Utang pemerintah nyaris tembus Rp10 ribu triliun hingga akhir Maret 2026. Angka ini naik drastis dari posisi akhir Desember yang tercatat Rp9.637,9 triliun.

Dalam laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), tercatat utang pemerintah pusat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski rasio utang cukup tinggi, tapi Kementerian Keuangan memastikan mengelola utang dengan penuh kehati-hatian.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR, yang dikutip pada Sabtu (9/5).

Utang pemerintah didominasi oleh utang publik. Rinciannya, terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.

"Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," tulis DJPPR.

Selain itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret sudah mencapai Rp240 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun. Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun.

Sementara itu, anggaran belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Maret 2026.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun.

Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka april kepabeanan sudah positif.

"Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu pada (5/5/2026).Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Ia menjelaskan realisasi pendapatan negara tersebut setara 18,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai 21,2 persen dari target Rp3.842,7 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp204,8 triliun.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7 persen pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ujar Purbaya.

Sebagai perbandingan, defisit APBN hingga Maret 2026 meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap PDB. Dengan demikian, defisit tahun ini naik sekitar 130,4 persen secara tahunan.

Pemerintah sendiri menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

Ambon (ANTARA) - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ambon mengintensifkan kampanye larangan membuang sampah ke laut di kawasan Teluk Ambon sebagai upaya melindungi wilayah konservasi laut dari kerusakan lingkungan.

Kepala BPPP KKP Ambon Abubakar di Ambon, Kamis, mengatakan kampanye tersebut menyasar seluruh masyarakat di dekat pesisir, nelayan, serta pelaku usaha di sekitar Teluk Ambon yang selama ini beraktivitas dekat dengan kawasan perairan.

“Kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut, karena ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem, khususnya di kawasan konservasi Teluk Ambon,” katanya.

Teluk Ambon merupakan kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis tinggi, termasuk sebagai habitat berbagai biota laut dan wilayah penyangga ekosistem pesisir yang perlu dijaga secara berkelanjutan, katanya menjelaskan.

Menurut dia, kampanye dilakukan melalui penyuluhan langsung, pemasangan spanduk imbauan, pemanfaatan media sosial serta kegiatan bersih pantai yang melibatkan kelompok nelayan, pelajar, dan komunitas lokal.

Pendekatan partisipatif menjadi kunci agar masyarakat memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan laut, katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, membuang sampah ke laut, terutama di wilayah yang dekat dengan permukiman seperti Teluk Ambon, dapat menimbulkan berbagai dampak serius, antara lain pencemaran air laut, kerusakan terumbu karang, hingga terganggunya habitat ikan dan biota lainnya.

“Sampah plastik misalnya, bisa terurai menjadi mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan laut dan pada akhirnya juga membahayakan kesehatan manusia,” ujar dia.

Selain itu, sampah organik yang menumpuk di perairan dapat memicu penurunan kadar oksigen sehingga menyebabkan kematian massal ikan, sementara limbah nonorganik dapat mencemari perairan dalam jangka panjang.

Abubakar juga menekankan bahwa kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat pesisir secara ekonomi, karena menurunnya hasil tangkapan ikan serta berkurangnya daya tarik kawasan untuk kegiatan pariwisata.

Oleh karena itu, ia mengatakan BPPP KKP Ambon mendorong penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti pemilahan sampah dari sumbernya, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta penguatan sistem pengangkutan sampah di wilayah pesisir.

“Kami berharap melalui kampanye ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga Teluk Ambon tetap bersih dan ekosistem lautnya terjaga untuk generasi mendatang,” katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan rencana pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan untuk nelayan akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan dari total 1.582 kapal yang akan dibangun, 1.000 di antaranya berkapasitas 30 gross ton (GT).

“30 GT ini nanti rencananya akan dibagi di Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Nyoman ditemui di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan tahapan pembangunan kapal dimulai tahun ini dengan beberapa unit yang sudah mulai direalisasikan, kemudian berlanjut secara bertahap pada 2027 hingga 2028. Ia menyebut seluruh kapal dipastikan diproduksi di dalam negeri.

Ia menegaskan, KKP terus mempersiapkan awak kapal dengan berbagai program pelatihan agar mampu mengoperasikan kapal-kapal baru secara optimal.

Menurutnya, awak kapal tidak hanya berasal dari sekolah-sekolah perikanan, tetapi juga dari masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih.

