JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.

Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.

"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi

Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.

Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.

Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.

"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.

Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.

"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.

Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.

"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.

Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.

"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada puncak peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 1 Juni 2026. Upacara ini bertempat di Lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Upacara bakal dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan Presiden dan Wakil Presiden, serta para tokoh nasional.

Dalam pelaksanaannya, Ketua MPR bertugas membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan UUD 1945, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan bertugas memimpin pembacaan doa.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 sudah disiapkan secara matang. Dia juga mengingatkan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial melainkan memiliki makna mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Momen peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan melainkan wujud komitmen kita bersama bahwa Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Pada tahun ini, peringatan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Peringatan bersejarah ini juga akan menggunakan logo resmi lambang negara Garuda Pancasila.

Guna memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peringatan secara nasional telah diterbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi panduan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga instansi pendidikan.

“Kami mengajak kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa untuk menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara serentak,” kata Yudian.

Dia mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology yaitu nilai-nilai yang terus hidup dan dihayati masyarakat luas. "Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat mengangkut lebih dari 1,21 juta penumpang selama periode libur panjang Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila. Rata-rata volume penumpang harian selama periode tersebut mencapai lebih dari 149.000 orang.

"Libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila [1 Juni] kembali menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026), dikutip dari Antara.

Anne mengatakan jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang Iduladha dan Hari Lahir Pancasila tetap tinggi yang mencerminkan kuatnya permintaan perjalanan masyarakat sepanjang masa liburan.

KAI mencatat hingga Sabtu (30/5/2026) pukul 10.00 WIB, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1.215.456 tiket di wilayah operasional Jawa dan Sumatra.

Anne memerinci bahwa pada puncak angkutan 26 Mei 2026 jumlah pelanggan mencapai 214.349 orang. Selanjutnya tercatat sebanyak 155.110 pelanggan pada 27 Mei dan meningkat menjadi 175.526 pelanggan pada 28 Mei.

Volume pelanggan kembali naik menjadi 191.834 orang pada 29 Mei, kemudian mencapai 178.294 pelanggan pada 30 Mei. Menjelang akhir masa libur panjang, jumlah pelanggan tercatat 150.479 orang pada 31 Mei dan 149.864 orang pada 1 Juni 2026.

"Setelah puncak keberangkatan pada 26 Mei 2026 dengan lebih dari 214.000 pelanggan, volume harian tetap berada pada kisaran di atas 149.000 pelanggan," ujar Anne.

Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung. Kondisi itu menunjukkan mobilitas masyarakat yang tersebar lebih merata sepanjang periode libur panjang.

Dia menilai kereta api makin diminati karena mampu menghubungkan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata dengan waktu tempuh yang terukur serta kenyamanan perjalanan yang konsisten.

"Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel terus tumbuh. Kereta api menjadi pilihan perjalanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses yang mudah, waktu tempuh yang terukur, serta kenyamanan selama perjalanan,” tutur Anne.

KAI juga melihat pola perjalanan pelanggan yang makin beragam. Jika sebelumnya arus perjalanan libur cenderung terpusat pada hari-hari tertentu, kini distribusi keberangkatan berlangsung lebih merata sepanjang masa liburan.

Pola tersebut menunjukkan masyarakat makin fleksibel dalam menentukan waktu bepergian, baik untuk berwisata, bersilaturahmi, menghadiri kegiatan keluarga, maupun melakukan perjalanan antarkota lainnya.

KAI mencatat 10 stasiun keberangkatan dengan volume pelanggan tertinggi selama periode 26 Mei–1 Juni 2026 hingga Sabtu (30/5/2026) pukul 10.00 WIB, yakni Stasiun Pasarsenen sebanyak 84.578 pelanggan, Stasiun Gambir 73.532 pelanggan, dan Stasiun Yogyakarta 68.951 pelanggan.

Berikutnya, Stasiun Semarang Tawang sebanyak 47.628 pelanggan, Stasiun Bandung 39.727 pelanggan, Stasiun Surabaya Gubeng 39.094 pelanggan, Stasiun Surabaya Pasarturi 37.837 pelanggan, Stasiun Purwokerto 37.268 pelanggan, Stasiun Semarang Poncol 35.712 pelanggan, serta Stasiun Solo Balapan 33.861 pelanggan.

"Tingginya aktivitas keberangkatan dari stasiun-stasiun tersebut sejalan dengan peran kota-kota yang dilayaninya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata," beber Anne.

