Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menggelar Kaltara Investment Forum (KIF) 2026 dengan menghadirkan investor nasional serta peserta dari tiga negara, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara, Ferry Ferdinan Bohoh, mengatakan sejumlah investor internasional turut hadir dalam forum tersebut.

Selain tiga negara yang mengikuti kegiatan secara langsung, investor dari Australia sebelumnya juga sempat datang ke Kalimantan Utara, meski tidak dapat menghadiri forum karena harus kembali ke Tarakan.

“Bisa dilihat di sini kan ada tiga negara yang hadir, dari Korea, Malaysia dan Singapura. Kemarin dari Australia juga datang, namun tidak datang pada kegiatan ini karena harus kembali ke Tarakan,” ujar Ferry, Kamis.

KIF 2026 digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Investasi Berkelanjutan di Kaltara melalui Pariwisata dan Pengembangan Sektor Hilir”.

Menurut Ferry, forum tahunan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan potensi investasi Kalimantan Utara kepada investor domestik maupun internasional.

“Kaltara ini kan kaya dengan segala macam jenis sumber daya alam, mirip dengan Kalimantan Timur ada tambang dan industri,” katanya.

Selain sektor pertambangan dan industri, pemerintah daerah juga memaparkan berbagai peluang investasi lain, termasuk pengembangan food estate sebagai bagian dari persiapan lumbung pangan untuk mendukung kebutuhan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa penyelenggaraan KIF 2026 bertujuan mendorong peningkatan investasi, khususnya pada sektor pariwisata dan hilirisasi.

Menurut dia, kedua sektor tersebut diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

“Kita semua tentu berharap bahwa investasi yang masuk pada sektor-sektor tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu membuka peluang usaha dan akses permodalan bagi pelaku UMKM lokal,” ujar Zainal.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan potensi ekonomi yang hilang apabila proyek tanggul laut tidak dibangun mencapai USD368 miliar atau setara Rp6.396 triliun.

AHY menjelaskan perhitungan dampak ekonomi tersebut diukur dari potensi hilangnya sejumlah industri yang berlokasi di wilayah pesisir Jawa, potensi hilangnya area persawahan masyarakat, kampung-kampung nelayan, hingga aset-aset properti yang berpotensi terpendam banjir rob.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," ujarnya dalam acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).

AHY mengatakan bahwa ancaman banjir rob di wilayah pesisir Jawa mengancam 20 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah populasi mencapai 55 juta penduduk. Sementara yang dihidup di wilayah pesisir dan menjadi paling rentan sebesar 26 persen dari jumlah populasi tersebut.

Adapun dampak terhadap produktivitas pangan juga juga mengancam apabila banjir rob melanda. Sebab dari jumlah luasan sawah di Jawa yang seluas 1,5 juta hektare, sekitar 115 ribu hektar berada di wilayah pesisir.

"Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," tambahnya.

AHY menyebutkan kondisi pesisir jawa saat ini dihadapkan oleh 2 tantangan sekaligus. Pertama penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun, dan kedua kenaikan air laut yang mencapai 1,2 cm per tahun. Sehingga sampai pada titiknya, pesisir utara Jawa berpotensi akan tenggelam jika tidak ada penanganan sejak dini.

"Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, pihaknya bersama 10 universitas terbaik di Indonesia sedang menyiapkan pembukaan pendaftaran Program Ekspedisi Patriot yang ditargetkan melibatkan 1.400 peserta tahun ini.

Ia menuturkan, para peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) tahun ini diwajibkan untuk menyelesaikan jenjang S1 mereka. Hal tersebut berbeda dengan implementasi TEP tahun lalu yang memperbolehkan mahasiswa S1 yang masih aktif berkuliah untuk mengikuti program tersebut.

“Insyaallah pada tahun ini, kami akan membuka kembali (pendaftaran) kepada seluruh sarjana (lulusan) S1 yang akan bergabung dengan Tim Ekspedisi Patriot 2026,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, persyaratan tersebut diberikan karena sejumlah tim akan mendapatkan penugasan hingga satu tahun di beberapa wilayah transmigrasi tertentu.