Rencana besar pembangunan kapal ini telah mendapat dukungan internasional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London, Selasa (20/1), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris mendukung penuh rencana Indonesia membangun 1.500 kapal tangkap ikan melalui kerja sama maritim dua negara.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral di Kantor PM Inggris, 10 Downing Street.

“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu," kata Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan proyek pembangunan kapal nelayan ini diperkirakan mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja di Indonesia.

Jumlah tersebut mencakup sekitar 30 ribu awak kapal, termasuk di antaranya 400 ribu tenaga kerja di sektor produksi dan perakitan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui serangkaian pelatihan yang menyasar peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan nelayan dalam menangkap ikan, tetapi juga mencakup pengelolaan hasil tangkapan hingga pemasaran.

“Oleh karena itu, di setiap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih itu ada balai nelayan,” kata Nyoman ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Senin.

Nyoman menjelaskan balai ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran dan kolaborasi antara nelayan, pengelola koperasi, serta penyuluh perikanan.

Ia menuturkan penyuluh nantinya akan mengidentifikasi kebutuhan krusial masyarakat, sehingga materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan lokal.

Nyoman menambahkan pelatihan yang disiapkan KKP tidak hanya menyasar nelayan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penguatan koperasi ini dipandang sebagai bagian integral dari program Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga pengelolaan hasil tangkapan dan pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan berbagai infrastruktur pendukung yang krusial bagi aktivitas nelayan sehari-hari.

Pemerintah memastikan KNMP dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

Selain itu, kampung nelayan juga akan memiliki cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

KKP menyampaikan tahap pertama pembangunan KNMP menyasar 65 titik di seluruh pesisir Indonesia.

Selanjutnya, tahap kedua akan menambah 35 titik, sebelum diperluas menjadi 1.000 lokasi pembangunan hingga 2029.

KKP menargetkan sebanyak 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih selesai pada akhir Januari 2026, kecuali beberapa titik yang terdampak bencana dengan batas waktu penyelesaian hingga Februari 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

untuk memperkenalkan destinasi dan mendorong peningkatan kunjungan wisata dari Jawa Timur, khususnya Malang

Mataram (ANTARA) - Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Parade Budaya Lombok dan Sumbawa saat kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di Jalan Ijen Kota Malang, Jawa Timur, Minggu.

Pelaksanaan parade tersebut guna memperkenalkan destinasi wisata NTB sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dari Jawa Timur.

Ketua BPPD Provinsi NTB, Sahlan M. Saleh mengatakan, pihaknya memilih Kota Malang sebagai lokasi promosi karena daerah itu memiliki potensi pasar wisata yang besar bagi Lombok dan Sumbawa.

"Hari ini kami melakukan Parade Budaya Lombok dan Sumbawa saat HBKB di Jalan Ijen Kota Malang untuk memperkenalkan destinasi dan mendorong peningkatan kunjungan wisata dari Jawa Timur, khususnya Malang," ujarnya saat dihubungi dari Mataram, Minggu.

Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mendukung rute baru penerbangan Malang-Lombok agar tingkat keterisian kursi pesawat tetap stabil dan berkelanjutan.

Menurut dia, konektivitas udara menjadi faktor penting dalam penguatan sektor pariwisata NTB.

"Peluang ini harus kami sambut cepat agar rute ini berjalan secara berkelanjutan dan membuka dampak ekonomi bagi NTB, terutama sektor pariwisata," ujarnya.

Promosi berlangsung pukul 06.00-08.00 WIB dan melibatkan pengurus BPPD Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Ahmad Nur Aulia beserta jajarannya, serta pelaku industri pariwisata seperti agen perjalanan dan wisata serta pengelola hotel dari Lombok dan Sumbawa.

Peserta parade berjalan mengelilingi Jalan Ijen sambil menampilkan busana adat serta "sign board" promosi destinasi.

Sahlan menilai kegiatan tersebut merupakan langkah strategis karena disambut hangat masyarakat yang hadir dalam momentum HBKB Kota Malang.

"Ini kerja besar untuk mendukung upaya pemerintah menjadikan NTB sebagai destinasi berkelas dunia melalui penguatan konektivitas. Kami berharap semua pihak terus bergerak membuka rute baru ke berbagai kota," ucapnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia menyatakan dukungannya terhadap pola promosi langsung kepada masyarakat tersebut.

Ia menyebutkan antusias warga Malang sangat tinggi saat melihat budaya Lombok dan Sumbawa ditampilkan melalui pakaian adat dan atribut visual lainnya.

"Atmosfer-nya sangat baik. Ini strategi yang efektif untuk mengenalkan pariwisata Lombok dan Sumbawa secara langsung kepada publik," katanya.

Sementara itu, Area Manager Surabaya Lion Air, Dyfi Suciaty dalam keterangan resminya menjelaskan rute penerbangan Lombok–Malang–Yogyakarta dilayani Wings Air menggunakan pesawat jenis ATR 72.

Penerbangan dari Lombok dijadwalkan berangkat pukul 07.00 Wita dan tiba di Malang pada pukul 08.00 WIB.

Dari Malang, pesawat melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta pukul 08.30 WIB dan mendarat sekitar pukul 10.00 WIB.

Selanjutnya, pesawat kembali ke Malang pukul 11.00 WIB sebelum terbang kembali menuju Lombok pada pukul 13.00 Wita dan diperkirakan tiba pukul 15.00 Wita.

Dyfi berharap jalur penerbangan tersebut tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan arus wisatawan ke Malang maupun Lombok.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menilai kebijakan strategis nasional yang solid termasuk peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), telah menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia.

Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara, BUMN dan BUMD Anthony Leong dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, menyebut kebijakan Danantara menjadi salah satu indikator penting yang dibaca oleh investor, sebagai sinyal penguatan struktur ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, peran Danantara tidak hanya mengelola aset, namun juga membangun persepsi pasar internasional terhadap kemampuan Indonesia menata fondasi investasi secara lebih modern dan terukur.

“Kita melihat bagaimana konsistensi Danantara dalam memperluas kerja sama investasi telah menciptakan keyakinan baru di kalangan investor. Respons positif pasar terhadap kebijakan mereka sangat terlihat dalam tren IHSG beberapa bulan terakhir,” ujar Anthony.

Ia menjelaskan, keberhasilan Danantara mengamankan hampir 40 miliar dolar Amerika Serikat (AS) melalui kesepakatan dengan berbagai mitra strategis, diantaranya Qatar, UEA, Arab Saudi, China Investment Corporation (CIC) dan Jepang, memberikan bukti bahwa kapasitas institusional Indonesia semakin mendapatkan pengakuan di tingkat global.

“Kapasitas untuk menghadirkan mitra global dalam skala sebesar itu adalah bukti kredibilitas. Investor membaca ini sebagai tanda bahwa Indonesia punya arah jelas dalam memproyeksikan pertumbuhan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar dan kuat dalam menata perekonomian Indonesia,” ujar Anthony.

Selain itu, Ia menilai kabar bergabungnya Danantara dengan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai pengelola dana investasi negara yang kredibel dan dapat diandalkan.

Anthony menilai penguatan IHSG selama delapan bulan terakhir merefleksikan kombinasi antara masuknya arus modal asing, meningkatnya pembentukan modal domestik, serta stabilitas makro yang terjaga.

Menurutnya, pasar cenderung merespon kebijakan berbasis institusi yang jelas dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pernyataan politik.

“Investor global dan domestik sekarang membaca Indonesia lewat data institusional, bukan melalui klaim jangka pendek. Danantara memberikan sinyal konsistensi itu. Awal saat launching Danantara, IHSG kan range 5-6 ribuan,” ujar Anthony.

Di sisi lain, menurutnya, apresiasi terhadap menguatnya IHSG sebaiknya tidak diarahkan pada satu kementerian, melainkan dipandang sebagai hasil kolaborasi seluruh pemangku kebijakan ekonomi.

“Fondasi pasar modal tidak berdiri dari satu kebijakan sektoral. Ada kontribusi dari fiskal, moneter, institusi investasi seperti Danantara, kinerja emiten, serta persepsi geopolitik. Jadi keberhasilan IHSG adalah hasil kerja bersama, bukan peran tunggal hanya Kemenkeu,” ujar Anthony.

Data penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (28/11) sore, IHSG tercatat menguat 1.428,80 poin atau 20,18 persen secara year to date (ytd) ke posisi 8.508,71, dibandingkan di posisi 7.079,91 pada awal tahun 2025.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Keamanan adalah pilar utama bagi setiap institusi karena memengaruhi kelancaran operasional, reputasi, dan keselamatan semua pihak di dalamnya. Namun, area institusi yang luas dengan CCTV tersebar tanpa sistem terintegrasi membuat pengawasan sulit dan respons terhadap insiden menjadi lambat.