Dia menjelaskan Jakarta melalui Stasiun Pasarsenen dan Gambir masih menjadi titik awal perjalanan terbesar karena merupakan pusat kegiatan nasional dengan konektivitas ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Sementara itu, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, dan Surabaya menjadi kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode libur panjang.

Anne menambahkan tingginya mobilitas masyarakat selama masa liburan turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah tujuan perjalanan.

Pergerakan penumpang melalui layanan kereta api mendukung aktivitas pariwisata, perdagangan, perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada arus kunjungan antardaerah.

“Kereta api hadir sebagai penghubung aktivitas masyarakat dan penggerak konektivitas antardaerah. Ketika mobilitas berjalan baik, aktivitas ekonomi ikut bergerak," katanya.

Bekasi (ANTARA) - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di seluruh ruas Jalan Tol Trans Jawa dalam rangka mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Raya Waisak hingga Hari Lahir (Harlah) Pancasila.

"Kami melakukan langkah antisipatif melalui optimalisasi layanan transaksi, lalu lintas serta kesiapan petugas maupun armada operasional guna memastikan perjalanan pengguna jalan berlangsung aman, nyaman dan lancar," kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo di Bekasi, Sabtu.

Ia menyatakan perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan selama periode libur panjang yang berpotensi meningkatkan pergerakan kendaraan menuju berbagai destinasi wisata, pusat kegiatan masyarakat maupun perjalanan antar-kota.

"Seiring dengan adanya beberapa periode libur yang berdekatan pada minggu ini, kami memastikan seluruh layanan operasional tetap berjalan dengan baik," katanya.

Pihaknya memastikan kesiapan gardu transaksi di gerbang tol utama, khususnya pada ruas dengan potensi peningkatan volume lalu lintas seperti Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Batang-Semarang, Semarang ABC hingga Surabaya-Gempol.

"Pengoperasian gardu transaksi dilakukan secara optimal dan situasional sesuai kondisi lalu lintas di lapangan," katanya.

Pihaknya juga menyiagakan armada layanan lalu lintas terdiri atas 31 unit derek, tujuh unit ambulans, enam unit rescue, 17 unit Patroli Jalan Raya serta 19 unit Mobile Customer Service yang beroperasi selama 24 jam.

Pemantauan kondisi lalu lintas dilakukan secara real time melalui kamera pengawas yang terintegrasi dengan pusat pengendalian lalu lintas serta didukung Dynamic Message Sign untuk menyampaikan informasi terkini kepada pengguna jalan.

Ria mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan maupun pengemudi dalam keadaan prima serta mengisi kecukupan daya listrik atau BBM dan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.

"Manfaatkan aplikasi Travoy untuk memperoleh informasi lalu lintas, lokasi rest area, CCTV jalan tol hingga layanan darurat secara real time," ucap dia.

Dirinya mengajak seluruh pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan dan menjaga fokus selama berkendara agar perjalanan pada periode libur panjang Waisak dan Hari Lahir Pancasila dapat berlangsung aman dan nyaman.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat memberi sinyal Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Ia meminta doa pada publik agar Megawati bisa berkesempatan hadir dalam acara tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan Djarot sekaligus merespons Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden RI baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Insya Allah beliau hadir ya. Insya Allah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Terlepas dari itu, Djarot menyampaikan, partainya juga akan menggelar upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang

"Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," sebutnya.

Sekadar informasi, seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara.

“Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Kendati demikian, ia belum menjelaskan secara rinci presiden dan wapres terdahulu siapa yang sudah mengonfirmasi kehadiran pada upacara tersebut. “Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya,” ujarnya.

JAKARTA - Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila juga dinilai relevan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Dikutip dari laman Museum Pendidikan Nasional UPI, sejarah lahirnya Pancasila bermula pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1945. Saat itu, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 29 April 1945, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga ini memiliki tugas membahas berbagai hal penting terkait persiapan kemerdekaan, termasuk dasar negara Indonesia.

BPUPKI kemudian menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk setelah merdeka.

Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Lima sila yang disampaikan Soekarno meliputi Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan lebih rinci dasar negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari sembilan tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Hasil pembahasan Panitia Sembilan kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam rumusan tersebut tercantum sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Namun, rumusan itu memunculkan perdebatan di kalangan tokoh bangsa. Salah satu keberatan disampaikan oleh J. Latuharhary yang menilai kalimat tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan UUD Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI.

Arie Afriansyah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SETIAP 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun, peringatan itu seharusnya tidak hanya membawa kita pada hafalan lima sila, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: dari realitas seperti apa Pancasila dilahirkan dan untuk menghadapi dunia seperti apa ia harus terus dihidupkan.

