Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah harga minyak dunia yang terus merangkak naik ibarat pisau bermata dua.

Peta geopolitik dunia berubah drastis setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari lalu. Kenaikan harga minyak dunia tak bisa terbendung usai Iran memutuskan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.

UN Trade and Development (UNCTAD) mencatat harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran. Per 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.

Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk acuan harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).

Masalahnya, dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications, UNCTAD menemukan korelasi kenaikan harga minyak dunia dengan kenaikan biaya hidup terutama di negara-negara berkembang.

Tak heran apabila akhirnya pemerintah memutuskan untuk menanggung beban kenaikan harga minyak dunia itu lewat APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan ada penambahan sekitar Rp90 triliun sampai dengan Rp100 triliun untuk anggaran subsidi energi pada tahun ini.

Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi pada APBN 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Artinya, penambahan anggaran itu mencapai hampir setengah dari total pagu yang disiapkan di awal tahun.

Pemerintah tampaknya tak ingin ketidakpastian global mengganggu momentum pemulihan ekonomi domestik. Usai ekonomi tumbuh 5,39% pada kuartal IV/2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal I/2026 (5,6%) dan sisa tahun.

Dengan demikian, penahanan harga BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diharapkan tidak mengganggu konsumsi mereka yang menjadi pendorong utama perekonomian (53,63% dari produk domestik bruto dibentuk oleh konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2025).

"Dari sisi manfaat jangka pendek, ini [penahanan harga BBM subsidi] jelas membantu. Daya beli masyarakat lebih terjaga, inflasi tidak melonjak, dan stabilitas ekonomi relatif lebih aman dalam fase awal. Ini penting terutama di tengah tekanan global yang tinggi," ujar Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Pertanyaannya, seberapa lama APBN bisa menanggung beban kenaikan harga minyak dunia?

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda normalisasi harga minyak dunia; Presiden AS Donald Trump juga masih menyampaikan komentar yang terus mengancam Iran.

CORE Indonesia menghitung APBN 2026 masih menahan kenaikan harga minyak dunia apabila kisaran harga tahunannya masih di level US$80 hingga US$90 per barel. Selama rata-rata harga masih berada di bawah rentang tersebut, APBN secara teknis masih aman dan defisit dapat dijaga di bawah ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Potensi Masalah Jangka Panjang

Risiko terburuk adalah ketika harga minyak tahun berjalan sudah menembus US$100 per barel, namun belum ada penyesuaian di sisi belanja maupun harga BBM bersubsidi. Dalam skenario ini, APBN tidak lagi punya ruang untuk bertahan lama.

"Beban subsidi menjadi akumulatif sepanjang tahun, buffer [saldo anggaran lebih/sisa anggaran] habis lebih cepat, dan defisit berpotensi menembus batas bahkan sebelum pertengahan tahun. Ini situasi di mana kebijakan menahan harga BBM menjadi sangat mahal dan tidak berkelanjutan," jelas Yusuf.

Lebih dari itu, Yusuf menekankan bahwa penahanan harga BBM bersubsidi hanya menunda tekanan harga. Menurutnya, kalau terlalu lama ditahan, penyesuaian pada kemudian hari justru bisa lebih besar dan lebih tiba-tiba.

Pada saat yang sama, ruang fiskal untuk belanja produktif semakin terdesak sehingga berdampak pada kualitas pertumbuhan ke depan. Persepsi pasar pun menjadi negatif.

"Kalau tekanan meningkat tapi respons tertunda, persepsi terhadap disiplin fiskal bisa menurun dan berdampak pada nilai tukar serta biaya pembiayaan," ungkapnya.

Artinya, ketika pasar sudah semakin tidak percaya dengan disiplin fiskal pemerintah, maka investor asing akan kabur dari pasar keuangan Tanah Air yang menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Selain itu, obligasi negara semakin tidak dilirik sehingga akan mendorong kenaikan imbal hasil (yield) sehingga beban pembayaran bunga utang ke depan semakin berat.

Di samping itu, sebenarnya pemerintah juga menyiapkan langkah lain. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi mobilitas di tengah penahanan harga BBM bersubsidi.

Haryo merujuk kepada kebijakan work from home (WFH) alias kerja dari rumah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH itu bersifat wajib untuk aparatur sipil negara (ASN) dan imbauan untuk pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

"WFH berpotensi menekan beban kompensasi BBM sekitar Rp6,2 triliun," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/4/2026).

Secara struktural, sambungnya, pemerintah juga mulai mengimplementasikan biodiesel mandatori 50% (B50) mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menurunkan impor BBM sekitar 4 juta kiloliter atau setara penghematan Rp48 triliun.

Yusuf menilai kebijakan-kebijakan tersebut membantu menekan tekanan defisit APBN 2026. Hanya saja, sambungnya, tetap tidak akan menggantikan kebutuhan penyesuaian yang lebih besar.

"Tantangan utamanya sekarang adalah bagaimana pemerintah menggunakan waktu yang sangat terbatas ini untuk menyiapkan penyesuaian yang lebih bertahap, supaya tidak berujung pada koreksi yang lebih besar dan lebih mahal di kemudian hari," tutup Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dalam kondisi aman meski harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), merespons pertanyaan mengenai harga minyak mentah Brent yang sempat menyentuh kisaran US$116 per barel.

Menurut Purbaya, pemerintah telah memperhitungkan berbagai skenario harga energi dalam perencanaan anggaran tahunan.

“Kan subsidi kita diatur, dihitung selama setahun penuh. Even dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN. Dan kita akan melakukan langkah-langkah, entah penghematan, entah ini, peningkatan pendapatan, supaya APBN kita aman. Dan sampai sekarang hitungannya sih masih aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, jika harga minyak rata-rata mencapai US$100 per barel tanpa adanya intervensi kebijakan, maka defisit anggaran berpotensi melebar.

“Kalau harga minyak naik ke 100 rata-rata, kita enggak ngapa-ngapain, diem aja, belanja tetap, pendapatan enggak dinaikin, ya bisa lebih dari 3%, 3,6%,” katanya.

Kendati demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar defisit tetap terkendali, termasuk optimalisasi pendapatan dari windfall profit.

“Tapi kan ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan itu enggak tembus. Dan kita juga ada windfall profit kan. Kita akan maksimalkan windfall profit juga. Jadi, seharusnya enggak ada masalah,” lanjutnya.

Menanggapi perbandingan dengan kondisi sebelumnya ketika harga komoditas seperti batu bara lebih tinggi, Purbaya menilai beban fiskal saat ini juga tidak sebesar periode tersebut.

“Bebannya juga enggak naik setinggi sebelumnya. Kamu mau hitung dua kiri-kanan dong. Wah, parah, bebannya naik segini, dibanding dulu kan sama, enggak setinggi dulu naiknya kan? Harganya cuma segitu kan? Batu bara juga naiknya segini. Kira-kira gitu. Jadi Anda kalau ngitung jangan berat sebelah. Jahat lu ya,” ujarnya sambil berseloroh kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah akan terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika global.

“Nanti pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang memastikan itu masih terjaga,” katanya.

Purbaya juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun tekanan harga minyak global meningkat.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah gejolak harga energi global.

“Tidak. Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang. Jadi masyarakat mesti ngerti juga bahwa peran APBN adalah meng-absorb shock seperti ini, sehingga masyarakat masih bisa melakukan bisnisnya, kegiatannya, tanpa kenaikan beban yang berlebihan. Itu yang kadang-kadang dilupakan orang,” tegasnya.

Badai energi dari Selat Hormuz menjadi ujian bagi ketangguhan bangsa. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar jargon, melainkan hasil keberanian taktis dalam menata ulang peta pasokan dan memacu kemandirian.

Jakarta (ANTARA) -

Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mengguncang stabilitas pasokan energi global dan menciptakan ketidakpastian harga minyak dunia.

Sebagai importir minyak neto, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap lonjakan harga yang berpotensi menekan ruang fiskal negara serta mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Tanpa langkah antisipatif, daya beli masyarakat berisiko tergerus oleh kenaikan biaya logistik. Kondisi ini menuntut kebijakan perlindungan fiskal yang kokoh agar ekonomi domestik tidak terjerembap dalam krisis.

