Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bachtiar Utomo menyatakan dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah memperkuat optimisme terhadap capaian swasembada komoditas tersebut.

“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” kata Bachtiar dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bachtiar menilai berbagai kritik yang meragukan capaian swasembada beras tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons polemik yang berkembang, termasuk kritik dari seorang pengamat berinisial FA, yang dinilai tidak mencerminkan fakta aktual sektor pertanian nasional.

Menurut Bachtiar, kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke sejumlah gudang Perum Bulog menjadi bukti konkret kondisi pangan nasional.

Ia menekankan hasil pantauan langsung memperlihatkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi itu mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, Bachtiar juga menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.

“Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target,” lanjut Bachtiar.

Terkait kritik yang dilontarkan pengamat inisial FA, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani.

“Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes,” ujarnya.

Ia menegaskan petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.

HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Perum Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi gudang yang memiliki kapasitas 7.000 ton dan saat ini dalam kondisi terisi penuh. Hal itu mencerminkan kesiapan stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

"Jadi kunjungan ini bersifat mendadak, jadi tidak ada pemberitahuan, langsung mampir, sehingga ingin mengetahui sebetulnya atau catatan sebetulnya seperti apa," kata Sudaryono.

Wamentan menuturkan, dari sisi produksi, kinerja nasional menunjukkan tren yang sangat positif. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat meningkat sebesar 4,07 juta ton atau 13,29 persen, didukung oleh peningkatan luas panen dan berbagai kebijakan penguatan sektor pertanian.

"Cadangan Beras Pemerintah hingga April 2026 mencapai sekitar 4,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju 5 juta ton. Capaian ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri," beber Sudaryono.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan nasional tidak hanya ditopang oleh stok pemerintah, tetapi juga oleh ketersediaan beras di masyarakat serta potensi produksi yang masih akan berlangsung hingga akhir tahun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan stok CBP saat ini tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,8 juta ton hingga pertengahan April 2026.

Mentan pun meminta pihak yang meragukan ketersediaan stok beras di gudang Bulog untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebanyak 50% pengusaha di Indonesia menyatakan tidak berencana melakukan ekspansi dalam lima tahun ke depan, mencerminkan tingginya ketidakpastian dunia usaha. Kondisi ini berpotensi menekan penciptaan lapangan kerja baru di tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat.

"Hasil survei kami di Apindo, 50% perusahaan tidak ada rencana untuk ekspansi dalam lima tahun ke depan dan 67% perusahaan tidak berniat melakukan rekrutmen baru," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, seperti dikutip, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, keengganan pelaku usaha untuk berekspansi dan merekrut tenaga kerja dipengaruhi oleh ketidakpastian regulasi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Perubahan aturan yang dinilai terlalu sering membuat dunia usaha kesulitan menyusun perencanaan jangka panjang.

Salah satu contoh yang disoroti adalah formula pengupahan yang kerap mengalami perubahan. Padahal, menurut Bob, kepastian regulasi sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat menyusun kontrak kerja dan strategi bisnis yang lebih stabil dan efisien. "Kalau regulasi berubah, kami kesulitan untuk menghitung sebenarnya berapa biaya tenaga kerja untuk tiga hingga lima tahun ke depan, ini menyulitkan dunia usaha," katanya.

Ia menambahkan, ketidakpastian tersebut berdampak langsung pada perhitungan beban biaya tenaga kerja yang menjadi komponen penting dalam strategi ekspansi. Tanpa proyeksi yang jelas, perusahaan cenderung menahan investasi dan perekrutan.

Bob juga membandingkan dengan negara lain yang memiliki regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel, sehingga mampu menarik investasi dan menyerap tenaga kerja lebih besar. Menurutnya, kepastian hukum menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pihaknya berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dapat menghasilkan regulasi yang seimbang, tidak hanya mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi pencari kerja dan investor.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan percepatan pengembangan Blok Masela, bukan sekadar mengejar target produksi, tapi langkah krusial melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, setelah penantian panjang selama lebih dari seperempat abad, proyek strategis nasional (PSN) Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, kini memasuki babak baru yang menentukan.

"Momentum ini ditandai dengan dimulainya pembangunan fisik pada Februari lalu, sebuah bukti nyata proyek ini telah bergeser dari sekadar wacana administratif menjadi aksi nyata di lapangan," kata Hangga.