Pidato Bung Karno di hadapan BPUPK pada 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa Pancasila bukan gagasan yang lahir di ruang hampa. Ia lahir dari pembacaan tajam atas realitas geopolitik Indonesia: negeri kepulauan yang majemuk, berada di persilangan dunia, pernah mengalami kolonialisme, dan harus membangun dasar bersama agar dapat hidup sebagai satu bangsa.

Karena itu, membicarakan Pancasila hari ini tidak cukup hanya menempatkannya sebagai dokumen sejarah atau simbol kenegaraan. Pancasila perlu dibaca sebagai kerangka nilai yang lahir dari pengalaman geopolitik Indonesia dan tetap relevan untuk memahami dunia yang kembali diwarnai perang, rivalitas negara besar, ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

Dalam konteks itulah Pancasila dapat menjadi pandangan alternatif Indonesia dalam hukum internasional. Hukum internasional memang penting untuk menjaga ketertiban dunia, tetapi ia juga tidak pernah sepenuhnya bebas dari sejarah kolonialisme, dominasi negara besar, dan kompromi politik yang sering kali lebih menguntungkan pihak yang lebih kuat.

Pancasila dan Hukum Internasional

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna pasif hukum internasional. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan antikolonial dan hidup dalam keragaman, Indonesia memiliki dasar moral untuk menjadikan Pancasila sebagai bahasa etik dalam percakapan global.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi moral. Hukum internasional tidak boleh hanya menjadi teknik diplomasi atau instrumen kekuasaan, tetapi harus tetap diarahkan pada tanggung jawab manusia terhadap kehidupan, martabat, dan masa depan bersama.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar bagi Indonesia untuk menolak penjajahan, apartheid, genosida, agresi, serta segala bentuk perendahan martabat manusia. Karena itu, ketika Indonesia berbicara tentang Palestina, krisis kemanusiaan, pengungsi, atau perang, sikap tersebut tidak semata-mata merupakan pilihan politik luar negeri, melainkan ekspresi nilai-nilai konstitusional dan Pancasilais.

Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan integritas nasional. Dalam hukum internasional, nilai ini relevan ketika Indonesia menghadapi isu perbatasan, keamanan laut, klaim maritim, perlindungan sumber daya, serta penguatan posisi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Namun, persatuan tidak boleh dipahami sebagai nasionalisme yang tertutup. Persatuan justru menjadi modal agar Indonesia dapat berdiri tegak di dunia, tidak kehilangan identitas, tetapi tetap mampu bekerja sama dengan bangsa lain secara bermartabat.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi dasar bagi diplomasi damai, dialog, dan multilateralisme. Nilai musyawarah mengingatkan bahwa perdamaian tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari kesediaan untuk mendengarkan, mencari titik temu, dan mengelola perbedaan secara beradab.

Pengalaman Indonesia dalam ikut mendirikan ASEAN pada 1967 penting untuk dibaca dalam kerangka ini. ASEAN lahir pada masa Perang Dingin dan di tengah gejolak Perang Vietnam, tetapi negara-negara Asia Tenggara memilih membangun kerja sama regional berdasarkan prinsip dialog, penghormatan kedaulatan, non-intervensi, dan musyawarah mufakat.

Kini, terlepas dari berbagai keterbatasannya, Asia Tenggara sering dilihat sebagai kawasan yang relatif berhasil dalam mengelola perbedaan dan membangun kerja sama multilateral. Keberhasilan itu tidak dapat dilepaskan dari budaya diplomasi yang dekat dengan nilai musyawarah, kehati-hatian, dan pencarian konsensus yang juga hidup dalam Pancasila.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diperluas sebagai dasar perjuangan keadilan global. Di tengah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, Pancasila memberi legitimasi bagi Indonesia untuk menuntut tata ekonomi, tata lingkungan, tata teknologi, dan tata kelola laut internasional yang lebih adil.

Pancasila dan Geopolitik

Dalam situasi geopolitik saat ini, tantangannya adalah bagaimana Indonesia menerapkan Pancasila bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar. Ke dalam, Pancasila harus tampak dalam kebijakan yang melindungi kelompok rentan, memperkuat persatuan dalam keberagaman, menegakkan hukum secara adil, menjaga ruang publik dari kebencian, dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan rakyat kecil.

