JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Mengusung semangat “Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat”, HUT ke-80 SPS menjadi pengingat bahwa fondasi utama pers nasional tetap terletak pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada saat yang sama, industri pers dituntut terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, perubahan perilaku audiens, dan perkembangan ekosistem informasi digital. Selama 80 tahun, SPS terus berupaya menjadi rumah bagi perusahaan pers Indonesia dalam menjaga nilai-nilai profesionalisme, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan industri media.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, menegaskan usia 80 tahun bukan sekadar penanda perjalanan panjang organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat visi masa depan pers Indonesia.

“Kita harus terus mengakar kuat dalam integritas sebagai fondasi utama kepercayaan publik, namun, integritas saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh melalui inovasi agar perusahaan pers tetap relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. SPS akan terus melangkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan pers yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menilai di tengah disrupsi digital, informasi publik, dan model bisnis pers yang belum kunjung terkonsolidasi penuh, perusahaan pers harus benar-benar kreatif dan inovatif. Produk pers yang berkualitas saja tidak cukup hari ini.

“Perusahaan pers membutuhkan upaya paralel yang berkelanjutan. Memastikan kualitas terjaga, sekaligus menjaga relevansinya dengan kebutuhan publik yang dilayani. Dalam semangat 80 tahun usianya, SPS akan terus mengupayakan anggotanya di seluruh Indonesia menjadi perusahaan pers yang berkualitas, dibutuhkan audiensnya, tanpa mengesampingkan peran ideologisnya merawat demokrasi dan kemerdekaan pers. Jaya Selalu SPS. Dari, oleh, dan untuk pers Indonesia yang bermartabat,” kata Sekjen SPS.

Lihat video: 3 Jurnalis RI Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bantuan Pemerintah



Perayaan puncak HUT ke-80 SPS tahun ini rencananya diselenggarakan pada Oktober 2026 di tiga kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni, Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekaligus menjadi simbol semangat pembangunan dan transformasi Indonesia menuju masa depan.

Ketua SPS Kalimantan Timur, Ajid Kurniawan, menyampaikan kesiapan Kaltim sebagai tuan rumah perayaan 80 tahun SPS. Kaltim saat ini berada di jantung transformasi nasional dengan hadirnya IKN. Momentum ini sangat relevan dengan semangat SPS yang terus bergerak maju menghadapi perubahan.

“Dari Kaltim kami menyerukan kepada insan pers untuk bangkit bersama, berinovasi tanpa henti. Kami yakin, dengan semangan kebersamaan yang mengakar dalam integritas dan tumbuh melalui inovasi, pers Indonesia akan melangkah gagah memasuki 80 tahun berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan,” ucapnya.

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.

Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.

Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan terhadap platform digital dan media sosial agar tunduk pada prinsip kesetaraan dengan media pers, guna menciptakan ekosistem informasi yang adil dan berimbang.

Sementara itu, Dewan Pers melalui anggota sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan, menegaskan bahwa kedaulatan pers merupakan pagar konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam perjanjian internasional.

Dahlan menyoroti dua isu krusial. Pertama, terkait kepemilikan media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. ART dinilai berpotensi membuka peluang kepemilikan asing hingga 100% di sektor media, yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Lihat video: Hari Pers Nasional, Cak Imin dan Sejumlah Menteri KMP Hadiri Puncak Peringatan HPN



Kedua, perlindungan publisher rights. Dahlan menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 harus tetap menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk kewajiban lisensi, pembagian data, serta skema bagi hasil yang adil.

Menurut Dahlan, setiap ketentuan dalam ART—termasuk yang mengatur pembebasan kewajiban platform—harus dibatalkan apabila bertentangan dengan regulasi nasional. “Jangan sampai kedaulatan kepemilikan konten media, karya jurnalistik, dan prinsip keadilan platform justru dilemahkan,” tegasnya.

Dari sisi industri, SPS mencatat adanya kekhawatiran yang semakin menguat di kalangan perusahaan pers dan pelaku ekonomi kreatif. Pergeseran belanja iklan ke platform global, menyusutnya kapasitas ruang redaksi (newsroom), hingga meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang dihadapi industri media saat ini.

Selain itu, posisi tawar perusahaan pers dalam memperoleh pendapatan dinilai semakin melemah, termasuk terkait penggunaan karya jurnalistik oleh teknologi kecerdasan buatan tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.

