Jakarta: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel Tahun 2026 sebesar 7,10 persen. Dengan kenaikan tersebut, UMP Sumsel 2026 ditetapkan menjadi Rp3.942.963.

Penetapan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang hari ini.

“Saya mengumumkan UMP Provinsi Sumsel tahun 2026 sebesar Rp3.942.963,” kata Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 20 Desember 2025.

Deru menjelaskan, penetapan UMP Sumsel 2026 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

Selain UMP, pemerintah daerah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025.

UMSP Sumsel 2026 ditetapkan untuk sembilan sektor usaha, sebagai bentuk perlindungan upah sesuai karakteristik dan risiko masing-masing sektor.

Rincian UMSP Sumsel 2026 berdasarkan sektor usaha

Berdasarkan keputusan tersebut, besaran UMSP Sumsel 2026 ditetapkan sebagai berikut:

Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp4.116.123
Pertambangan dan penggalian: Rp4.167.115
Industri pengolahan: Rp4.114.298
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp4.143.870
Konstruksi: Rp4.130.071
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor: Rp4.110.356
Pengangkutan dan pergudangan: Rp4.147.400
Informasi dan komunikasi: Rp4.104.440
Aktivitas penyewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya: Rp4.074.869

UMP dan UMSP tersebut berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan terkait.

Larangan menurunkan upah pekerja

Herman juga menegaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP 2026 tidak diperbolehkan menurunkan upah pekerja.

“Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” kata Deru.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum terbaru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Aturan ini menjadi pedoman nasional dalam menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk upah minimum.

PP 49/2025 mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta tata cara pembayaran upah.

Upah minimum tetap jadi jaring pengaman

Melansir Antara, Kamis, 18 Desember 2025, pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, upah minimum ditegaskan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja.

Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

"Variabel yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang menggambarkan daya beli masyarakat pekerja," tulis isi PP tersebut.

Berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun

PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sistem pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun oleh perusahaan.

Struktur dan skala upah tersebut harus mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, serta kompetensi pekerja. Ketentuan ini bertujuan mendorong sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja.

Pengusaha wajib umumkan struktur dan skala upah

Dalam aturan ini, pengusaha diwajibkan memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja. Informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengupahan sekaligus meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial.

PP 49/2025 juga mengatur pengupahan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja harian lepas serta pekerja dengan sistem satuan hasil atau satuan waktu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi pengupahan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan membayar upah di bawah minimum

Pemerintah menegaskan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Untuk kategori usaha mikro dan kecil, pengupahan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan tetap memperhatikan batas minimum tertentu sesuai kemampuan usaha.

Aturan lembur dan sanksi pelanggaran

Selain upah pokok, PP ini juga mengatur ketentuan upah lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, serta mekanisme pembayaran upah yang wajib dilakukan tepat waktu dan dalam mata uang rupiah.

Pemerintah menekankan bahwa keterlambatan maupun pelanggaran pembayaran upah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku mulai 1 Januari 2026

Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tahun 2026 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

Pelaksanaan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan nasional.

(ANN)

Jakarta: Pemerintah memastikan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan dilakukan pada Selasa, 16 Desember 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

“Besok (Selasa, 16 Desember 2025), besok insyaallah saya umumkan,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari Metrotvnews.com pada Senin, 15 Desember 2025.

RPP Pengupahan tunggu penandatanganan presiden

Yassierli berharap regulasi terkait pengupahan tersebut dapat segera ditandatangani oleh Presiden. Jika belum ditandatangani hari ini, ia memastikan proses tersebut akan rampung pada Selasa.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli.

Mekanisme pengumuman masih menunggu keputusan

Meski demikian, ia belum memastikan apakah pengumuman besaran UMP 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama.

“Tahun lalu upah naik 6,5 persen, ada bantuan hari raya, diskon iuran JKK dan JKP, serta penambahan manfaat JKP menjadi 60 persen gaji selama enam bulan. Itu menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat concern terhadap kesejahteraan buruh,” jelas Yassierli.

Penetapan UMP 2026 mengacu putusan MK

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan bahwa formula penetapan UMP 2026 akan disesuaikan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah akan mengaktifkan kembali peran Dewan Pengupahan Daerah serta memberikan rentang penetapan upah agar daerah memiliki fleksibilitas menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. (Kautsar Widya Prabowo)

(ANN)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tengah menyiapkan konsep pengupahan untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tidak lagi satu angka seperti tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah menegaskan UMP 2026 tidak diumumkan pada 21 November, meski aturan lama (PP 36/2021) mengamanatkan tanggal tersebut sebagai tenggat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan penyusunan konsep baru ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023, yang meminta pemerintah memasukkan unsur kebutuhan hidup layak (KHL) secara lebih menyeluruh dalam penetapan upah.

"Di situ ada amanat terkait dengan, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan, dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa," ucapnya dilansir Antara, Jumat, 21 November 2025.

Disparitas upah hadi sorotan

Yassierli juga menyoroti masih besarnya disparitas upah antarwilayah, baik antar kota, kabupaten, hingga provinsi.

Menurutnya, perbedaan kondisi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah membuat pemerintah menyusun konsep baru agar kenaikan upah tidak lagi ditetapkan dalam satu angka yang nantinya aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Kita sedang menyusun konsep bahwa kenaikan upah itu bukan satu angka. Jadi kalau ada berita naiknya sekian, itu berarti kita tidak ke sana. Tapi juga seperti apa, mohon maaf, ini juga masih dalam proses menyusun," katanya.

Tak terikat tenggat 21 November

Karena perubahan aturan akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, ia juga menegaskan bahwa penetapan UMP tidak lagi terikat tenggat 21 November sebagaimana yang berlaku pada PP 36 Tahun 2021.

“Artinya kita tidak terikat dengan tanggal yang ada pada PP 36 (2021),” ucapnya.

Pemerintah ingin memastikan seluruh proses penyusunan kebijakan berjalan matang, mulai dari dasar perhitungan KHL, kewenangan Dewan Pengupahan, hingga penanganan perbedaan UMP antarwilayah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, terdapat beberapa gelombang tuntutan dari kelompok buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan tiga opsi angka kenaikan upah yang dinilai lebih realistis dibanding perhitungan pemerintah.

Ia menegaskan usulan-usulan itu disampaikan sebagai bentuk kompromi agar daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terus terjaga.

“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dalam konferensi pers kemarin dilansir Antara, Rabu, 19 November 2025.

Opsi pertama kenaikan UMP 6,5%

Menurut Said, angka 6,5 persen selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut terbukti mendorong kenaikan daya beli masyarakat.

“Jadi kalau daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi pasti naik,” ujarnya.

Opsi kedua dan ketiga kenaikan UMP 7,77 hingga 10,5%

Selain opsi pertama, KSPI juga mengajukan dua opsi lainnya yang dinilai lebih mencerminkan kondisi riil pekerja di lapangan.

“Kompromi yang kedua yang ditawarkan adalah 7,77 persen, dan step ketiga, angka kompromi tertingginya 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen, karena indeks tertentunya kami menggunakan 1,0 sampai 1,5,” jelasnya.

Hitungan ini didasarkan pada indeks tertentu yang biasa digunakan dalam penetapan upah.

KSPI tolak rumus perhitungan pemerintah

Said menolak metode perhitungan upah yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menurutnya, rumus tersebut hanya menghasilkan kenaikan yang terlalu kecil, yakni sekitar 3,5-3,75 persen.

“Dengan menggunakan rumus kenaikan upah minimum dari pemerintah sebagai berikut, yaitu nilai inflasi, nilai pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu bernilai 0,2 sampai dengan 0,7,” tuturnya.

“Dengan menggunakan rumus indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen,” imbuhnya.

Said mengatakan angka tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah dengan UMP masih rendah.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)