JAKARTA - Masyarakat kelas menengah dinilai menjadi yang paling terdampak atas kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di tengah pelemahan rupiah. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling rentan karena tidak mendapatkan perlindungan seperti subsidi atau operasi pasar yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kelas menengah ini yang pasti berdampak. Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu,” ujar Kanang dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (12/6/2026).

Harga Pertamax Naik Rp16.250, Bahlil: Sudah Diperhitungkan Secara Bijak



Kanang mengatakan, dampak pelemahan rupiah tidak bisa dipandang ringan. Ia menilai pergerakan kurs yang terus melemah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) telah menambahh1 tekanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui kenaikan harga barang konsumsi sehari-hari.

“Dampak daripada dolar yang membumbung tinggi, IHSG yang merosot, ini juga menjadi beban rakyat. Kenyataannya akibat pelemahan rupiah, beberapa kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga meningkat,” katanya.

Ia memperingatkan bahwa jika tekanan biaya hidup terus meningkat sementara perlindungan sosial tidak menjangkau kelompok menengah, maka sebagian masyarakat berisiko turun kelas secara ekonomi.

“Kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Dan kalau sudah turun, naik lagi itu susah. Ini yang harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

JAKARTA - Pemerintah akan mengambil langkah pengetatan dan penghematan pos anggaran belanja negara secara masif pada tahun anggaran 2027. Meski pos belanja negara ditekan secara ketat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menaruh optimisme tinggi bahwa laju roda perekonomian nasional di tahun 2027 sanggup dipacu maksimal hingga menyentuh batas atas 6,5%. Target ini dicanangkan sebagai fondasi awal untuk mengejar target pertumbuhan yang jauh lebih ekspansif pada akhir dekade ini.

"Ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029," ujar Purbaya dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Adapun Purbaya memproyeksikan laju pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya akan bergerak moderat di kisaran 4,3% hingga 7,7%. Angka perencanaan tersebut merosot tajam jika disandingkan dengan target proyeksi (outlook) sepanjang tahun 2026 yang sempat dipatok tinggi pada level 8,4% hingga 10%.

Berdasarkan draf postur tersebut, alokasi pagu belanja pemerintah pusat direncanakan hanya sebesar Rp1.059,3 triliun, sementara pos alokasi anggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipatok pada angka Rp306,1 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kebijakan penataan ulang (refocusing) serta efisiensi anggaran belanja ini sengaja diambil sebagai strategi utama untuk memuluskan target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2027.

Untuk mengompensasi pengereman pos pengeluaran pemerintah, Purbaya menjabarkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 akan dialihkan agar bertumpu pada akselerasi arus modal swasta yang kuat, khususnya pada sektor-sektor industri strategis yang bernilai tambah tinggi.

Sebagai langkah nyata untuk menjaring para investor kakap, pemerintah berkomitmen untuk melancarkan jurus mengurai sumbatan regulasi (debottlenecking). Strategi ini difokuskan untuk meruntuhkan berbagai pembatasan birokrasi dan hambatan struktural yang selama ini dinilai kerap mengganjal realisasi investasi di lapangan.

"Upaya tersebut diarahkan antara lain pada penyederhanaan proses perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga sehingga berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat realisasi investasi dapat dihilangkan," pungkas Purbaya.

pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung oleh berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.

Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun.

Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan dan dunia usaha.

Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus perluas QRIS. setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India,” kata Perry.

Langkah terakhir atau kelima, memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI.

Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 melalui strategi pro pertumbuhan dan pro kesejahteraan atau “pro growth-pro welfare.”

“Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dengan strategi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari trajektori menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Investasi pun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen untuk mendukung target tersebut, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi dan mengatasi hambatan investasi (debottlenecking) untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, dan peningkatan koordinasi lintas sektor serta lembaga.

