksigen, tingginya kandungan gas beracun, dan meningkatnya kekeruhan air menjadi penyebab kematian massal ikan di KJA.

Kewaspadaan

Melihat laju penurunan muka air yang cukup tajam sejak 2025 dan potensi musim kering yang masih berlanjut, kewaspadaan wajib ditingkatkan. Risiko kematian massal ikan di KJA dan sekitarnya pada 2026 terbuka lebar jika tidak ada langkah mitigasi yang serius.

Nelayan KJA menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini. Kondisi ini akan makin parah mengingat harga pakan ikan saat ini meningkat karena situasi global yang melanda seluruh dunia akibat perang di kawasan teluk.

Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lapangan sangat penting. Jika mulai terlihat tanda-tanda cuaca ekstrem, misalnya kecepatan angin tinggi dan warna air mulai keruh, maka, jika memungkinkan, KJA dipindahkan ke bagian perairan lebih dalam atau memanen ikan secepatnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bergerak lebih proaktif, tidak hanya dengan imbauan, tetapi juga dengan sistem yang mampu memberikan peringatan dini secara akurat dan cepat.

Mengingat Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan berbagai aktivitas manusia tergantung pada kondisi air di danau ini, maka penguatan sistem pemantauan kualitas air menjadi penting.

Parameter penting seperti tinggi muka air, kecepatan angin, kadar oksigen terlarut, dan pH perlu dipantau secara real time. Data tersebut harus dapat diakses langsung oleh nelayan melalui perangkat sederhana seperti telepon seluler. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, sistem seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan.

Jika sistem peringatan dini ini dapat dibangun dan dioperasikan dengan baik, potensi kerugian akibat kematian massal ikan dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang semakin tertekan. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem danau harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ancaman di depan mata sebenarnya sudah dapat dibaca sejak sekarang. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu hingga kejadian besar kembali terulang, atau mulai bertindak sebelum terlambat?

Harapan kita semua adalah supaya kematian massal ikan di KJA tidak terulang lagi, mengingat kehidupan para nelayan saat ini juga sangat berat karena biaya produksi ikan seperti pakan meningkat terus. Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah.

*) Prof Dr Jonson Lumban Gaol, Ahli Penginderaan Jauh Satelit, Dosen Fakultas Perikanan IPB dan Anggota Eco-Marine and Freshwater Research Institute (EMFRI)

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney resmi menghidupkan kembali hotel legendaris di gerbang utama Jalan Malioboro dengan mengembalikan nama historisnya menjadi Grand Hotel De Djokja. Momentum ini menandai babak baru kebangkitan salah satu ikon hotel bernuansa heritage Indonesia yang telah berdiri sejak 1911.

"Pengembalian nama Grand Hotel De Djokja bukan sekadar rebranding, melainkan langkah strategis untuk mengembalikan identitas historis hotel sekaligus memperkuat posisinya sebagai landmark budaya dan destinasi kelas dunia di jantung Yogyakarta," ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Maya menyampaikan revitalisasi Grand Hotel De Djokja merupakan bagian dari strategi InJourney dalam menghadirkan wajah Indonesia melalui penguatan identitas budaya dan warisan bangsa sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata nasional. Menurut dia, InJourney tidak hanya membangun destinasi, tetapi juga merangkai ekosistem pariwisata yang berkarakter dan mengangkat nilai-nilai luhur Indonesia, sehingga setiap aset yang dikelola menjadi representasi kebanggaan nasional sekaligus daya tarik berkelas dunia.

"Sebagai holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney memiliki mandat tidak hanya untuk mengelola aset, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas bangsa," sambung Maya.

Maya menyebut Grand Hotel De Djokja adalah simbol perjalanan panjang Indonesia. Melalui revitalisasi ini, InJourney ingin memastikan warisan tersebut tidak hanya terjaga, tetapi juga relevan dan kompetitif di tingkat global, sehingga mampu menjadi katalis penguatan pariwisata Yogyakarta dan nasional.

Maya menjelaskan, hotel yang berdiri pada 1911 ini merupakan salah satu hotel tertua dan paling prestisius di kawasan Malioboro. Dalam lintasan sejarahnya, hotel ini telah mengalami berbagai transformasi nama, mulai dari Hotel Asahi (1942), Hotel Merdeka (1948), Hotel Garuda (1950), Natour Garuda (1975), Inna Garuda (2001), hingga Grand Inna Malioboro (2017), sebelum akhirnya kembali ke nama aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap akar sejarah dan warisan budaya Yogyakarta.

Maya mengatakan Grand Hotel De Djokja juga memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Pada periode 1945–1946 saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, sejumlah ruang di hotel ini pernah difungsikan sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

"Salah satu ruang bersejarah tersebut kini diabadikan sebagai 'Sudirman Suite' (Room 291), yang masih menyimpan artefak peninggalan bersejarah," sambung Maya.

Revitalisasi hotel ini berada di bawah pengelolaan anak perusahaan InJourney, InJourney Hospitality sebagai bagian dari portofolio strategis InJourney dalam pengembangan hotel-hotel bersejarah nasional. Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat menambahkan transformasi ini sejalan dengan inisiatif strategis dalam menghidupkan kembali The Heritage Collection yang bertujuan untuk mengangkat kembali hotel-hotel bersejarah Indonesia menjadi destinasi hospitality yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan narasi, identitas, dan pengalaman budaya yang autentik.

"Kami percaya kebangkitan Grand Hotel De Djokja akan menjadi katalis penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata Yogyakarta. Lebih dari sekadar tempat menginap, hotel ini kami hadirkan sebagai destinasi budaya, landmark kemewahan, dan ruang pertemuan bagi kreativitas, bisnis, serta pariwisata global di jantung Malioboro," ujar Christine.

Christine menyampaikan Grand Hotel De Djokja resmi menyambut tamu mulai 16 Maret 2026 dalam fase soft opening dengan penawaran tarif spesial Rp 1.911.000 nett per kamar per malam, termasuk sarapan untuk dua orang. Angka 1911 merepresentasikan tahun berdirinya hotel ini, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan sejarah dan masa depan.

"Momentum pembukaan ini juga bertepatan dengan periode libur Idul Fitri, menjadikannya pilihan istimewa bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman menginap di hotel legendaris di pusat Kota Yogyakarta," ucap Christine.

Sebagai hotel bintang lima yang telah melalui revitalisasi menyeluruh, sambung Christine, Grand Hotel De Djokja menghadirkan fasilitas premium yang dirancang untuk tamu bisnis maupun wisatawan, antara lain 210 kamar dan suite dengan desain elegan yang memadukan sentuhan klasik dan modern serta dilengkapi teknologi terkini. Kemudian, 18 ruang pertemuan, dua ballroom, dan satu hall yang fleksibel untuk kebutuhan rapat bisnis, konferensi, hingga pernikahan dan acara berskala besar.

"Dengan kembalinya Grand Hotel De Djokja, InJourney menegaskan komitmennya dalam menghidupkan kembali ikon-ikon bersejarah Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing global dan berakar pada identitas budaya bangsa," kata Christine.

Jejak sejarah panjang kawasan Jalan Malioboro kembali dihidupkan melalui langkah terbaru sektor pariwisata nasional. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney resmi mengembalikan nama historis salah satu hotel legendaris menjadi Grand Hotel De Djokja.

Momentum ini menandai babak baru kebangkitan salah satu ikon hotel bernuansa heritage Indonesia yang telah berdiri sejak 1911.

