TKD Melambat, Realisasi APBN Sumsel Capai 24,92% hingga Akhir Maret

TKD Melambat, Realisasi APBN Sumsel Capai 24,92% hingga Akhir Maret

APBN Sumsel hingga Maret 2026 mencapai 24,92%, meski TKD melambat. Konsumsi dan investasi meningkat, namun ekspor melemah. Sinergi pusat-daerah diperkuat.

(Bisnis.Com) 30/04/26 15:01 207659

Bisnis.com, PALEMBANG —Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatra Selatan (Sumsel) hingga 31 Maret 2026 masih menopang stabilitas ekonomi daerah, meski tertekan pelemahan ekspor dan perlambatan transfer ke daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan aktivitas ekonomi pada awal tahun mulai menguat, terutama didorong oleh konsumsi masyarakat dan investasi.

"APBN tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi. Konsumsi dan investasi mulai bergerak positif, meskipun terdapat beberapa tekanan dari sisi fiskal," kata Rahmadi Murwanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan negara di Sumsel terealisasi Rp3,19 triliun atau 15,10% dari target. Kontributor utamanya adalah penerimaan pajak sebesar Rp2,42 triliun (14,28%), yang ditopang peningkatan setoran PPN dan PPh 21 seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Di sisi lain, kinerja kepabeanan dan cukai mengalami tekanan. Realisasinya sebesar Rp61,49 miliar atau 3,53% dari target, terkontraksi 67,27% secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta volume ekspor komoditas," imbuhnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp713,77 miliar atau 28,88% dari target, terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp9,51 triliun atau 24,92% dari pagu. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2,91 triliun (19,29%) dan tumbuh positif, didorong peningkatan belanja pegawai serta belanja modal.

Sebaliknya, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,59 triliun (28,62%) mengalami kontraksi seiring penurunan alokasi nasional.

"Meski demikian, dana tersebut tetap menjadi penopang utama pembiayaan layanan publik, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik," ujar dia.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumsel mencatat surplus USD947,11 juta, namun terkontraksi 47,28% (yoy) sejalan dengan penurunan ekspor menjadi USD1,25 miliar atau turun 38,89% (yoy).

Adapun ekspor masih didominasi batu bara, karet, dan pulp. Sementara itu, impor meningkat 20,01% (yoy) menjadi USD307,31 juta, didominasi mesin, pupuk, serta peralatan industri seperti turbin dan generator—mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi dan investasi.

DJPb Sumsel menekankan ke depan sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Khususnya menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi terutama pangan, serta mendorong akselerasi belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” tutupnya.

#apbn-sumsel #realisasi-apbn #transfer-ke-daerah #konsumsi-masyarakat #investasi-sumsel #penerimaan-pajak #kinerja-kepabeanan #penerimaan-negara-bukan-pajak #belanja-pemerintah-pusat #transfer-ke-daera

https://sumatra.bisnis.com/read/20260430/533/1970411/tkd-melambat-realisasi-apbn-sumsel-capai-2492-hingga-akhir-maret