JAKARTA - Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 seharusnya menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali meneguhkan nilai persatuan. Termasuk nilai-nilai kemanusiaan, dan etika dalam kehidupan publik.

Hal tersebut disampaikan aktivis Jakarta Tobaristani yang menyebutkan perkembangan teknologi informasi dan media digital, kualitas diskursus publik justru dinilai menghadapi tantangan serius.

"Salah satu fenomena yang patut menjadi perhatian adalah munculnya berbagai narasi yang membangun stigma, memperkuat prasangka, dan mengabaikan prinsip verifikasi, termasuk dalam sejumlah konten dokumenter yang belakangan menjadi perbincangan publik, seperti film dokumenter Pesta Babi,” kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Menurut Tobaristani, sebuah karya dokumenter memiliki posisi penting dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, setiap narasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berpegang pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan penghormatan terhadap pihak-pihak yang menjadi objek pemberitaan.

"Dokumenter pada dasarnya merupakan instrumen edukasi publik. Namun ketika sebuah narasi dibangun tanpa ruang konfirmasi yang memadai atau menghadirkan sudut pandang yang tidak utuh, maka yang muncul bukan lagi upaya pencarian kebenaran, melainkan potensi lahirnya prasangka baru di tengah masyarakat," kata Tobaristani, Minggu (31/5/2026).

Lihat video: KSAD Maruli Simanjuntak Pertanyakan Dana Film Dokumenter Pesta Babi

Tobaristani menilai polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi, termasuk adanya keberatan dari sejumlah pihak yang merasa dicatut atau tidak memperoleh ruang klarifikasi yang proporsional, seharusnya menjadi pelajaran penting mengenai etika dalam produksi dan distribusi informasi di ruang publik.

Menurut Tobaristani, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

"Di dalam Pancasila khususnya Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Karena itu, setiap pihak yang menyampaikan informasi kepada publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa narasi yang dibangun tidak merugikan pihak lain melalui asumsi, stigma, atau penggambaran yang tidak proporsional," ujarnya.

Pengurus IKA UNJ bidang Advokasi ini menambahkan istilah pesta babi yang digunakan dalam ruang publik juga telah berkembang menjadi simbol kritik terhadap dugaan perilaku elite yang dianggap jauh dari penderitaan rakyat. Namun, Tobaristani mengingatkan kritik sosial harus tetap disampaikan secara rasional dan berbasis fakta.

"Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Akan tetapi, kritik akan kehilangan nilai moralnya ketika dibangun di atas generalisasi, asumsi, atau tuduhan yang belum terverifikasi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kebenaran," katanya.

Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta ini menilai fenomena saling menyalahkan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya penurunan kualitas dialog kebangsaan.

"Bahkan berbagai persoalan yang kompleks kerap disederhanakan dengan mencari satu pihak yang dianggap paling bertanggung jawab", tegasnya.

Padahal, semangat Pancasila mengajarkan bahwa penyelesaian masalah bangsa membutuhkan gotong royong dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah, lembaga publik, media, akademisi, hingga masyarakat.

"Pancasila tidak pernah mengajarkan budaya saling menyalahkan. Pancasila mengajarkan musyawarah, koreksi yang konstruktif, dan semangat mencari solusi bersama. Jika ruang publik dipenuhi prasangka dan saling curiga, maka yang terkikis bukan hanya kepercayaan kepada institusi, tetapi juga kepercayaan antarsesama warga bangsa," tuturnya.

Tobaristani berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat etika publik, budaya verifikasi informasi, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik maupun memproduksi konten yang dikonsumsi masyarakat.

"Bangsa ini tidak akan melemah karena kritik. Justru kritik yang sehat adalah energi bagi demokrasi. Yang harus dihindari adalah fitnah, manipulasi informasi, dan narasi yang memecah belah. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa, bukan menjadi alat untuk membenarkan prasangka atau menyalahkan pihak lain tanpa dasar yang jelas," ujar Tobaristani.

JAKARTA - Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.

Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila juga dinilai relevan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Sejarah Hari Lahir Pancasila

Dikutip dari laman Museum Pendidikan Nasional UPI, sejarah lahirnya Pancasila bermula pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1945. Saat itu, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pada 29 April 1945, dibentuklah Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lembaga ini memiliki tugas membahas berbagai hal penting terkait persiapan kemerdekaan, termasuk dasar negara Indonesia.

BPUPKI kemudian menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk setelah merdeka.

Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Lima sila yang disampaikan Soekarno meliputi Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Momen pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut kemudian dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan lebih rinci dasar negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari sembilan tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkar, H. Agus Salim, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim.