Titik nadir kekhawatiran saat ini berada di Selat Hormuz, urat nadi energi dunia yang mengalirkan 20 persen perdagangan minyak global, yang kini berada dalam pengawasan ketat pihak Iran.

Situasi darurat ini dipahami Presiden RI Prabowo Subianto sebagai momentum mempertegas kedaulatan energi. Penghematan bukan lagi pilihan, melainkan ikhtiar mandiri untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Strategi responsif yang disusun pemerintah bertujuan menjaga denyut ekonomi nasional tetap berdetak stabil, tanpa harus tersandera oleh fluktuasi harga energi di panggung internasional yang kian liar.

Efisiensi domestik

Langkah besar Indonesia dimulai dari jajaran sektor publik sebagai pelopor gerakan efisiensi. Upaya ini bertujuan menghadirkan keteladanan institusional yang nyata sebelum mengajak masyarakat luas melakukan langkah serupa.

Transformasi tersebut mencakup penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), yang dijalankan paralel dengan penguatan platform digital, pembatasan ketat mobilitas perjalanan dinas, serta optimalisasi operasional gedung perkantoran.

Langkah ini bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari modernisasi birokrasi berbasis digital guna menekan mobilitas fisik yang menyumbang konsumsi bahan bakar transportasi secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi kini menjadi instrumen utama untuk memodernisasi tata kelola kerja. Hal ini memungkinkan pengurangan frekuensi perjalanan fisik tanpa mengganggu kualitas koordinasi antarlembaga.

Di dunia pendidikan, pemerintah juga melakukan penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Namun, kegiatan yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas kompetensi siswa.

Seluruh rangkaian penghematan di sektor publik ini dijadwalkan mulai berjalan efektif pada April 2026. Target utamanya adalah penurunan konsumsi BBM dan listrik secara konsisten di seluruh instansi negara.

Langkah tersebut diperkuat dengan penyusunan strategi penghematan energi di sektor pendidikan hingga pelayanan umum.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, kebijakan ini diharapkan menjadi katalis efisiensi nasional yang berdampak luas. Opsi kerja fleksibel atau work from home kembali dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Langkah ini dinilai efektif untuk menekan mobilitas warga yang menyumbang konsumsi bahan bakar transportasi.

Selain aspek teknis, penguatan budaya hemat energi menjadi kunci ketahanan nasional; mengubah perilaku konsumsi menjadi gaya hidup yang luhur dan bertanggung jawab.

Harga BBM bersubsidi dijaga tetap stabil sebagai bantalan sosial yang kuat, sementara masyarakat diimbau tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang bisa mengganggu stok pasar.

Saat ini, stok BBM nasional dilaporkan aman pada level 21 hingga 25 hari, dan terus diperbarui melalui pasokan rutin dari produksi dalam negeri dan impor.

Diversifikasi pasokan energi

Selain melalui efisiensi yang terukur, Indonesia memperkuat struktur ketahanan energi melalui strategi diversifikasi sumber impor. Langkah ini diambil secara strategis untuk memitigasi risiko ketergantungan pada satu kawasan geopolitik tertentu yang tengah bergejolak.

Dalam upaya penguatan pasokan tersebut, sebagian impor minyak mentah kini dialihkan dari Timur Tengah ke Amerika Serikat serta membuka opsi dari negara mitra lain seperti Rusia, sepanjang memberikan nilai ekonomis yang kompetitif.

Diversifikasi ini secara taktis mengurangi risiko pelayaran di jalur rawan seperti Selat Hormuz, yang sebelumnya menyumbang 20-25 persen dari total impor nasional.

Sebagai bentuk penguatan konkret, Indonesia telah mengamankan komitmen belanja energi senilai 15 miliar dolar AS melalui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

Strategi ini menitikberatkan pada pengalihan sumber pasokan (switch) guna menjamin keamanan jalur, tanpa harus menambah total volume impor nasional.

