Rupiah Melemah, Ancaman PHK Mengintai, KSPSI Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor
KSPSI menilai pelemahan rupiah jadi alarm ekonomi. Pemerintah diminta perkuat produksi nasional demi cegah PHK dan kenaikan harga.
(Kompas.com) 19/05/26 08:00 224443
JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan rupiah terhadap dollar AS hingga menyentuh Rp 17.668 dinilai menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi dalam negeri agar tekanan terhadap rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak semakin meluas.
Wakil Ketua Umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite, mengatakan penguatan produksi nasional harus menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas rupiah, dan pembukaan lapangan kerja.
“Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor. Penguatan produksi dalam negeri harus menjadi agenda utama negara agar ekonomi nasional lebih kuat dan lapangan kerja semakin luas,” ujar Arnod dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).
Impor dinilai bikin rupiah rentan
Menurut Arnod, pelemahan rupiah menunjukkan Indonesia masih terlalu bergantung pada impor pangan maupun kebutuhan industri.
Ketika kurs rupiah melemah, biaya impor ikut meningkat sehingga harga kebutuhan pokok naik, biaya produksi industri membesar, dan daya beli masyarakat tertekan.
Padahal, Indonesia dinilai memiliki sumber daya alam, pasar besar, dan tenaga kerja melimpah yang seharusnya mampu menopang kebutuhan nasional, terutama di sektor pangan dan industri strategis.
Namun hingga kini, Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas penting seperti gula, kedelai, jagung, susu, daging, buah-buahan, bahan kimia, baja, mesin industri, elektronik, hingga farmasi.
Arnod menyebut tingginya arus impor membuat triliunan rupiah terus mengalir ke luar negeri, sementara sektor pertanian, UMKM, dan industri nasional belum berkembang optimal.
“Nilainya sangat drastis. Menurut data BPS mencapai Rp 300 triliun hingga Rp 350 triliun setiap bulan. Kalau dihitung dalam satu tahun, angkanya bisa menembus Rp 3.600 triliun sampai Rp 4.000 triliun,” paparnya.
KSPSI minta pemerintah perkuat produksi nasional
KSPSI pun mendorong pemerintah menjalankan langkah konkret untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain memperkuat subsidi pupuk dan bibit unggul, membangun irigasi dan modernisasi alat pertanian, serta membatasi impor saat musim panen.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat peran koperasi dan Bulog, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek pemerintah dan BUMN, mempercepat hilirisasi industri nasional, membangun kawasan industri berbasis daerah, hingga memperkuat pendidikan vokasi, SMK, dan politeknik industri.
Menurut Arnod, langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi nasional, mengurangi tekanan impor, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, manufaktur, logistik, dan industri pengolahan.
Ia menegaskan impor tetap diperlukan dalam kondisi tertentu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun, impor harus dilakukan secara selektif agar tidak mematikan produksi dalam negeri.
“Indonesia tidak kekurangan sumber daya maupun tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan kebijakan terhadap produksi nasional agar ekonomi tumbuh lebih kuat, pengangguran menurun, dan kesejahteraan rakyat semakin merata,” ucap Arnod.
Menurut dia, apabila produksi nasional diperkuat dan industri dalam negeri tumbuh, maka perputaran ekonomi akan lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia sendiri.
“Dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, tetapi juga terbukanya jutaan lapangan kerja baru dan meningkatnya daya beli masyarakat,” tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang