Kemlu RI Kecam Militer Israel yang Tangkap Kapal GSF, Desak Bebaskan Seluruh Awak
Kemlu RI mengecam militer Israel atas penangkapan jurnalis Indonesia dalam misi kemanusiaan di Mediterania. Pemerintah mendesak pembebasan segera.
(Bisnis.Com) 19/05/26 05:30 224328
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dalam misi kemanusiaan internasional. Dalam insiden tersebut, seorang jurnalis Indonesia dari media Republika dilaporkan ditangkap.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan situasi di lapangan masih sangat dinamis sehingga berbagai kemungkinan perkembangan perlu terus diantisipasi.
"Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur," kata Yvonne dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 10 kapal yang dikonfirmasi dicegat, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef terdapat seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI dan Rumah Zakat.
Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Nuroyono, belum dapat dihubungi. Status kapal tersebut, termasuk kondisi Bambang Nuroyono yang berada di dalamnya, juga belum diketahui.
"Kementerian Luar Negeri RI mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh awak kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional tersebut, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai dengan hukum humaniter internasional," tegas Yvonne.
Sejak awal, Kemlu melalui Direktorat Pelindungan WNI (PWNI) telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan keselamatan serta mempercepat proses pemulangan para WNI.
SOS - Zarnuqa (Josef) Intercepted
— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026
SOS: the israeli occupation has again illegally and violently intercepted our international fleet of humanitarian vessels and abducted our volunteers as they undertake a legitimate mission to break the illegal siege on Gaza and open a… pic.twitter.com/kBb6suscBU
Yvonne menuturkan, hingga saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI, sekaligus menyiapkan langkah kontingensi, termasuk fasilitasi pelindungan dan percepatan proses pemulangan apabila diperlukan.
Dia memastikan bahwa pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat.
Sebelumnya, Bambang Nuroyono sempat menyampaikan pesan SOS apabila terjadi intersepsi oleh tentara Israel pada Senin (18/5/2026) pagi waktu Turki. Pesan darurat tersebut diunggah melalui akun resmi @republikaonline.
"Jika Anda menemukan video ini, mohon disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia bahwa saya saat ini berada dalam penculikan tentara Zionis Israel. Saya mohon agar pemerintah Republik Indonesia membebaskan saya," kata pria yang akrab disapa Abeng.
Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengecam keras tindakan intersepsi yang dilakukan militer Israel terhadap para jurnalis tersebut.
Dia menilai tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.
"Para relawan datang bukan membawa senjata, melainkan solidaritas, obat-obatan, bantuan logistik, dan suara nurani dunia untuk warga sipil Palestina yang selama berbulan-bulan menghadapi blokade, kelaparan, dan agresi tanpa henti," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
#militer-israel #jurnalis-indonesia #kemlu-kecam #misi-kemanusiaan #kapal-dicegat #global-sumud-flotilla #bantuan-kemanusiaan #hukum-internasional #pelindungan-wni #pemerintah-indonesia #intersepsi-isr