Komitmen besar tersebut mencakup pengadaan produk BBM olahan senilai 7 miliar dolar AS, minyak mentah untuk cadangan nasional sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta sektor LPG senilai 3,5 miliar dolar AS. Seluruh transaksi ini dijalankan dengan pertimbangan harga pasar yang sangat kompetitif dan menguntungkan bagi fiskal negara.

Fleksibilitas dalam mencari sumber pasokan yang paling menguntungkan memastikan ketahanan energi nasional tidak tersandera oleh konflik wilayah tertentu. Upaya ini menjadi bantalan strategis agar kedaulatan energi tetap terjaga di tengah dinamika global.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus berupaya mengejar target Cadangan Penyangga Energi (CPE) selama 90 hari. Target ini menjadi instrumen vital untuk memberikan napas lebih panjang bagi ekonomi nasional jika terjadi gangguan pasokan global secara mendadak di masa depan.

Diplomasi energi dan percepatan transisi

Ketahanan energi nasional tidak bisa diperjuangkan sendirian dalam isolasi global. Untuk itu, Indonesia aktif memperkuat diplomasi internasional, terutama dengan negara-negara Indo-Pasifik, guna memastikan keamanan jalur pelayaran energi global.

Komunikasi regional ini menjadi instrumen vital untuk memetakan risiko pasar sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika energi dunia.

Diplomasi tersebut juga membuka peluang transfer teknologi. Negara membutuhkan kemitraan strategis untuk mempercepat pengembangan sumber energi alternatif yang lebih stabil dan bersih. Pilar krusial dalam strategi ini adalah transisi energi, di mana ketergantungan pada fosil dikurangi bertahap melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Saat ini, porsi EBT nasional baru mencapai kisaran 15,75 persen hingga akhir tahun lalu. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan bauran EBT menjadi 17 persen hingga 21 persen pada 2026.

Guna mengakselerasi transisi energi dan memangkas hambatan birokrasi, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi Nasional. Langkah strategis ini memastikan implementasi kebijakan energi bersih dapat berjalan jauh lebih cepat dan terukur.

Target yang ditetapkan sangat progresif, di mana Satgas fokus mengejar implementasi energi bersih, termasuk program 100 Gigawatt (GW) untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Fokus utama diarahkan pada akselerasi pembangunan PLTS di sekolah-sekolah dan desa-desa. Indonesia berdiri di atas "harta karun" energi surya yang luar biasa dengan potensi mencapai 3.217 GW. Namun, realisasi pemanfaatannya saat ini masih sangat minim. Oleh karena itu, Satgas kini memprioritaskan investasi besar pada infrastruktur hijau guna menjembatani kesenjangan antara potensi masif tersebut dengan kebutuhan energi bersih nasional.

Pembangunan PLTS skala besar kini dipacu, terutama di pulau-pulau terpencil sebagai upaya pemerintah memeratakan akses energi bersih hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Selain itu, konversi ke kendaraan listrik dan perluasan produksi bioenergi, seperti biodiesel serta bioetanol, menjadi prioritas untuk menekan impor fosil yang menguras devisa. Sektor panas bumi, sebagai "permata hijau" dengan kapasitas melampaui 2,6 gigawatt, tetap menjadi pilar utama kelistrikan nasional yang berkelanjutan.

Dari sisi keamanan, pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi, menekankan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis.

Menurut dia, pengamanan jaringan listrik dan data pemerintahan harus dibentengi teknologi siber mutakhir, karena perang modern sering kali dimulai dengan melumpuhkan fasilitas vital nasional.

Saat ini, pemerintah memadukan efisiensi, diversifikasi, diplomasi, dan transisi energi dalam satu orkestrasi nasional yang terukur.

Badai energi dari Selat Hormuz menjadi ujian bagi ketangguhan bangsa. Kedaulatan energi bukan lagi sekadar jargon, melainkan hasil keberanian taktis dalam menata ulang peta pasokan dan memacu kemandirian.

Keputusan Presiden Prabowo untuk berdaulat secara energi menegaskan posisi Indonesia yang menolak terseret dalam ketidakpastian global.