Tim Ekspedisi Patriot merupakan salah satu bagian dari Program Transmigrasi Patriot yang dijalankan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) untuk mengoptimalkan pengembangan berbagai potensi ekonomi di kawasan transmigrasi.

Perbedaan lainnya antara pelaksanaan Ekspedisi Patriot kali ini adalah jumlah kawasan transmigrasi yang dilibatkan.

Iftitah menyatakan, para peserta TEP sebelumnya disebar ke 154 wilayah transmigrasi pada 2025, sementara pada tahun ini mereka hanya akan dikirim ke 52 wilayah transmigrasi.

Selain itu, ia menyampaikan terdapat penambahan perguruan tinggi nasional yang berpartisipasi dalam Ekspedisi Patriot tahun ini, yakni meningkat dari tujuh universitas menjadi 10 universitas.

Ia menuturkan, kampus yang terlibat tahun lalu adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Sementara tiga perguruan tinggi yang baru bergabung dengan program tersebut tahun ini adalah Universitas Brawijaya (UNBRAW), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Mentrans Iftitah mengatakan, pendaftaran nantinya bisa dilakukan melalui laman (website) Kementrans maupun 10 kampus mitra tersebut.

Ia menuturkan, calon peserta tidak harus merupakan lulusan dari universitas-universitas tersebut, tapi diperbolehkan merupakan alumni dari perguruan tinggi lain.

Universitas mitra nantinya bertindak sebagai penanggung jawab atas program kerja yang dijalankan oleh para peserta TEP di kawasan transmigrasi yang menjadi wilayah tugas dari masing-masing perguruan tinggi.

“Diberikan ruang juga bagi siapapun, sarjana lulusan dari universitas manapun, untuk ikut ambil bagian di dalam program itu. Itulah kenapa kami membuka kesempatan bagi siapapun untuk ikut bergabung di dalam tim UI, misalkan, begitu pula dengan tim ITB, ITS, dan UNHAS juga demikian,” jelas Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University

INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, pemerintah secara agresif menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi global.

Namun, di sisi lain, muncul gejala mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi 'hantu' baru bagi stabilitas proyek investasi: penegakan hukum lingkungan yang tidak berbasis sains dan berujung pada ketidakpastian hukum yang masif.

Akhir-akhir ini, narasi mengenai tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup telah menciptakan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Bukan karena para investor tersebut anti-lingkungan atau enggan memikul tanggung jawab, melainkan karena cara perhitungan kerugian yang diterapkan telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan logika ekonomi, bahkan cenderung menjadi alat pemerasan yang terselubung.

Distorsi Permen LH No. 7 Tahun 2014

Akar permasalahan ini berpulang pada distorsi penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Seharusnya, regulasi ini menjadi pedoman teknis untuk mengkalkulasi dampak kerusakan.

Namun dalam praktiknya, contoh angka-angka yang tercantum di dalamnya seringkali dipaksa masuk ke dalam skenario penegakan hukum seolah-olah merupakan tarif tetapan (fixed tariff) yang bersifat kaku.

Yang lebih memprihatinkan adalah kompetensi pihak-pihak yang melakukan penghitungan. Seringkali, proses ini dilakukan oleh oknum atau tim yang tidak memiliki keahlian teknis mendalam di bidang ekonomi lingkungan, hidrologi, atau toksikologi.

Hasilnya adalah angka-angka kerugian yang 'fantastis' dan tidak masuk akal akibat terjadinya double counting bahkan triple counting. Sebagai contoh, dalam satu kasus, biaya pemulihan lahan dihitung, lalu ditambah lagi nilai jasa ekosistem yang seharusnya sudah terakomodasi dalam biaya pemulihan tersebut.

Total nominal tuntutan yang melambung tinggi ini tidak hanya memukul arus kas perusahaan, tetapi juga merusak kepastian return on investment (ROI) yang telah diproyeksikan.

