Bisnis.com, JAKARTA - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo pada tanggal 19 Desember 2025 mendatang.

Menurut laporan Bisnis sebelumnya, demo ini dilakukan untuk menolak aturan baru UMP 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak penetapan UMP 2026 berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru.

Menurutnya, beleid itu akan diteken Presiden Prabowo Subianto dan segera diumumkan.

“KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said menyebut unsur buruh tak banyak dilibatkan dalam pembahasan ketentuan RPP Pengupahan. Selain itu, aturan tersebut dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Di samping itu, dia menilai upah murah dapat kembali berlaku mengingat adanya indeks tertentu sebesar 0,3 hingga 0,8 dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 diperkirakan hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan melakukan aksi di Istana Negara pada Jumat mendatang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan umum minimum yang tidak sesuai harapan buruh.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika hanya naik 4%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.833.041
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.112.261
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.113.961
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.649.127
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.363.916
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.828.834
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.776.841
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.008.793
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.031.664
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.768.600
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.612.631
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.278.881
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.256.123
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.354.643
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.398.224
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.021.324
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.116.423
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.707.048
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.422.128
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.993.417
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.612.566
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.636.043
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.722.486
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.723.366
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.926.442
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.031.600
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.803.828
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.196.493
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.350.600
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.228.607
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.267.368
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.544.320
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.759.600
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.758.560
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.457.282
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum juga mengemukakan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang sebelumnya santer akan diumumkan pada hari ini, Selasa (16/12/2025).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat.

“Kita berharap pemerintah bisa memutuskan dengan bijak dan tidak dalam tekanan yang bersifat politisasi isu ketenagakerjaan kita,” kata Bob kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, potensi politisasi isu ketenagakerjaan itu berkaitan dengan kenyataan di tingkat daerah. Bob memandang bahwa pejabat daerah acapkali menaikkan upah minimum, padahal tidak sesuai dengan kondisi perekonomian setempat.

Ketika ditanya perihal dampak maju-mundurnya pengumuman UMP terhadap kepastian dunia usaha, Bob menegaskan bahwa hal tersebut mesti menjadi perhatian utama di samping kepentingan tenaga kerja.

“Pencari kerja dan kelangsungan usaha harus jadi prioritas saat ini,” ujar Bob.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberi sinyal bahwa kenaikan UMP 2026 akan segera diumumkan, mengingat RPP Pengupahan yang telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

Hal tersebut disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia melanjutkan, apabila Presiden telah menandatangani rancangan beleid tersebut, maka dirinya akan mengumumkan besaran kenaikan UMP.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli kepada wartawan, kemarin.

Namun demikian, hingga berita ini selesai ditulis, belum ada perkembangan berarti terkait pengumuman UMP 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa menolak besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Jumat (19/12/2025) mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak penetapan UMP 2026 berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru. Menurutnya, beleid itu akan diteken Presiden Prabowo Subianto dan segera diumumkan.

“KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said menyebut unsur buruh tak banyak dilibatkan dalam pembahasan ketentuan RPP Pengupahan. Selain itu, aturan tersebut dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Di samping itu, dia menilai upah murah dapat kembali berlaku mengingat adanya indeks tertentu sebesar 0,3 hingga 0,8 dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 diperkirakan hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Oleh karenanya, dia menyebut bahwa puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan melakukan aksi di Istana Negara pada Jumat mendatang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan umum minimum yang tidak sesuai harapan buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa RPP tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Yassierli lantas menyebut kenaikan UMP kemungkinan akan diumumkan sesegera mungkin.

Jakarta: Pemerintah memastikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan dilakukan pada Selasa, 16 Desember 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

“Besok (Selasa, 16 Desember 2025), besok insyaallah saya umumkan,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari Metrotvnews.com pada Senin, 15 Desember 2025.

RPP Pengupahan tunggu penandatanganan presiden

Yassierli berharap regulasi terkait pengupahan tersebut dapat segera ditandatangani oleh Presiden. Jika belum ditandatangani hari ini, ia memastikan proses tersebut akan rampung pada Selasa.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli.

Mekanisme pengumuman masih menunggu keputusan

Meski demikian, ia belum memastikan apakah pengumuman besaran UMP 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama.

“Tahun lalu upah naik 6,5 persen, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, serta penambahan manfaat JKP menjadi 60 persen gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelas Yassierli.

Penetapan UMP 2026 mengacu putusan MK

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan bahwa formula penetapan UMP 2026 akan disesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah akan mengaktifkan kembali peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang penetapan upah agar daerah memiliki fleksibilitas menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. (Kautsar Widya Prabowo)

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota.

Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026.

"Belum ada rencana aksi, kecuali Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mengumumkan kenaikan upah minimum yang tidak sesuai harapan buruh," jelasnya kepadaBisnis, Minggu (7/12/2025).

Lebih lanjut, Said menuturkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum ada aba-aba hendak melakukan pengumuman UMP.

"Tapi belum ada pengumuman tanggal 8 Desember [untuk kenaikan UMP]," pungkasnya.

Sebelumnya, Said Iqbal menjelaskan bahwa akan menggelar aksi demo sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

"KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya lima juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menekankan bahwa kenaikan upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota (UMK) bukanlah pemicu utama gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Said Iqbal menjelaskan, narasi tersebut dimunculkan pemerintah dan pengusaha sebagai bentuk penolakan terhadap usulan peningkatan UMP/UMK 2026.

"Itu bohong! Tidak ada satu pun di dunia ini kenaikan upah minimum menyebabkan PHK,” kata Said dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa berdasarkan data PHK 2024 - 2025, penyebab PHK justru karena turunnya daya beli akibat upah tidak pernah naik selama hampir satu dekade. Ketika daya beli turun, produksi menurun dan pabrik mengurangi tenaga kerja.