Sinergi antara kebijakan tegas dan partisipasi cerdas masyarakat akan menjadi bahan bakar utama kebangkitan swasembada energi menuju Indonesia yang lebih kuat dan tangguh.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Baru berjalan kurang dari 3 bulan, kredibilitas anggaran 2026 mengalami tantangan akibat melonjaknya harga minyak hingga pelemahan rupiah yang kini telah menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sekadar catatan asumsi makro APBN 2026 menetapkan harga minyak di angka US$70 per barel. Namun hingga pagi ini, harga minyak telah menembus angka US$100 per barel. Sementara itu rupiah yang dipatok Rp16.500 per dolar AS, kini angkanya telah menembus Rp17.000 per dolar AS.

Pemerintah mengaku telah menyiapkan mitigasi risiko supaya dampaknya ke APBN minim. Khusus soal kenaikan harga minyak, pemerintah bahkan telah melakukan simulasi terkait kemungkinan risiko terburuk ke pengelolaan fiskal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimistis harga minyak akan terkendali dan tidak akan melonjak ke level US$150 per barel. Dia menceritakan, ketika konflik geopolitik pada 2012-2013 lalu, harga minyak sempat diprediksi mencapai US$200 per barel. Akan tetapi, hal itu pada akhirnya tidak sampai terjadi.

Untuk itu, dia memastikan bahwa pemerintah belum membahas soal rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. "Belum [dibahas]," tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Namun demikian, opsi menaikkan harga BBM ini tidak sepenuhnya tertutup. Apalagi, jika harga minyak pada akhirnya nanti melambung tinggi sehingga menekan belanja subsidi pemerintah.

"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali," ujar Menkeu berlatar belakang insinyur lulusan ITB itu.

Sentimen Perang dan Kredibilitas Fiskal

Di sisi lain, Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pasar merespons negatif terpilihnya pemimpin baru Iran, Muqtaba Khomeini, yang dinilai konservatif. Kondisi tersebut diprediksi akan memperpanjang konflik di wilayah tersebut serta memicu ancaman penutupan Selat Hormuz.

Dia menilai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah berakibat terhadap penutupan Selat Hormuz. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia, baik jenis crude oil maupun Brent, melonjak tinggi hingga ke level US$117 per barel.

“Kemungkinan besar harga minyak mentah ini akan mencapai level US$200 per barel apabila dalam jangka waktu satu bulan belum ada penyelesaian terkait dengan konflik di Timur Tengah,” ucapnya, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, lonjakan harga minyak yang jauh di atas asumsi pemerintah yakni US$92 per barel ini memberikan tekanan berat pada sisi internal Indonesia dan berpotensi melebarkan defisit anggaran hingga batas aman.

“Kemungkinan besar pemerintah akan mengalami defisit anggaran itu 3,6%. Ini yang memicu kekhawatiran bahwa anggaran untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis [MBG] bisa terdampak," lanjutnya.

Selain faktor harga minyak, sentimen internal terkait wacana diplomasi luar negeri Indonesia yang semakin tegas juga turut memicu dinamika di pasar uang. Ibrahim menyampaikan bahwa kombinasi faktor eksternal dan carut-marut sentimen domestik tersebut menyebabkan indeks dolar AS mengalami gap up atau lonjakan signifikan saat pembukaan pasar.

Dampaknya, tidak hanya rupiah yang terjun bebas ke Rp17.000, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun terkoreksi hingga 5% pada awal perdagangan. “Carut-marut inilah yang membuat pada saat pembukaan pasar tadi jam 06.00, indeks dolar terjadi gap up yang cukup tajam. Harga-harga semua mengalami pelemahan termasuk rupiah ke Rp17.000,” pungkas Ibrahim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Hakam Naja mengatakan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan titik sempit (choke point) di Teluk Persia, berpotensi meningkatkan tensi dan eskalasi konflik yang berdampak luas terhadap perekonomian global. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia melewati jalur tersebut.

