Akses Internet Urat Nadi Birokrasi Kampung Payung Payung saat Operator Utama Down
Akses Internet Bakti sangat membantu masyarakat dan pemerintah kampung, terutama saat jaringan operator seluler mengalami gangguan (down).
(Bisnis.Com) 12/06/26 20:48 248798
Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan Akses Internet tambahan di kantor pemerintah desa menjadi penyambung koneksi yang sangat krusial bagi kelangsungan pelayanan publik dan percepatan digitalisasi birokrasi di Kampung Payung Payung Kabupaten Berau, terutama saat jaringan operator seluler mengalami kelumpuhan akibat lonjakan wisatawan di Maratua.
Langkah penyediaan titik interkoneksi alternatif ini diambil guna memastikan roda administrasi pemerintahan dan aktivitas komunikasi warga tetap berjalan tanpa hambatan teknis. Ketergantungan terhadap satu operator seluler tunggal di wilayah terluar dinilai berisiko tinggi terhadap efisiensi operasional pemerintahan dan stabilitas ekonomi masyarakat setempat.
Sekretaris Kampung Payung Payung, Rino menjelaskan Akses Internet sangat membantu masyarakat dan pemerintah kampung. Jaringan utama dari Telkomsel sering kali mengalami gangguan (down) ketika wisatawan membeludak di Maratua. Oleh karena itu, keberadaan Akses Internet tambahan di kantor kampung ini menjadi penyambung koneksi yang sangat krusial.
Penyediaan infrastruktur siber lokal ini berdampak langsung pada tata kelola internal aparatur desa. Sistem birokrasi yang sebelumnya berjalan konvensional kini bertransformasi menjadi lebih responsif berkat integrasi platform digital yang didukung oleh koneksi internet cadangan tersebut.
“Saat ini, hampir seluruh dari sekitar 782 jiwa penduduk di kampung kami (Kabupaten Berau) telah menggunakan gawai dan internet,” kata Rino, Jumat (12/6/2026).
Sekadar informasi, Akses Internet adalah program penyediaan konektivitas internet gratis via Wi-Fi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui BAKTI Komdigi. Hingga saat ini, BAKTI tercatat telah menyediakan 31.863 titik akses Wi-Fi gratis di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kecepatan per titik terus ditingkatkan dari awalnya 4 Mbps menjadi 20 Mbps, guna mendukung digitalisasi di wilayah terpencil.
Sejauh ini, untuk layanan publik, fasilitas internet baru dimanfaatkan oleh kantor pemerintah desa dan sekolah dasar (SD). Pelayanan publik yang lebih luas seperti administrasi kependudukan berupa cetak KTP belum tersedia di tingkat kampung. Otoritas di tingkat kabupaten baru memberikan wewenang tersebut kepada beberapa kecamatan yang lokasinya cukup jauh dari ibu kota kabupaten.
Meskipun memiliki nilai manfaat yang tinggi terhadap sistem pelaporan dan keuangan desa, penyediaan titik internet gratis ini memicu konsekuensi sosiologis baru di lapangan. Saban malam, kawasan sekitar kantor desa dipadati oleh warga dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang berburu akses data siber.
Rino mengatakan kondisi tersebut membawa tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dan kebersihan kampung. Penumpukan massa memicu masalah kebersihan akibat sisa sampah yang ditinggalkan, sementara aktivitas anak sekolah yang berselancar hingga larut malam berpotensi menurunkan produktivitas belajar mereka. Penonaktifan jaringan secara sepihak juga dihindari karena berpotensi memicu polemik horizontal.
“Situasi keramaian ini biasanya melonjak tajam saat ada tayangan besar seperti Piala Dunia karena banyak warga berkumpul untuk melakukan streaming, yang kemudian berdampak pada melambatnya kecepatan jaringan,” kata Rino.
Untuk mengantisipasi potensi kegaduhan, pemerintah kampung bersama pemerintah kecamatan telah sepakat untuk mengadakan patroli atau ronda rutin secara acak pada malam-malam tertentu.
Pemerintah kampung juga berupaya mengalihkan antusiasme digital warga ke sektor ekonomi produktif. Kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan guna menggelar pelatihan digital, termasuk cara berjualan di marketplace. Sayangnya, tingkat penetrasi pasar digital ini masih rendah karena baru sebagian kecil warga yang memanfaatkan fasilitas internet ini sebagai media promosi bisnis mereka.
Hambatan utama yang dihadapi wilayah ini terletak pada kapasitas kecepatan internet yang masih tergolong standar, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pita lebar secara menyeluruh. Keterbatasan ini terus dikeluhkan mengingat Telkomsel saat ini masih menjadi satu-satunya operator seluler yang menjangkau wilayah tersebut.
Oleh sebab itu, permohonan pembangunan menara (tower) telekomunikasi baru terus diajukan setiap tahun kepada pemerintah kabupaten maupun langsung ke pihak operator (provider). Pihak kampung bahkan sudah menyediakan dan mengalokasikan lahan siap bangun di area strategis agar pembangunan bisa segera dilakukan. Namun, meski usulan ini sudah diajukan secara rutin sejak sekitar 10 tahun lalu, hingga hari ini belum ada realisasi pembangunan menara baru di Kampung Payung Payung.
#akses-internet #bakti #akses-internet-bakti #kampung-payung-payung #internet #telkomsel