Malaysia Gelontorkan US$1,27 miliar untuk Dukung UMKM Atasi Dampak Konflik Timur Tengah
Malaysia mengalokasikan US$1,27 miliar untuk mendukung UMKM menghadapi dampak konflik Timur Tengah, dengan peningkatan jaminan finansial hingga 80% selama 10 tahun.
(Bisnis.Com) 23/04/26 07:08 199920
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Malaysia merilis beberapa kebijakan baru untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di negara tersebut akibat instabilitas energi global akibat perang di Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam rencana baru itu, Pemerintah Malaysia menggelontorkan stimulus hingga 5 miliar ringgit atau US$1,27 miliar.
Pengumuman tersebut dirilis oleh Kementerian Keuangan Malaysia pada Senin (20/4), 7 pekan setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran dan menimbulkan suatu perang yang menjalar ke wilayah sekitarnya, termasuk Selat Hormuz, salah satu jalur perairan terpenting untuk distribusi energi global.
Dalam alokasi stimulus tersebut, Pemerintah Malaysia memberikan pertanggungan finansial hingga 80% dan masa penjaminan hingga 10 tahun bagi UMKM-UMKM yang terdampak, seperti dikutip dariChannel NewsAsia (CNA)pada Rabu (22/4/2026). Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menurut laporanThe Star,mengatakan bahwa angka pertanggungan itu naik dari 70% dan masa penjaminan selama 7 tahun.
Anwar, yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia, menyebut bahwa fasilitas penjaminan pinjaman itu akan beroperasi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP), yaitu sebuah badan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. SJPP akan bertugas untuk mengelola dan mengatur skema penjaminan pemerintah tersebut.
Menurut kantor berita Bernama, fasilitas keuangan itu akan mendukung sektor-sektor yang terdampak krisis energi global, termasuk sektor konstruksi, pertanian, pangan, logistik, transportasi, dan pariwisata.
“Dalam menghadapi tekanan global yang semakin meningkat, pemerintah Madani [visi pemerintahan Anwar] sedang bertindak cepat, dipandu oleh umpan balik langsung dari para pelaku industri, untuk memastikan bahwa setiap langkah menjangkau mereka yang paling membutuhkannya,” terang Anwar dalam sebuah pernyataan pada Senin (20/4/2026).
Di samping bantuan melalui pinjaman, Kementerian Keuangan Malaysia, dalam pernyataannya, juga menyatakan bahwa masa transisi untuk penerapane-invoicingalias faktur elektronik akan diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Hal itu berlaku untuk bisnis-bisnis dengan penjualan tahunan antara RM1 juta dan RM5 juta, seperti dikutip dariThe Edge Malaysia.
Sebagai informasi,e-invoicingawalnya diperkenalkan sebagai platform digital untuk menyederhanakan penagihan dan meningkatkan kepatuhan pajak.E-invoicingpun mewajibkan bisnis untuk membuat dan mengirimkan faktur secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan pemungutan pajak, sekaligus mengurangi kebocoran.
Pernyataan itu juga menambahkan bahwa Pemerintah federal Malaysia pun akan mempertimbangkan pembebasan sementara bea masuk dan pajak penjualan hingga 31 Desember 2026 untuk barang-barang Malaysia yang diimpor kembali. Fenomena reimpor tersebut terjadi karena barang-barang itu tidak bisa menyelesaikan proses ekspor akibat gangguan yang disebabkan oleh perang di Asia Barat.
Sang Perdana Menteri mengatakan bahwa pemerintahannya akan terus memantau situasi itu dan menilai kebutuhan untuk memfasilitasi perlakuan pajak bagi bisnis yang terdampak oleh perang tersebut.
Pemerintah, katanya, akan terus memperkuat kerja sama dengan para lembaga keuangan, pelaku industri, dan pengusaha untuk memastikan bahwa langkah-langkah dari pemerintah akan membantu menjaga operasi bisnis dan melindungi lapangan kerja.
“Ini bukan situasi sementara; kita harus bersiap untuk perubahan yang bertahap dan berkepanjangan,” ungkap Anwar.
Langkah ini memang merupakan bagian dari upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Malaysia untuk meredakan dampak dari perang di Asia Barat, yang telah membuat Selat Hormuz diblokade oleh Iran dan AS.
Selat Hormuz merupakan tempat berlayarnya seperlima dari keseluruhan pengiriman energi dunia, seperti dilansir dariBBC News. Penutupan pelayaran di selat itu pun membuat harga energi global, termasuk minyak, melambung.
Sebelumnya, pada Senin, Perdana Menteri Anwar telah mengadakan pertemuan dengan komunitas bisnis etnis China dan India. Berdasarkan laporanMalay Mail, acara itu menyusul pertemuannya dengan pelaku UMKM Bumiputera, yaitu komunitas etnis Melayu dan penduduk asli Malaysia. (Laurensius Katon Kandela)
#malaysia-umkm #dukung-umkm #dampak-konflik-timur-tengah #kebijakan-malaysia #instabilitas-energi-global #perang-asia-barat #dana-5-miliar-ringgit #stimulus-umkm-malaysia #anwar-ibrahim #syarikat-jamin