Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan masa Krisis Moneter Asia 1998, meskipun nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (19/5/2026), pemerintah menyatakan pelemahan rupiah saat ini terjadi di tengah fondasi ekonomi nasional yang dinilai masih kuat. Situasi tersebut dinilai berbeda dengan kondisi menjelang krisis 1998 yang ditandai kerentanan struktural serta instabilitas sosial-politik.

Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menilai anggapan bahwa pelemahan rupiah saat ini akan membawa Indonesia kembali ke situasi 1998 merupakan keliru.

“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability social-politic terjadi setelah setahun kita resesi,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Pemerintah menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kondisi saat ini dan masa krisis 1998.

Dari sisi inflasi, Indonesia pada 1998 mengalami hiperinflasi hingga lebih dari 77% yang memicu lonjakan harga kebutuhan pokok serta merosotnya daya beli masyarakat. Sementara itu, inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 2,41% atau masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah sekitar 3%.

Perbedaan juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Pada 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13% akibat lumpuhnya aktivitas usaha dan lonjakan pengangguran. Sebaliknya, pada triwulan I/2026 ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,61% yang ditopang konsumsi domestik dan investasi yang tetap bergerak positif.

Kondisi sektor perbankan juga menjadi pembeda utama. Saat krisis 1998, banyak bank mengalami kekurangan modal dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada di zona negatif, sementara rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sempat mencapai sekitar 30%.

Kini, per Februari 2026, CAR perbankan tercatat sebesar 25,83% dengan rasio NPL bruto 2,17%. Pemerintah menilai angka tersebut menunjukkan sektor perbankan masih memiliki bantalan modal yang kuat untuk menghadapi tekanan eksternal.

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan era krisis moneter. Pada 1998, cadangan devisa Indonesia tercatat sekitar US$17,4 miliar. Adapun per April 2026, posisi cadangan devisa mencapai US$146 miliar.

Menurut pemerintah, kondisi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi otoritas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar.

“Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, tidak usah khawatir,” kata Purbaya.

Pemerintah menilai meskipun nilai tukar rupiah saat ini menghadapi tekanan secara nominal, fundamental ekonomi nasional berada pada posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprediksi nilai tukar rupiah akan mulai menguat pada Juli 2026, setelah selesainya musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang saat ini memicu depresiasi rupiah ke level melampaui Rp17.600 per dolar AS. Selain faktor eksternal yakni dampak perang, faktor domestik yaitu musiman turut menjadi pendorong pelemahan rupiah.

Secara historis, Perry menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah mengalami tekanan pada periode April, Mei dan Juni karena naiknya kebutuhan dolar di domestik untuk jemaah haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

"Pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang lagi tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat, sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran [rata-rata] Rp16.200 sampai Rp16.800," terangnya pada rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Di sisi lain, Perry tidak menampik bahwa kini rupiah mengalami deviasi cukup jauh dari asumsi APBN yakni Rp16.500. Namun, dia tetap meyakini nilai tukar rupiah tetap undervalue sebab mengacu pada nilai rata-rata kurs rupiah yang ditetapkan rata-rata Rp16.500, kisaran Rp16.200 sampai Rp16.800.

Saat ini, Perry menyebut rata-rata nilai tukar rupiah secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd) adalah Rp16.900. Berbagai upaya dilakukan termasuk tujuh langkah yang sudah dikenalkan BI sebelumnya untuk mengembalikan rupiah di rata-rata kisaran Rp16.200 ke Rp16.800.

"Kami meyakini nanti Juli-Agustus akan menguat sehingga the whole year rata tahunannya masih dalam kisaran kesepakatan nasional yang tadi Rp16.200 sampai Rp16.800," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan telah menembus level psikologis di Rp17.500 per dolar AS. Namun demikian, potensi penguatan ke depan masih terbuka.

Pada perdagangan Jumat (15/5/2026) pukul 10.29 WIB, rupiah melemah 46 poin ke level Rp17.575 per dolar AS. Di saat yang sama, greenback menunjukkan penguatan dengan indeks dolar AS (DXY) yang menguat 0,23 poin ke 99,05.

Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia dalam riset yang terbit pada 13 Mei 2026 memaparkan perkiraan level rupiah di akhir 2026 akan berada di level Rp16.900 per dolar AS, terdepresiasi dari posisinya di Rp16.162 per dolar AS pada 2024 dan Rp16.470 per dolar AS pada 2025.

"Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi dan politik signifikan pada Mei 2026. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS telah membawa mata uang tersebut ke level terendah baru," ujar riset tersebut, dikutip Jumat (15/5/2026).

Analis memperkirakan kondisi tersebut akan membuat Bank Indonesia akan menaikkan BI Rate guna stabilitas nilai tukar rupiah. Apalagi, ketegangan geopolitik Iran-AS yang sedang berlangsung menyulut harga minyak global, dan Indonesia merupakan negara net importir minyak.

Samuel Sekuritas menilai, tren pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor ketidakpastian geopolitik global, meningkatnya tekanan inflasi, serta konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung.

"Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan mengalami volatilitas akibat faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global. Pelemahan rupiah tetap menjadi perhatian utama, dan langkah lanjutan dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan mungkin diperlukan," tulis sekuritas.

Sementara melansir laporan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) pada 12 Mei 2026, diperkirakan nilai tukar rupiah tahun ini akan berangsur menguat meski posisinya lebih lemah dari 2025.

Dalam forecast laporan tersebut, rupiah dalam kuartal II/2026 diperkirakan akan ada di level Rp17.200, kemudian membaik di level Rp17.050 pada kuartal III/2026, dan menjadi Rp16.900 di kuartal IV/2026.

Riset tersebut menjelaskan bahwa tren pelemahan rupiah saat ini dipengaruhi oleh gangguan pasokan energi berkepanjangan. Kerentanan Indonesia juga diperparah dengan cadangan minyak mentah yang relatif rendah.

Meski demikian, pemerintah yang telah mengamankan pasokan minyak dari Rusia hingga 150 juta barel diperkirakan akan sedikit memperkuat cadangan energi nasional.

Dari sisi moneter, riset menyebut bahwa Bank Sentral Indonesia tetap proaktif menstabilkan nilai tukar. Salah satu indikasinya adalah outstanding SRBI yang meningkat Rp126,7 triliun pada bulan April 2026 menjadi Rp957,9 triliun. Imbal hasil SRBI juga naik di atas 6%, mengangkat daya tarik Indonesia sebagai tujuan peredaran dana asing.

"Dengan latar belakang ini, kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) bulan ini meningkat, terutama dengan pertumbuhan kuartal pertama yang mencetak angka kuat 5,6% YoY," tulis laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA —Nilai tukar rupiah diproyeksi masih berada dalam tekanan pada perdagangan hari ini, Rabu (25/2/2026), setelah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan sebelumnya.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah ke Rp16.829 per dolar AS pada Selasa (24/2/2026). Adapun, indeks dolar AS melemah 0,21% ke 97,91.

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dan berisiko ditutup melemah pada rentang Rp16.830-Rp16.860 per dolar AS pada hari ini.

Ibrahim menjabarkan sejumlah sentimen yang membayangi gerak rupiah. Dari global, sentimen datang dari Iran dan AS yang akan mengadakan putaran ketiga pembicaraan nuklir pada Kamis di Jenewa. AS ingin Iran menghentikan program nuklirnya, tetapi Iran dengan tegas menolak, dan membantah sedang berupaya mengembangkan senjata atom.

Di bidang kebijakan perdagangan, Trump pada Senin memperingatkan negara-negara agar tidak menarik diri dari kesepakatan perdagangan yang baru saja dinegosiasikan dengan AS, setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif daruratnya. Trump mengatakan dia akan mengenakan bea masuk yang jauh lebih tinggi berdasarkan undang-undang perdagangan yang berbeda.

Trump mengatakan pada akhir pekan lalu akan menaikkan tarif sementara dari 10% menjadi 15% untuk impor AS dari semua negara, tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum.

Dari dalam negeri, pemerintah tercatat menarik utang baru Rp127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Angka ini mengambil porsi 15,3% dari total target APBN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp832,2 triliun.

Sementara itu, pembiayaan non-utang pada awal tahun ini mencapai minus Rp22,2 triliun atau 15,6% dari rencana APBN yakni minus Rp145,1 triliun. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.

Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang seperti yang disebutkannya, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp105,6 triliun, atau sebesar 15,2% dibandingkan dengan outlook Rp689,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor saham dan pasar uang menunggu pengumuman Bank Indonesia (BI) terkait strategi menjaga nilai tukar rupiah pada 2026. Bank Indonesia sendiri memiliki jadwal bulanan penyelenggaraan pengumuman kebijakan ini setelah diselenggarakannya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan Tahun 2026.

RDG Bank Indonesia 2026 sendiri disebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas bank sentral, khususnya dalam proses perumusan dan penetapan bauran kebijakan.

RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Melalui forum ini, Dewan Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bauran kebijakan yang telah ditempuh sekaligus menetapkan arah kebijakan ke depan, baik di bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran.

“RDG Bulanan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut yang merupakan satu kesatuan RDG,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam pelaksanaannya, RDG Bulanan dibagi ke dalam dua tahapan utama. Pada hari pertama, rapat difokuskan pada pembahasan hasil evaluasi kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan sistem pembayaran. Pada tahap ini pula dilakukan integrasi berbagai opsi bauran kebijakan yang akan dipertimbangkan.

Adapun pada hari kedua, RDG Bulanan membahas rekomendasi kebijakan sekaligus menetapkan keputusan akhir terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu kerangka bauran kebijakan yang terintegrasi.

Penetapan jadwal RDG Bulanan secara terbuka dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, pelaku pasar keuangan, serta masyarakat luas. Dengan jadwal yang jelas, komunikasi kebijakan Bank Indonesia diharapkan dapat lebih terarah, konsisten, dan mudah dipahami.

Melalui mekanisme RDG Bulanan, Bank Indonesia memastikan setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada evaluasi komprehensif dan pertimbangan lintas sektor, sejalan dengan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran nasional.

RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk melakukan evaluasi atas bauran kebijakan yang ditempuh serta untuk menetapkan arah kebijakan ke depan. Pelaksanaan RDG BI diatur dalam pasal 43 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2023. Pada pasal tersebut menyatakan RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

Rincian Jadwal RDG BI 2026:

^*)RDG Bulanan Cakupan Triwulanan
^**)RDG Bulanan Cakupan Triwulanan dan Tahunan

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah kian terdepresiasi pada awal tahun ini, tidak mengambil momentum untuk menguat di saat dolar AS sedang tertekan.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah melemah 0,21% atau 36 poin ke level Rp16.855 per dolar AS pada Senin (12/1/2026). Sementara itu, indeks dolar AS mengalami koreksi 0,37% atau 0,36 poin ke 98,77.

Adapun, pelemahan greenback baru-baru ini terjadi imbas cekcok Presiden AS Donald Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell. Terbaru, Powell mengungkapkan bahwa bank sentral AS telah menerima surat panggilan dari dewan juri agung, yang mengancam kemungkinan dakwaan pidana terkait kesaksiannya pada bulan Juni mengenai renovasi kantor pusat.

Di sisi lain, rupiah terpantau ikut tertekan. Analis melihat depresiasi nilai tukar rupiah ini dikhawatirkan bakal berlarut-larut pada tahun ini, bahkan bisa menyentuh Rp17.000 per dolar AS pada akhir tahun.

Managing Director Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari memprediksi nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat (AS) bisa semakin mengalami tekanan akibat kinerja neraca pembayaran. Dia memprediksi nilai tukar rupiah bisa tembus Rp17.000 per dolar AS utamanya akibat defisit transaksi modal dan finansial.

"Kita mungkin akan terus melihat tekanan depresiasi pada rupiah karena neraca pembayaran. Kami pikir, pada akhir 2026, kita mungkin akan berada di angka Rp17.000 [per dolar AS] atau di kisaran itu," terangnya pada media briefing, Senin (12/1/2026).

Menurut Pranjul, faktor yang membuat ketahanan eksternal RI rentan cenderung disebabkan oleh aliran modal asing keluar atau capital outflow baik di pasar saham maupun obligasi.

Dia melihat hal tersebut berdasarkan kondisi aliran modal asing dalam bentuk portofolio sepanjang 2025, sekaligus capaian penanaman modal asing (PMA) jangka panjang atau foreign direct investment (FDI).

Di sisi lain, dia memandang current account deficit (CAD) dari sisi perdagangan barang masih menunjukkan performa yang baik di 2025. Hal itu terlihat dari posisi cadangan devisa Indonesia yang dilaporkan masih berada di level US$156,5 miliar per akhir Desember tahun lalu.

Kinerja neraca perdagangan pun masih menunjukkan tren positif, di mana surplus berlanjut hingga 67 bulan beruntun sampai dengan November 2025 lalu.

"Saya pikir apa yang terjadi di Indonesia bahwa perdagangan bukan suatu masalah yang mencolok saat ini. Surplus neraca dagang juga cukup kuat pada 2025," terangnya.

Adapun berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), kinerja neraca pembayaran Indonesia pada kuartal III/2025 tetap baik. Transaksi berjalan mencatat surplus berkat kenaikan ekspor nonmigas, sedangkan transaksi modal dan finansial defisit sejalan dengan ketidakpastian di pasar keuangan global.

"Dengan perkembangan tersebut, NPI pada triwulan III 2025 mencatat defisit 6,4 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tetap tinggi sebesar 148,7 miliar dolar AS, atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan tertulis, November 2025 lalu.

Pada transaksi modal dan finansial, defisit disebabkan oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang. Investasi lainnya juga mencatat defisit akibat kenaikan pembayaran pinjaman sektor swasta. Untuk itu, pada paruh ketiga 2025, transaksi modal dan finansial tercatat defisit hingga US$8,1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah mengalami pelemahan pada awal 2026. Terdapat sejumlah sektor saham yang terkena dampak negatif dari lesunya rupiah.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami pelemahan dalam lima hari perdagangan pada awal 2026. Terbaru, rupiah ditutup melemah 0,11% atau 18 poin ke level Rp16.798 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Kamis (8/1/2026).

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan menilai pelemahan rupiah pada awal 2026 terjadi seiring meningkatnya tensi geopolitik global, termasuk memanasnya hubungan AS–Venezuela yang mendorong investor global masuk ke aset aman seperti dolar AS.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh AS pada Sabtu (3/1/2026). Selain penangkapan, AS juga melancarkan serangan militer skala besar terhadap Venezuela. Lebih dari 150 pesawat militer AS dikerahkan setelah pertahanan udara Venezuela berhasil dilumpuhkan. Kemudian, Unit Delta Force Angkatan Darat AS dikirim ke pangkalan militer tempat Maduro bermalam.

Menurut laporan Bloomberg, pasukan komando AS hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam untuk mengakhiri kekuasaan Maduro, yang selama bertahun-tahun bertahan di tengah tekanan Washington.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan bahwa Caracas telah setuju untuk memasok antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak ke AS, setelah Washington menangkap Maduro akhir pekan lalu.

"Dampak ke pasar saham kemudian tidak merata. Ada sektor yang terdampak negatif, tapi ada juga yang justru diuntungkan," katanya kepada Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah saham yang terdampak negatif pelemahan rupiah seperti saham berbasis impor mulai dari manufaktur dan consumer goods tertentu karena biaya bahan baku naik.

Perusahaan dengan utang dolar AS yang besar tanpa lindung nilai pun terdampak, karena beban keuangan meningkat.

Meski begitu, menurutnya terdapat sejumlah saham yang mendapatkan dampak positif kinerja lesu rupiah. Saham-saham komoditas dan energi seperti batu bara, logam, hingga minyak mendapat dampak positif karena pendapatan berbasis dolar AS.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai emiten impor dirugikan dengan pelemahan rupiah. Selain itu emiten yang memiliki utang dalam dolar AS yang besar pun terdampak.

"Emiten basis konsumsi mengandalkan bahan baku impor. Emiten farmasi pun terdampak," kata Nafan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.