Akar Masalah Biaya Internet per Mbps Indonesia Terbilang Mahal di ASEAN
Biaya internet per Mbps di Indonesia mahal karena infrastruktur belum merata dan adopsi teknologi lambat. Pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet.
(Bisnis.Com) 22/04/26 16:40 199391
Bisnis.com, JAKARTA— Pengusaha telekomunikasi menilai harga internet per Mbps Indonesia yang terbilang mahal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kondisi wilayah yang luas.
Laporan Global Broadband Price League 2026 memang menyebutkan Vietnam menjadi negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24, disusul Indonesia dengan US$10,66. Dalam peringkat global, Indonesia berada di posisi ke-12 dari 214 negara.
Namun, dari sisi kualitas, Indonesia tertinggal. Singapura misalnya menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan 272,6 Mbps.
Sebaliknya, Indonesia memiliki harga sekitar US$10,22 per bulan, tetapi dengan kecepatan rata-rata hanya 31,2 Mbps, sehingga biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau lebih mahal dibandingkan negara tetangga.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh infrastruktur yang belum merata secara nasional. Menurutnya, kualitas dan harga layanan di wilayah Jawa relatif baik, tetapi kondisi berbeda terjadi di wilayah lain seperti kawasan timur dan kepulauan yang infrastrukturnya belum merata.
Dia menjelaskan perbedaan tersebut menyebabkan harga jual ke masyarakat relatif sama, tetapi kualitas layanan yang diterima berbeda.
“Ini membuat secara average, cost per Mbps Indonesia masih cukup mahal, terutama di broadband,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (22/4/2026).
Arif juga menyebut harga layanan broadband relatif tidak banyak berubah meskipun terjadi kenaikan harga dolar, minyak, dan bahan baku fiber optik. Dia menambahkan daya saing harga sangat bergantung pada strategi masing-masing penyelenggara jasa internet, terutama dalam mengelola biaya operasional.
Dari sisi investasi, ekspansi skala kecil dinilai tidak terlalu membebani belanja modal (capex), namun operator dengan ekspansi besar akan merasakan tekanan biaya yang signifikan, terutama di tengah kenaikan harga fiber optik.
Lebih lanjut, Arif menjelaskan tantangan utama di wilayah non-urban adalah jumlah penduduk yang sedikit sehingga skala ekonomi tidak tercapai, serta tingginya biaya pembangunan jaringan.
“Untuk menggelar di area yang non-urban, ini jujur aja, cost-nya lebih tinggi, karena biaya transport material lebih tinggi, mobilisasi orang lebih tinggi, jadi bisa dibilang kadang-kadang economical skill-nya suka tidak masuk tuh,” katanya.
Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat operator cenderung lebih memilih membangun jaringan di wilayah dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, meskipun tetap ada sebagian ekspansi ke wilayah non-urban dalam skala terbatas.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya internet per kapita.
Dia menyebut kondisi internet murah tetapi mahal per Mbps disebabkan lambatnya adopsi teknologi terbaru seperti fiber optic cores dan 5G, serta tingginya beban regulasi dan biaya investasi. Selain itu, penggunaan teknologi lama juga menimbulkan inefisiensi pada biaya investasi dan operasional.
“Kompetisi akibat dibuka nya kran perijinan penyelenggaraan jaringan dan jasa internet. Saatnya konsolidasi,” kata Sarwoto kepada.
APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66%.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan kualitas layanan internet dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya pun meminta operator menghadirkan layanan yang lebih cepat dan tetap terjangkau.
“Kami minta kepada operator seluler terus melakukan lebih banyak lagi, termasuk kecepatan internet dan yang terakhir, harganya juga tolong tidak mahal-mahal ya,” kata Meutya.
Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet secara bertahap. Untuk layanan mobile broadband, kecepatan diproyeksikan naik dari sekitar 60 Mbps pada 2026 menjadi 70 Mbps pada 2027, 80 Mbps pada 2028, hingga mencapai 100 Mbps pada 2029. Sementara itu, fixed broadband ditargetkan meningkat dari 45 Mbps pada 2026 menjadi 64 Mbps pada 2027, 83 Mbps pada 2028, dan 100 Mbps pada 2029.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Komdigi juga memaparkan capaian serta target jangka pendek yang lebih ambisius. Pada 2025, kecepatan rata-rata mobile broadband di ibu kota provinsi tercatat sebesar 63,51 Mbps dan ditargetkan naik menjadi 80 Mbps pada 2026.
Adapun fixed broadband diproyeksikan meningkat dari 51,84 Mbps pada 2025 menjadi 64 Mbps pada 2026. Peningkatan ini didorong oleh penguatan infrastruktur, terutama melalui perluasan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan 5G.
#internet-indonesia #biaya-internet #harga-internet #internet-per-mbps #kualitas-internet #broadband-indonesia #infrastruktur-internet #kecepatan-internet #internet-asia-tenggara #harga-broadband #inve