Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Maret 2026.

Defisit ini terjadi karena pendapatan negara terealisasi Rp574,9 triliun atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp815 triliun.

Hingga Maret 2026 APBN tumbuh ekspansif kalau dilihat, 2026 pendapatan negara tumbuh 10 persen angka april kepabeanan sudah positif.

"Surplus mencapai 240,1 defisit 0,93 persen dari PDB," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu pada (5/5/2026).Kemudian, keseimbangan primer tercatat negatif Rp95,8 triliun.

Ia menjelaskan realisasi pendapatan negara tersebut setara 18,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Sementara realisasi belanja negara mencapai 21,2 persen dari target Rp3.842,7 triliun.

Secara rinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun, kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp112,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp204,8 triliun.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7 persen pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ujar Purbaya.

Sebagai perbandingan, defisit APBN hingga Maret 2026 meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen terhadap PDB. Dengan demikian, defisit tahun ini naik sekitar 130,4 persen secara tahunan.

Pemerintah sendiri menargetkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

Bisnis.com, BOYOLALI - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Boyolali mengaku khawatir karena UMP dan UMK Jateng 2026 belum ditetapkan oleh pemerintah.

Apindo khawatir jika formula yang diumumkan mendadak lagi seperti tahun sebelumnya.

Dilansir dari Solopos, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Apindo Boyolali, Imam Bakhri.

Imam khawatir penetapan UMP/UMK kembali dilakukan seperti tahun lalu, yakni tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menilai UMK perlu segera ditetapkan agar perusahaan dapat menyusun anggaran 2026. Menurutnya, perhitungan UMK paling jelas saat menggunakan PP 78 Tahun 2015 karena formula dan jadwal penetapannya terang.

“Kan tahun lalu diketok palu 6,5% tanpa ada formula pokoknya disama ratakan [kenaikan UMP dan UMK] 6,5%. Itu juga enggak fair, kan dasarnya enggak tahu 6,5% dari mana. Semuanya angka siluman, kan. Ini saya khawatirnya sama seperti kemarin [tahun lalu], mengapa enggak muncul-muncul regulasinya. Harapannya saya ingin seperti dua tahun yang lalu lah,” kata dia dihubungi Espos, Selasa (9/12/2025).

Ia juga mengatakan bahwa pada bulan November Apindo sudah menyetorkan angka UMK ke Gubernur dan disahkan awal Desember.

Imam mengatakan Apindo Boyolali telah beraudiensi dengan Bupati Boyolali untuk mempertanyakan mengapa peraturan UMK keluar pada detik-detik akhir. Karena itu, ia berharap formula UMK disiapkan lebih matang.

“Kami sebenarnya menunggu regulasi, peraturan pemerintah kan. Walaupun ada yang menuntut naik minimal 8% maksimal 10,5%, nah itu kan tuntutan dari buruh. Kalau dari asosiasi pengusaha belum bisa memberikan gambaran karena belum ada regulasi,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa regulasi terbaru terkait upah minimum alias UMP sudah selesai dibahas.

Airlangga tidak menjelaskan kapan UMP 2026 diumumkan. Hanya saja, dia memastikan aturannya sudah selesai.

"Regulasi sudah diparaf [ditandatangani]," ujar Airlangga singkat, ketika ditanya awak media terkait perkembangan pembahasan UMP 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga sudah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

“Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

Dia menyebutkan pengumuman besaran UMP 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

Usulan Formulasi Perhitungan UMP

Adapun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

"Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap pemerintah berencana mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 pada 8 Desember 2025.

Namun demikian, Said menyebut pengumuman tersebut bakal diwarnai gelombang penolakan keras dari serikat buruh. Presiden KSPI dan Partai Buruh secara tegas menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026.

"Jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025. Aksi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember, dan berlanjut setelah pengumuman," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Menurut Said Iqbal, pemerintah tidak pernah melakukan perundingan yang sungguh-sungguh dengan serikat buruh terkait RPP tersebut. KSPI, sebagai salah satu konfederasi terbesar, tidak pernah diajak berdiskusi secara mendalam. Apa yang terjadi selama ini dalam forum Dewan Pengupahan maupun Tripartit Nasional hanyalah sosialisasi sepihak, bukan perundingan.

Oleh karena itu, KSPI bersama Partai Buruh serta Koalisi Serikat Pekerja yang dipayungi lebih dari 72 organisasi menyatakan menolak RPP Pengupahan tersebut. Dia berpandangan, dengan tidak adanya kesepakatan, RPP tersebut tidak layak dijadikan dasar penetapan upah minimum 2026.

“Pemerintah sudah punya sikap, menampung pikiran-pikiran Apindo, lalu menyosialisasikannya di Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional. Itu bukan berunding. Bahkan tidak ada perundingan dengan KSPI,” jelasnya.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6 sampai 7 persen, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5 hingga 6,8 persen, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli.

"Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal peluang besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 diumumkan masing-masing gubernur pada 8 Desember 2025 mendatang. Sejumlah daerah seperti Jawa Tengah memperkirakan akan mengumumkan UMP pada tanggal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tetap harus menunggu aturan dari Kemnaker, meskipun tak membeberkan kapan beleid itu akan terbit.

“Ya tentu mereka harus menunggu dari kita. Panduannya dari kita,” kata Yassierli dalam konferensi pers kick-off Program Magang Nasional Batch 2 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan tersebut tetap akan terbit sebelum 31 Desember 2025 untuk diterapkan pada Januari 2026.

Yassierli lantas menyebut bahwa karena adanya pembahasan aturan baru tersebut, maka pemerintah tak terikat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada aturan sebelumnya, yakni PP No. 51/2023.

Ketika disinggung bahwa sejumlah daerah telah mencanangkan pengumuman UMP 2026 pada 8 berdasarkan draf aturan tersebut, dia kembali menekankan bahwa pembahasan tengah berlangsung.

“Ya tunggu saja. Kalau draf kan bisa berubah,” ujar Yassierli.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan menetapkan UMP 2026 dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) pada 8 Desember 2025.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

“Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menyampaikan bahwa aturan tersebut akan menjadi landasan pembahasan upah minimum 2026 di Jateng. Menurutnya, RPP itu mencantumkan tanggal penetapan UMP dan UMSP pada 8 Desember 2025.

“Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota [UMK] dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” imbuh Aziz.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah batal mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 pada hari ini, Jumat, 21 November 2025 atau sesuai amanat PP 36/2021.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan waktu lebih lama karena sedang menyusun konsep baru pengupahan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa penundaan ini terjadi karena pemerintah harus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023, yang mewajibkan pemerintah memasukkan aspek kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah.

Untuk itu, Kemnaker membentuk tim khusus untuk merumuskan dan menghitung standar kebutuhan hidup layak sebagai dasar kebijakan baru.

Menurut Menaker, pemerintah juga menyoroti adanya disparitas upah minimum antarwilayah baik antar kota, kabupaten, maupun provinsi.

Kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar daerah membuat pemerintah mempertimbangkan model penetapan upah yang tidak lagi satu angka untuk seluruh Indonesia. Konsep baru ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

“Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka dan ini masih dalam proses,” ujarnya dilansir dari Antara.

Karena dasar hukumnya berupa PP baru, proses penyusunan tidak lagi terikat pada tenggat 21 November sebagaimana tercantum dalam PP 36/2021. Menaker menegaskan bahwa dokumen yang disiapkan saat ini masih berupa draft, bukan keputusan final.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri, menambahkan bahwa formula perhitungan upah memang tetap sama, namun variabel alfa akan diperluas sesuai arahan MK agar bisa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak secara lebih komprehensif.

Dengan berbagai proses dan penyesuaian tersebut, pemerintah memastikan pengumuman UMP 2026 ditunda hingga seluruh aspek kebijakan baru selesai dirumuskan.