"Indonesia mesti waspada terhadap harga minyak yang terus melonjak hingga mencapai 92 dolar AS per barel, tertinggi sejak 2020," ujar Hakam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Hakam menyampaikan harga minyak dalam asumsi makro APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.

"Kenaikan harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel dapat mendorong defisit APBN terhadap PDB mendekati empat persen. Angka ini melampaui batas tiga persen yang dipatok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," ujarnya.

Ia menilai sejumlah langkah perlu dilakukan apabila konflik antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran terus berlanjut dan harga minyak melampaui 100 dolar AS per barel.

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan sehingga belanja difokuskan pada kebutuhan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat. "Belanja difokuskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik," kata Hakam.

Kedua, pemerintah perlu mengurangi konsumsi minyak dengan mempercepat program konversi energi dari minyak ke energi baru dan terbarukan. Misalnya melalui pengembangan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi air melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta energi angin melalui pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebagai pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Selain itu, pemanfaatan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil termasuk untuk transportasi publik, perlu diperluas dengan dukungan insentif serta fasilitas pendukung seperti keringanan pajak dan penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Ketiga, stimulus ekonomi perlu digencarkan agar perekonomian tidak terpuruk. Hal ini dapat dilakukan melalui deregulasi dengan memangkas aturan yang menghambat kegiatan ekonomi serta debirokratisasi untuk menyederhanakan proses perizinan yang berbelit.

"Langkah ini juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, khususnya bagi UMKM. Dengan insentif yang tepat, sektor ini dapat bangkit di tengah ketidakpastian global. Kita harus memperkuat ekonomi domestik karena dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang," ujar Hakam.

Keempat, Hakam mendorong pembatalan perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, yakni Agreement on Reciprocal Trade (ART), melalui pengajuan resmi pemerintah Indonesia kepada AS. Ia menilai dasar hukum kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

Menurut dia, kebijakan tarif tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020 sehingga perjanjian ART perlu ditinjau ulang. "Pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal Indonesia yang juga harus menghadapi lonjakan harga minyak global," katanya.

Hakam menilai perundingan dengan AS sebaiknya dimulai kembali dari awal dengan tim negosiasi baru yang lebih kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional secara setara.

Ia juga mengingatkan tim negosiasi Indonesia harus memiliki mandat kuat untuk menjaga kedaulatan negara serta mengedepankan prinsip kesetaraan dan solusi yang saling menguntungkan.

Selain melalui jalur pemerintah, pembatalan juga dapat dilakukan melalui parlemen dengan menolak ratifikasi perjanjian tersebut di DPR. "Penolakan ratifikasi oleh DPR dapat terjadi jika muncul protes luas dari masyarakat terhadap ART," ujar Hakam.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun simulasi dampak fluktuasi harga minyak terhadap postur fiskal nasional.

Menurutnya, Jika harga minyak mentah mencapai angka rata-rata USD92 per barel, tekanan terhadap defisit anggaran akan menjadi sangat besar.

“Kalau harga minyak naik ke USD92 per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Pemerintah saat ini berupaya keras agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan yaitu penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia.

Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal sudah sangat terbatas.

“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” tutur Purbaya.

Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk pembagian beban (burden sharing) guna melindungi stabilitas APBN agar tetap sehat di tengah krisis energi global.

Sebagai langkah mitigasi sebelum menyentuh harga BBM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skenario penundaan sejumlah proyek atau pengadaan barang yang dianggap tidak mendesak. Belanja negara akan difokuskan hanya pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa poin mitigasi fiskal pemerintah antara lain, penundaan proyek fisik yang belum masuk tahap krusial, menggeser dana pengadaan barang ke subsidi energi, dan memastikan bantuan sosial tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal.

Kenaikan harga minyak yang signifikan ini tidak terlepas dari situasi keamanan di Timur Tengah yang kian memanas. Penghentian operasional di kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco akibat serangan drone di tengah konflik Israel-Iran menjadi faktor utama yang mengguncang pasokan energi dunia.

Pemerintah akan terus memantau dinamika pasar energi dalam beberapa pekan ke depan sebelum mengambil keputusan final terkait harga BBM di tingkat konsumen.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan harga minyak mentah dunia.