Hasil pembahasan Panitia Sembilan kemudian dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam rumusan tersebut tercantum sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Namun, rumusan itu memunculkan perdebatan di kalangan tokoh bangsa. Salah satu keberatan disampaikan oleh J. Latuharhary yang menilai kalimat tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan UUD Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya “Negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI.

Arie Afriansyah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SETIAP 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun, peringatan itu seharusnya tidak hanya membawa kita pada hafalan lima sila, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: dari realitas seperti apa Pancasila dilahirkan dan untuk menghadapi dunia seperti apa ia harus terus dihidupkan.

Pidato Bung Karno di hadapan BPUPK pada 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa Pancasila bukan gagasan yang lahir di ruang hampa. Ia lahir dari pembacaan tajam atas realitas geopolitik Indonesia: negeri kepulauan yang majemuk, berada di persilangan dunia, pernah mengalami kolonialisme, dan harus membangun dasar bersama agar dapat hidup sebagai satu bangsa.

Karena itu, membicarakan Pancasila hari ini tidak cukup hanya menempatkannya sebagai dokumen sejarah atau simbol kenegaraan. Pancasila perlu dibaca sebagai kerangka nilai yang lahir dari pengalaman geopolitik Indonesia dan tetap relevan untuk memahami dunia yang kembali diwarnai perang, rivalitas negara besar, ketimpangan ekonomi, krisis iklim, dan disrupsi teknologi.

Dalam konteks itulah Pancasila dapat menjadi pandangan alternatif Indonesia dalam hukum internasional. Hukum internasional memang penting untuk menjaga ketertiban dunia, tetapi ia juga tidak pernah sepenuhnya bebas dari sejarah kolonialisme, dominasi negara besar, dan kompromi politik yang sering kali lebih menguntungkan pihak yang lebih kuat.

Pancasila dan Hukum Internasional

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna pasif hukum internasional. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan antikolonial dan hidup dalam keragaman, Indonesia memiliki dasar moral untuk menjadikan Pancasila sebagai bahasa etik dalam percakapan global.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan dimensi moral. Hukum internasional tidak boleh hanya menjadi teknik diplomasi atau instrumen kekuasaan, tetapi harus tetap diarahkan pada tanggung jawab manusia terhadap kehidupan, martabat, dan masa depan bersama.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar bagi Indonesia untuk menolak penjajahan, apartheid, genosida, agresi, serta segala bentuk perendahan martabat manusia. Karena itu, ketika Indonesia berbicara tentang Palestina, krisis kemanusiaan, pengungsi, atau perang, sikap tersebut tidak semata-mata merupakan pilihan politik luar negeri, melainkan ekspresi nilai-nilai konstitusional dan Pancasilais.

Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan integritas nasional. Dalam hukum internasional, nilai ini relevan ketika Indonesia menghadapi isu perbatasan, keamanan laut, klaim maritim, perlindungan sumber daya, serta penguatan posisi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Namun, persatuan tidak boleh dipahami sebagai nasionalisme yang tertutup. Persatuan justru menjadi modal agar Indonesia dapat berdiri tegak di dunia, tidak kehilangan identitas, tetapi tetap mampu bekerja sama dengan bangsa lain secara bermartabat.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi dasar bagi diplomasi damai, dialog, dan multilateralisme. Nilai musyawarah mengingatkan bahwa perdamaian tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari kesediaan untuk mendengarkan, mencari titik temu, dan mengelola perbedaan secara beradab.

Pengalaman Indonesia dalam ikut mendirikan ASEAN pada 1967 penting untuk dibaca dalam kerangka ini. ASEAN lahir pada masa Perang Dingin dan di tengah gejolak Perang Vietnam, tetapi negara-negara Asia Tenggara memilih membangun kerja sama regional berdasarkan prinsip dialog, penghormatan kedaulatan, non-intervensi, dan musyawarah mufakat.

Kini, terlepas dari berbagai keterbatasannya, Asia Tenggara sering dilihat sebagai kawasan yang relatif berhasil dalam mengelola perbedaan dan membangun kerja sama multilateral. Keberhasilan itu tidak dapat dilepaskan dari budaya diplomasi yang dekat dengan nilai musyawarah, kehati-hatian, dan pencarian konsensus yang juga hidup dalam Pancasila.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diperluas sebagai dasar perjuangan keadilan global. Di tengah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, Pancasila memberi legitimasi bagi Indonesia untuk menuntut tata ekonomi, tata lingkungan, tata teknologi, dan tata kelola laut internasional yang lebih adil.

Pancasila dan Geopolitik

Dalam situasi geopolitik saat ini, tantangannya adalah bagaimana Indonesia menerapkan Pancasila bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar. Ke dalam, Pancasila harus tampak dalam kebijakan yang melindungi kelompok rentan, memperkuat persatuan dalam keberagaman, menegakkan hukum secara adil, menjaga ruang publik dari kebencian, dan memastikan pembangunan tidak meninggalkan rakyat kecil.

Ke luar, Pancasila harus tampak dalam diplomasi yang konsisten membela kemanusiaan, penyelesaian damai sengketa, hukum internasional yang adil, serta kerja sama multilateral. Langkah Indonesia akan semakin Pancasilais apabila kepentingan nasional tidak dipisahkan dari tanggung jawab kemanusiaan dan komitmen terhadap keadilan internasional.

Di bidang hukum laut, misalnya, Indonesia dapat menegaskan kedaulatan dan hak berdaulatnya sambil tetap menghormati hukum internasional dan menjaga stabilitas kawasan. Di bidang iklim dan ekonomi biru, Indonesia dapat menunjukkan bahwa pembangunan harus menggabungkan kedaulatan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, semua itu menuntut konsistensi. Pancasila tidak boleh hanya menjadi bahasa pidato, tetapi harus menjadi ukuran untuk menilai apakah kebijakan negara benar-benar memuliakan manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan menghadirkan keadilan sosial.

Di sinilah muncul kekhawatiran tentang generasi muda. Nilai-nilai Pancasila berisiko luntur bukan semata-mata karena pemuda tidak nasionalis, tetapi karena Pancasila sering hadir dalam bentuk yang kering, formal, dan berjarak dari realitas hidup mereka.

Pancasila dan Pemuda

Bagi banyak anak muda, Pancasila masih terlalu sering tampil sebagai materi ujian, slogan upacara, atau kewajiban administratif. Padahal mereka hidup dalam dunia digital yang memperlihatkan perang, ketidakadilan, krisis iklim, kekerasan identitas, dan penderitaan manusia secara real time.

Generasi muda tidak kekurangan informasi. Yang sering kurang adalah kerangka nilai untuk membaca informasi secara jernih dan menentukan sikap secara bertanggung jawab. Karena itu, pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti pada indoktrinasi dan hafalan. Pancasila harus diajarkan sebagai cara berpikir kritis untuk memahami persoalan bangsa dan dunia, termasuk perang, perdamaian, hukum laut, perubahan iklim, migrasi, teknologi digital, dan ketimpangan global.

Agar Pancasila tetap hidup, yang dibutuhkan bukan hanya kurikulum, tetapi juga keteladanan. Pemerintah harus memberi contoh melalui kebijakan yang adil, tokoh agama melalui pesan kemanusiaan dan persaudaraan, tokoh pendidikan melalui pembelajaran yang mencerahkan, dan para influencer melalui ruang digital yang tidak merendahkan akal sehat maupun martabat manusia.

Keteladanan itu penting karena generasi muda lebih mudah percaya pada nilai yang mereka lihat bekerja dalam kehidupan nyata. Jika Pancasila hanya diminta untuk dihafalkan tetapi tidak dicontohkan, ia akan kehilangan daya panggil moralnya.

Sebaliknya, jika Pancasila tampak dalam keberanian membela yang lemah, kesediaan berdialog, kejujuran dalam hukum, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap perbedaan, generasi muda akan melihatnya sebagai sesuatu yang hidup. Pancasila akan terasa bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai kompas bagi masa depan.

Hari Lahir Pancasila perlu dibaca sebagai ajakan untuk kembali pada sumber lahirnya Pancasila: realitas geopolitik Indonesia yang majemuk, strategis, dan tidak pernah terpisah dari dinamika dunia. Dari titik tolak itu, Pancasila dapat menjadi cara Indonesia memahami dirinya sekaligus menawarkan pandangan etik bagi hukum internasional dan tata dunia.

Pancasila tidak cukup diselamatkan dengan seremoni. Ia harus dihidupkan dalam kebijakan, diplomasi, pendidikan, hukum, teladan publik, dan percakapan digital di kalangan generasi muda. Jika generasi muda dapat melihat Pancasila sebagai cara membaca ketidakadilan global dan membangun masa depan Indonesia yang bermartabat, maka Pancasila tidak hanya akan bertahan sebagai dasar negara. Ia akan tumbuh sebagai bahasa Indonesia untuk dunia yang lebih manusiawi, lebih damai, dan lebih adil.