Kriminalisasi Korban dan Prediksi El Nino

Dinamika ini menjadi semakin berbahaya ketika penegakan hukum lingkungan dijadikan alat untuk mencari 'kambing hitam' atas bencana alam. Momentum banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu adalah contoh nyata.

Alih-alih mengkaji faktor alam dan tata ruang yang kompleks, aparat penegak hukum dengan mudahnya menunjuk sejumlah pihak sebagai penyebab dan menuntut ganti rugi lingkungan dengan nilai yang sangat tinggi.

Ancaman ini akan membesar seiring dengan datangnya fenomena El Nino tahun ini. Potensi maraknya kebakaran lahan menjadi time bomb bagi para investor sektor lahan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, logika hukum dibalik: pemegang hak atas tanah—yang justru menjadi korban kebakaran—dituduh sebagai pelaku dan dipaksa menanggung biaya kerusakan lingkungan yang tidak mereka perbuat.

Logika 'pencemar membayar' (polluter pays principle) berubah menjadi 'siapa yang kebakaran, dia yang membayar'. Hal ini menciptakan risiko liability yang tidak terukur (unlimited liability) bagi investor, di mana mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko bisnis, tetapi juga risiko sistem peradilan yang tidak dapat diprediksi.

Darurat Validitas Ilmiah

Isu kerugian lingkungan di Indonesia telah memasuki fase darurat validitas. Jika negara ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai tuan rumah investasi yang ramah lingkungan namun berkeadilan, maka diperlukan langkah transformasi yang radikal.

Pertama, penerapan Permen LH 7/2014 harus dihentikan penggunaannya sebagai 'buku tarif'. Setiap kasus kerusakan lingkungan harus diperlakukan sebagai kasus unik yang memerlukan kajian ilmiah spesifik, bukan sekadar 'copy-paste' rumusan angka.

Kedua, dan ini adalah poin paling krusial, proses penghitungan kerugian lingkungan harus melibatkan lembaga ilmiah independen, bahkan jika perlu melibatkan lembaga internasional yang memiliki standar kredibilitas tinggi. Pengadilan tidak boleh lagi menerima 'pakar' yang memberikan kesaksian tanpa dasar metodologi yang dapat diverifikasi secara internasional.

Kesimpulan bagi Investor

Bagi investor papan atas, situasi ini mengirimkan sinyal peringatan yang jelas: risiko investasi di Indonesia kini tidak lagi bersifat komersial semata, tetapi juga bersifat regulatory risk yang acak. Sebelum berinvestasi, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis lahan, diperlukan due diligence hukum yang sangat ketat terhadap potensi tuntutan kerugian lingkungan.

Pemerintah harus segera menyadari bahwa investasi membutuhkan kepastian, bukan ketakutan. Jika tuntutan kerugian lingkungan terus diperlakukan sebagai alat tekanan yang tidak ilmiah, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan investasi baru.

Tetapi juga akan mengusir investasi yang sudah ada. Keadilan bagi lingkungan hidup tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak adil bagi pelaku usaha.

JAKARTA - Honda sedang sakit. Sangat sakit. Dan penyakitnya ini mahal sekali: mencapai 2,5 triliun Yen, atau sekitar USD15,7 miliar. Kalau dirupiahkan, angkanya bikin pusing: Rp266,9 triliun.

Itu adalah nilai penurunan aset (impairment charge) yang harus ditanggung raksasa otomotif Jepang ini. Penyebab utamanya? Mereka agresif mengejar proyek mobil listrik (EV), lalu panik, dan akhirnya membatalkan proyek-proyek itu tepat sebelum diluncurkan.

Kabar buruknya tidak berhenti di situ. Beban ini diprediksi akan menyeret Honda ke jurang kerugian tahunan pertamanya dalam 70 tahun terakhir sejak mereka menjadi perusahaan terbuka.

Ini adalah buah dari keterlambatan pabrikan Jepang. Saat Tesla dan jagoan China seperti BYD sudah berlari kencang jualan mobil listrik yang dikendalikan peranti lunak, Honda baru pemanasan.



Sebenarnya, Chief Executive Officer Toshihiro Mibe pernah pasang target berani: 40 persen jualan Honda tahun 2030 harus dari mobil listrik.

Belakangan, target itu direvisi jadi 20 persen saja. Honda sempat berharap banyak pada dua model dari seri 0 EV mereka, ditambah Acura RSX listrik yang sedianya meluncur di Amerika Serikat tahun depan. Semua dibatalkan. Strategi dirombak ulang.

Tapi, masalah Honda bukan cuma soal listrik. Bisnis inti mobil berbahan bakar bensin (internal combustion engine/ICE) mereka juga sedang megap-megap.

Divisi otomotif Honda sudah mencatat kerugian empat kuartal berturut-turut. Ini masa paceklik terpanjang sejak bencana tsunami Fukushima 15 tahun silam. Di Amerika Serikat—pasar terbesar mereka—penjualan tahun lalu cuma naik 0,5 persen.

Penjualan mobil Honda di Indonesia juga turun 35 persen. Pangsa pasar mereka tergerus dengan kedatangan mobil China. Di kuartal I (Q1) 2026, penjualan Honda lagi-lagi turun. Hanya, menjual 13.530 unit dibandingkan 22.336 unit di Q1 2025.

Honda memang masih menempati posisi kelima merek mobil terlaris, di bawah Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, dan Suzuki. Tapi, merek China (BYD) terus mendekat.

Yang paling mengerikan adalah di China. Di negara itu, penjualan Honda anjlok selama 24 bulan berturut-turut! Tahun 2025 lalu, mereka hanya jualan sekitar 647.000 unit, turun 24 persen. Padahal di 2023, mereka masih bisa jualan 1,2 juta unit.

Orang China tidak lagi tertarik mobil bensin tradisional. Mereka memilih mobil listrik pintar buatan dalam negeri.

Akibatnya bisa ditebak: pabrik Honda di China menganggur.

Bulan Juni ini, Honda terpaksa akan menyetop operasi satu pabrik mobil bensinnya yang dikelola bersama Guangzhou Automobile Group (GAC). Tahun depan, satu pabrik lagi yang dikelola bersama Dongfeng Motor Group juga kemungkinan besar akan dihentikan.

Kapasitas produksi bensin Honda di China akan dipangkas separuh, dari 960.000 unit per tahun menjadi cuma 480.000 unit. Secara total, kapasitas produksi mereka di sana tinggal 720.000 mobil setahun. Mundur teratur.

Lalu apa kabar proyek mobil canggih kerja sama Honda dengan Sony? Namanya Afeela 1. Harusnya ini jadi kartu truf Honda mengejar ketertinggalan teknologi peranti lunak.

Nasibnya sama saja: dibatalkan. Maret lalu, perusahaan patungan Sony Honda Mobility mengumumkan penyetopan pengembangan mobil itu. Uang pesanan konsumen di California akan dikembalikan penuh.



Kini, sekitar 400 karyawan di perusahaan patungan itu kebingungan nasib. Sony dan Honda beralih membahas pemanfaatan asisten kecerdasan buatan (AI) dan sistem audio Afeela 1 untuk produk non-mobil.

Lalu bagaimana Honda bertahan saat ini?

Sayangnya, di pasar mobil hibrida pun—pasar yang sedang naik daun untuk menjembatani bensin dan listrik—Honda tertinggal. Varian hibrida mereka minim. Tidak ada pilihan hibrida untuk model truk, minivan, atau SUV besar. Padahal pesaingnya panen di segmen ini.

Bulan Mei ini, jajaran direksi Honda dijadwalkan mengumumkan perombakan strategi besar-besaran bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Kita tunggu saja, apakah perombakan struktur riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan Mibe bisa mengobati penyakit kronis Honda, atau mereka justru makin tertinggal di arena balap otomotif masa depan.

TOKYO - Gempa bumi berkekuatan 7,5 Magnitudo melanda Jepang utara pada hari Senin. Badan Meteorologi Jepang (JMA) mengeluarkan peringatan tsunami untuk gelombang hingga 3 meter di prefektur Iwate, Aomori, dan Hokkaido.

Gempa tersebut, yang terjadi pukul 16.53 waktu setempat di perairan Pasifik di lepas pantai utara prefektur Iwate, memiliki kedalaman 10 km dan cukup kuat untuk mengguncang bangunan besar hingga sejauh Tokyo, ratusan kilometer jauhnya.

Jepang telah mengeluarkan peringatan untuk daerah pesisir utara karena peningkatan risiko kemungkinan gempa mega yang dipicu oleh gempa besar sebelumnya pada hari itu.

Kantor Kabinet dan JMA menyatakan ada kemungkinan 1 persen terjadinya gempa besar di pantai utara Jepang dalam satu atau dua minggu ke depan setelah gempa kuat pada Senin pagi di dekat palung Chishima.

Para pejabat mengatakan peringatan ini bukan prediksi gempa, tetapi mendesak warga untuk meningkatkan kesiapan mereka, seperti menyiapkan makanan darurat dan tas perlengkapan darurat sebagai antisipasi, sambil tetap menjalani kehidupan sehari-hari.

Peringatan untuk wilayah tersebut adalah yang kedua dalam beberapa bulan terakhir.

Peringatan pertama dikeluarkan setelah gempa besar lainnya pada bulan Desember. Tidak ada gempa besar berikutnya yang terjadi.

Gempa lain telah tercatat di lepas pantai Sanriku pada kedalaman 10 km.

Sementara itu, warga Jepang juga telah diperingatkan untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi

"Begitu kami mendengar peringatan gempa, semua orang berlari ke bawah," kata Chaw Su Thwe, warga negara Myanmar yang tinggal di Hokkaido, kepada BBC. "Namun, kali ini guncangannya relatif ringan."

Dia adalah salah satu dari banyak anak muda yang pindah ke Jepang dari Myanmar untuk bekerja setelah kudeta militer di sana pada tahun 2021.

"Saat ini, otoritas setempat menggunakan pengeras suara di lingkungan sekitar untuk memperingatkan orang-orang tentang kemungkinan tsunami dan untuk tetap waspada. Pekerja kantor diizinkan untuk pulang kerja lebih awal," katanya.

"Di tempat kerja saya, bos telah memberi tahu kami untuk tetap waspada dan menghubungi mereka jika terjadi sesuatu."

Jepang memiliki tiga kategori peringatan tsunami, menurut Badan Meteorologi Jepang.

Peringatan Tsunami Besar adalah untuk gelombang yang dianggap "sangat besar". Peringatan ini dikeluarkan ketika gelombang setinggi 5 hingga 10 meter diperkirakan akan terjadi.

Peringatan Tsunami adalah peringatan tertinggi kedua, dikeluarkan untuk gelombang yang diperkirakan setinggi sekitar 1 hingga 3 meter.

Badan tersebut mengatakan bahwa mereka yang berada di area peringatan harus segera mengungsi dari daerah pesisir dan daerah tepi sungai dan pindah ke tempat yang lebih tinggi atau gedung evakuasi.

Peringatan tsunami adalah peringatan tingkat terendah, yang dikeluarkan untuk gelombang di bawah 1 meter. Masyarakat disarankan untuk segera keluar dari laut dan meninggalkan daerah pesisir ketika peringatan ini dikeluarkan.

Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak warga di kawasan transmigrasi mengoptimalkan peluang untuk mengekspor komoditas durian, baik beku maupun segar, ke China.

Ia pun menekankan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah, sekaligus mendorong optimalisasi ekspor durian dalam bentuk segar yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi di pasar internasional.

“Permintaan durian di pasar global, khususnya Tiongkok sangat besar. Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku. Ini menjadi peluang besar yang harus kita manfaatkan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan komoditas durian adalah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentrans Iftitah memimpin langsung pelepasan ekspor 459 ton durian senilai Rp42,5 miliar yang berasal dari 11 kawasan transmigrasi yang ada di kabupaten tersebut pada Kamis (16/4). Dalam kesempatan tersebut, ia juga meninjau proses pengemasan durian yang akan dipasarkan ke luar negeri.

