Hitung Ulang HET Minyakita di Tengah Pelebaran Harga
Pemerintah mengkaji ulang HET Minyakita akibat lonjakan harga pasar. Evaluasi melibatkan lintas lembaga, mempertimbangkan biaya produksi dan distribusi.
(Bisnis.Com) 24/04/26 19:20 202128
Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mulai mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita seiring pelebaran selisih antara harga resmi dan harga di pasar. Evaluasi ini dilakukan setelah HET MinyaKita bertahan lebih dari tiga tahun di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi yang terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah belum akan mengubah harga dalam waktu dekat karena masih menunggu hasil perhitungan lintas lembaga.
“Ini Minyakita memang lama tidak ada penyesuaian. Tadi Mendag [Budi Santoso] mengusulkan penyesuaian tetapi saya minta dihitung dulu, minta BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapat secara khusus. Jadi Minyakita tidak ada perubahan harga,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dia menjelaskan, Minyakita pada awalnya merupakan transformasi dari minyak goreng curah yang dikemas untuk meningkatkan higienitas distribusi, terutama di pasar tradisional. Namun, kenaikan harga belakangan ini dipengaruhi oleh lonjakan permintaan akibat penyaluran bantuan pangan yang menyerap pasokan dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan di pasar tradisional menyusut.
“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [keluarga penerima manfaat] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita],” jelasnya.
Program bantuan pangan tersebut tercatat menyalurkan sekitar 2 liter Minyakita per bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan, pemerintah berencana menyesuaikan skema bantuan ke depan dengan memungkinkan penggunaan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.
Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui bahwa HET saat ini sebesar Rp15.700 per liter sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya terkini. Meski demikian, dia menegaskan bahwa keputusan penyesuaian masih dalam tahap kajian.
“Kita lihat kan itu udah lama kan. Tahun berapa itu? Sudah 3 tahun lebih ya, Rp15.700 [per liter]. Kan semua harus disesuaikan,” kata Budi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan evaluasi HET akan mempertimbangkan berbagai faktor utama, mulai dari harga minyak sawit mentah (CPO), biaya kemasan, hingga distribusi. Dia menjelaskan penyesuaian HET Minyakita bersifat fleksibel mengikuti dinamika harga bahan baku, termasuk CPO.
Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Pada Kamis (23/4/2026), harga Minyakita dibanderol Rp15.899 per liter, atau turun 0,17% dibandingkan Rabu (22/4/2026) di level Rp15.926 per liter.
Harga Kian Melebar
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengakui ketimpangan antara HET dan harga riil di pasar untuk Minyakita kian melebar. Di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi, harga di tingkat konsumen bahkan telah melampaui Rp20.000 per liter, jauh di atas HET yang dipatok Rp15.700 per liter.
Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan dalam satu bulan terakhir Minyakita semakin sulit ditemukan dengan harga sesuai HET.
“Bahkan hari ini [Kamis, 23 April 2026] saja Minyakita itu sudah sangat langka kita dapatkan dengan harga Rp15.700 [per liter]. Kalaupun ada, minyakita itu sudah di angka Rp20.000–21.000 [per liter]. Untuk Jabodetabek, kami sudah cek kurang lebih di kisaran Rp20.000 [per liter], rata-rata,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Kamis (23/4/2026).
Reynaldi menyebut harga Minyakita di pasar yang saat ini sudah terlanjur tinggi membuat pedagang tidak dapat lagi mengikuti HET. Pasalnya, harga pembelian dari distributor telah berada di atas batas yang ditetapkan, sehingga jika dipaksakan menjual sesuai HET justru akan memberatkan dan merugikan pedagang.
Selain itu, Reynaldi menilai kelancaran distribusi masih berpotensi mengalami kendala akibat penyaluran bantuan pangan (banpang), meski dampaknya tidak terlalu luas.
Atas kondisi ini, Ikappi menilai, ketidaksesuaian antara HET dan harga pasar Minyakita juga berdampak pada volume penjualan di pasar tradisional. Untuk itu, pelaku pasar mengusulkan agar produsen dapat menyalurkan langsung Minyakita ke pasar tradisional untuk memastikan pasokan melimpah dan harga lebih stabil.
Saat ini, Ikappi tengah menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak yang ditugasi pemerintah dalam pendistribusian Minyakita, khususnya melalui BUMN Pangan. Koordinasi tersebut dilakukan bersama ID Food serta Perum Bulog untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng rakyat di pasar.
Di sisi lain, Ikappi juga mendorong adanya alternatif produk Minyakita dengan harga terjangkau agar ketergantungan terhadap satu jenis minyak goreng dapat dikurangi, seiring adanya rencana penyesuaian HET Minyakita
Dia mengusulkan agar pemerintah bersama ID Food dan BUMN Pangan lainnya menghadirkan opsi pengganti selain Minyakita yang tetap terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang lebih baik.
“Ini juga harus ada alternatif yang perlu kita dorong agar kita nggak melulu mengonsumsi Minyakita yang hari ini justru sulit didapatkan untuk harga eceran tertingginya,” ujarnya.
Tak Sekadar Revisi
Pengamat dari Center of Reform on Economics Eliza Mardian menilai masalah utama kebijakan HET terletak pada rigiditas penyesuaiannya yang tidak mampu mengikuti dinamika biaya di lapangan.
Menurutnya, harga yang ditetapkan secara administratif membutuhkan waktu untuk disesuaikan, sedangkan biaya seperti ongkos angkut, upah tenaga kerja, kemasan, dan distribusi antarwilayah terus meningkat. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.
Di samping itu, dia mengatakan kondisi serupa juga terjadi pada berbagai komoditas bersubsidi lain, di mana harga pasar cenderung berada di atas HET karena pedagang perlu menjaga margin usaha. Akibatnya, konsumen tetap membeli di atas HET, sementara secara administratif harga masih dianggap terkendali.
Menurutnya, kenaikan biaya logistik, tenaga kerja, kemasan, hingga distribusi antarwilayah membuat harga riil pasar bergerak lebih cepat dibandingkan penyesuaian administratif oleh pemerintah. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.
“Jadi urgensi penyesuaian HET harus segera, tetapi solusi yang tepat bukan sekadar menaikkan HET saja,” kata Eliza kepadaBisnis.
Core menilai pemerintah tidak tidak cukup hanya dengan menaikkan HET Minyakita, melainkan perlu dibarengi pembenahan sistem distribusi yang sesuai dengan struktur pasar domestik. Upaya tersebut antara lain dengan memperkuat peran Bulog, mengintegrasikan warung kecil dalam rantai pasok resmi, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional agar kebijakan pangan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan
Lebih lanjut, Eliza menyampaikan bahwa tekanan biaya tidak hanya berasal dari sisi produksi, melainkan juga dari distribusi yang belum efisien. Meski pasokan secara nasional mencukupi, distribusi yang mahal dapat membuat barang tetap sulit dijangkau masyarakat.
Dalam kondisi ini, pelaku usaha cenderung menyesuaikan margin sehingga distribusi Minyakita berpotensi berkurang atau beralih ke produk non-subsidi. Akibatnya, peningkatan pasokan saja tidak cukup menyelesaikan masalah, karena jika barang tidak sampai ke konsumen dengan harga wajar, masyarakat tetap akan kesulitan memperoleh Minyakita.
“Kenaikan HET tentu akan memberi tekanan terhadap inflasi pangan dalam jangka pendek karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap perlu penyesuaian HET yang moderat bisa lebih sehat dibanding mempertahankan harga murah semu,” tuturnya.
Meski begitu, Eliza memandang penyesuaian HET Minyakita perlu diiringi perlindungan bagi kelompok rentan melalui instrumen seperti operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi agar tidak menekan daya beli masyarakat menengah bawah.
Menurutnya, langkah penyesuaian juga harus dibarengi integrasi warung-warung kecil ke dalam sistem distribusi resmi dengan mekanisme yang sederhana serta pemberian insentif berupa akses pasokan langsung dan margin yang lebih sehat.
Selain itu, dia mendorong agar distribusi Minyakita lebih banyak melibatkan Perum Bulog yang memiliki jaringan gudang nasional dan pengalaman dalam operasi pasar. Dia menilai integrasi distribusi minyak goreng dengan operasi pasar beras juga dapat meningkatkan efisiensi.
Lebih jauh, pemerintah perlu membenahi sistem logistik nasional secara struktural, termasuk memperkuat moda distribusi yang lebih efisien seperti kereta logistik.
“Jadi solusi terbaik bukan sekadar revisi harga, tetapi reformasi distribusi agar harga murah benar-benar sampai ke masyarakat,” tutupnya.
#minyakita #het-minyakita #harga-minyakita #harga-minyak-goreng #revisi-het-minyakita #minyak-goreng #harga-minyakita-naik #biaya-produksi-minyakita