Secara paralel, pemerintah akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang bijak guna menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan optimisme itu didukung oleh resiliensi perekonomian nasional yang telah ditunjukkan pada triwulan I-2026, yang mencetak pertumbuhan sebesar 5,61 persen (year-on-year/yoy), inflasi 3,08 persen, suprlus neraca perdagangan yang berlanjut, serta cadangan devisa 144,9 miliar dolar AS atau setara 5,6 bulan impor.

Memasuki triwulan II, Purbaya menyebut aktivitas ekonomi domestik juga menunjukkan tren perbaikan.

Optimisme konsumen tetap terjaga, aktivitas belanja masyarakat meningkat, dan sejumlah indikator ekonomi seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, konsumsi semen, serta aktivitas manufaktur menunjukkan perkembangan yang positif.

Pemerintah pun terus menjaga kebijakan fiskal agar responsif dan antisipatif di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.

“APBN tidak hanya berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkualitas,” ujar Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Jakarta (ANTARA) - Sektor ekonomi suatu negara selalu bergerak dinamis, yang kerap mengharuskan pemerintah dan otoritas moneter menempuh kebijakan yang tidak populer.

Keputusan yang diambil mungkin tidak disukai masyarakat, dunia usaha, bahkan pasar sekalipun. Namun justru pada saat-saat seperti itulah kualitas tata kelola ekonomi diuji. Bukan ketika situasi sedang tenang, melainkan ketika tekanan datang dari berbagai arah secara bersamaan.

Keputusan Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 untuk kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen merupakan salah satu contoh kebijakan yang lahir dari situasi semacam itu.

Dalam waktu tiga bulan, BI Rate telah naik sebanyak 75 basis poin. Dari posisi 4,75 persen pada awal tahun, naik menjadi 5,25 persen pada Mei, lalu kembali meningkat menjadi 5,5 persen pada Juni.

Langkah tersebut tidak diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui pertimbangan yang panjang. Rupiah masih bergerak di atas level Rp18.000 per dolar AS, sementara cadangan devisa Indonesia pada Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS, menyusut hampir 3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui bahwa pergerakan nilai tukar rupiah lebih lemah daripada yang sebelumnya diperkirakan.

Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi perekonomian nasional tidak sepenuhnya sesuai dengan proyeksi awal.

Dalam kondisi seperti itu, bank sentral harus bertindak cepat untuk menjaga stabilitas. Salah satu instrumen yang paling langsung tersedia adalah menaikkan suku bunga.

Secara teori, kenaikan suku bunga memang memiliki tujuan yang jelas. Ketika imbal hasil aset keuangan dalam rupiah meningkat, modal asing memiliki insentif lebih besar untuk masuk atau bertahan di dalam negeri.

Saat ini, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan tenor 12 bulan menawarkan tingkat imbal hasil di atas 6,5 persen, angka yang cukup kompetitif dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun setiap kebijakan ekonomi selalu memiliki konsekuensi. Tidak ada makan siang gratis dalam ilmu ekonomi. Ketika suku bunga naik untuk memperkuat daya tarik aset keuangan, biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha juga ikut meningkat.

Bagi rumah tangga yang memiliki kredit pemilikan rumah dengan bunga mengambang, kenaikan suku bunga berarti cicilan yang lebih besar pada bulan-bulan berikutnya.

Bagi pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja, biaya operasional bertambah ketika margin usaha justru sedang menghadapi tekanan.

Dunia usaha yang sebelumnya berencana melakukan ekspansi juga cenderung lebih berhati-hati karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

Di sinilah dilema kebijakan muncul. Stabilitas nilai tukar memang penting, tetapi upaya menjaga stabilitas tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan kredit yang sebelumnya masih berada di sekitar 10 persen pada April 2026 dapat melambat ke kisaran 8 persen. Perlambatan kredit tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen yang sebelumnya dicanangkan mulai dipandang terlalu optimistis oleh sebagian analis.

Berbagai proyeksi kini menempatkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 4,9 hingga 5,1 persen dalam beberapa kuartal mendatang.