Ia mengatakan, keberhasilan ekspor durian tersebut merupakan hasil dari penguatan ekosistem ekonomi berbasis kawasan, yang kini menjadi arah baru kebijakan transmigrasi.

Selain durian, ia menuturkan bahwa kelapa juga memiliki prospek ekspor yang menjanjikan dengan permintaan mencapai 4 miliar butir atau senilai sekitar Rp110 triliun per tahun di China. Sementara produksi domestik di Negeri Tirai Bambu tersebut hanya mencapai 1 miliar butir.

Untuk mengoptimalkan potensi ekspor tersebut, pemerintah nantinya akan mengembangkan koridor ekonomi hortikultura di Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong.

Sebagian besar wilayah Parigi Moutong sendiri merupakan kawasan transmigrasi dan eks-transmigrasi yang telah berkembang menjadi sentra produksi hortikultura.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) juga membuka peluang kolaborasi dengan investor dan mitra internasional untuk memperkuat rantai pasok, infrastruktur, serta akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.

“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kawasan yang mampu menghasilkan komoditas unggulan berdaya saing global,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAMBI - Pemprov Jambi bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat sinergi strategis dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Mereka sekaligus mendorong pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap dan kemitraan masyarakat sebagai pendekatan terintegrasi di tingkat tapak.

Penguatan kolaborasi ini menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat dinamika perubahan iklim . Termasuk potensi musim kering ekstrem, sehingga diperlukan langkah preventif yang sistematis, mulai dari penguatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. APHI Dorong Penguatan Komitmen Jaga Kelestarian Hutan

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi dukungan APHI dan pelaku usaha kehutanan di wilayahnya dalam upaya pencegahan karhutla yang menjadi salah satu isu strategis daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di tengah dinamika iklim yang semakin menantang.

“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik dukungan APHI dan para pelaku usaha kehutanan dalam upaya pencegahan karhutla. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan langkah-langkah mitigasi berjalan lebih efektif di lapangan,” katanya saat menerima kunjungan APHI ke Pemprov Jambi, Kamis (16/04/2026).

Lebih lanjut, Al Haris menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi preventif. Dalam konteks tersebut, pelaku usaha kehutanan diharapkan dapat memberikan contoh praktik terbaik di lapangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat.

Ia menambahkan kemitraan dan pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla, mengingat masyarakat merupakan pihak terdepan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, Pemprov Jambi juga mendukung pengembangan MUK berbasis lanskap melalui skema kemitraan masyarakat dengan mendorong komoditas unggulan seperti vanila sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Umum APHI Soewarso menegaskan komitmen sektor usaha kehutanan dalam mendukung upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pencegahan karhutla, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem. “Menghadapi potensi El Nino yang ekstrem, APHI dan seluruh pelaku usaha kehutanan berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla, khususnya di Jambi,” katanya.

Ia menjelaskan pendekatan Multiusaha Kehutanan berkontribusi pada peningkatan ekonomi. Juga menjadi salah satu solusi dalam resolusi konflik tenurial serta mitigasi risiko karhutla melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Menurut Soewarso, pendekatan bentang lahan atau lanskap, yang diusulkan APHI dan Kadin Indonesia, dalam implementasi MUK diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai aktor dan pemangku kepentingan. Dengan demikian kolaborasi dalam pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Jambi Andri Yushar Andria; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi Bachyuni Deliansyah; Ketua Komda APHI Jambi Taufik, serta Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto. Mereka bersama-sama membahas langkah strategis penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menegaskan komitmen untuk mendampingi transformasi desa berbasis potensi lokal, seperti pengembangan ekowisata berkelanjutan di Desa Sejahtera Astra Nyarai.

“Astra berkomitmen untuk terus mendampingi transformasi desa berbasis potensi lokal,” ujar Djony dalam keterangannya yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Djony menyampaikan pengembangan ekowisata berkelanjutan di Desa Sejahtera Astra Nyarai menjadi contoh bahwa pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan.

Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan, penguatan kapasitas, serta dukungan ekosistem yang tepat, Djony menilai masyarakat tidak hanya memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil dan aman, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan secara berkelanjutan.

Ke depan, tutur Djony, pengembangan Desa Sejahtera Astra Nyarai diharapkan terus memperkuat ekonomi berbasis pariwisata alam berkelanjutan serta menjadi contoh pengelolaan potensi lokal yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Di sisi lain, Tokoh Penggerak Desa Sejahtera Astra Nyarai Ritno Kurniawan menyampaikan, sebelum terjadi transformasi desa, mayoritas masyarakat desa memperoleh penghasilan dari penebangan kayu dengan pendapatan sekitar Rp100 ribu per sekali angkut, dengan frekuensi rata-rata tiga kali dalam seminggu.

Aktivitas tersebut memiliki risiko keselamatan tinggi serta berpotensi merusak kawasan lindung Bukit Barisan.

Setelah terdapat program Desa Sejahtera Astra, Ritno menyampaikan sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penebang kayu kini telah beralih menjadi pemandu wisata yang tersertifikasi.

“Dengan pendampingan yang konsisten, masyarakat mulai terbuka dan percaya diri menjadi pemandu wisata penghasilan rata-rata mencapai Rp400–500 ribu per minggu,” ujar Ritno.

Saat ini, Ritno mencatat 45 pemandu arung jeram dan lebih dari 100 warga terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata, dengan 25 orang menjadi pengurus inti.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota.

Dalam hal ini, permohonan dilakukan dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Pemohon menyebut adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitum pemohon sebagaimana dilansir, Sabtu (4/4/2026).

Lihat video: BPK Selamatkan Uang Negara Rp43,3 Triliun pada Semester II 2024



Sementara itu, MK berpandangan kerugian negara itu sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.

“Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan MK.

Hakim MK menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK dalam hal ini adalah menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum. MK mengatakan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Ini adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi potensi kekeringan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mengoptimalkan pengoperasian 80.158 unit pompa air yang telah disalurkan kepada kelompok tani untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino ekstrem mulai April 2026 guna menjaga ketersediaan air serta mendukung produktivitas pertanian nasional.

“Pemerintah sejak 2023 hingga 2025 telah menyalurkan sebanyak 80.158 unit pompa air kepada kelompok tani di seluruh Indonesia. Ini adalah aset strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghadapi potensi kekeringan,” Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan berbekal pengalaman menghadapi El Nino 2023, pemerintah memperkuat langkah mitigasi dengan menitikberatkan pada kecepatan intervensi, optimalisasi sarana prasarana, serta kesiapan petani dalam memanfaatkan bantuan yang telah disalurkan.

Menurutnya, mitigasi tidak hanya berbasis perencanaan, tetapi juga kesiapan teknis di lapangan.

"Kementerian Pertanian menaruh perhatian serius terhadap potensi kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional," ujarnya.

Ia menekankan pompa air yang telah diberikan melalui bantuan pemerintah bukan sekadar bantuan, melainkan instrumen produksi yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara kolektif oleh petani.

Kesiapan sumber air serta pengelolaan distribusi air di tingkat lapangan juga menjadi faktor penting agar pompa dapat bekerja secara maksimal.

“Optimalkan pemanfaatan pompa yang sudah ada. Pastikan sumber air disiapkan, saluran diperbaiki, dan distribusi air diatur dengan baik. Ini kunci agar lahan tetap produktif meskipun tekanan iklim meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kementan mengimbau seluruh petani dan pemangku kepentingan daerah untuk mulai melakukan langkah antisipatif, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber air, merapikan galengan, serta mengatur pola tanam dan pergiliran air secara efektif.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pengalaman menghadapi El Nino 2023 menjadi pelajaran penting dalam merumuskan strategi saat ini.

Saat itu, pemerintah dihadapkan pada ancaman kekeringan yang cukup berat, namun mampu menjaga produksi melalui berbagai intervensi cepat.

