Polemik Film Pesta Babi, Aktivis Jakarta: Pancasila Mengajarkan Kritik Beradab
Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai... | Halaman Lengkap
(SINDOnews Ekbis) 31/05/26 13:53 236129
JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.
"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).
Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.
"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).
Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi
Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.
Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.
Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.
"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.
Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.
"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.
Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.
"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.
Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.
"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.
(cip)
#pancasila #film-dokumenter #gotong-royong #hari-lahir-pancasila-1-juni #film-pesta-babi