Luhut Buka Peluang Peran Bea Cukai Digantikan Sistem AI
Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan integrasi sistem pengawasan perdagangan dan ekspor berbasis AI yang terkoneksi dengan National Single Window (NSW) dan berbagai kementerian.
(Katadata) 25/05/26 12:41 231247
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan digantikan sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan integrasi sistem pengawasan perdagangan dan ekspor berbasis AI yang terkoneksi dengan National Single Window (NSW) dan berbagai kementerian maupun lembaga.
Nantinya, sistem ini akan mengawasi seluruh proses ekspor secara otomatis, mulai dari perizinan, pembayaran royalti, hingga pelunasan pajak.
“Kalau memang nanti enggak perlu ya ngapain pakai Bea Cukai. Atau, tugasnya Bea Cukai ada tapi semua berbasis AI,” kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Senin (25/5).
Luhut mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antarmanusia dalam proses birokrasi dan pengawasan ekspor.
Menurutnya, pendekatan dengan AI ini lebih efektif untuk menekan praktik korupsi dan manipulasi data.
“Kalau pertemuan orang ke orang, pakai pakta integritas enggak ada yang benar itu satu pun. Pasti ada bermasalah,” kata dia.
Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini telah mengembangkan sistem pengawasan komoditas melalui platform Simbara yang sebelumnya diterapkan pada ekspor batu bara. Sistem itu, kata dia, akan diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.
Melalui sistem tersebut, seluruh data eksportir akan terintegrasi sejak awal penerbitan izin, termasuk data cadangan komoditas, volume ekspor, pembayaran royalti, hingga kewajiban pajak. Jika ada kewajiban yang belum dipenuhi, sistem otomatis akan menolak proses ekspor.
“Begitu mau ekspor itu dicek. Kalau belum bayar royalti ya enggak bisa. Mau tentara, polisi, siapa pun enggak bisa mempengaruhi sistem ini,” kata Luhut.
Seluruh Data Kementerian akan Terhubung Mulai 1 Juni 2026
Luhut mengatakan, seluruh data kementerian dan lembaga ditargetkan mulai terhubung penuh pada 1 Juni 2026. Selanjutnya, AI akan mulai membaca dan mengelola data secara otomatis dalam ekosistem digital pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, National Single Window selama ini berfungsi sebagai platform integrasi berbagai perizinan dan rekomendasi lintas kementerian dan lembaga dalam kegiatan perdagangan internasional.
“Window itu maksudnya satu platform di mana seluruh lembaga dan kementerian memasukkan seluruh datanya,” kata dia.
Menurut pemerintah, digitalisasi dan integrasi data tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan ekspor sumber daya alam.