Penyebab kedua, tambah Iqbal, adalah regulasi yang salah, seperti Permendag 8/2024 yang memungkinkan banjirnya impor tekstil dan garmen murah dari China, menyebabkan pabrik dalam negeri kalah bersaing dan tutup.

"Justru kenaikan upah yang layak akan meningkatkan konsumsi, mendorong produksi, dan memicu perekrutan tenaga kerja baru di berbagai sektor, mulai dari pabrik baju hingga pemasok benang dan kain. Dengan demikian, alasan PHK akibat kenaikan upah sepenuhnya tidak berdasar," tambahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan tanggapan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menyebut bahwa kenaikan UMP menang bukanlah penyebab tunggal terjadinya gelombang PHK.

Akan tetapi, kenaikannya perlu berada di bawah kontrol guna mendorong perburukan kondisi industri nasional.

"Setuju bahwa upah minimum bukan satu-satu nya penyebab maraknya PHK. Tetapi kalau tidak di kontrol tentu akan memperburuk situasi," jelasnya pada Bisnis.

Pada saat yang sama, Bob Azam juga menyebut bahwa keputusan upah minimum tersebut merupakan parameter terendah.

Pasalnya, buruh diperkenankan untuk membuat kesepakatan langsung dengan perusahaan masing-masing agar mendapat upah minimum yang lebih tinggi.

"Nah itu kan cuma upah minimum based yang terendah. Kalau mau lebih tinggi silahkan bipartite sesuai kondisi masing-masing perusahaan," pungkasnya.

Sebagai informasi, kalangan buruh menolak formula kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan. Setidaknya terdapat dua poin penolakan yang disoroti para buruh.

Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja mengumumkan akan bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi demo buruh dilakukan sebagai bentuk penolakan keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang rencananya akan dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026 pada 8 Desember 2025.

Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

"KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3 persen pada 8 Desember 2025," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

"Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

"Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3 persen hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap pemerintah berencana mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 pada 8 Desember 2025.

Namun demikian, Said menyebut pengumuman tersebut bakal diwarnai gelombang penolakan keras dari serikat buruh. Presiden KSPI dan Partai Buruh secara tegas menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang dijadikan acuan penetapan upah minimum 2026.

"Jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025. Aksi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember, dan berlanjut setelah pengumuman," kata Said dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Menurut Said Iqbal, pemerintah tidak pernah melakukan perundingan yang sungguh-sungguh dengan serikat buruh terkait RPP tersebut. KSPI, sebagai salah satu konfederasi terbesar, tidak pernah diajak berdiskusi secara mendalam. Apa yang terjadi selama ini dalam forum Dewan Pengupahan maupun Tripartit Nasional hanyalah sosialisasi sepihak, bukan perundingan.

Oleh karena itu, KSPI bersama Partai Buruh serta Koalisi Serikat Pekerja yang dipayungi lebih dari 72 organisasi menyatakan menolak RPP Pengupahan tersebut. Dia berpandangan, dengan tidak adanya kesepakatan, RPP tersebut tidak layak dijadikan dasar penetapan upah minimum 2026.

“Pemerintah sudah punya sikap, menampung pikiran-pikiran Apindo, lalu menyosialisasikannya di Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional. Itu bukan berunding. Bahkan tidak ada perundingan dengan KSPI,” jelasnya.

Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep "konsumsi rata-rata buruh" yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6 sampai 7 persen, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5 hingga 6,8 persen, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli.

"Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - DPD KSPSI Jawa Barat menolak rencana pemerintah pusat yang akan mengeluarkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan kedua PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Ketua DPD KSPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto mengatakan, draf RPP tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

"Setelah mempelajari isi RPP tersebut, kami menyatakan menolak RPP tersebut, karena seharusnya sesuai perintah putusan MK 168 tahun 2024, pemerintah harus membuat UU ketenagakerjaan yang baru," katanya dikutip Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, setelah UU ketenagakerjaan baru dibuat, baru pemerintah membuat aturan turunannya sebagai dasar penetapan UMP. Masalah lainnya, isi RPP tersebut masih membatasi kenaikan upah minimum dengan indeks tertentu dengan simbol @ (Alfa) dibatasi dari 0,20 sampai dengan 0,70.

"Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi plus inflasi dikali alfa hasilnya akan kecil, sedangkan putusan MK Alfa adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota masing-masing," katanya.

Seharusnya nilai Alfa tidak dibatasi dan harusnya diserahkan kepada Dewan Pengupahan kabupaten/kota atau Provinsi untuk menentukan besarnya.

"Dan upah minimum berdasarkan putusan MK, harus menggambarkan kebutuhan hidup layak," katanya.

Draf RPP dinilai memuat syarat dan ketentuan yang rumit dalam menetapkan upah minimum sektoral seperti harus minimal dua perusahaan sejenis, harus ada kesepakatan hingga hanya untuk pekerjaan yang berisiko tinggi.

"Gubernur juga diberikan untuk mengevaluasi usulan/rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota terkait Upah minimum Sektoral kabupaten/kota, dengan kata lain Gubernur bisa tidak menetapkan, walaupun ada usulan dari kabupaten/kota. Oleh karena itu kami menolak RPP pengupahan tersebut dan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 paling sedikit 8,5%," tambahnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa mengatakan hingga saat ini belum ada informasi terbaru tentang penetapan UMP 2026.

Adapun, UMP Jabar pada 2025 adalah Rp2.201.519. Alhasil jika naik 8,5% menjadi sekitar Rp2,3 juta.