Untung Rugi APBN Tanggung Beban Kenaikan Harga Minyak
Pemerintah Indonesia menahan harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia naik akibat ketegangan geopolitik. APBN menanggung beban tambahan Rp90-100 triliun untuk subsidi energi.
(Bisnis.Com) 06/04/26 08:15 182256
Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua.
Peta geopolitik dunia berubah drastis setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari lalu. Kenaikan harga minyak dunia tak bisa terbendung usai Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.
UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran. Per 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.
Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk acuan harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).
Masalahnya, dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications, UNCTAD menemukan korelasi kenaikan harga minyak dunia dengan kenaikan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang.
Tak heran apabila akhirnya pemerintah memutuskan untuk menanggung beban kenaikan harga minyak dunia itu lewat APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan ada penambahan sekitar Rp90 triliun sampai dengan Rp100 triliun untuk anggaran subsidi energi pada tahun ini.
Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Artinya, penambahan anggaran itu mencapai hampir setengah dari total pagu yang disiapkan di awal tahun.
Pemerintah tampaknya tak ingin ketidakpastian global mengganggu momentum pemulihan ekonomi domestik. Usai ekonomi tumbuh 5,39% pada kuartal IV/2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal I/2026 (5,6%) dan sisa tahun.
Dengan demikian, penahanan harga BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diharapkan tidak mengganggu konsumsi mereka yang menjadi pendorong utama perekonomian (53,63% dari produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025).
"Dari sisi manfaat jangka pendek, ini [penahanan harga BBM subsidi] jelas membantu. Daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi tidak melonjak, dan stabilitas ekonomi relatif lebih aman dalam fase awal. Ini penting terutama di tengah tekanan global yang tinggi," ujar Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).
Pertanyaannya, seberapa lama APBN bisa menanggung beban kenaikan harga minyak dunia?
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda normalisasi harga minyak dunia; Presiden AS Donald Trump juga masih menyampaikan komentar yang terus mengancam Iran.
CORE Indonesia menghitung APBN 2026 masih menahan kenaikan harga minyak dunia apabila kisaran harga tahunannya masih di level US$80 hingga US$90 per barel. Selama rata-rata harga masih berada di bawah rentang tersebut, APBN secara teknis masih aman dan defisit dapat dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Potensi Masalah Jangka Panjang
Risiko terburuk adalah ketika harga minyak tahun berjalan sudah menembus US$100 per barel, namun belum ada penyesuaian di sisi belanja maupun harga BBM bersubsidi. Dalam skenario ini, APBN tidak lagi punya ruang untuk bertahan lama.
"Beban subsidi menjadi akumulatif sepanjang tahun, buffer [saldo anggaran lebih/sisa anggaran] habis lebih cepat, dan defisit berpotensi menembus batas bahkan sebelum pertengahan tahun. Ini situasi di mana kebijakan menahan harga BBM menjadi sangat mahal dan tidak berkelanjutan," jelas Yusuf.
Lebih dari itu, Yusuf menekankan bahwa penahanan harga BBM bersubsidi hanya menunda tekanan harga. Menurutnya, kalau terlalu lama ditahan, penyesuaian pada kemudian hari justru bisa lebih besar dan lebih tiba-tiba.
Pada saat yang sama, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terdesak sehingga berdampak pada kualitas pertumbuhan ke depan. Persepsi pasar pun menjadi negatif.
"Kalau tekanan meningkat tapi respons tertunda, persepsi terhadap disiplin fiskal bisa menurun dan berdampak pada nilai tukar serta biaya pembiayaan," ungkapnya.
Artinya, ketika pasar sudah semakin tidak percaya dengan disiplin fiskal pemerintah, maka investor asing akan kabur dari pasar keuangan Tanah Air yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Selain itu, obligasi negara semakin tidak dilirik sehingga akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) sehingga beban pembayaran bunga utang ke depan semakin berat.
Di samping itu, sebenarnya pemerintah juga menyiapkan langkah lain. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi mobilitas di tengah penahanan harga BBM bersubsidi.
Haryo merujuk kepada kebijakan work from home (WFH) alias kerja dari rumah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH itu bersifat wajib untuk aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.
"WFH berpotensi menekan beban kompensasi BBM sekitar Rp6,2 triliun," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/4/2026).
Secara struktural, sambungnya, pemerintah juga mulai mengimplementasikan biodiesel mandatori 50% (B50) mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menurunkan impor BBM sekitar 4 juta kiloliter atau setara penghematan Rp48 triliun.
Yusuf menilai kebijakan-kebijakan tersebut membantu menekan tekanan defisit APBN 2026. Hanya saja, sambungnya, tetap tidak akan menggantikan kebutuhan penyesuaian yang lebih besar.
"Tantangan utamanya sekarang adalah bagaimana pemerintah menggunakan waktu yang sangat terbatas ini untuk menyiapkan penyesuaian yang lebih bertahap, supaya tidak berujung pada koreksi yang lebih besar dan lebih mahal di kemudian hari," tutup Yusuf.
#harga-minyak #kenaikan-harga-minyak #apbn-2026 #subsidi-energi #harga-bbm-bersubsidi #selat-hormuz #geopolitik-minyak #harga-minyak-dunia #pertumbuhan-ekonomi #defisit-apbn #kebijakan-bbm #penahanan-h