SPS menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh keadilan ekonomi—yakni siapa yang memperoleh nilai dari konten jurnalistik yang diproduksi oleh media nasional.

Diskusi ini memperkuat pandangan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan global. Namun, setiap perjanjian internasional harus memastikan tidak terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan media nasional.

Kedaulatan tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu kedaulatan kepemilikan media, distribusi konten, monetisasi berita, serta kedaulatan regulasi nasional. SPS Pusat menegaskan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri media dalam negeri merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peranan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

DEPOK - Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Jurnalis Indonesia Peduli (JIP) berkolaborasi dengan Karang Taruna RT 04/RW 04 Cilangkap, Tapos, Kota Depok, menggelar aksi peduli lingkungan dengan membagikan ratusan bibit pohon produktif kepada pengendara motor, Senin (9/2/2026).

Kegiatan bertajuk "Satu Pohon, Berjuta Kehidupan” ini berlangsung di kawasan Jalan Raya Bogor, Cilangkap, Depok. Mereka membagikan tanaman produktif bernilai ekonomi dan ramah lingkungan di antaranya durian musangking, kelengkeng, dan mangga.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya penghijauan sebagai langkah nyata dalam mengurangi dampak emisi karbon.

Ketua Umum Jurnalis Indonesia Peduli Abdul Rosyid mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi insan pers dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengedukasi masyarakat.

“Momentum Hari Pers Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan profesi, tetapi juga sebagai panggilan moral bagi jurnalis untuk hadir dan berbuat bagi lingkungan serta masa depan generasi mendatang,” ujar Abdul Rosyid, Rabu (11/2/2026).

Penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas udara, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Jika penghijauan terus dilakukan, maka masa depan lingkungan akan jauh lebih baik,” ucapnya.

Ibnu Solihin, pengendara motor yang menerima bibit pohon mengaku senang dengan kegiatan tersebut. Bibit pohon yang diterimanya akan langsung ditanam di sekitar rumah. “Kegiatan seperti ini sangat bagus dan bermanfaat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ecep Mahendra Jaya, pengendara lainnya. Dia berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat semakin peduli terhadap isu lingkungan, khususnya terkait air dan kelestarian alam.

Kegiatan pembagian bibit pohon ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi lintas elemen ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana, namun berdampak besar bagi kehidupan.

SERANG - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menerima penghargaan bergengsi kategori Golden Leader Tahun 2026 dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 JMSI yang digelar di Kota Serang, Banten.

Di balik seremonial penghargaan tersebut, Wamenhaj justru menyampaikan pesan menohok bagi insan pers nasional di tengah peringatan Hari Pers Nasional.

Dalam sambutannya, Dahnil menekankan urgensi untuk menumbuhkan kembali tradisi intelektualitas di tubuh pers Indonesia. Dia menyoroti fenomena banjir informasi di era digital yang kerap mengabaikan substansi demi mengejar kecepatan atau viralitas semata.

Menurut dia, kondisi saat ini cukup memprihatinkan di mana kuantitas informasi tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. “Saat ini ramai konten tapi tak berkonten. Artinya, banyak konten yang tidak berisi dan tidak memiliki nilai (value). Yang dibutuhkan dari jurnalis hari ini adalah konten yang sesungguhnya,” tegas Dahnil, Minggu (8/2/2026).

Kritik ini disampaikannya sebagai bentuk kepedulian agar pers tidak terjebak dalam arus dangkal informasi yang tidak mendidik publik.

Dahnil mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib kalangan intelektual yang mulai "terkubur" akibat ekosistem media yang kurang mendukung. Tradisi menulis mendalam dan jurnalisme berkualitas dinilai perlu dipulihkan agar nalar ilmiah kembali mendapat tempat terhormat di ruang publik.

Dia berharap JMSI dapat menjadi pelopor dalam menempatkan intelektual organik baik dari kalangan pejabat politik, pejabat negara, maupun akademisi sebagai sumber rujukan utama informasi, bukan sekadar narasumber yang sensasional.

Ajakan ini dipertegas dengan permintaan khusus kepada para jurnalis yang hadir. “Teman jurnalis, mulailah berhenti untuk mengangkat mereka yang tidak memberikan tempat pada nalar ilmiah dan intelektualisme,” harapnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa validitas dan kapabilitas narasumber harus menjadi prioritas redaksi dalam menyajikan berita.

Menutup arahannya, Dahnil menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026. Dia kembali mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral sebagai pilar demokrasi yang mencerahkan kehidupan bangsa.