Hal ini dialami Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah sebelum menggunakan Antares Eazy dari Telkom Solution, yang merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom). Pusat pelatihan milik Kementerian Perhubungan di KalimantanBarat yang berdiri di atas lahan seluas 20 hektar ini menghadapi tantangan untuk memantau berbagai fasilitas mereka.

Keamanan yang baik mencakup pengawasan fisik, kontrol akses, perlindungan data, serta prosedur darurat yang jelas, salah satunya melalui penggunaan CCTV. Dengan pemantauan real-time, setiap aktivitas dapat diawasi, risiko pencurian atau gangguan diminimalkan, dan tindakan cepat dapat dilakukan saat terjadi insiden.

"Selama ini, kami masih mengandalkan sistem CCTV analog yang hanya dapat dipantau langsung di lokasi kamera masing-masing, sehingga pengawasan menjadi terbatas dan tidak terpusat," ungkap Kepala BPPTD Mempawah Bambang Wahyu Hapsoro dikutip, Jumat (14/11/2025).

Ditambah lagi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi membuat upaya untuk mengintegrasikan seluruh sistem pengawasan menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Termasuk menyebabkan keterlambatan respons terhadap insiden seperti pencurian atau potensi risiko keselamatan di workshop.

Bambang juga menjelaskan, tantangan lain dari sisi geografis. BPPTD berada di tepi pantai dengan kelembaban udara tinggi yang memiliki pengaruh besar terhadap kabel listrik, terutama pada daya tahan dan keamanannya.

Udara yang lembab bisa menurunkan kualitas isolasi kabel karena uap air dapat meresap dan menimbulkan kondensasi, sehingga meningkatkan risiko kebocoran arus atau korsleting.

Selain itu, kelembaban mempercepat proses oksidasi dan korosi pada logam konduktor atau sambungan kabel, yang akhirnya menambah hambatan listrik dan membuat kabel lebih cepat panas yang akhirnya menyebabkan gangguan fungsi kamera.

Mengatasi tantangan-tantangan tersebut, BPPTD Mempawah melakukan transformasi digital dengan memanfaatkan Antares Eazy dari Telkom Indonesia. Dalam prosesnya, dipasang 169 unit kamera EazyCam IP Outdoor Pro nirkabel yang terhubung dengan layanan Cloud Recording.

EazyCam dilengkapi instalasi profesional, layanan terkelola, dan berbagai material pendukung. Sistem ini memungkinkan seluruh titik strategis diawasi secara terpusat melalui Command Center, yang juga dapat diakses secara fleksibel melalui perangkat mobile maupun website.

Teknologi plug-and-play atau siap pakai pada kamera EazyCam membuat proses pemasangan berlangsung cepat tanpa mengganggu aktivitas. Sementara layanan Fitur Cloud Recording terkelola memastikan rekaman tersimpan aman di cloud, sekaligus membantu menjaga ketersediaan data yang memungkinkan analisis lintas area secara akurat.

"Setelah menggunakan Antares Eazy, kami merasakan perubahan yang signifikan. Kini, seluruh titik strategis dapat dipantau secara real-time dengan mudah. Kami pun dapat merespons lebih cepat jika ada insiden, dari yang sebelumnya perlu waktu lama menjadi kurang dari lima menit," tambah Bambang.

BPPTD Mempawah juga berhasil meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya perawatan hingga 30%. Pencapaian ini terjadi karena kerusakan pada kabel listrik yang sebelumnya sering mengganggu kamera kini tidak lagi menjadi masalah.

Lebih jauh, Bambang menjelaskan, bahwa timnya terbantu dengan Antares Eazy yang mudah dioperasikan. Dengan dukungan ini, mereka dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, sehingga semakin menambah kepercayaan peserta pelatihan dan pihak-pihak terkait.

EGM Digital Product Telkom Indonesia, Komang Budi Aryasa mengatakan, sebagai mitra strategis digitalisasi, Telkom menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi digital yang mampu menjawab tantangan nyata di berbagai sektor.

"Melalui Antares Eazy, Telkom Solution menghadirkan sistem pengawasan terintegrasi yang meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan secara real-time, sekaligus memperkuat langkah digitalisasi di berbagai sektor," ujar dia.

"Telkom berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi andal dan fleksibel sebagai strategi dalam mendukung Indonesia berdaulat digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.