Sekilas perbedaan angka tersebut tampak kecil. Namun dalam kenyataan ekonomi, selisih satu poin pertumbuhan dapat berarti ribuan kesempatan kerja yang tidak tercipta dan berkurangnya peluang peningkatan pendapatan bagi jutaan keluarga Indonesia.

Karena itu, pembahasan mengenai suku bunga tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan teknis yang terjadi di ruang rapat bank sentral. Kebijakan ini memiliki implikasi nyata yang berimbas hingga ke unit terkecil ekonomi, yaitu rumah tangga.

Di sisi lain, terdapat argumentasi yang juga sangat kuat untuk mendukung kenaikan BI Rate. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, harga barang impor akan meningkat.

Indonesia masih bergantung pada berbagai komponen impor untuk sektor produksi maupun konsumsi. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi.

Inflasi pada Mei 2026 telah mencapai 3,08 persen. Jika pelemahan rupiah berlanjut dan harga minyak dunia tetap tinggi, tekanan inflasi dapat semakin besar.

Dalam kondisi seperti itu, kelompok masyarakat berpendapatan tetap menjadi pihak yang paling rentan. Mereka tidak memiliki instrumen lindung nilai untuk melindungi daya beli dari kenaikan harga barang dan jasa.

Karena itulah sebagian ekonom memandang kenaikan suku bunga sebagai obat yang memang pahit tetapi perlu diminum.

Dampak jangka pendeknya mungkin terasa tidak nyaman, namun risiko yang lebih besar dapat dihindari apabila stabilitas harga tetap terjaga.

Meski demikian, menerima logika tersebut tidak berarti menghentikan diskusi mengenai akar persoalan yang lebih mendasar.

Stabilitas Ekonomi

Kenaikan suku bunga sebanyak tiga kali dalam waktu singkat memberikan sinyal bahwa beban stabilisasi ekonomi saat ini terlalu banyak bertumpu pada bank sentral.

Padahal stabilitas ekonomi seharusnya menjadi hasil kerja bersama berbagai instrumen kebijakan. Ketika seluruh perhatian diarahkan pada BI Rate, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan fiskal turut memainkan perannya.

Yang dibutuhkan bukan sekadar koordinasi yang bersifat seremonial antara otoritas fiskal dan moneter, melainkan langkah nyata yang dapat dibaca pasar sebagai sinyal kredibel.

Konsolidasi belanja negara, disiplin fiskal, serta pengelolaan defisit yang meyakinkan akan membantu memperkuat kepercayaan investor dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukar.

Pasar tidak hanya memperhatikan suku bunga. Mereka juga memperhatikan kesehatan fiskal, arah kebijakan pemerintah, serta kemampuan negara menjaga kesinambungan ekonomi jangka panjang.

Ketika defisit anggaran meningkat dan cadangan devisa mengalami penurunan, kenaikan suku bunga memang dapat menjadi peredam tekanan sementara, tetapi belum tentu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Menariknya, keputusan terbaru Bank Indonesia menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Jika pada Mei kenaikan mencapai 50 basis poin, kali ini hanya 25 basis poin.

Langkah tersebut dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa perekonomian domestik juga memiliki batas toleransi terhadap tingkat bunga yang tinggi.

Seperti halnya obat dalam dunia medis, dosis yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya.

Maka, keputusan BI Rate 5,5 persen mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi: Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka yang muncul di layar perdagangan valuta asing.

Rupiah menjadi cerminan tingkat kepercayaan; Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas harga, dan kepercayaan bahwa seluruh instrumen kebijakan bekerja secara selaras untuk mencapai tujuan yang sama.

Kebijakan moneter dapat membantu menjaga kepercayaan tersebut. Namun, kepercayaan yang kokoh tidak akan lahir dari satu institusi semata. Ia tumbuh dari koordinasi yang erat, konsistensi kebijakan, serta keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi realitas ekonomi secara terbuka.