Ke luar, Pancasila harus tampak dalam diplomasi yang konsisten membela kemanusiaan, penyelesaian damai sengketa, hukum internasional yang adil, serta kerja sama multilateral. Langkah Indonesia akan semakin Pancasilais apabila kepentingan nasional tidak dipisahkan dari tanggung jawab kemanusiaan dan komitmen terhadap keadilan internasional.

Di bidang hukum laut, misalnya, Indonesia dapat menegaskan kedaulatan dan hak berdaulatnya sambil tetap menghormati hukum internasional dan menjaga stabilitas kawasan. Di bidang iklim dan ekonomi biru, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan harus menggabungkan kedaulatan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, semua itu menuntut konsistensi. Pancasila tidak boleh hanya menjadi bahasa pidato, tetapi harus menjadi ukuran untuk menilai apakah kebijakan negara benar-benar memuliakan manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan menghadirkan keadilan sosial.

Di sinilah muncul kekhawatiran tentang generasi muda. Nilai-nilai Pancasila berisiko luntur bukan semata-mata karena pemuda tidak nasionalis, tetapi karena Pancasila sering hadir dalam bentuk yang kering, formal, dan berjarak dari realitas hidup mereka.

Pancasila dan Pemuda

Bagi banyak anak muda, Pancasila masih terlalu sering tampil sebagai materi ujian, slogan upacara, atau kewajiban administratif. Padahal mereka hidup dalam dunia digital yang memperlihatkan perang, ketidakadilan, krisis iklim, kekerasan identitas, dan penderitaan manusia secara real time.

Generasi muda tidak kekurangan informasi. Yang sering kurang adalah kerangka nilai untuk membaca informasi secara jernih dan menentukan sikap secara bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti pada indoktrinasi dan hafalan. Pancasila harus diajarkan sebagai cara berpikir kritis untuk memahami persoalan bangsa dan dunia, termasuk perang, perdamaian, hukum laut, perubahan iklim, migrasi, teknologi digital, dan ketimpangan global.

Agar Pancasila tetap hidup, yang dibutuhkan bukan hanya kurikulum, tetapi juga keteladanan. Pemerintah harus memberi contoh melalui kebijakan yang adil, tokoh agama melalui pesan kemanusiaan dan persaudaraan, tokoh pendidikan melalui pembelajaran yang mencerahkan, dan para influencer melalui ruang digital yang tidak merendahkan akal sehat maupun martabat manusia.

Keteladanan itu penting karena generasi muda lebih mudah percaya pada nilai yang mereka lihat bekerja dalam kehidupan nyata. Jika Pancasila hanya diminta untuk dihafalkan tetapi tidak dicontohkan, ia akan kehilangan daya panggil moralnya.

Sebaliknya, jika Pancasila tampak dalam keberanian membela yang lemah, kesediaan berdialog, kejujuran dalam hukum, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap perbedaan, generasi muda akan melihatnya sebagai sesuatu yang hidup. Pancasila akan terasa bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai kompas bagi masa depan.

Hari Lahir Pancasila perlu dibaca sebagai ajakan untuk kembali pada sumber lahirnya Pancasila: realitas geopolitik Indonesia yang majemuk, strategis, dan tidak pernah terpisah dari dinamika dunia. Dari titik tolak itu, Pancasila dapat menjadi cara Indonesia memahami dirinya sekaligus menawarkan pandangan etik bagi hukum internasional dan tata dunia.

Pancasila tidak cukup diselamatkan dengan seremoni. Ia harus dihidupkan dalam kebijakan, diplomasi, pendidikan, hukum, teladan publik, dan percakapan digital di kalangan generasi muda. Jika generasi muda dapat melihat Pancasila sebagai cara membaca ketidakadilan global dan membangun masa depan Indonesia yang bermartabat, maka Pancasila tidak hanya akan bertahan sebagai dasar negara. Ia akan tumbuh sebagai bahasa Indonesia untuk dunia yang lebih manusiawi, lebih damai, dan lebih adil.

JAKARTA - Semua mantan presiden dan wakil presiden (wapres) diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara.

“Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Kendati demikian, ia belum menjelaskan secara rinci presiden dan wapres terdahulu siapa yang sudah mengonfirmasi kehadiran pada upacara tersebut. “Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya,” tuturnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni mendatang merupakan momentum kebangkitan bersama. Dia mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau nilai-nilai hidup.

"Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology yaitu nilai yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara," ucapnya.

Dia turut mengajak masyarakat untuk menyemarakan Hari Lahir Pancasila melalui media sosial. Hal itu dilakukan agar Pancasila tidak hanya menjadi tulisan di dinding atau teks dalam buku sejarah.

