JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Mengusung semangat “Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat”, HUT ke-80 SPS menjadi pengingat bahwa fondasi utama pers nasional tetap terletak pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada saat yang sama, industri pers dituntut terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, perubahan perilaku audiens, dan perkembangan ekosistem informasi digital. Selama 80 tahun, SPS terus berupaya menjadi rumah bagi perusahaan pers Indonesia dalam menjaga nilai-nilai profesionalisme, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan industri media.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, menegaskan usia 80 tahun bukan sekadar penanda perjalanan panjang organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat visi masa depan pers Indonesia.

“Kita harus terus mengakar kuat dalam integritas sebagai fondasi utama kepercayaan publik, namun, integritas saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh melalui inovasi agar perusahaan pers tetap relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. SPS akan terus melangkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan pers yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menilai di tengah disrupsi digital, informasi publik, dan model bisnis pers yang belum kunjung terkonsolidasi penuh, perusahaan pers harus benar-benar kreatif dan inovatif. Produk pers yang berkualitas saja tidak cukup hari ini.

“Perusahaan pers membutuhkan upaya paralel yang berkelanjutan. Memastikan kualitas terjaga, sekaligus menjaga relevansinya dengan kebutuhan publik yang dilayani. Dalam semangat 80 tahun usianya, SPS akan terus mengupayakan anggotanya di seluruh Indonesia menjadi perusahaan pers yang berkualitas, dibutuhkan audiensnya, tanpa mengesampingkan peran ideologisnya merawat demokrasi dan kemerdekaan pers. Jaya Selalu SPS. Dari, oleh, dan untuk pers Indonesia yang bermartabat,” kata Sekjen SPS.

Lihat video: 3 Jurnalis RI Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bantuan Pemerintah



Perayaan puncak HUT ke-80 SPS tahun ini rencananya diselenggarakan pada Oktober 2026 di tiga kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni, Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekaligus menjadi simbol semangat pembangunan dan transformasi Indonesia menuju masa depan.

Ketua SPS Kalimantan Timur, Ajid Kurniawan, menyampaikan kesiapan Kaltim sebagai tuan rumah perayaan 80 tahun SPS. Kaltim saat ini berada di jantung transformasi nasional dengan hadirnya IKN. Momentum ini sangat relevan dengan semangat SPS yang terus bergerak maju menghadapi perubahan.

“Dari Kaltim kami menyerukan kepada insan pers untuk bangkit bersama, berinovasi tanpa henti. Kami yakin, dengan semangan kebersamaan yang mengakar dalam integritas dan tumbuh melalui inovasi, pers Indonesia akan melangkah gagah memasuki 80 tahun berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih konkret dan tegas menyusul penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI), termasuk jurnalis, dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Dalam keterangannya kepada Bisnis pada Rabu (20/5/2026), Nany menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

"Pemerintah perlu memaksimalkan jalur diplomasi tidak langsung melalui negara-negara yang memiliki akses dan pengaruh langsung, seperti Turki, Mesir, dan Yordania, untuk menjadi mediator aktif dalam proses negosiasi pembebasan para WNI di lapangan," tulis keterangan itu.

AJI juga meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggalang tekanan internasional melalui berbagai forum global, termasuk jejaring Inter-Parliamentary Union (IPU), agar negara-negara lain turut mendesak pembebasan seluruh peserta misi kemanusiaan tersebut.

Nany menilai solidaritas internasional penting untuk mencegah impunitas terhadap tindakan penahanan warga sipil dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan di perairan internasional.

Dia juga menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I DPR RI, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan tidak berhenti pada pernyataan politik semata. DPR, kata dia, harus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomatik yang kuat, terbuka, dan akuntabel.

AJI turut meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh jaringan diplomatik Indonesia di kawasan, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Amman, KBRI Roma, hingga KJRI Istanbul, guna memastikan akses perlindungan, bantuan hukum, komunikasi, jalur evakuasi, serta proses pemulangan darurat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, AJI menegaskan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wajib memastikan keberadaan dan kondisi kesehatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk menjamin akses konsuler serta pendampingan hukum.

AJI menilai perlindungan kebebasan pers juga harus menjadi bagian penting dalam upaya diplomasi Indonesia, mengingat terdapat jurnalis Indonesia yang ikut serta dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut. Nany menegaskan bahwa jurnalis yang menjalankan tugas peliputan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pelaku kriminal ataupun menjadi sasaran intimidasi militer.

Tak hanya itu, AJI menegaskan keselamatan jurnalis merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penahanan maupun intimidasi terhadap jurnalis di wilayah konflik dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi.

Lebih jauh, AJI memandang kasus ini bukan hanya soal perlindungan WNI, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan sipil, serta kebebasan pers global.

Nany menambahkan AJI sejak Selasa (19/5/2026) telah melakukan kampanye dan komunikasi dengan sejumlah organisasi pers internasional, antara lain International Federation of Journalists, FORUM-ASIA, dan IFEX, serta berbagai jaringan jurnalis regional lainnya untuk mendesak pembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israel.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya memandang bahwa ada perjuangan dan konsistensi yang panjang dalam menjaga kebebasan pers. Hal ini selaras dengan acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers dalam rangka memperingati World Press Freedom 2026',

"Kita merayakan hari kebebasan pers kali ini dengan Fun Walk karena perjuangan untuk kemerdekaan pers itu seperti jalan yang jauh, butuh stamina, butuh konsistensi, dan yang paling penting butuh kebersamaan," kata Fifi dalam sambutannya di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ekosistem media yang baik. Menurutnya, diperlukan sinergi dari seluruh elemen untuk menjaga ruang publik tetap sehat di tengah arus informasi yang masif.

"Sambil melangkah nanti teman-teman, mari kita segarkan kembali komitmen kita, mari kita bangun komunikasi yang lebih transparan dan digitalisasi yang inklusif," ujarnya.

Di tengah riuh rendah arus informasi digital yang nyaris tak terbendung, kita kerap lupa bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia bukan “hadiah” yang tinggal dinikmati, melainkan hasil dari pergulatan panjang sejarah—sebuah konsensus peradaban yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi.

Maka, setiap peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momen reflektif: sudahkah kemerdekaan ini kita rawat dengan sungguh-sungguh?

Pertanyaan ini terasa semakin relevan ketika kita menyaksikan perubahan lanskap media yang begitu cepat. Kebebasan pers kini tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman klasik berupa sensor negara, tetapi juga tekanan ekonomi, dominasi platform digital, hingga manipulasi informasi yang masif. Dalam konteks ini, menimbang ulang konsep kebebasan pers menjadi sebuah keniscayaan.

Dari Kebebasan ke Tanggung Jawab Publik

Dua karya penting, “A Theory of Media Freedom” oleh Damian Tambini (2021) dan “Journalism and Press Freedom as Human Rights” oleh Rowan Cruft (2022), memberikan kerangka berpikir yang tajam untuk memahami persoalan ini. Keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama: terjadinya perpecahan konseptual dalam memahami kebebasan media.

Di satu sisi, terdapat tradisi “hak negatif” yang dominan di Amerika Serikat, yang menekankan absennya intervensi negara. Di sisi lain, berkembang pendekatan “hak positif” dalam kerangka hak asasi manusia internasional, yang justru menuntut peran aktif negara untuk memastikan ekosistem media tetap sehat.

Doktrin hak negatif, yang selama ini diagungkan sebagai benteng kebebasan, kini menunjukkan keterbatasannya. Dengan hanya melarang campur tangan negara, pendekatan ini gagal membaca realitas baru: ancaman justru datang dari kekuasaan privat yang begitu besar. Ketika platform digital seperti X atau Facebook memiliki kewenangan untuk membatasi, bahkan menghapus, suara individu—termasuk tokoh publik—maka pertanyaan mendasar muncul: siapa yang mengawasi mereka?.

Tambini mengingatkan bahwa pendekatan negatif semata adalah “resep menuju kematian media demokratis.” Tanpa intervensi positif seperti subsidi, kebijakan pajak, atau dukungan terhadap media layanan publik, jurnalisme akan kalah dalam kompetisi pasar digital yang timpang. Akibatnya, ruang publik kehilangan salah satu pilar utamanya. Kita tidak bisa terus memuja independensi pers, sembari membiarkannya perlahan runtuh karena tekanan ekonomi.

Di titik inilah pemikiran Rowan Cruft menjadi relevan. Ia menawarkan perspektif filosofis yang membalik cara pandang kita: kebebasan pers bukanlah milik wartawan semata. Jurnalisme, menurutnya, adalah instrumen untuk memenuhi hak asasi publik. Hak-hak istimewa yang dimiliki jurnalis, seperti melindungi narasumber pada dasarnya ada untuk melayani masyarakat luas.

Dengan kata lain, ketika seorang jurnalis dibungkam, yang sesungguhnya dirampas bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga hak publik untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami jalannya pemerintahan, dan untuk berpartisipasi dalam diskursus demokratis. Di sinilah letak landasan moral kebebasan pers: ia bukan privilese elit, melainkan kewajiban etis untuk memastikan warga negara tidak hidup dalam kegelapan informasi.

Namun, jika kebebasan pers dipahami sebagai instrumen bagi kepentingan publik, maka ia tidak dapat bersifat absolut. Baik Tambini maupun Cruft menegaskan adanya dimensi kondisional dalam kebebasan media. Media yang tidak lagi melayani kebenaran, demokrasi, dan otonomi manusia, pada dasarnya kehilangan legitimasi moralnya.

Di sinilah perdebatan menjadi sensitif. Gagasan tentang pembatasan bersyarat berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritik. Label seperti “tidak bertanggung jawab” atau “menyebarkan kebencian” bisa dengan mudah dijadikan alat delegitimasi. Namun, menghindari konsep kondisionalitas sama saja dengan membiarkan ruang publik dibanjiri disinformasi tanpa batas.

Ketika Algoritma Menguasai Ruang Publik

Kita kini hidup dalam era di mana algoritma menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Informasi yang sensasional sering kali lebih diutamakan dibandingkan yang faktual. Dalam situasi ini, platform digital berperan layaknya penerbit, tetapi menolak tanggung jawab sebagai institusi media. Ini adalah paradoks yang tidak bisa terus dibiarkan.

Karena itu, redefinisi media menjadi penting. Tambini menawarkan pendekatan fungsional: media tidak lagi dipahami sebagai entitas tradisional seperti surat kabar atau televisi, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi jurnalistik untuk kepentingan publik. Ukurannya bukan bentuk, melainkan peran—apakah ia mematuhi etika, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan berkontribusi pada kualitas demokrasi.

Dari sini, arah kebijakan menjadi lebih jelas. Fokus tidak lagi semata pada isi (konten), tetapi pada proses (prosedur). Kebebasan pers harus dijamin melalui sistem yang transparan, adil, dan akuntabel. Intervensi negara tetap dimungkinkan, tetapi harus dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik.

Model seperti Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa dapat menjadi rujukan, terutama dalam hal pengawasan platform digital. Di Indonesia, penguatan Dewan Pers sebagai lembaga independen menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

Dalam konteks nasional, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Di satu sisi, konstitusi menjamin kemerdekaan pers. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa jurnalisme berkualitas tengah tertekan, baik oleh model bisnis yang rapuh maupun oleh praktik disinformasi yang terorganisasi.

Dominasi platform global telah menggerus pendapatan media lokal. Sementara itu, fenomena “buzzer” yang menyamar sebagai media memperkeruh ekosistem informasi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hak positif menjadi semakin mendesak. Negara perlu hadir, bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme yang independen.

Distribusi ulang pendapatan dari platform digital kepada media lokal, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Namun, kebijakan semacam ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, agar tidak berubah menjadi alat kooptasi kekuasaan.

Pada saat yang sama, tanggung jawab etis tidak boleh diabaikan. Praktik jurnalistik seperti perlindungan sumber atau investigasi terselubung memiliki legitimasi moral karena bertujuan mengungkap kebenaran. Sebaliknya, produksi informasi palsu yang disengaja tidak dapat berlindung di balik klaim kebebasan pers.

Pada akhirnya, kebebasan media bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Ia ada untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap kebenaran, mampu berpikir kritis, dan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis.

Dari Tambini, kita belajar bahwa kebebasan pers membutuhkan fondasi institusional yang kuat. Dari Cruft, kita diingatkan bahwa inti dari semua itu adalah hak publik untuk tahu. Jurnalisme, dengan demikian, adalah profesi yang mengemban tanggung jawab moral, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjaga kualitas demokrasi.

Merawat pers berarti merawat hak asasi warga. Dan dalam dunia yang semakin bising oleh informasi, komitmen terhadap kebenaran menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa itu, kebebasan hanya akan menjadi ilusi, dan demokrasi kehilangan maknanya.

JAKARTA - Media konvensional diharapkan tetap bertahan dan eksis untuk mencegah misinformasi di tengah gempuran digitalisasi melalui media baru atau new media. Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026.

"Kita sejatinya ingin menunjukkan kembali bahwa tentu industri pers, khususnya penyiaran, harus terus maju di tengah gempuran digitalisasi saat ini. Bahwa media konvensional harus bisa tetap eksis dan hidup di tengah new media," kata Meutya dalam kegiatan yang digelar oleh Forum Organisasi Penyiaran Indonesia (FOPI) saat car free day di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (3/5/2026).

Meutya menyadari, di era digital menimbulkan derasnya informasi yang menjadi rawan akan misinformasi. Akan hal itu, ia mengajak insan pers dan penyiaran memberikan informasi yang akurat kepada khalayak.



"Kita tentu bersepakat bahwa pers, teman-teman penyiaran yang hadir hari ini, tadi kita sepakat juga dengan Ketua Dewan Pers, untuk bisa menjadi garda, bisa menjadi palang yang kemudian terus menjaga nilai-nilai yang benar," ujarnya.

Lebih dari itu, kata Meutya, menerima informasi termasuk dalam UUD Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. "Jadi ketika kita, teman-teman penyiaran melakukan tugas-tugas jurnalistik dengan prinsip dan kode etik jurnalistik yang benar, maka dia telah menjadi garda untuk menjalankan Undang-Undang Dasar '45 Pasal 28," ucapnya.

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.

Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.

Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan terhadap platform digital dan media sosial agar tunduk pada prinsip kesetaraan dengan media pers, guna menciptakan ekosistem informasi yang adil dan berimbang.

Sementara itu, Dewan Pers melalui anggota sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan, menegaskan bahwa kedaulatan pers merupakan pagar konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam perjanjian internasional.

Dahlan menyoroti dua isu krusial. Pertama, terkait kepemilikan media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. ART dinilai berpotensi membuka peluang kepemilikan asing hingga 100% di sektor media, yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Lihat video: Hari Pers Nasional, Cak Imin dan Sejumlah Menteri KMP Hadiri Puncak Peringatan HPN



Kedua, perlindungan publisher rights. Dahlan menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 harus tetap menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk kewajiban lisensi, pembagian data, serta skema bagi hasil yang adil.

Menurut Dahlan, setiap ketentuan dalam ART—termasuk yang mengatur pembebasan kewajiban platform—harus dibatalkan apabila bertentangan dengan regulasi nasional. “Jangan sampai kedaulatan kepemilikan konten media, karya jurnalistik, dan prinsip keadilan platform justru dilemahkan,” tegasnya.

Dari sisi industri, SPS mencatat adanya kekhawatiran yang semakin menguat di kalangan perusahaan pers dan pelaku ekonomi kreatif. Pergeseran belanja iklan ke platform global, menyusutnya kapasitas ruang redaksi (newsroom), hingga meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang dihadapi industri media saat ini.

Selain itu, posisi tawar perusahaan pers dalam memperoleh pendapatan dinilai semakin melemah, termasuk terkait penggunaan karya jurnalistik oleh teknologi kecerdasan buatan tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.

SPS menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh keadilan ekonomi—yakni siapa yang memperoleh nilai dari konten jurnalistik yang diproduksi oleh media nasional.

Diskusi ini memperkuat pandangan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan global. Namun, setiap perjanjian internasional harus memastikan tidak terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan media nasional.

Kedaulatan tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu kedaulatan kepemilikan media, distribusi konten, monetisasi berita, serta kedaulatan regulasi nasional. SPS Pusat menegaskan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri media dalam negeri merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peranan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang membebaskan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, dari dakwaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menyatakan, putusan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kerja jurnalistik tidak dapat serta-merta dikriminalisasi menggunakan instrumen hukum pidana, terutama jika menyangkut produk pemberitaan.

"Iwakum menghormati dan mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang menegaskan perlindungan terhadap kerja jurnalistik," kata Kamil dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

"Ini menjadi preseden penting bahwa produk pers harus ditempatkan dalam koridor Undang-Undang Pers dan mekanisme etik, bukan langsung ditarik ke ranah pidana," ujarnya.

Kamil juga mengapresiasi pertimbangan hakim yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas uji materi yang diajukan Iwakum. Menurutnya, rujukan tersebut memperlihatkan bahwa dalam mengadili perkara ini, majelis hakim tetap menempatkan kebebasan pers sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai tidak ditemukan niat jahat atau mens rea maupun sifat melawan hukum dalam tindakan terdakwa. Hakim juga menegaskan bahwa penilaian atas suatu pemberitaan, baik negatif maupun positif merupakan ranah etik dan profesionalisme jurnalistik, bukan wilayah hukum pidana.

"Iwakum memandang putusan ini mempertegas batas antara kritik, pemberitaan, dan dugaan perintangan penyidikan. Tidak setiap pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice," kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menambahkan, pertimbangan itu penting sebagai penegasan batas antara kerja jurnalistik dan dugaan tindak pidana. Ia mengingatkan, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap kerja pers.

"Penegakan hukum tetap penting, tetapi jangan sampai menggerus ruang kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Sengketa atas produk jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi melalui Dewan Pers," kata Ponco.

Untuk diketahui, Tian Bahtiar divonis bebas dalam kasus perintangan penyidikan terkait tiga perkara korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membebaskan Tian dari seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Tian Bahtiar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal," ujar Ketua Majelis Hakim Efendi saat membacakan amar putusan, Selasa (3/3/2026).

Hakim menegaskan, Tian dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selain itu, hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya dipulihkan.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa tuntutan hukum terhadap pers terkait karya jurnalistik tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip perlindungan pers. Termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya, dan tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan pidana atau perdata," tutur hakim.

Hakim menekankan tindakan Tian hanya merupakan penilaian berita dan bagian dari tugas jurnalistik. Penilaian atas pemberitaan, baik negatif maupun positif, merupakan ranah organisasi pers dan kode etik jurnalistik.

"Pemberitaan negatif adalah persoalan perspektif atau sudut pandang, bukan kebenaran yang bisa diukur oleh hukum pidana. Yang lebih tepat menilai sebuah pemberitaan adalah kelompok akademik, masyarakat, atau profesi yang berkonsentrasi di dunia jurnalistik, bukan majelis hakim perkara a quo," ujar hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga menyatakan tidak ditemukan niat jahat atau perbuatan melawan hukum dari Tian. Dakwaan perintangan penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinyatakan tidak terpenuhi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Tian dengan pidana 8 tahun penjara, denda Rp600 juta, dan subsider pidana kurungan selama 150 hari.

JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyampaikan keprihatinan atas ketentuan dalam perjanjian perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Pasalnya, ada ketentuan yang membatasi kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mewajibkan platform digital asal AS membayar kompensasi atau lisensi kepada perusahaan pers Indonesia.

Ketum AMSI Wahyu Dhyatmika menilai, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan semangat dan arah kebijakan nasional yang selama ini berupaya membangun hubungan yang lebih adil antara platform digital dan perusahaan pers, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional mengenai kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk mekanisme lisensi berbayar dan bagi hasil atas pemanfaatan konten berita.

“AMSI menilai masuknya klausul tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan politik dan ekonomi Pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ketentuan ini menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi sulit,” katanya, Rabu (25/2/2026).

Di satu sisi harus menjaga hubungan dagang bilateral dan kesempatan meningkatkan nilai ekonomi dari sektor unggulan, namun di sisi lain berisiko mengorbankan kepentingan industri pers nasional serta kedaulatan kebijakan digital.

Menurut Wahyu, Indonesia sebelumnya telah mengambil langkah progresif untuk memastikan adanya kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik oleh platform digital dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas.

“Kebijakan tersebut lahir dari kesadaran bahwa jurnalisme adalah barang publik (public good) dan bahwa keberlanjutan media nasional merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat,” katanya.

Larangan menerapkan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital justru berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi antara platform global dan penerbit lokal, yang selama ini sudah menghadapi tekanan berat akibat perubahan algoritma, dominasi distribusi, dan pergeseran pendapatan iklan ke platform teknologi.

Lihat video: Prabowo-Trump Deal! Hubungan Dagang RI-AS Resmi Memasuki Era Baru



Meski demikian, di tengah perubahan ketentuan ini, AMSI tetap meyakini bahwa platform digital global akan terus membutuhkan dan bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Konten jurnalistik berbasis fakta, investigasi, dan pelaporan mendalam tetap menjadi fondasi kredibilitas ekosistem informasi digital.

AMSI berharap platform tetap menjalin kemitraan lisensi dengan penerbit karena kebutuhan akan konten berkualitas dan terpercaya. Dalam era kecerdasan buatan (AI), ketergantungan platform terhadap data dan konten jurnalistik yang kredibel justru semakin tinggi.

Karena itu, perubahan dalam kerangka perjanjian dagang seharusnya tidak otomatis menghentikan kerja sama komersial antara platform dan penerbit. Meski harus diakui, tanpa kerangka kebijakan yang kuat, posisi tawar penerbit Indonesia akan semakin lemah dalam negosiasi dengan perusahaan platform digital.

AMSI meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tetap konsisten melindungi kepentingan perusahaan pers nasional. Perlindungan tersebut menjadi semakin krusial di era AI, ketika konten jurnalistik digunakan untuk pelatihan model bahasa besar (large language models), ringkasan otomatis, dan berbagai layanan berbasis generative AI.

AMSI meyakini hubungan antara platform AI dan penerbit harus dibangun di atas prinsip, kompensasi yang adil atas penggunaan konten jurnalistik; Transparansi distribusi dan pemanfaatan konten; Pengakuan hak cipta dan hak ekonomi penerbit; Mekanisme negosiasi kolektif yang setara.

“Tanpa kerangka ini, risiko eksploitasi konten jurnalistik Indonesia akan semakin besar, sementara manfaat ekonominya mengalir ke luar negeri,” ucapnya.

Sekjen AMSI Maryadi menegaskan kebijakan perdagangan internasional tidak boleh menggerus kedaulatan Indonesia dalam mengatur ekosistem informasi domestik. Media nasional bukan sekadar pelaku bisnis, tetapi infrastruktur demokrasi dan bagian dari ketahanan nasional di bidang informasi.

Untuk itu, AMSI berharap Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan bahwa implementasi perjanjian perdagangan ini tetap memberi ruang kebijakan (policy space) bagi negara dalam: Mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers; Mengembangkan kerangka regulasi AI yang adil; Menjamin keberlanjutan media nasional sebagai pilar demokrasi.

“AMSI siap berdialog dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan perlindungan industri pers nasional,” ujarnya.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Iwakum dalam penguatan jurnalisme hukum dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Penghargaan PWI Awards itu diterima langsung oleh Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil dalam rangkaian acara puncak Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

Irfan Kamil menyampaikan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif para wartawan hukum yang selama ini konsisten mengawal isu penegakan hukum, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengingat sekaligus tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pers pada kepentingan publik,” kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono menambahkan penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada organisasi, tetapi juga kepada seluruh wartawan hukum yang bekerja dengan komitmen pada etika dan konstitusi.

“Ini adalah apresiasi bagi kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional dan berintegritas. Bagi kami, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus menguatkan jurnalisme hukum yang kritis namun tetap bertanggung jawab,” kata Ponco.

Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik, Iwakum sebelumnya mengajukan uji materi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah tidak dapat dilakukan secara serta-merta, serta harus mengedepankan mekanisme kewartawanan, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers sebagai bagian dari pendekatan restorative justice.

Iwakum menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan kebebasan pers, jurnalisme hukum yang berintegritas, serta penegakan prinsip negara hukum yang demokratis.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Dia berharap pers Indonesia semakin maju, profesional, dan menjadi pilar kemajuan Indonesia.

"Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia mengajak insan pers untuk melawan hoaks dan disinformasi. Prasetyo menilai pemberitaan yang tak bertanggung jawab dapat merusak kehidupan bangsa Indonesia.

"Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," tuturnya.

Pemerintah juga mengapresiasi seluruh insan pers Indonesia. Prasetyo mengatakan seluruh insan pers telah bekerja keras menyampaikan capaian maupun permasalahan di masyarakat.

"Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dipusatkan di Serang, Banten, dengan mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat".

Rangkaian acara HPN 2026 di Banten berlangsung sejak 6 hingga 9 Februari 2026, meliputi berbagai agenda mulai dari Pentas Budaya dan Pameran UMKM, bakti sosial, hingga Jalan Sehat yang melibatkan masyarakat luas.

Penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, yang sekaligus menandai hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 di Surakarta.

JAKARTA - Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers Indonesia. Dia menyatakan insan pers terus menjaga profesionalisme, integritas, serta komitmen dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.

Ibas mengatakan, pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang memastikan ruang publik tetap sehat, transparan, dan akuntabel.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan arus digitalisasi yang sangat cepat, tantangan dunia pers semakin kompleks, mulai dari disrupsi media, penyebaran disinformasi, hingga tekanan ekonomi industri media.

“Pers yang kuat adalah fondasi demokrasi yang kuat. Di tengah derasnya arus informasi global, insan pers Indonesia harus tetap menjadi penjaga kebenaran, penyampai fakta, serta pengawal kepentingan rakyat,” ujar Ibas dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Penjaga Demokrasi dan Konstitusi

Sebagai Pimpinan MPR Koordinator Bidang Pengkajian, Ibas menegaskan bahwa keberadaan pers yang independen sangat penting dalam menjaga kehidupan demokrasi konstitusional. Menurutnya, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dalam memahami nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, dan demokrasi Pancasila.

“Pers menjadi mitra strategis dalam memperkuat kesadaran konstitusional masyarakat. Informasi yang berkualitas akan melahirkan masyarakat yang kritis, cerdas, dan berdaya dalam mengawal jalannya demokrasi,” jelasKetua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Ibas juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia pers di era digital, terutama terkait maraknya hoaks, disinformasi, dan polarisasi informasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, media, platform digital, dan masyarakat untuk menjaga ekosistem informasi yang sehat.

Menurutnya, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral, profesionalisme jurnalistik, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara. “Kebebasan pers adalah bagian dari demokrasi, namun harus dibarengi dengan etika, tanggung jawab, dan komitmen menjaga persatuan bangsa,” tegas Ibas.

Pers, Pembangunan Nasional dan Ketahanan Bangsa

Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN ini menyampaikan bahwa pers juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat persatuan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik bangsa. Pers yang profesional dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, serta solusi kebangsaan.

Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks global yang penuh ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, Indonesia membutuhkan pers yang mampu menghadirkan narasi optimisme, persatuan, dan kemajuan bangsa.

Dalam momentum Hari Pers Nasional 2026, Ibas mengajak seluruh insan pers Indonesia untuk terus menjaga idealisme, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Teruslah menjadi cahaya informasi bagi masyarakat. Teruslah menjaga nurani kebenaran. Pers Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi, konstitusi, dan persatuan bangsa,” ungkapnya.

Ibas berharap Hari Pers Nasional 2026 menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. “Selamat Hari Pers Nasional 2026. Terima kasih atas dedikasi insan pers Indonesia dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, dan menghadirkan harapan bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.