Pengembalian nama tersebut tidak sekadar rebranding, melainkan upaya strategis untuk menghidupkan kembali identitas historis hotel sekaligus memperkuat posisinya sebagai landmark budaya dan destinasi kelas dunia di jantung Yogyakarta.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyampaikan bahwa revitalisasi Grand Hotel De Djokja merupakan bagian dari strategis InJourney dalam menghadirkan wajah Indonesia melalui penguatan identitas budaya dan warisan bangsa sebagai fondasi utama pengembangan pariwisata nasional.

Menurutnya, InJourney tak hanya membangun destinasi namun juga merangkai ekosistem pariwisata yang berkarakter dan mengangkat nilai-nilai luhur Indonesia, sehingga setiap aset yang dikelola menjadi representasi kebanggaan nasional sekaligus daya tarik berkelas dunia.

"Sebagai holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney memiliki mandat tidak hanya untuk mengelola aset, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas bangsa. Grand Hotel De Djokja adalah simbol perjalanan panjang Indonesia," kata Maya dalam keterangannya dikutip Selasa (17/3).

Melalui revitalisasi ini, pihaknya ingin memastikan warisan tersebut tidak hanya terjaga, tetapi juga relevan dan kompetitif di tingkat global. "Sehingga mampu menjadi katalis penguatan pariwisata Yogyakarta dan nasional," ujar Maya.

Hotel yang berdiri pada 1911 ini merupakan salah satu hotel tertua dan paling prestisius di kawasan Malioboro. Dalam lintasan sejarahnya, hotel ini telah mengalami berbagai transformasi nama.

Antara lain, mulai dari Hotel Asahi (1942), Hotel Merdeka (1948), Hotel Garuda (1950), Natour Garuda (1975), Inna Garuda (2001), hingga Grand Inna Malioboro (2017), sebelum akhirnya kembali ke nama aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap akar sejarah dan warisan budaya Yogyakarta.

Grand Hotel De Djokja juga memiliki peran penting dalam sejarah bangsa. Pada periode 1945-1946 saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, sejumlah ruang di hotel ini pernah difungsikan sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat di bawah kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Salah satu ruang bersejarah tersebut kini diabadikan sebagai "Sudirman Suite" (Room 291), yang masih menyimpan artefak peninggalan bersejarah.

Revitalisasi hotel ini berada di bawah pengelolaan anak perusahaan InJourney, InJourney Hospitality sebagai bagian dari portofolio strategis InJourney dalam pengembangan hotel-hotel bersejarah nasional.

Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat, menambahkan bahwa transformasi ini sejalan dengan inisiatif strategis dalam menghidupkan kembali The Heritage Collection yang bertujuan untuk mengangkat kembali hotel-hotel bersejarah Indonesia menjadi destinasi hospitality yang tak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan narasi, identitas, dan pengalaman budaya yang autentik.

"Kami percaya kebangkitan Grand Hotel De Djokja akan menjadi katalis penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata Yogyakarta. Lebih dari sekadar tempat menginap, hotel ini kami hadirkan sebagai destinasi budaya, landmark kemewahan, dan ruang pertemuan bagi kreativitas, bisnis, serta pariwisata global di jantung Malioboro," jelas Christine.

Grand Hotel De Djokja resmi menyambut tamu mulai 16 Maret 2026 dalam fase soft opening dengan penawaran tarif spesial IDR 1.911.000 nett per kamar per malam, termasuk sarapan untuk dua orang.

Angka 1911 merepresentasikan tahun berdirinya hotel ini, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga kesinambungan sejarah dan masa depan.

Momentum pembukaan ini juga bertepatan dengan periode libur Idul Fitri, menjadikannya pilihan istimewa bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman menginap di hotel legendaris di pusat Kota Yogyakarta.

Fasilitas dan Layanan

Sebagai hotel bintang lima yang telah melalui revitalisasi menyeluruh, Grand Hotel De Djokja menghadirkan fasilitas premium yang dirancang untuk tamu bisnis maupun wisatawan, antara lain:

Ke depan, hotel ini juga akan menghadirkan tambahan fasilitas seperti Wening Spa and Wellness, konsep restoran baru, serta Heritage Suites yang berlokasi di bangunan utama dan sayap bersejarah hotel.

Dengan kembalinya Grand Hotel De Djokja, InJourney menegaskan komitmennya dalam menghidupkan kembali ikon-ikon bersejarah Indonesia sebagai bagian dari penguatan ekosistem pariwisata nasional yang berdaya saing global dan berakar pada identitas budaya bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney resmi menghidupkan kembali salah satu hotel legendaris di kawasan Malioboro dengan mengembalikan nama historisnya menjadi Grand Hotel De Djokja. Hotel yang telah berdiri sejak 1911 ini kini memasuki babak baru sebagai destinasi hospitality berbasis heritage di jantung Kota Yogyakarta.

Pengembalian nama tersebut tidak sekadar rebranding, melainkan upaya untuk mengembalikan identitas historis hotel sekaligus memperkuat posisinya sebagai landmark budaya dan destinasi kelas dunia.

Direktur Utama InJourney Maya Watono menjelaskan revitalisasi hotel ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam menghadirkan wajah pariwisata Indonesia yang berakar pada budaya dan warisan bangsa.

“Sebagai holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney memiliki mandat tidak hanya untuk mengelola aset, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas bangsa. Grand Hotel De Djokja adalah simbol perjalanan panjang Indonesia,” ujar Maya.

Ia menambahkan, melalui revitalisasi tersebut, InJourney ingin memastikan warisan sejarah tetap relevan sekaligus mampu bersaing di tingkat global, serta menjadi katalis penguatan pariwisata Yogyakarta dan nasional.

Jejak Sejarah Panjang

Hotel ini merupakan salah satu bangunan perhotelan tertua di kawasan Malioboro dan telah mengalami berbagai perubahan nama sepanjang sejarahnya, mulai dari Hotel Asahi pada masa pendudukan Jepang, Hotel Merdeka pasca kemerdekaan, hingga Inna Garuda dan Grand Inna Malioboro pada era modern.

Selain menjadi saksi perkembangan pariwisata, hotel ini juga memiliki nilai historis penting bagi bangsa. Pada periode 1945–1946 saat Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, sebagian ruang hotel pernah digunakan sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat di bawah kepemimpinan Sudirman. Jejak sejarah tersebut kini diabadikan melalui Sudirman Suite yang masih menyimpan artefak bersejarah.

Revitalisasi hotel ini berada di bawah pengelolaan InJourney Hospitality sebagai bagian dari pengembangan portofolio hotel bersejarah nasional melalui inisiatif The Heritage Collection.

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat mengatakan transformasi ini tidak hanya menghadirkan kenyamanan, tetapi juga pengalaman budaya yang autentik bagi para tamu.

“Kami percaya kebangkitan Grand Hotel De Djokja akan menjadi katalis penting dalam memperkuat ekosistem pariwisata Yogyakarta. Lebih dari sekadar tempat menginap, hotel ini kami hadirkan sebagai destinasi budaya dan ruang pertemuan bagi kreativitas serta bisnis di jantung Malioboro,” ujarnya.

Grand Hotel De Djokja mulai menyambut tamu pada 16 Maret 2026 dalam tahap soft opening. Momentum ini bertepatan dengan periode libur Idul Fitri, sehingga diharapkan dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman menginap di hotel bersejarah dengan sentuhan modern.

Sebagai hotel bintang lima, Grand Hotel De Djokja dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari ratusan kamar dan ruang pertemuan hingga area rekreasi dan kuliner. Ke depan, pengelola juga akan menambah layanan seperti fasilitas spa dan konsep restoran baru untuk memperkaya pengalaman tamu.

Hotel Indonesia Natour (HIN) atau InJourney Hospitality bakal membuka kembali hotel bersejarah  di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Hotel tersebut sudah lama tutup dan merupakan saksi perjuangan Jenderal Soedirman saat memperjuangkan Indonesia dulu.

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat mengatakan hotel tersebut bernama Grand Hotel De Djokja yang akan diresmikan sebelum Lebaran 2026.

"Pada 16 Maret 2026, kita akan melakukan soft opening salah satu hotel InJourney di area Marioboro. Jadi namanya adalah Grand Hotel De Djokja," ujar Christine dalam konferensi kesiapan InJourney Hospitality dalam menyambut libur Lebaran 2026, Senin (9/3).

Christine memastikan hotel ini dibuka kembali tanpa mengubah struktur aslinya. Nama Jenderal Soedirman akan kembali dihadirkan dan arsitektur hotel akan tetap sama seperti bentuk aslinya saat pertama kali didirikan pada 1911 lalu.

Dengan demikian, hotel ini tak hanya sebagai tempat beristirahat bagi pelancong, tapi juga ruang untuk menghidupkan kembali sejarah bangsa yang mungkin belum banyak masyarakat yang tahu.

"Hotel ini merupakan saksi sejarah Bapak Panglima Besar Jenderal Soedirman pada saat mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kita mengembalikan namanya, mengembalikan arsitekturnya ke tahun dia didirikan yaitu 1911," katanya.

Pada saat soft opening nanti, InJourney Hospitality akan memberikan diskon spesial bagi para wisatawan yang ingin merasakan sensasi gedung saksi sejarah tersebut.

"Nah, untuk soft opening special, kita akan mulai dari Rp1.911.000 per malam, sesuai dengan tahun berdirinya," pungkasnya.

Tahun ini kami akan meluncurkan Grand Hotel De Djokja. Ini adalah hotel heritage di Malioboro yang memang sangat ikonik

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney berencana untuk meluncurkan hasil transformasi Grand Hotel De Djokja, sebagai hotel warisan yang berlokasi di Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tahun ini kami akan meluncurkan Grand Hotel De Djokja. Ini adalah hotel heritage di Malioboro yang memang sangat ikonik,” ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam Press Conference bertajuk “4 Tahun InJourney: Bersama Berkarya, Lestarikan Indonesia” yang digelar di Jakarta, Senin.

Maya menjelaskan bahwa hotel tersebut memiliki nilai sejarah yang amat tinggi sejak tahun 1911. Jenderal Sudirman, kata dia, dahulu pernah menjadikan hotel tersebut sebagai markasnya.

Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata tersebut berupaya untuk mengembalikan suasana Grand Hotel De Djokja ke tahun 1911, seperti Hotel Raffles di Singapura.

“Ini adalah usaha kami, InJourney, untuk melestarikan budaya Indonesia. Kami ingin mengembalikan De Djokja ini seperti tahun 1911,” ucap Maya.

Ia pun mengungkapkan bahwa pada Lebaran yang diperkirakan jatuh pada bulan Maret 2026, Grand Hotel De Djokja sudah bisa soft launch.

Peluncuran hotel tersebut diharapkan oleh Maya dapat menjadi ikon wisata baru pada 2026, selain melakukan transformasi terhadap bandara.

Sebelumnya, Maya sempat menyampaikan ambisi InJourney untuk mentransformasi atau melakukan modifikasi terhadap lima bandara besar di Indonesia menggunakan konsep budaya dan alam.

Meskipun Maya belum mengumumkan bandara mana saja yang akan ditransformasikan oleh InJourney menggunakan konsep budaya dan alam, ia memberi bocoran bahwa bandara-bandara tersebut akan mencakup lima bandara terbesar di Indonesia.

“Bandara ketiga terbesar kan Surabaya (Bandara Internasional Juanda), lalu ada Bandara Kualanamu, dan ada bandara-bandara lain yang sedang kami kerjakan transformasinya, baik secara fisik maupun people,” kata Maya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli).

Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam.

"Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya.

Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP.

Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat.

Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut.

Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan:

1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi)2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal3. Lahan dan tata ruang4. Energi dan ketenagalistrikan5. Infrastruktur6. Ketenagakerjaan7. Pendanaan dan pembiayaan8. Impor/ekspor dan logistik9. Perindustrian10. Pengadaan barang dan jasa11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli12. Lainnya

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Pemerintah akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang spesifik untuk mengurus hambatan bisnis jika ada yang disebabkan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pokja tersebut nantinya akan menjadi platform bagi para pelaku usaha untuk melaporkan hambatan-hambatan bisnis yang terjadi di lapangan.

"Saya tanya ke bawahan saya, ada hambatan atau tidak? aman, saya tanya lagi ke yang lain, tidak ada. Tapi kalau kita tanya ke pelaku usaha, kusut," kata Purbaya dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Nantinya, pokja tersebut akan menggelar sidang atas aduan pelaku usaha terkait hambatan investasi yang dialami para pelaku usaha.

"Saya sudah memutuskan untuk mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang (Pokja) the bottlenecking. Kalau ada yang ragu, Purbaya memang tau hukum apa, memang dia bisa jadi hakim? saya sudah mensidangkan 600 an lebih kasus, selama 3 tahun, kemampuan hakimnya sudah setara Abu Nawas," kata dia.

Sebagai informasi, Purbaya pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 - Mei 2018).

Selanjutnya pada Mei 2018-September 2020, dia menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dia juga pernah menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).

Dengan jabatannya tersebut, Purbaya kerap menyidang berbagai hambatan investasi di Indonesia. Bahkan selama periode 2016 sampai 2019, telah ditemui 193 kasus investasi dan berhubungan dengan investasi besar. Total investasi yang gagal akibat hambatan selama periode tersebut tembus Rp894 triliun.

"Kenapa saya sok berani, saya pernah punya pengalaman di Kemenko Maritim dan Investasi, dan Polhukam, kita dari 2016 sampai 2019 menyelesaikan 193 kasus investasi berhubungan investasi besar senilai Rp894 triliun. Makanya investasi (diurus) ke Kemenko Maritim," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menjelaskan kans anggota kepolisian yang menjabat di luar struktur ditarik dari jabatan sipil usai putusan MK.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan keputusan penarikan itu dilakukan setelah Kapolri mendapatkan laporan dari tim kelompok kerja (pokja).

"Ya untuk masalah keputusan nanti Bapak Kapolri akan mendapatkan laporan khusus dari tim pokja tersebut tentang apa yang akan dikerjakan oleh polri," ujar Sandi di Mabes Polri, dikutip Selasa (18/11/2025).

Dia menambahkan, tim pokja bakal ditugaskan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyamakan persepsi soal putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 agar tidak multitafsir.

Pihak yang dilibatkan yaitu Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara, pokja Mabes Polri yang dilibatkan berasal dari tim As SDM dan Divisi Hukum.

"Bahwa tim Pokja membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," imbuhnya.

Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk kelompok kerja untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri duduk di jabatan sipil.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri Sigit telah menggelar rapat dengan pejabat utama untuk membahas putusan itu. Hasilnya, Sigit telah memutuskan hntuk membuat tim pokja untuk menindaklanjuti putusan MK.

"Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut," ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

Pokja itu, kata Sandi, bakal berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kemenkum, Kemenkeu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada intinya, tim Pokja akan terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi terkait putusan MK dengan sejumlah pihak itu agar tidak multitafsir.

"Sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depannya. Karena hal ini juga menyangkut adanya beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian lembaga lainnya," imbuhnya.

Adapun, Sandi menekankan bahwa kepolisian pasti akan menghormati apapun keputusan MK sesuai dengan amanat undang-undang yang ada.

"Yang pasti, bahwa Kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, MK telah memutuskan untuk menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Adapun, putusan ini kemudian menimbulkan persepsi soal anggota Polri tidak bisa menduduki jabatan sipil.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.