Saat dalam agenda Silahturahmi Pengabdian Mata Garuda, sebagai organisasi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta, Jumat (10/4/2026), Hangga menyebut urgensi Blok Masela semakin terasa ketika melihat dinamika internasional yang kian memanas.

Konflik di Timur Tengah yang menutup jalur perdagangan Selat Hormuz telah memicu fluktuasi harga migas yang mengkhawatirkan.

Hangga mengungkapkan saat harga minyak menyentuh 110 dolar AS per barel, ketergantungan pada impor meskipun sumbernya telah didiversifikasi ke Amerika Serikat, Afrika, hingga Australia, tetap memberikan tekanan berat pada neraca perdagangan.

"Dalam konteks inilah Blok Masela hadir sebagai benteng domestik yang akan menyuplai energi secara masif dan stabil," jelasnya.

Secara komersial, proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan dengan telah ditandatanganinya MoU antara Inpex dan PT Pertamina (Persero) pada 30 Maret 2026.

Saat ini, SKK Migas tengah mengawal negosiasi intensif pembelian LNG sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk mencapai final investment decision (FID).

Dengan potensi produksi sebesar 9,5 MTPA LNG, 150 MMSCFD gas pipa, dan 35.000 barel minyak kondensat, pemerintah menetapkan skema alokasi berimbang, yakni 60 persen untuk pasar ekspor guna menjamin keekonomian proyek dan 40 persen tetap dialokasikan untuk kebutuhan domestik (DMO).

Hangga menambahkan Blok Masela juga membawa manfaat bagi kemajuan masyarakat Maluku.

Pemerintah berkomitmen memastikan proyek ini memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah setempat.

Hal ini diwujudkan melalui pemberian hak kelola participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi badan usaha milik daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja secara masif, hingga program transfer pengetahuan dan teknologi.

"Dengan pengawalan ketat lintas kementerian dan koordinasi bersama pemerintah daerah, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi sumber energi bagi nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak peradaban ekonomi baru yang lebih sejahtera bagi masyarakat di garda terdepan timur Indonesia," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meresmikan gelaran Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026) ini. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta menyambut baik acara yang diinisiasi Majelis Kaum Betawi, Bamus Betawi, bersama pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan menjadi wujud nyata, kolaborasi dalam menjaga dan merawat, melestarikan, mengembangkan budaya Betawi di tengah keberagaman kota Jakarta," ujar Pram dalam sambutannya.

Menurutnya, Lebaran Betawi bukanlah sekadar perayaan tahunan, melainkan ruang kebersamaan penuh kehangatan persaudaraan. Melalui tradisi itu, semua orang diingatkan memperkuat nilai budaya Betawi sebagai identitas utama kota Jakarta yang senantiasa hidup di tengah perubahan peradaban.

"Dalam tradisi Betawi kita diajak saling memaafkan, terutama kepada orang tua dan para sesepuh, mengajak anak cucu berkeliling atau ngider, mengenal keluarga, hingga membiasakan nyorok atau antar-antar. Berbagai tradisi inilah yang menjadi cara masyarakat Betawi menanamkan adat, mempererat ikatan antar generasi dan merawat warisan luhur agar tetap hidup di seluruh warga Jakarta, terutama kaum Betawi," tuturnya.

Dia menerangkan, Lebaran Betawi 2026 itu digelar di Taman Lapangan Banteng karena tempat tersebut ingin dijadikan sebagai salah satu ikon dalam kegiatan-kegiatan besar lainnya di Jakarta. Sebab, Taman Lapangan Banteng memiliki nilai kesejarahan yang tinggi. Berbagai pertemuan hingga kegiatan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia kerap dilakukan di tempat tersebut.

"Kegiatan yang memiliki tema Lebaran Betawi untuk Jakarta memperkokoh persatuan dalam merawat tradisi untuk menuju kota global ini sengaja diadakan di Lapangan Banteng karena ini salah satu tempat untuk merawat kebersamaan. Berbagai kegiatan diadakan di tempat ini, maka saya untuk Lebaran Betawi diadakan di tempat ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan sangat berkesan," paparnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melestarikan budaya Betawi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. "Mengenai budaya di Jakarta, ini identitas utamanya budaya Betawi. Harapan saya dengan acara seperti ini kita merawat keberagaman, kebersamaan dan melestarikan budaya Betawi salah satunya," kata Pram.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggelar Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan tersebut dipadati ribuan warga sambil menikmati momen akhir pekan.

Mereka memadati Taman Lapangan Banteng sejak pagi hingga siang. Warga yang datang memakai pakaian khas Betawi.

Terlebih, di Taman Lapangan Banteng terdapat banyak booth berbagai macam jualan UMKM, mulai dari aksesoris, pakaian, hingga makanan yang mencirikan khas Betawi. Paling banyak adalah dagangan kuliner yang bisa dinikmati warga yang berkunjung ke area tersebut.

Booth digelar berjajar saat baru masuk ke area Taman Lapangan Banteng hingga Panggung Utama. Panggung Utama dibuat untuk menampilkan berbagai macam seni atau pertunjukan tentang Betawi, termasuk musik.

Kemudian, pertunjukan air mancur di area kolam air kawasan Taman Lapangan Banteng. Sedangkan di area bagian belakang panggung, terdapat dekorasi rumah-rumah dari setiap Kantor Wali Kota yang ada di Jakarta sehingga masyarakat bisa melihat seperti apa kantor-kantor pemerintahan tersebut.

Hingga kini, masyarakat masih terus berdatangan untuk menikmati kegiatan Lebaran Betawi 2026. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Taman Lapangan Banteng juga terpantau padat.

JAKARTA - Pemprov Jakarta menggelar Lebaran Betawi 2026 di Taman Lapangan Banteng , Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/4/2026) ini. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan kawasan Lapangan Banteng mengalami kepadatan.

Pantauan SindoNews di Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jalan Lapangan Banteng Barat, hingga Jalan Katedral, arus lalu lintasnya mengalami kepadatan. Dari arah Stasiun Gambir menuju kawasan Pasar Baru tampak padat merayap.

Lalu, dari arah Gereja Katedral Jakarta menuju Jalan Taman Pejambon mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi karena aktivitas warga yang berlalu lalang dari jalanan menuju Taman Lapangan Banteng.

Selain itu, banyaknya kendaraan sepeda motor yang terparkir di area pinggiran jalan depan Lapangan Banteng. Di kawasan Taman Lapangan Banteng, ribuan masyarakat ramai hendak menyaksikan gelaran Lebaran Betawi 2026.

Petugas kepolisian, Dishub Jakarta, hingga Satpol PP Jakarta tampak berada di kawasan Lapangan Banteng. Polisi dan Dishub Jakarta khususnya, mereka sibuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi macet.



Lebaran Betawi 2026 digelar pada 10–12 April 2026 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan acara tersebut.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta, yang dilihat pada Jumat (10/4/2026). Dalam keterangannya, Dishub mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar lokasi acara guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

"Selama kegiatan berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dan menyediakan rute alternatif, kantong parkir, serta layanan angkutan umum menuju lokasi,” tulis keterangan tersebut.

Dishub mengatur arus kendaraan dari berbagai arah di sekitar Lapangan Banteng. Dari arah barat (Juanda) menuju timur (Gunung Sahari), kendaraan dapat melintas melalui Jalan Ir. H Juanda–Jalan Pos–Jalan Dr. Sutomo–Jalan Gunung Sahari, atau alternatif lain melalui Jalan Gedung Kesenian dan Jalan Budi Utomo.

Sementara itu, arus dari timur (Gunung Sahari) ke barat (Juanda) diarahkan melalui Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, hingga Jalan Veteran.

Arus timur menuju barat arah Gambir, pengendara dapat melalui Jalan Budi Utomo hingga Jalan Taman Pejambon. Sedangkan dari barat (Gambir) ke timur (Gunung Sahari), kendaraan dialihkan melalui Jalan Katedral, Jalan Pos, dan Jalan Dr. Sutomo.

JAKARTA - Lebaran Betawi 2026 digelar pada 10–12 April 2026 di Taman Lapangan Banteng , Jakarta Pusat. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan acara tersebut.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta, yang dilihat pada Jumat (10/4/2026). Dalam keterangannya, Dishub mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar lokasi acara guna menjaga kelancaran arus lalu lintas.

