ABUPI Berharap Perpres Logistik Akomodasi Kebutuhan Pengusaha Pelabuhan
ABUPI mendorong Perpres penguatan logistik agar memenuhi kebutuhan pelaku usaha pelabuhan, penting untuk daya saing ekonomi dan efisiensi logistik nasional.
(Bisnis.Com) 22/04/26 17:09 199455
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) mendorong pemerintah agar Peraturan Presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kepelabuhanan, yang dinilai krusial dalam menjaga daya saing ekonomi.
Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan, pelabuhan kini tidak lagi sekadar sektor pendukung, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan perubahan arus perdagangan dunia.
“Dalam kondisi ini, pelabuhan harus menjadi kekuatan utama untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional,” ujarnya kepada wartawan dalam Seminar Nasional ABUPI, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2%–5,6% serta arus peti kemas yang diperkirakan mencapai 13,77 juta TEUs pada tahun ini, peran pelabuhan semakin strategis.
Utamanya untuk mendukung target penurunan biaya logistik menjadi sekitar 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam RPJMN 2025–2029.
Sementara terkait rencana Perpres penguatan logistik nasional yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Liana berharap regulasi tersebut dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
“Harapannya pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha. Kami siap untuk berinvestasi selama dukungan pemerintah itu ada,” kata Liana.
Dia menilai penguatan sektor pelabuhan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga operasional di lapangan.
Koordinasi lintas kementerian juga menjadi faktor penting, mengingat sektor kepelabuhanan melibatkan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan digitalisasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan juga menjadi komponen utama dalam transformasi pelabuhan.
ABUPI juga menekankan pentingnya integrasi sistem logistik nasional melalui National Logistic Ecosystem (NLE). Optimalisasi sistem single submission dan standardisasi data antar terminal dinilai dapat menekan dwelling time dan meningkatkan efisiensi.
Namun demikian, dia mengakui masih terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antar pelaku, kesenjangan kebutuhan, serta kendala operasional yang beragam di tiap wilayah.
Dalam upaya menurunkan biaya logistik, ABUPI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan asosiasi pelayaran dan logistik.
“Kami tidak bisa sendiri. Harus ada sinergi dengan pelayaran, forwarder, dan seluruh ekosistem logistik,” katanya.
ABUPI juga mengusulkan agar pemerintah memiliki tim penilai biaya logistik nasional, mengingat selama ini acuan yang digunakan masih berasal dari lembaga internasional seperti World Bank.
#pelabuhan #logistik-nasional #perpres-logistik #abupi #pelaku-usaha-pelabuhan #daya-saing-ekonomi #arus-logistik #biaya-logistik #regulasi-pelabuhan #koordinasi-kementerian #digitalisasi-pelabuhan #na