Maka dari itu, pertanyaan terpenting setelah kenaikan BI Rate bukan hanya apakah rupiah akan stabil dalam beberapa pekan ke depan, melainkan apakah fondasi kepercayaan yang menopang stabilitas itu juga semakin kuat untuk jangka panjang?

*)Prof. Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan, Dekan FEB Universitas YARSI dan Direktur Riset GREAT Institute.

Copyright © ANTARA 2026

Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.

Untuk menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis.

Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan pangan, menjamin ketersediaan energi serta stok beras, dan mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, meningkatkan efisiensi belanja negara, mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Dengan demikian, asumsi dasar ekonomi makro 2027 ditetapkan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,8 persen sampai 6,5 persen

- Inflasi: 1,5 persen sampai 3,5 persen

- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5 persen sampai 7,3 persen

- Nilai tukar: Rp 16.800 sampai Rp17.500 terhadap dolar AS

- Harga minyak mentah Indonesia: 70 dolar AS sampai 95 dolar AS per barel

- Lifting minyak mentah: 602.000 sampai 615.000 barel per hari

- Lifting gas bumi: 934.000 sampai 977.000 barel setara gas bumi per hari

Menkeu menyatakan kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Postur fiskal 2027 ditetapkan dengan rincian:

• Defisit APBN pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
• Pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB
• Belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Sementara pada bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menetapkan target indikator sasaran pembangunan dengan rincian:

- Tingkat kemiskinan: 6 persen sampai 6,5 persen

- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,3 persen sampai 4,87 persen

- Rasio gini: 0,362 sampai 0,367

- Indeks modal manusia: 0,575

- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa, menjelaskan berbagai strategi yang disiapkan ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi agar dapat berputar lebih cepat dan mendorong kinerja sektor riil agar lebih kuat.

Dengan begitu, dapat mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” kata Purbaya.

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut, yaitu mendorong kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.

Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis sekaligus investasi jangka panjang untuk menguatkan aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global.

“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat.

Program unggulan juga dijalankan secara efektif dan berkualitas untuk memberikan efek berganda yang kuat bagi perekonomian dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Program prioritas yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TANGSEL - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mendorong Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di seluruh kelurahan menjadi motor penggerak UMKM dan ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, melainkan juga mampu menciptakan ekosistem usaha yang produktif, memperkuat pelaku UMKM, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

”Sebanyak 54 Koperasi Merah Putih telah berdiri di 54 kelurahan se-Kota Tangerang Selatan, menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling dekat dengan warga,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Benyamin mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui koperasi, warga dapat mengembangkan usaha secara bersama-sama, memperkuat akses pasar, hingga meningkatkan daya saing produk lokal.

"Alhamdulillah, seluruh kelurahan di Kota Tangerang Selatan telah memiliki Koperasi Merah Putih. Ini menjadi langkah penting untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, dengan melibatkan warga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi," ujarnya.

Benyamin menyebut koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, koperasi harus mampu menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.



"Koperasi Merah Putih harus mampu menjadi motor penggerak UMKM. Tidak hanya mengelola usaha secara kolektif, koperasi juga harus membuka peluang kemitraan, memperluas akses pemasaran, dan membantu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) telah memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif dan kelembagaan, mulai dari proses pembentukan, pendampingan legalitas, hingga penguatan kapasitas pengurus koperasi. Seluruh koperasi yang telah terbentuk juga didorong untuk mengembangkan unit usaha sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Benyamin menegaskan, keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, pembinaan dan pendampingan akan terus dilakukan agar koperasi dapat berkembang secara sehat serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Kami ingin koperasi ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di tengah masyarakat. Ketika koperasi berkembang, UMKM semakin maju, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," ungkapnya.

Benyamin menambahkan, keberadaan Koperasi Merah Putih juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta memperluas kesempatan berusaha di tingkat kelurahan. Dengan dukungan pemerintah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, dan masyarakat, Benyamin optimistis Koperasi Merah Putih dapat berkembang menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berdaya saing.

"Harapan kami, koperasi ini benar-benar menjadi milik masyarakat, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat yang nyata. Jika ekonomi masyarakat bergerak dari tingkat kelurahan, maka dampaknya akan dirasakan secara luas terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan," ucapnya.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan hasil kajian dampak ekonomi melalui fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP), bergerak positif atau mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

"Perencanaan jangka panjang, IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan negara, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru," ujar Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto ketika ditanya mengenai pengembangan pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Tahap awal pembangunan IKN, kehadiran investasi, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang tumbuh telah menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak tersebut mulai terlihat di wilayah sekitar IKN, jelas dia, dari hasil kajian dampak ekonomi yang dilakukan melalui PPSP menunjukkan, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen.

"Dan ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,45 persen dibandingkan sebelum pembangunan IKN dimulai," tambahnya.

Ia menjelaskan, hasil kajian juga menunjukkan Kota Balikpapan berperan sebagai gerbang investasi utama IKN dan Kota Samarinda, serta Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh manfaat spillover atau dampak dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Ia menjelaskan, manfaat pembangunan terus diperluas, melalui penguatan keterhubungan antarwilayah karena IKN tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dengan kota/kabupaten di sekitar.

Kolaborasi yang fleksibel dan berbasis kebutuhan daerah, memungkinkan daerah mitra di sekitar IKN bekerja sama sesuai kebutuhan, seperti transportasi, logistik, tenaga kerja, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi tanpa harus membentuk organisasi baru.

Menurut dia, konsep tiga kota yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu berkembang menjadi Greater Nusantara, yang mencakup IKN, Kota Balikpapan dan Samarinda, serta Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuatnya keterkaitan kota dan kabupaten tersebut dengan IKN, menurut Pungky Widiaryanto, karena wilayah sekitar IKN itu menjadi penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat layanan perkotaan, simpul logistik, kawasan industri, maupun bagian dari rantai pasok ekonomi regional.

Sebelumnya materi dampak IKN terhadap kawasan sekitarnya itu dibahas dalam forum Jumat Belajar ASN Otorita IKN bertajuk “Regional Collaboration For Tri-City Development: Lessons From Global Experience (Sweden, Spain, and Italy)" dan “Regional Development through Inter-Municipal Collaboration: Key Success Factors for the Greater Nusantara Region” pada Jumat (5/06/2026).

Dalam forum tersebut, Otorita IKN bersama akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University membahas strategi pembangunan kawasan metropolitan yang terintegrasi untuk memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih luas oleh daerah-daerah di sekitarnya.

Pungky Widiaryanto berharap pengembangan tiga kota sekitar IKN terus didorong agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas sehingga ibu kota baru Indonesia itu dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Kemajuan ekonomi suatu bangsa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat yang mau berusaha, tetapi juga oleh seberapa kuat kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang lebih adil.

Di setiap sudut negeri, jutaan pelaku usaha bangun lebih pagi dari kebanyakan orang. Mereka membuka toko, mengelola warung, memasarkan produk secara daring, menjalankan usaha keluarga, hingga membangun perusahaan dari bawah dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Dari tangan-tangan mereka, lapangan kerja tercipta, aktivitas ekonomi bergerak, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik terus tumbuh.

Namun pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh semangat berusaha. Ia juga membutuhkan sistem yang mampu menjaga keadilan bagi semua pelaku ekonomi.

Ketika negara memberikan insentif kepada kelompok tertentu, maka insentif tersebut harus benar-benar diterima oleh mereka yang menjadi sasaran kebijakan. Sebaliknya, ketika suatu usaha telah berkembang dan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar, maka sudah sewajarnya terdapat kontribusi yang lebih besar pula kepada negara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa.

Dalam perspektif tersebut, pajak bukan semata kewajiban administrasi atau instrumen penerimaan negara. Pajak merupakan bentuk gotong royong modern yang memungkinkan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Jalan yang dilalui pelaku usaha untuk mendistribusikan barang, pendidikan yang mencetak tenaga kerja berkualitas, layanan kesehatan yang menjaga produktivitas masyarakat, hingga berbagai fasilitas publik yang mendukung kegiatan ekonomi, semuanya membutuhkan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari pajak.

Semangat inilah yang dapat dibaca dari lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Fokus utamanya adalah memperbaiki dan mempertegas ketentuan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yang dalam hal ini bagi Usaha Menengah dan Kecil Menengah (UMKM) agar lebih tepat sasaran, memperkuat kepastian hukum, dan mencegah praktik penghindaran pajak

Regulasi tersebut tidak hanya memperpanjang berbagai dukungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga memperkuat upaya pemerintah untuk memastikan bahwa insentif perpajakan diberikan secara tepat sasaran.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah praktik firm splitting atau pemecahan usaha yang selama ini berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM.

Menutup celah

Pada dasarnya tidak ada yang salah ketika pelaku usaha berupaya mengelola bisnisnya secara efisien. Namun persoalan muncul ketika efisiensi berubah menjadi strategi untuk memperoleh fasilitas yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul praktik pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas berbeda agar masing-masing tetap berada di bawah batas omzet yang menjadi syarat memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Secara administratif, setiap usaha tampak berdiri sendiri. Akan tetapi secara substansi ekonomi, berbagai entitas tersebut sering kali masih berada dalam satu kendali, menggunakan sumber daya yang sama, melayani pasar yang sama, dan menikmati manfaat ekonomi yang sama.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai firm splitting. Praktik tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga ditemukan di berbagai negara yang menerapkan insentif perpajakan berbasis omzet.

Persoalannya bukan semata mengenai kepatuhan administrasi, melainkan mengenai keadilan. Ketika usaha yang secara ekonomi sudah berkembang tetap memperoleh fasilitas yang dirancang untuk usaha kecil, maka dukungan negara berpotensi tidak sampai kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah mulai memperkuat pendekatan yang melihat substansi ekonomi dibanding sekadar bentuk hukum. Mekanisme agregasi omzet memungkinkan otoritas pajak menilai hubungan kepemilikan dan keterkaitan ekonomi antarentitas usaha sehingga fasilitas perpajakan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Perubahan penting lainnya adalah penataan kembali kelompok wajib pajak yang dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Dalam regulasi terbaru tersebut, sejumlah profesi yang memperoleh penghasilan dari jasa pribadi dan kemampuan individual, seperti penyanyi, artis, pembawa acara, kreator konten digital, dan influencer, tidak lagi memperoleh perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana pelaku UMKM pada umumnya.

Kebijakan tersebut seringkali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap profesi tertentu. Padahal jika dicermati lebih jauh, semangat yang dibangun justru berkaitan dengan kesetaraan perlakuan fiskal. Karakteristik penghasilan seorang pengrajin, pedagang kecil, atau produsen makanan rumahan tentu berbeda dengan penghasilan yang diperoleh dari popularitas, kontrak promosi, kerja sama merek, atau monetisasi platform digital.

UMKM pada umumnya menghadapi biaya produksi, kebutuhan modal kerja, pengadaan bahan baku, risiko distribusi, hingga investasi peralatan yang tidak kecil. Sebaliknya, sebagian profesi berbasis jasa personal memperoleh penghasilan yang terutama bertumpu pada kapasitas individu, reputasi, dan jejaring pasar yang dibangun secara personal. Dalam beberapa kasus, nilai ekonominya bahkan jauh melampaui rata-rata pelaku usaha mikro dan kecil.

Karena itu, pemerintah berupaya mengembalikan filosofi dasar insentif UMKM sebagai instrumen afirmasi bagi kegiatan usaha produktif yang memang memerlukan dukungan untuk bertumbuh. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa reformasi perpajakan tidak hanya berbicara mengenai tarif, tetapi juga mengenai ketepatan sasaran kebijakan.

Menjaga keadilan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa setiap insentif yang menggunakan batas omzet hampir selalu memunculkan perilaku adaptif dari sebagian wajib pajak. Di sejumlah negara Eropa, penelitian menemukan kecenderungan pelaku usaha untuk menahan pertumbuhan omzet atau memecah struktur bisnis agar tetap memperoleh fasilitas yang tersedia. Dalam literatur ekonomi perpajakan, fenomena tersebut dikenal sebagai bunching behavior.

Karena itu, banyak negara mulai meninggalkan pendekatan yang semata-mata berfokus pada dokumen administratif. Otoritas pajak semakin mengedepankan prinsip substance over form, yaitu melihat realitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi dibanding hanya menilai bentuk hukum yang tampak di atas kertas.

Di Inggris, misalnya, otoritas pajak dapat menguji keterkaitan beberapa entitas usaha ketika terdapat indikasi pemisahan bisnis yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan perpajakan tertentu. Hubungan kepemilikan, penggunaan sumber daya, lokasi usaha, hingga pengambilan keputusan bisnis menjadi bagian dari penilaian.

Pendekatan serupa juga berkembang di berbagai negara yang telah memiliki sistem administrasi perpajakan berbasis data yang kuat.

Dari sudut pandang keadilan, situasinya dapat dianalogikan secara sederhana. Dua pelaku ekonomi dengan kapasitas usaha yang relatif sama semestinya tidak menerima perlakuan perpajakan yang sangat berbeda hanya karena salah satunya mampu membagi aktivitas usaha ke dalam beberapa entitas administratif.

Jika kondisi semacam itu dibiarkan, maka kompetisi usaha menjadi kurang sehat dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan dapat menurun.

Karena itu, kebijakan agregasi omzet dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 sebaiknya tidak dipahami sebagai upaya mempersempit ruang usaha. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan kapasitas ekonominya.

Naik kelas

Di balik seluruh pembahasan mengenai firm splitting, agregasi omzet, dan penataan insentif perpajakan, terdapat pesan yang jauh lebih penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, yaitu keberanian untuk naik kelas.

Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya membangun ekosistem UMKM yang tangguh melalui berbagai dukungan, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, hingga insentif perpajakan. Tujuan akhirnya tentu bukan agar pelaku usaha tetap berada dalam kategori usaha kecil selamanya, melainkan agar mereka tumbuh menjadi usaha menengah, bahkan berkembang menjadi perusahaan besar yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks tersebut, insentif perpajakan sesungguhnya adalah jembatan, bukan tujuan akhir. Fasilitas diberikan untuk membantu proses pertumbuhan, bukan untuk dipertahankan melalui berbagai rekayasa administratif yang justru menghambat perkembangan usaha itu sendiri.

PP Nomor 20 Tahun 2026 pada akhirnya membawa pesan yang sederhana namun penting. Negara tetap berpihak kepada UMKM. Negara tetap memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang. Namun pada saat yang sama, negara juga ingin memastikan bahwa keberpihakan tersebut berlangsung secara adil, tepat sasaran, dan mampu mendorong lahirnya budaya usaha yang sehat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan membangun ekosistem yang menjunjung kejujuran, persaingan yang sehat, dan kesadaran bahwa setiap keberhasilan ekonomi membawa tanggung jawab untuk ikut membangun negeri.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui penguatan peran pesantren, mengoptimalkan wakaf produktif, serta pembinaan dan percepatan sertifikasi halal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dan juga ruang kolaborasi peningkatan kapasitas UMKM serta generasi muda.

"Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, sebagaimana keterangan resmi BI diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam FESyar Sumatera 2026, kata Destry, BI menghadirkan program unggulan yakni Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah).

Melalui program Pesat, BI mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, program Unggul difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf guna mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.

Adapun program Berkah diarahkan untuk pembinaan guna mempercepat sertifikasi halal sektor pariwisata, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal.

Program-program tersebut diperkenalkan dalam penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata dia.

Lebih lanjut, Destry menjelaskan, Indonesia memiliki posisi yang semakin strategis dalam pengembangan eksyar. Pada 2025, sektor rantai pasok halal Indonesia menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari peningkatan ekspor produk makanan dan minuman halal serta fesyen Muslim.

"Sejalan dengan arah pembangunan nasional, eksyar menjembatani antara produktivitas dan inklusivitas, antara inovasi dan nilai-nilai luhur, serta antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya..

Pada 2025, sektor rantai pasok halal Indonesia tumbuh 6,21 persen secara tahunan (yoy). Pembiayaan syariah juga berkontribusi positif terhadap penguatan eksyar. Hal ini tercermin dari pembiayaan syariah yang tumbuh mencapai 10,84% persen (yoy) pada April 2026 dengan risiko kredit yang rendah yaitu 2,28 persen (yoy).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang terus diperkuat melalui berbagai program strategis.

“Melalui berbagai program unggulan seperti 100.000 Sultan Muda dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren, kami terus mendorong lahirnya generasi muda dan pesantren yang mandiri, produktif, dan berdaya saing," ujar Herman.

Menurut Herman, Sumsel memiliki potensi pengembangan eksyar yang besar dengan jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 7,72 juta jiwa atau 97,22 persen dari total penduduk, Sumsel memiliki basis pasar syariah yang sangat besar.

Potensi eksyar itu didukung oleh 670 pondok pesantren, 34 kantor bank umum syariah dan 15 unit usaha syariah, serta lebih dari 27 ribu produk yang telah bersertifikat halal.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede menilai, masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, berbagai indikator utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Dalam Komunita Economic Talk bertajuk Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini yang digelar di Jakarta pada Jumat (5/6/2026), Josua menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang terjadi saat ini lebih merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global dibandingkan sinyal menuju krisis.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, yang lebih penting adalah menjaga optimisme yang rasional berdasarkan data dan fundamental ekonomi yang ada," jelasnya.

Pertumbuhan 5,6%, tetapi Mengapa Investor Masih Gelisah?



Menurut Josua, ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari sinergi berbagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas. Ia menilai koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan dengan baik sehingga mampu meredam dampak gejolak ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan berfokus menjaga kesehatan fiskal dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN , sementara Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, OJK bersama Bursa Efek Indonesia berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan pasar modal.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini harus saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Josua menilai sejumlah indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kondisi yang positif. Konsumsi masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi masih tumbuh, inflasi tetap berada dalam rentang terkendali, sektor perbankan berada dalam kondisi sehat, dan APBN masih mampu menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi.

Selain itu pertumbuhan ekonomi nasional masih berada pada level yang relatif tinggi dan daya beli masyarakat tetap terjaga seiring inflasi yang terkendali. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih mencatatkan pertumbuhan yang solid.

4 Temuan Penting di Tengah Kejatuhan IHSG Hampir 30% dan Rupiah Mendekati Rp18.000/USD



Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan tren positif. Kondisi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun ketidakpastian global meningkat.

"Kepercayaan investor tetap terjaga karena fundamental ekonomi Indonesia masih dipandang kuat. Ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Josua menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal dibandingkan masalah struktural di dalam negeri. Menurutnya, penguatan dolar Amerika Serikat terjadi secara global akibat kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju serta meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak dapat diartikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami persoalan fundamental.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang membedakan dengan masa lalu adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor keuangan berjalan dengan baik," ujarnya.

Josua juga menepis anggapan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi hampir tiga dekade lalu.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.