“Dulu tahun 2023 itu ada El Nino juga yang tidak kalah kerasnya, dahsyatnya. Rencana waktu itu saya masih ingat dalam Ratas kita mau impor beras 10 juta ton," kata Mentan.

"Tapi dengan kerja keras, paralel, sambil kita kerja keras mengantisipasi El Nino, kita melakukan pompanisasi, irigasi, oplah, itu kita berhasil menekan impor hanya sekitar 3 juta ton,” tambah Mentan.

Menurut Mentan pengalaman tersebut menunjukkan respons cepat, pompanisasi, perbaikan irigasi, dan optimalisasi lahan menjadi faktor kunci dalam menjaga produksi dan ketahanan pangan di tengah tekanan iklim ekstrem.

Dengan potensi El Nino yang kembali menguat, Kementan memastikan seluruh jajaran telah disiagakan untuk memperkuat mitigasi di lapangan.

Pemerintah juga mengajak seluruh petani untuk tidak menunggu dampak terjadi, tetapi mulai bergerak sejak dini dengan memanfaatkan seluruh sarana yang telah tersedia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah (penyerapan beras) tidak terganggu, kita (sudah) siapkan skema-skemanya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan potensi El Nino ekstrem atau Godzilla El Nino tidak akan mengganggu penyerapan beras nasional karena berbagai skema antisipasi telah disiapkan secara matang.

Rizal menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema, mulai dari skema normal hingga alternatif, untuk memastikan penyerapan beras produksi tetap berjalan optimal di tengah potensi gangguan iklim ekstrem.

"Insya Allah (penyerapan beras) tidak terganggu, kita (sudah) siapkan skema-skemanya, skema normal, skema alternatif satu, skema alternatif dua," kata Rizal ditemui usai rapat hilirisasi pertanian bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan BUMN Pangan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan seluruh skema tersebut telah memperhitungkan kemungkinan dampak El Nino, sehingga langkah antisipasi yang disusun dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

Selain itu, Bulog juga telah mengantisipasi perkembangan geopolitik global, termasuk potensi gangguan di kawasan Timur Tengah, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan distribusi komoditas pangan nasional.

Dalam perhitungannya, Bulog memastikan berbagai skenario telah dihitung ulang agar harga tetap stabil meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal yang bersifat global.

Rizal menyebutkan dari sisi ketersediaan, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan itu telah mencapai sekitar 4,3 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 4,5 juta ton pada April 2026.

Sementara itu, realisasi penyerapan beras sepanjang Januari hingga Maret telah mencapai 1,3 juta ton, yang menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dalam periode tiga bulan.

"Penyerapannya 1,3 juta ton itu yang Januari sampai Maret, itu tertinggi sepanjang sejarah. Belum pernah dalam tiga bulan sampai 1,3 juta ton (penyerapan beras), belum pernah, baru kali ini, alhamdulillah," ucap Rizal.

Ia menegaskan capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja penyerapan beras nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian.

Untuk mendukung kapasitas penyimpanan, tambah Rizal, pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden terkait pembangunan gudang baru yang akan segera ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas kementerian.

Bulog juga masih melakukan penyewaan gudang tambahan dengan kapasitas sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi peningkatan stok yang terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan.

Dengan total kapasitas penyimpanan yang mencapai sekitar 6 juta ton, Bulog memastikan masih terdapat ruang yang cukup untuk menampung tambahan stok guna menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

"Kita punya kemampuan gudang Bulog itu kan 4,3 juta ton yang sekarang. Sedangkan yang kita sewa ini (kapasitas) 2 juta (ton). Jadi, kita antisipasi (kapasitas gudang) 6 juta ton sehingga masih ada ruang untuk tambahan-tambahan berikutnya," kata Rizal.

Diketahui, Perum Bulog mendapat target penyerapan sebanyak empat juta ton setara beras dan satu juta ton jagung dari petani di dalam negeri sepanjang 2026, sebagai bagian dari rencana strategis penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026