“Jangan biarkan nilai-nilai luhur Pancasila hanya menjadi tulisan di dinding atau teks dalam buku sejarah. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam Upacara Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026). Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Yudian Wahyudi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, upacara ini akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Pada sore harinya, pukul 17.00 WIB, juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Namun, upacara ini dilakukan tanpa dihadiri tamu undangan.

Adapun Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas dalam upacara tersebut menggunakan formasi Pancasila. Formasi ini dipimpin oleh satu komandan. Prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh kelompok tiga.

"Formasi ini sangat istimewa karena terdiri dari lima kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". "Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia," ujarnya.

"Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Awal bulan Juni 2026 dibuka dengan Hari Libur Nasional yang diperingati untuk Hari Lahir Pancasila.

Penetapan hari libur tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Selain itu, masih ada satu tanggal yang ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional pada bulan Juni 2026.

Hari Libur Nasional Juni 2026

• Senin, 1 Juni 2026: Hari Lahir Pancasila
• Selasa, 16 Juni 2026: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Cuti Bersama Juni 2026

Sementara itu, diketahui pada bulan Juni 2026 tidak ada Cuti Bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tanggal Merah Juni 2026

Kemudian daftar tanggal merah yang ada di bulan Juni 2026 yakni sebagai berikut:

• Minggu, 7 Juni 2026
• Minggu, 14 Juni 2026
• Minggu, 21 Juni 2026
• Minggu, 28 Juni 2026.

Potensi Long Weekend Juni 2026

Pada bulan Juni 2026, terdapat potensi long weekend atau libur Panjang. Potensi long weekend bisa didapatkan pada Sabtu (13/6) hingga Selasa (16/6).

Namun untuk bisa menikmati libur panjang tersebut, pekerja bisa mengambil cuti pada hari Senin (15/6).

Long Weekend di bulan Juni 2026:

• Sabtu, 13 Juni 2026: Akhir pekan
• Minggu, 14 Juni 2026: Akhir pekan
• Senin, 15 Juni 2026: Ambil cuti
• Selasa, 16 Juni 2026: Libur Nasional 1 Muharam Tahun Baru Islam.

Dr Anang Puji Utama

Pengajar Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

PERIODE lahirnya Pancasila merupakan masa ketika para pendiri bangsa membahas secara serius desain kenegaraan Indonesia sebagai persiapan menuju kemerdekaan. Pembahasan tersebut dilakukan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang itulah lahir gagasan-gagasan fundamental mengenai dasar negara yang kemudian disempurnakan hingga disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Pancasila lahir bukan sekadar sebagai rangkaian kalimat normatif, melainkan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa terhadap realitas Indonesia yang majemuk. Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Para pendiri bangsa menyadari bahwa negara sebesar Indonesia tidak mungkin dipersatukan melalui identitas tunggal, melainkan melalui kesepakatan nilai bersama yang dapat diterima seluruh elemen bangsa. Kesepakatan itulah yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila.

Karena itu, sejak awal Pancasila tidak hanya dimaksudkan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai perekat kebhinekaan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi titik temu berbagai perbedaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi fondasi etik dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif ketatanegaraan, kedudukan Pancasila sangat fundamental. Secara teori, posisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori Stufenbau yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky mengenai hierarki norma hukum. Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut dikembangkan oleh Hamid Attamimi yang menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental Negara (staatfundamentalnorm). Kedudukan tersebut menegaskan bahwa seluruh sistem hukum nasional harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Nilai Pancasila sebagai Instrumen Sosial

Meskipun demikian, tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan lagi sekadar ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan yang jauh lebih besar adalah bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan nasional pada saat yang sama juga memiliki potensi melahirkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kondisi demikian, gesekan sosial sangat mungkin terjadi, baik karena perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial, perbedaan pandangan politik, maupun sentimen berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pengalaman sejarah bangsa menunjukkan bahwa konflik sosial pernah muncul di beberapa daerah dan meninggalkan dampak sosial yang besar terhadap persatuan nasional.

Apabila tidak diantisipasi secara baik, potensi konflik sosial tersebut dapat berkembang menjadi polarisasi yang melemahkan kohesi sosial bangsa. Masyarakat dapat terjebak dalam sikap saling curiga, intoleransi, hingga penguatan identitas kelompok secara berlebihan yang pada akhirnya mengancam persatuan Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting sebagai fondasi moral dan sosial dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan pentingnya toleransi dan penghormatan antarumat beragama. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama kehidupan bersama. Nilai Persatuan Indonesia menjadi fondasi integrasi nasional di tengah keberagaman. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Sedangkan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan pentingnya pemerataan dan solidaritas sosial untuk mencegah kecemburuan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan instrumen sosial untuk mencegah munculnya konflik sosial dalam masyarakat majemuk. Pancasila bukan alat penyeragaman, melainkan fondasi hidup bersama dalam keberagaman.