"Selama kegiatan berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas dan menyediakan rute alternatif, kantong parkir, serta layanan angkutan umum menuju lokasi,” tulis keterangan tersebut.

Dishub mengatur arus kendaraan dari berbagai arah di sekitar Lapangan Banteng. Dari arah barat (Juanda) menuju timur (Gunung Sahari), kendaraan dapat melintas melalui Jalan Ir. H Juanda–Jalan Pos–Jalan Dr. Sutomo–Jalan Gunung Sahari, atau alternatif lain melalui Jalan Gedung Kesenian dan Jalan Budi Utomo.

Sementara itu, arus dari timur (Gunung Sahari) ke barat (Juanda) diarahkan melalui Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, hingga Jalan Veteran.

Arus timur menuju barat arah Gambir, pengendara dapat melalui Jalan Budi Utomo hingga Jalan Taman Pejambon. Sedangkan dari barat (Gambir) ke timur (Gunung Sahari), kendaraan dialihkan melalui Jalan Katedral, Jalan Pos, dan Jalan Dr. Sutomo.

Imbauan Hindari Kawasan

Dishub juga mengimbau pengguna jalan untuk menghindari kawasan Lapangan Banteng dengan menggunakan rute alternatif lain, seperti dari Pasar Baru ke Senen melalui Jalan Samanhudi dan Jalan Gunung Sahari, serta dari Kwitang ke Pasar Baru melalui Jalan Senen Raya dan Jalan Dr. Wahidin Raya.

Selain itu, arus dari Gambir ke Kemayoran maupun sebaliknya juga telah disiapkan jalur pengalihan melalui sejumlah ruas jalan utama, termasuk Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Ridwan Rais, hingga Jalan Angkasa.

Bagi pengunjung, Dishub menegaskan kendaraan tidak boleh diparkir di badan jalan. Pengunjung diminta menggunakan lima titik kantong parkir yang telah disediakan di sekitar kawasan.

Lokasi tersebut antara lain area Gereja Katedral Jakarta, Kantor Pos, sisi selatan Lapangan Banteng, Hotel Borobudur Jakarta, serta kawasan Masjid Istiqlal.

Dishub menyebut operasional bus Transjakarta tetap berjalan normal dengan penyesuaian situasional di lapangan. Masyarakat disarankan menggunakan transportasi umum, di antaranya Transjakarta rute 7F, 8, 2, 5C, 10H, 14A, 2A, 3, 1P, 2P, dan 6H. Selain itu, layanan KRL Jabodetabek lintas Bogor–Jakarta Kota juga dapat dimanfaatkan. Adapun titik pemberhentian terdekat menuju lokasi acara berada di Halte Juanda dan sekitar Lapangan Banteng, serta Stasiun Juanda.

JAKARTA, iNews.id - Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sebesar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal. 

Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat. 

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau satu dari tiga penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class.

Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional.

Baca Juga

Livin’ by Mandiri Siap Temani Transaksi Nasabah Sepanjang Libur Idulfitri 1447 H

Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang. 

“Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026). 

Kajian Mandiri Institute mencatat, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan dengan kelompok kelas menengah yang lebih mapan.

Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekira 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen. Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan. 

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif. Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs. 

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik ke kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif dan program literasi keuangan.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan, serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Editor: Rizqa Leony Putri

Pengembangan fasilitas baru di area itu bagian dari upaya mempertahankan tingkat produksi di blok yang telah lama beroperasi,

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) memperkuat pasokan gas nasional dari Lapangan Sisi Nubi di Wilayah Kerja (Blok) Mahakam, Kalimantan Timur yang sudah berhasil mengalirkan gas (onstream) sekitar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari anjungan WPN-7.

"Platform WPN-7 fasilitas ketiga yang onstream dalam pengembangan Proyek Sisi Nubi Area of Interest (AOI) 1,3 dan 5 dari enam platform yang direncanakan," ujar General Manager (GM) PTH PHM Setyo Sapto Edi dalam keterangan mengenai produksi gas di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu.