Meski begitu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM tetap menjadi opsi terakhir jika ruang fiskal sudah sangat terbatas.

“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang,” tutur Purbaya dalam Media Briefing dan Buka Puasa Bersama Menteri Keuangan, Jumat (6/3/2026).

Penyesuaian ini dipandang sebagai bentuk pembagian beban (burden sharing) guna melindungi stabilitas APBN agar tetap sehat di tengah krisis energi global.

Itu karena kenaikan harga energi global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah dikhawatirkan akan memperlebar defisit APBN melampaui batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Purbaya mengakui pihaknya telah menyusun simulasi dampak fluktuasi harga minyak terhadap postur fiskal nasional. Jika harga minyak mentah mencapai angka rata-rata USD92 per barel, tekanan terhadap defisit anggaran akan menjadi sangat besar.

“Kalau harga minyak naik ke USD92 per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau tidak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6 sampai 3,7 persen dari PDB,” kata

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini sedang berupaya keras agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai langkah mitigasi sebelum menyentuh harga BBM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skenario penundaan sejumlah proyek atau pengadaan barang yang dianggap tidak mendesak. Belanja negara akan difokuskan hanya pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa poin mitigasi fiskal pemerintah antara lain, penundaan proyek fisik yang belum masuk tahap krusial, menggeser dana pengadaan barang ke subsidi energi, dan memastikan bantuan sosial tetap berjalan meskipun terjadi tekanan fiskal.

Kenaikan harga minyak yang signifikan ini tidak terlepas dari situasi keamanan di Timur Tengah yang kian memanas. Penghentian operasional di kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco akibat serangan drone di tengah konflik Israel-Iran menjadi faktor utama yang mengguncang pasokan energi dunia.

Pemerintah akan terus memantau dinamika pasar energi dalam beberapa pekan ke depan sebelum mengambil keputusan final terkait harga BBM di tingkat konsumen.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah masih memantau perkembangan konflik di kawasan tersebut dan dampaknya terhadap harga minyak mentah dunia sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.

"Belum (menaikkan harga BBM subsidi). Kan (asumsi makro) APBN kita kemarin di 70 dolar AS per barel (ICP). Jadi kita tunggu saja," kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Airlangga menerangkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemungkinan dampak berkepanjangan dari konflik tersebut. "Sampai kapan, ya perang bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa lebih. Jadi kita masing-masing (menyiapkan) ada skenario," ujarnya.

Senada dengan Airlangga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga BBM subsidi jenis Pertalite tidak naik, meskipun harga minyak dunia meroket imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

"Kalau harga BBM yang subsidi, yang bensin Pertalite, itu mau (harga minyak dunia) naik berapa pun, tetap harganya sama sebelum ada perubahan dari pemerintah," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi Terhadap Sektor ESDM, yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Sedangkan, untuk bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax, memang akan mengalami penyesuaian harga, dalam hal ini akan naik mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia. Bahlil menyampaikan harga minyak sudah naik menjadi 78-80 dolar AS per barel, melebihi asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni 70 dolar AS per barel.

Sebagai negara yang mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, maka kenaikan harga minyak dunia lantas membebani APBN dengan potensi pembengkakan subsidi energi yang ditanggung oleh negara.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga memperoleh tambahan pendapatan dari kenaikan harga minyak dunia tersebut dari produksinya. "Karena Indonesia kan berkontribusi kurang lebih sekitar 600 ribu barel per hari. Nah, selisih ini yang sedang kami hitung," ucap Bahlil.

Perhitungan tersebut, kata Bahlil, akan dilakukan dengan hati-hati sebab terkait dengan subsidi energi di dalam negeri.

Hingga saat ini, setelah rapat Dewan Energi Nasional, pemerintah belum berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. "Sampai dengan kami rapat tadi, belum ada (kenaikan harga BBM subsidi), jadi aman-aman saja. Hari raya yang baik, puasa yang baik, insya Allah belum ada kenaikan harga BBM," kata Bahlil.