“Dengan peran pers yang terus menyampaikan informasi, dia akan terus menjadi peran yang mencerahkan dan meninggikan peradaban,” kata Dahnil.

SERANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten menjadi momentum strategis memperkuat peran pers sebagai penjaga kualitas informasi publik. Hal itu penting di tengah derasnya arus transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Rangkaian kegiatan nasional tersebut menghadirkan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran berbagai elemen bangsa ini menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan membangun komunikasi publik yang sehat.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan turut menghadiri puncak peringatan HPN 2026 di Kota Serang pada Senin (9/2/2026).

Kehadirannya menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap penguatan peran pers dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, apalagi di era digital saat ini, keberadaan pers yang profesional menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi publik," ujar Pilar.

Menurut Pilar, Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama ini terus berkomitmen membangun sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

“Kolaborasi antara pemerintah dan pers sangat dibutuhkan agar informasi yang diterima masyarakat benar, berimbang, dan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026.

Ia menilai peringatan HPN menjadi momentum memperkuat optimisme nasional melalui peran pers yang sehat dan independen.

"Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan negara kita," tuturnya.

Menurut Andra, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, hingga konsumsi informasi. Oleh karena itu, pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kebenaran informasi serta mengurai kompleksitas arus informasi global.

“Pers menjadi penjaga kepentingan publik di tengah perkembangan teknologi informasi. Pers yang kuat akan mendukung demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Peringatan HPN 2026 juga diisi dengan berbagai forum diskusi dan kolaborasi yang membahas masa depan dunia pers di era transformasi digital, termasuk tantangan penyebaran informasi yang semakin cepat dan dinamis.

Selain menjadi ajang silaturahmi nasional insan pers, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai berkontribusi dalam mendukung kemajuan dunia pers.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menerima penghargaan Atas Jasa-jasanya Mendukung Program PWI di Daerah dan Dukungan Menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 Banten.

Bisnis.com, JAKARTA — Pers menjadi pilar keempat negara demokrasi di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pesan di Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Pesan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan usai gelaran rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada hari ini.

"Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (9/2/2026).

Istana pun memberikan ungkapan terima kasihnya kepada seluruh insan pers yang telah bekerja keras dalam menyampaikan berbagai tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," ujar Prasetyo.

Sebagai informasi, Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari setiap tahunnya, yang dibarengi dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI).

Ketentuan Hari Pers Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 5 tahun 1985 dan ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Peringatan Hari Pers Nasional setiap tahunnya diselenggarakan secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia Nursodik Gunarjo mengatakan bahwa pola pencarian informasi publik kini telah bergeser ke media digital dan media-media sosial. kecepatan arus informasi, algoritma, dan platform, dan maraknya disinformasi dan AI, membuat kerja jurnalistik semakin beresiko dan krusial. Menurutnya, saat pekerjaan jurnalis semakin berisiko maka perlu keselamatan.

“Karena keselamatan jurnalis juga berpengaruh pada kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Jika jurnalisnya tidak aman, maka ruang publik yang sehat akan ikut terancam,” ungkap Nursodik saat Diseminasi Indeks Keselamatan Jurnalis 2025.

Dosen dan Peneliti Universitas Media Nusantara Ignatius Haryanto mengatakan bahwa negara demokrasi memiliki 4 pilar yakni lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, yudikatif sebagai pengawas/peradilan, dan pers sebagai media/kontrol sosial. Adapun pers atau jurnalis dianggap pilar penting bagi negara demokrasi.

“Pers tidak boleh dibungkam. Kalau dari keempat pilar ini ada yang hilang satu, maka harus siap-siap dengan pemerintah yang berbeda. Ini bisa menyebabkan tekanan atau pengumpulan kekuatan partai, apalagi bila tidak ada oposisi atau partai oposisi yang dibujuk masuk pemerintah,” ungkap Ignatius.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Iwakum dalam penguatan jurnalisme hukum dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Penghargaan PWI Awards itu diterima langsung oleh Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam rangkaian acara puncak Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Irfan Kamil menyampaikan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif para wartawan hukum yang selama ini konsisten mengawal isu penegakan hukum, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengingat sekaligus tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pers pada kepentingan publik,” kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada organisasi, tetapi juga kepada seluruh wartawan hukum yang bekerja dengan komitmen pada etika dan konstitusi.

“Ini adalah apresiasi bagi kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan berintegritas. Bagi kami, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menguatkan jurnalisme hukum yang kritis namun tetap bertanggung jawab,” kata Ponco.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik, Iwakum sebelumnya mengajukan uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat dilakukan secara serta-merta, serta harus mengedepankan mekanisme kewartawanan, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice.

Iwakum menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan kebebasan pers, jurnalisme hukum yang berintegritas, serta penegakan prinsip negara hukum yang demokratis.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Dia berharap pers Indonesia semakin maju, profesional, dan menjadi pilar kemajuan Indonesia.

"Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia mengajak insan pers untuk melawan hoaks dan disinformasi. Prasetyo menilai pemberitaan yang tak bertanggung jawab dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," tuturnya.

Pemerintah juga mengapresiasi seluruh insan pers Indonesia. Prasetyo mengatakan seluruh insan pers telah bekerja keras menyampaikan capaian maupun permasalahan di masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dipusatkan di Serang, Banten, dengan mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat".

Rangkaian acara HPN 2026 di Banten berlangsung sejak 6 hingga 9 Februari 2026, meliputi berbagai agenda mulai dari Pentas Budaya dan Pameran UMKM, bakti sosial, hingga Jalan Sehat yang melibatkan masyarakat luas.

Penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang sekaligus menandai hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 di Surakarta.

Sekali saja media menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoax, tentu akan memberikan dampak buruk dan jangka panjang, tidak hanya kepada media yang memberitakan, tapi juga untuk industri media dan pers di Indonesia...,

Jakarta (ANTARA) - Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) menilai bahwa media massa memiliki peran strategis untuk menjaga suasana kehidupan masyarakat di tengah disrupsi digital saat ini.

Head of Corporate Communications ICDX Podogiri Hatmoko menilai informasi yang disampaikan oleh media massa, dalam hal ini media konvensional, menjadi sangat penting di tengah maraknya berita yang bersifat hoax di masyarakat saat ini.

“Di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi serta maraknya media sosial yang memuat konten-konten atau narasi yang belum tentu bisa dijamin kebenarannya, keberadaan media konvensional sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Podogiri sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dia menilai informasi yang disampaikan oleh media konvensional memiliki kredibilitas, yaitu salah satunya telah melalui proses verifikasi, termasuk keabsahan dan kualitas narasumber.

“Media konvensional selama ini memiliki aturan dalam hal ini Undang-Undang (UU) Pers, sehingga informasi yang disampaikan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Podogiri.

Seiring Hari Pers Nasional 2026, Ia berharap ke depan insan pers Indonesia dapat terus meningkatkan profesionalitas, serta menjaga independensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada media.

“Sekali saja media menyampaikan informasi yang tidak benar atau hoax, tentu akan memberikan dampak buruk dan jangka panjang, tidak hanya kepada media yang memberitakan, tapi juga untuk industri media dan pers di Indonesia. Ini adalah masalah kepercayaan, integritas dan profesionalisme, dan itu yang dilihat masyarakat terhadap media," ujar Podogiri.

Sebagaimana diketahui, pada hari ini, Senin (09/02) merupakan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang mengambil tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.

Acara puncak HPN Tahun 2026 diselenggarakan di Serang, Banten, pada 6-9 Februari 2026. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Konvensi Nasional Media Massa pada rangkaian acara puncak HPN 2026 menyoroti bahwa kepercayaan publik tidak boleh kalah dengan algoritma.

Di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, menurutnya, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Di tengah kompleksitas tantangan baru, Meutya Hafid menekankan peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Indonesia. Dia menyatakan insan pers terus menjaga profesionalisme, integritas, serta komitmen dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Ibas mengatakan, pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang memastikan ruang publik tetap sehat, transparan, dan akuntabel.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi yang sangat cepat, tantangan dunia pers semakin kompleks, mulai dari disrupsi media, penyebaran disinformasi, hingga tekanan ekonomi industri media.

“Pers yang kuat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Di tengah derasnya arus informasi global, insan pers Indonesia harus tetap menjadi penjaga kebenaran, penyampai fakta, serta pengawal kepentingan rakyat,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Penjaga Demokrasi dan Konstitusi

Sebagai Pimpinan MPR Koordinator Bidang Pengkajian, Ibas menegaskan bahwa keberadaan pers yang independen sangat penting dalam menjaga kehidupan demokrasi konstitusional. Menurutnya, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dalam memahami nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi Pancasila.

“Pers menjadi mitra strategis dalam memperkuat kesadaran konstitusional masyarakat. Informasi yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya dalam mengawal jalannya demokrasi,” jelasKetua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Ibas juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di era digital, terutama terkait maraknya hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, media, platform digital, dan masyarakat untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat.

Menurutnya, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, profesionalisme jurnalistik, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. “Kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan etika, tanggung jawab, dan komitmen menjaga persatuan bangsa,” tegas Ibas.

Pers, Pembangunan Nasional dan Ketahanan Bangsa

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN ini menyampaikan bahwa pers juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat persatuan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik bangsa. Pers yang profesional dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta solusi kebangsaan.

Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks global yang penuh ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, Indonesia membutuhkan pers yang mampu menghadirkan narasi optimisme, persatuan, dan kemajuan bangsa.

Dalam momentum Hari Pers Nasional 2026, Ibas mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk terus menjaga idealisme, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Teruslah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat. Teruslah menjaga nurani kebenaran. Pers Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, konstitusi, dan persatuan bangsa,” ungkapnya.

Ibas berharap Hari Pers Nasional 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. “Selamat Hari Pers Nasional 2026. Terima kasih atas dedikasi insan pers Indonesia dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan menghadirkan harapan bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Artha Graha Peduli (AGP) menghadirkan aksi nyata kepedulian sosial melalui kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.

Kegiatan bakti sosial tersebut digelar pada Minggu (8/2) di Pondok Pesantren Nurul Ibad, Banten. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian HPN 2026 sekaligus wujud kepedulian insan pers terhadap masyarakat dan lingkungan sosial.

Kegiatan ini juga melanjutkan rangkaian bakti sosial sebelumnya yang telah dilaksanakan di Kantor PWI Banten.

Ketua Yayasan Nurul Ibad Banten, Ustaz Safidi, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Ia menuturkan bahwa bantuan sembako gratis, termasuk kegiatan Pasar Murah yang telah digelar sebelumnya, sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

"Trima kasih dari kami Pondok Pesantren Nurul Ibad pada Artha Graha Peduli. Termasuk pada PWI Banten, yang intinya untuk kesejahteraan warga disini, di Desa Sukaberes dan beberapa desa lainnya," kata Safidi dikutip Senin (9/2)

"Kami bersyukur bantuan ini bisa menjangkau masyarakat luas, bahkan tadi juga di berikan secara langsung, door to door ke warga. Sekali lagi terima kasih pada Artha Graha Peduli dan PWI Banten," ujarnya.

Direktur PWI Peduli Pusat, Yoyok Adjar, menegaskan bahwa kegiatan sosial ini mencerminkan peran pers yang tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga hadir langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Ketua Umum PWI Banten, Andrea Nanda Saputra, menyampaikan bahwa kolaborasi dalam rangkaian HPN 2026 ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, dalam rangka Hari Pers Nasional 2026, kami bersama tim Artha Graha Peduli dapat berkolaborasi di Serang untuk membantu dan menjangkau masyarakat. Semoga kegiatan ini bermanfaat," ujarnya.

PWI Pusat bersama Artha Graha Peduli memandang kolaborasi lintas elemen sebagai kunci menjaga relevansi Hari Pers Nasional.

Melalui kegiatan bakti sosial yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Ibad dan sejumlah wilayah lainnya di Banten, HPN 2026 diharapkan menjadi penguat solidaritas sosial sekaligus penegasan bahwa pers yang sehat selalu berpaut erat dengan kepentingan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Momentum HPN 2026 di Banten menegaskan pesan utama bahwa kepercayaan publik terhadap pers dibangun melalui kerja nyata.

Karena itu, rangkaian bakti sosial ini diposisikan sebagai bagian dari komitmen HPN 2026 untuk menghadirkan pers yang tidak hanya menyuarakan persoalan masyarakat, tetapi juga turut memperkuat daya tahan sosial melalui aksi solidaritas yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, bahwa Artha Graha Peduli telah melaksanakan kegiatan Pasar Murah sejak 11 Desember 2025 hingga saat ini. Mereka menggelar Pasar Murah dengan tujuan untuk menekan inflasi, dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat harga pokok mengalami lonjakan.

JAKARTA - Kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistempers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital. Termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” katanya.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Meutya menekankan di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Lihat video: Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional ke-79, Prabowo: Utamakan Bangsa, Negara dan Rakyat Indonesia



Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

Meutya memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya menambahkan, Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” katanya.