Dua platform sebelumnya, WPS4 dan WPS5, telah beroperasi pada Desember 2025 dan Februari 2026, lanjut dia, yang menunjukkan pengembangan Lapangan Sisi Nubi berjalan bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Anjungan WPN-7 di Lapangan Sisi Nubi berhasil mengalirkan gas dimulai sejak 23 Maret 2026, tercatat pada 25 Maret, sumur NB-701 mencapai produksi 9,8 MMSCFD, 26 Maret, sumur NB-702 menyemburkan gas hingga 12,5 MMSCFD.

Proses pemantauan dan stabilisasi masih berlangsung untuk mengoptimalkan produksi kedua sumur tersebut hingga mencapai target awal 20 MMSCFD.

Lapangan Sisi Nubi merupakan salah satu kontributor penting dalam portofolio produksi gas di Blok Mahakam, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan gas utama di Kalimantan Timur.

"Pengembangan fasilitas baru di area itu bagian dari upaya mempertahankan tingkat produksi di blok yang telah lama beroperasi," jelasnya.

Tambahan produksi dari NB701 dan NB702 diharapkan memperkuat pasokan gas nasional, dengan capaian produksi awal hingga 20 MMSCFD, kedua sumur tersebut berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan gas.

PT PHM menyebut keberhasilan onstream WPN7 merupakan hasil rangkaian persiapan teknis, termasuk uji Emergency Shutdown (ESD), leak test (uji kebocoran) menggunakan nitrogen, serta penerapan metode controlled rampup untuk menjaga stabilitas tekanan dan aliran.

Kemudian gas dari kedua sumur dialirkan melalui Sand Filter Unit (saringan pasir), kata dia, guna memastikan partikel padat tersaring sebelum masuk ke fasilitas produksi.

Proyek tersebut merupakan bagian dari kegiatan PT PHM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam menjaga keberlanjutan produksi migas di wilayah kerja Mahakam, demikian Setyo Sapto Edi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu di lapangan lepas pantai South Mahakam terus berproses,

Balikpapan (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) melakukan proses mengembangkan temuan sumur eksplorasi Manpatu yang terletak di lapangan lepas pantai Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Pengembangan temuan sumur eksplorasi Manpatu di lapangan lepas pantai South Mahakam terus berproses," ujar General Manager (GM) PT PHM Setyo Sapto Edi, Senin, ketika ditanya menyangkut produksi minyak dan gas bumi di Balikpapan.

Proyek Manpatu itu berada sekitar 35 kilometer dari pesisir Balikpapan, dengan kedalaman perairan mencapai 50 hingga 60 meter, lanjut dia, dengan fasilitas yang dibangun mampu menangani aliran gas hingga 80 juta metrik standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Saat ini proyek tersebut, memasuki tahap pemindahan kerangka anjungan (load out jacket) dari fasilitas pembuatan (fabrikasi) di PT Meindo Elang Indah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 26 Maret 2026.

Tahap itu menjadi langkah awal sebelum kerangka tersebut dikirim (sail away) dan dipasang di wilayah operasi Mahakam di Selat Makassar, jelas dia, yang masuk lingkup perairan Kota Balikpapan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian bagian atas anjungan (topside) dijadwalkan menyusul pada pertengahan April 2026, dan instalasi seluruh platform ditargetkan selesai pada awal kuartal III tahun ini, sekitar Juli hingga pertengahan Agustus 2026.

"Ada juga konstruksi bagian atas dengan total bobot sekitar 2.400 ton, serta juga dipasang pipa bawah laut sepanjang sekitar 2,5 kilometer dan mengebor 11 sumur pengembangan," katanya.

PT PHM anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mengelola operasi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Mahakam, warga Kalimantan Timur mengenalnya sebagai Total Indonesie, perusahaan Indonesia dengan modal dan teknologi dari Total, Prancis, sebelum 2017.

Proyek Manpatu PT PHM mencatatkan kemajuan penggunaan komponen lokal, menurut dia, untuk pertama kali di area Mahakam menggunakan pipa produksi buatan dalam negeri secara penuh, dari pipa bawah laut hingga sambungan pipa di anjungan.

PT PHM juga melaporkan lebih dari dua juta jam kerja tanpa insiden kehilangan waktu kerja (lost time incident/LTI) hingga Maret 2026.

