Bisnis.com, JAKARTA -- Baru berjalan kurang dari 3 bulan, kredibilitas anggaran 2026 mengalami tantangan akibat melonjaknya harga minyak hingga pelemahan rupiah yang kini telah menembus batas psikologis di angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Sekadar catatan asumsi makro APBN 2026 menetapkan harga minyak di angka US$70 per barel. Namun hingga pagi ini, harga minyak telah menembus angka US$100 per barel. Sementara itu rupiah yang dipatok Rp16.500 per dolar AS, kini angkanya telah menembus Rp17.000 per dolar AS.
Pemerintah mengaku telah menyiapkan mitigasi risiko supaya dampaknya ke APBN minim. Khusus soal kenaikan harga minyak, pemerintah bahkan telah melakukan simulasi terkait kemungkinan risiko terburuk ke pengelolaan fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap optimistis harga minyak akan terkendali dan tidak akan melonjak ke level US$150 per barel. Dia menceritakan, ketika konflik geopolitik pada 2012-2013 lalu, harga minyak sempat diprediksi mencapai US$200 per barel. Akan tetapi, hal itu pada akhirnya tidak sampai terjadi.
Untuk itu, dia memastikan bahwa pemerintah belum membahas soal rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. "Belum [dibahas]," tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Namun demikian, opsi menaikkan harga BBM ini tidak sepenuhnya tertutup. Apalagi, jika harga minyak pada akhirnya nanti melambung tinggi sehingga menekan belanja subsidi pemerintah.
"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali," ujar Menkeu berlatar belakang insinyur lulusan ITB itu.
Sentimen Perang dan Kredibilitas Fiskal
Di sisi lain, Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pasar merespons negatif terpilihnya pemimpin baru Iran, Muqtaba Khomeini, yang dinilai konservatif. Kondisi tersebut diprediksi akan memperpanjang konflik di wilayah tersebut serta memicu ancaman penutupan Selat Hormuz.
Dia menilai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah berakibat terhadap penutupan Selat Hormuz. Hal ini membuat harga minyak mentah dunia, baik jenis crude oil maupun Brent, melonjak tinggi hingga ke level US$117 per barel.
“Kemungkinan besar harga minyak mentah ini akan mencapai level US$200 per barel apabila dalam jangka waktu satu bulan belum ada penyelesaian terkait dengan konflik di Timur Tengah,” ucapnya, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, lonjakan harga minyak yang jauh di atas asumsi pemerintah yakni US$92 per barel ini memberikan tekanan berat pada sisi internal Indonesia dan berpotensi melebarkan defisit anggaran hingga batas aman.
“Kemungkinan besar pemerintah akan mengalami defisit anggaran itu 3,6%. Ini yang memicu kekhawatiran bahwa anggaran untuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis [MBG] bisa terdampak," lanjutnya.
Selain faktor harga minyak, sentimen internal terkait wacana diplomasi luar negeri Indonesia yang semakin tegas juga turut memicu dinamika di pasar uang. Ibrahim menyampaikan bahwa kombinasi faktor eksternal dan carut-marut sentimen domestik tersebut menyebabkan indeks dolar AS mengalami gap up atau lonjakan signifikan saat pembukaan pasar.
Dampaknya, tidak hanya rupiah yang terjun bebas ke Rp17.000, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun terkoreksi hingga 5% pada awal perdagangan. “Carut-marut inilah yang membuat pada saat pembukaan pasar tadi jam 06.00, indeks dolar terjadi gap up yang cukup tajam. Harga-harga semua mengalami pelemahan termasuk rupiah ke Rp17.000,” pungkas Ibrahim.