#30 tag 24jam
Antisipasi PHK PPPK, Mendagri Minta Pemda Pangkas Rapat hingga Perdin
Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda efisien dan kreatif untuk mencegah PHK PPPK dengan memangkas biaya dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal. [322] url asal
#pemda-efisiensi #cegah-phk-pppk #efisiensi-anggaran #kreatif-cegah-phk #pemangkasan-biaya #gaji-pppk #kepala-daerah-kreatif #potensi-ekonomi-lokal #bumd-dan-tkd #pendapatan-asli-daerah #dorong-umkm
(Bisnis.Com - Terbaru) 30/03/26 20:05
v/176817/
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran dan kreatif untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Efisiensi yang dimaksud adalah mengurangi kegiatan rapat, memangkas biaya makan-minum, hingga pemeliharaan perawatan. Menurutnya, pemangkasan tersebut mampu menutup gaji PPPK.
"Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, harwat [pemeliharaan dan perawatan]. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk bayar PPPK. Ada yang seperti itu," katanya kepada jurnalis di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).
Eks Kapolri itu juga menyampaikan Kepala Daerah tidak hanya bertugas memastikan setiap anggaran dialokasikan sesuai posnya masing-masing.
Namun, diminta kreatif untuk mengelola potensi ekonomi setempat dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga daerah tidak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan upaya itu disinyalir mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mendagri juga yakin memanfaatkan potensi ekonomi lokal mampu memberikan efek domino berupa terdorongnya kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Tapi bagaimana seorang Kepala Daerah punya kreativitas sehingga dia bisa tidak memberatkan rakyat, misalnya dia BUMD-nya, dia buat rusda atau apapun juga ya, yang membuat itu bisa untung. Dan kemudian dia bisa mendorong UMKM atau mendorong usaha di wilayahnya, sehingga bisa hidup dan kemudian bisa dapat PAD dari situ tambahan," jelasnya.
PAD, katanya, juga dapat ditambah dengan memaksimalkan pungutan pajak yang salah satunya dapat diambil dari pajak restoran.
Selain itu, dia turut menyoroti terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dia menjelaskan dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa 30% belanja pegawai dari APBD akan mulai diberlakukan 5 tahun setelah undang-undang disahkan. Artinya berlaku pada 1 Januari 2027.
"Tapi di situ disebutkan dalam ayat (3)-nya, besaran mengenai proporsi belanja pegawai itu dapat disesuaikan oleh menteri yang menyelenggarakan keuangan, menteri keuangan maksudnya, setelah berkoordinasi dengan menteri, katakanlah saya pendekin aja Menteri Dalam Negeri dan Mepan RB," ucapnya.
Visa Dorong UMKM Bali Lewat Solusi Pembayaran Cerdas
Di tengah pesatnya kebangkitan pariwisata Bali, para pelaku usaha kecil dan menengah kini menghadapi tantangan baru untuk memanfaatkan peluang wisata global tanpa tertinggal dalam arus digitalisasi. [561] url asal
Bali: Di tengah pesatnya kebangkitan pariwisata Bali, para pelaku usaha kecil dan menengah kini menghadapi tantangan baru untuk memanfaatkan peluang wisata global tanpa tertinggal dalam arus digitalisasi. Di sinilah Visa, raksasa global pembayaran digital, melihat peluang besar untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal lewat teknologi transaksi yang aman dan terhubung lintas negara.Dalam acara Bincang Bisnis yang digelar bersama TikTok for Business di Bali, Visa memperkenalkan berbagai solusi pembayaran yang dirancang khusus untuk pelaku UMKM pariwisata mulai dari operator hotel dan restoran hingga penyedia tur dan villa. Melalui Visa Commercial Solutions, pelaku usaha dapat mengelola pengeluaran, membayar pemasok, hingga memantau arus kas secara otomatis.
“Usaha kecil dan menengah adalah fondasi penting bagi perekonomian pariwisata Bali. Dengan menghadirkan solusi pembayaran digital yang aman dan mudah melalui jaringan global Visa, kami membantu para pelaku UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan, menjalankan operasional secara lebih efisien, dan bersaing di pasar internasional,” ujar Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari dikutip Jumat, 17 Oktober 2025.
“Ketika mereka dapat menerima dan melakukan pembayaran dengan mudah, bisnis akan lebih efisien, pelanggan merasa nyaman, dan ekonomi lokal tumbuh lebih inklusif.” tambah dia.
Meski preferensi wisatawan terhadap pembayaran digital terus meningkat, banyak pelaku usaha pariwisata di Bali masih bergantung pada transaksi tunai. Padahal, menurut riset Visa, 60% konsumen Asia Tenggara kini lebih memilih metode pembayaran nontunai, baik untuk keamanan maupun kepraktisan.
Masalahnya, adopsi digital di kalangan UMKM kerap terhambat oleh beberapa faktor: kekhawatiran soal biaya, keterbatasan penerimaan dari pemasok, serta isu keamanan data.
Bahkan, 43% serangan siber di kawasan Asia Pasifik menyasar bisnis kecil dan menengah.
Untuk mengatasi itu, Visa menawarkan berbagai fitur keamanan kelas dunia mulai dari tokenisasi hingga pendeteksian penipuan berbasis AI agar UMKM dapat bertransaksi secara digital tanpa rasa khawatir.
Kolaborasi TikTok x Visa
Sebagai bagian dari semangat kolaboratif tersebut, TikTok dan Visa meluncurkan kampanye bersama yang memberi insentif bagi pelaku usaha yang beriklan di TikTok menggunakan kartu komersial Visa. UMKM yang memenuhi syarat dapat memperoleh kredit iklan hingga USD6.000, sebuah dorongan nyata agar mereka berani menembus pasar digital.Program ini menyasar sektor pariwisata Bali yang sedang menggeliat. Data What’s New Bali mencatat lebih dari 2,6 juta wisatawan mancanegara mengunjungi pulau ini hanya dalam lima bulan pertama tahun 2025, dan angka tersebut diprediksi menembus 7 juta pada akhir tahun.
“Kolaborasi ini membuka peluang bagi UMKM lokal untuk menjangkau wisatawan global secara langsung,” kata Vira.
Salah satu pelaku usaha yang merasakan dampak langsung dari transformasi ini adalah Rina Iswahyuni, pemilik Balerina Fashion Makloon Premium. Ia mulai menerima pembayaran digital tahun lalu, dan hasilnya signifikan.
“Dengan sistem pembayaran digital, saya bisa melacak transaksi pelanggan, mengatur pengeluaran, dan bahkan melayani pelanggan luar negeri,” ungkapnya.
Visa menegaskan bahwa digitalisasi UMKM bukan sekadar soal efisiensi transaksi, tetapi juga membuka akses yang lebih setara bagi pelaku usaha kecil untuk bersaing di pasar global. Hingga kini, Visa telah memberdayakan hampir 67 juta UMKM di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara, dengan menyediakan akses ke alat pembayaran, penyelesaian sengketa, serta perlindungan dari penipuan.
Di Bali, dampaknya terasa nyata. Semakin banyak pelaku usaha yang meninggalkan transaksi tunai dan beralih ke sistem digital yang transparan dan efisien. Dengan dukungan jaringan global Visa, mereka tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia, tetapi juga pemain aktif dalam perdagangan global yang kian terkoneksi.
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(SAW)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)