Proyek Manpatu termasuk program atau sistem jalur cepat (fast track) karena dikerjakan dengan jadwal yang ketat sejak penemuan gas pada 2022, ditargetkan fasilitas Manpatu mulai produksi (onstream) pada kuartal I 2027, demikian Setyo Sapto Edi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Novi Abdi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) melakukan pengeboran pengembangan dua sumur migas sisipan (infill) di Lapangan Kerindingan, lepas pantai Selat Makassar, Kalimantan Timur, sejak Februari hingga Maret 2026.

"Sumur migas infill merupakan sumur tambahan yang dibor di antara sumur migas yang sudah ada," ujar Manajer Umum atau General Manager (GM) PHKT, Darmapala di Penajam, Kaltim, Rabu.

Sumur sisipan merupakan sumur tambahan yang dibor di antara sumur-sumur yang telah ada untuk meningkatkan perolehan cadangan dan mengoptimalkan produksi dari reservoir yang masih memiliki potensi.

Konsep pengembangan difokuskan untuk memproduksi cadangan di puncak struktur yang belum dapat dimonetisasi melalui sumur yang ada (existing).

Rencana pengeboran dua sumur infill ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pengeboran sebelumnya, jelasnya.

"Pengembangan lapangan dilakukan secara bertahap, tercatat 34 sumur migas telah dibor dengan capaian produksi kumulatif yang signifikan," tambahnya.

Pengeboran sumur migas sisipan juga
memastikan pemanfaatan cadangan migas dilakukan secara optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja dan efisiensi operasional.

Lapangan Kerindingan merupakan salah satu lapangan lepas pantai yang berada di wilayah Daerah Operasi Bagian Utara (DOBU) PHKT. Total ad 14 lapangan yang dikelola PHKT.

Lapangan ini ditemukan melalui pengeboran sumur eksplorasi KER-1 pada tahun 1972 dan mulai berproduksi sejak 1976. Sejak saat itu, pengembangan lapangan terus dilakukan secara bertahap. Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 34 sumur telah dibor dengan capaian produksi kumulatif yang signifikan.

Darmapala menyatakan kegiatan pengeboran di Lapangan Kerindingan tersebut juga menjadi bagian dari strategi PHKT menjaga keberlanjutan operasi lapangan migas yang telah berproduksi selama puluhan tahun.

Program pengeboran sumur migas infill diharapkan mampu memicu peningkatan produksi, sekaligus mempertahankan kontribusi Lapangan Kerindingan terhadap kinerja perusahaan pada 2026, demikian Darmapala.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

“Kebijakan pemerintah perlu fokus pada memperkuat pendapatan kelas menengah melalui penciptaan pekerjaan produktif di sektor manufaktur dan jasa modern,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.

Menurut Rizal, penurunan kelas menengah di Indonesia lebih banyak dipicu oleh tekanan biaya hidup dibanding perubahan gaya hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9-10 juta kelas menengah (middle class) turun ke kategori calon kelas menengah (aspiring middle class) dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

“Kondisi ini terjadi ketika biaya kebutuhan dasar terutama pangan, perumahan, pendidikan, dan transportasi yang cenderung naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan riil,” jelas Rizal.

Pada saat yang sama, lanjut dia, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53–54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mulai me lambat. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup telah menggerus daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.

Maka dari itu, pemerintah perlu menekan biaya hidup melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi rantai pasok, serta kebijakan perumahan dan transportasi yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, Rizal juga menyoroti persoalan yang lebih struktural. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas dengan upah tinggi.

Banyak tenaga kerja masih terserap di sektor informal yang porsinya sekitar 59–60 persen dari total pekerja, sehingga peningkatan pendapatan relatif terbatas.

Akibatnya, ketika inflasi kebutuhan dasar meningkat, daya beli kelas menengah menjadi lebih rentan.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Secara paralel, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih ramah kelas menengah, seperti insentif pajak dan penguatan jaminan sosial.

“Selain itu perbaikan pada sisi biaya hidup dan kualitas pekerjaan, tekanan terhadap kelas menengah berpotensi terus berlanjut dan pada akhirnya melemahkan basis konsumsi domestik Indonesia,” tuturnya.

Persoalan daya beli kelas menengah sebelumnya disorot oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.

Menko mengatakan tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan akan terus berpotensi menggerus daya tahan kelas menengah.

Oleh sebab itu, dia mendorong penyusunan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat kelas menengah agar mereka tidak turun kelas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026