Internalisasi Nilai Pancasila untuk Penguatan Bela Negara

Dalam konteks tersebut, penguatan nilai-nilai Pancasila juga merupakan bagian penting dari bela negara. Bela negara saat ini tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan fisik dan militer, tetapi juga mencakup upaya menjaga persatuan bangsa, merawat kebhinnekaan, memperkuat toleransi, serta menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan nasional.

Masyarakat yang mampu menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan mengedepankan semangat gotong royong pada hakikatnya sedang menjalankan bela negara dalam dimensi sosial dan ideologis. Demikian pula generasi muda yang menolak provokasi kebencian dan lebih mengedepankan persatuan telah mengambil bagian penting dalam menjaga ketahanan bangsa.

Karena itu, internalisasi Pancasila tidak boleh berhenti pada pendekatan simbolik dan seremonial semata. Penguatan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara nyata melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, penguatan budaya gotong royong, serta pembangunan ruang sosial yang sehat dan inklusif di tengah masyarakat.

Selain itu, keteladanan para pemimpin nasional juga menjadi faktor penting dalam internalisasi Pancasila. Sikap, ucapan, dan kebijakan penyelenggara negara harus mencerminkan nilai persatuan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketika elite politik justru mempertontonkan polarisasi dan konflik, maka ruang internalisasi Pancasila di masyarakat akan semakin melemah.

Pada akhirnya, menjaga Pancasila bukan hanya soal mempertahankan dasar negara secara formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai kebangsaan agar tetap hidup dalam perilaku sosial masyarakat. Tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini bukan semata ancaman terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan ancaman lunturnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, Pancasila harus terus dihadirkan sebagai fondasi etik, perekat kebhinnekaan, dan instrumen bela negara untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selamat Hari Lahir Pancasila.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memproyeksikan pergerakan penumpang di 37 bandara yang dikelolanya mencapai sekitar 3 juta orang selama periode 26 Mei hingga 2 Juni 2026.

Adapun libur nasional Idul Adha yang jatuh pada 27–28 Mei 2026 berdekatan dengan akhir pekan pada 30–31 Mei 2026 serta libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, sehingga diperkirakan memicu peningkatan aktivitas perjalanan udara masyarakat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, seluruh bandara telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan aspek keamanan, keselamatan penerbangan, serta kualitas pelayanan kepada penumpang tetap berjalan optimal selama periode libur panjang tersebut.

“Jumlah penumpang pesawat tertinggi diproyeksikan pada 26 Mei yakni sekitar 412.000 penumpang dengan 3.000 penerbangan,” kata Pahlevi dalam keterangan resmi, Selasa (27/5/2026).

“Dan pada 1 Juni 2026 sekitar 423.000 penumpang juga dengan 3.000 penerbangan,” lanjutnya.

Pahlevi memastikan perjalanan udara masyarakat melalui seluruh bandara InJourney Airports dapat berjalan lancar dan nyaman pada libur Idul Adha yang berdekatan dengan akhir pekan, dan kemudian libur nasional Hari Lahir Pancasila.

Pahlevi menyebut pihak bandara telah melakukan penyesuaian slot time atau pengaturan jadwal lepas landas dan pendaratan pesawat guna menjaga kelancaran operasional penerbangan selama periode libur panjang.

“Penempatan parkir pesawat di sisi udara juga menjadi fokus bandara, di mana hal ini berkontribusi dalam memastikan kelancaran alur kedatangan dan keberangkatan penumpang pesawat,” ujarnya.

“Di samping itu, seluruh staf bandara akan Melayani Sepenuh Hati para penumpang pesawat dan pengguna jasa bandara, ” lanjut dia.

Dia mengatakan, pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proses keberangkatan maupun kedatangan penumpang berjalan lancar.

Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan layanan, mulai dari check in, boarding, penanganan bagasi tercatat, hingga kesiapan moda transportasi publik yang terhubung dengan bandara.

Saat ini, InJourney Airports mengelola 37 bandara di berbagai wilayah Indonesia, termasuk lima bandara dengan trafik penumpang tertinggi yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan Bandara Internasional Kualanamu.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang