tercatat mencapai Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan transaksi Rp184,02 triliun atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu, Budi mengatakan keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menciptakan stimulus yang efektif bagi konsumsi masyarakat.

"Secara keseluruhan, realisasi Program Belanja Nasional Triwulan I Tahun 2026 tercatat mencapai
Rp184,02 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp172,38 triliun," ujar Budi.

Program Belanja Nasional terdiri dari Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran. Friday Mubarak oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berhasil membukukan transaksi Rp129,12 triliun atau 8,5 persen di atas target.

Kegiatan ini diselenggarakan pada 11 Februari-31 Maret 2026, yang diikuti sekitar 200 merek ritel, 11 juta pedagang pasar, 414 pusat perbelanjaan, serta 13.450 pasar rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, BINA Lebaran oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) turut menyumbang performa positif dengan total transaksi mencapai Rp54,9 triliun atau 2,8 persen di atas target.

Program ini dilaksanakan pada 6-30 Maret 2026, yang melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, serta 400 pusat perbelanjaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

"Capaian pada Triwulan I menjadi fondasi penting
untuk menjaga keberlanjutan konsumsi domestik sepanjang tahun 2026," katanya.

Sejalan dengan capaian transaksi, tren kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan juga menunjukkan tren positif.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat selama periode Ramadan dan libur Idul Fitri 1447 H/Lebaran 2026, kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan meningkat hingga 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Konsumsi terpantau didominasi kategori makanan dan minuman, serta sektor hiburan.

"Pemerintah optimistis tren ini terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan kunjungan pada Triwulan I-2026 yang diperkirakan tetap tumbuh di atas 10 persen secara tahunan (year-on-year)," jelasnya.

Pemerintah memastikan terus mendorong kolaborasi dengan ritel modern; pusat perbelanjaan; serta pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk secara berkelanjutan memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dampak global ke sini masih belum terasa karena di-absorb oleh pemerintah. Jadi, kami menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan sekarang. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini daya beli masyarakat terjaga selama periode Ramadhan dan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 mampu mencapai 5,7 persen.

“Kalau angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6–5,7 persen,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.

Purbaya menyebut angka proyeksi itu relatif baik mengingat perekonomian global saat ini yang terdampak dinamika konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menkeu menaruh angka optimistis lantaran meyakini dampak gejolak global belum terasa pada perekonomian domestik.

Menurut dia, ekonomi dalam negeri tetap terjaga berkat berbagai langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah.

“Dampak global ke sini masih belum terasa karena di-absorb oleh pemerintah. Jadi, kami menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan sekarang. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu,” ujarnya.

Bendahara negara pun tetap optimistis terhadap prospek ekonomi setelah Idul Fitri.

Perekonomian nasional, kata dia, bisa jadi melambat bila ketegangan geopolitik terus tereskalasi. Namun, Purbaya menyatakan bakal terus memperkuat permintaan dalam negeri agar ekonomi domestik tetap terjaga.

Langkah yang akan diambil mencakup dukungan terhadap sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dampak harga minyak global, hingga mendorong belanja pemerintah agar terserap tepat waktu.

“Walaupun global begitu, tapi permintaan (domestik) masih kencang. Mungkin (ekonomi) akan melambat kalau (konflik) naik terus. Tapi saya akan jaga permintaan domestik,” tuturnya.

Secara keseluruhan, dia menilai perekonomian nasional relatif terjaga, yang terlihat pada berbagai indikator ekonomi serta tinjauan lapangan yang dia lakukan pada Ramadhan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perputaran uang selama momentum Lebaran 2026 diperkirakan mencapai Rp148 triliun. Proyeksi ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berdasarkan potensi pergerakan masyarakat selama arus mudik tahun ini.

Sarman menjelaskan, survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan potensi pergerakan masyarakat pada mudik Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026 mencapai 143,9 juta orang, setara 50,6% dari total populasi Indonesia. Jumlah tersebut turun 1,75% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 146,4 juta orang.

Menurutnya, angka tersebut setara dengan sekitar 35,975 juta kepala keluarga dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat orang. Jika setiap keluarga membawa rata-rata uang sebesar Rp4.125.000, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.750.000, maka total potensi perputaran uang diperkirakan mencapai Rp148,39 triliun.

Lonjakan Inflasi Mengancam Ekonomi RI, THR Belum Cukup Dongkrak Daya Beli



"Jumlah pemudik 143,9 juta setara dengan 35.975.000 kepala keluarga dengan asumsi rata-rata per keluarga 4 orang. Jika per keluarga membawa uang sebesar Rp4.125.000 naik 10% dari tahun 2025 lalu sebesar Rp3,75 juta maka potensi perputaran uang Rp4.125.000 x 35.975.000 KK sebesar Rp148.396.875.000.000 naik sekita 8% dari tahun sebelumnya," ungkap Sarman dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, angka tersebut merupakan proyeksi moderat atau batas bawah. Perputaran uang saat Lebaran masih berpotensi meningkat hingga Rp161,88 triliun apabila rata-rata setiap keluarga membawa dana Rp4.500.000.

Sarman menyebutkan, peredaran uang terbesar diperkirakan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, sementara sisanya tersebar ke berbagai wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, serta Bali.

Perputaran Uang Lebaran 2025 Diprediksi Turun, Sinyal Peringatan Ekonomi RI?



Pengeluaran masyarakat selama mudik diperkirakan terserap untuk berbagai kebutuhan, mulai dari tiket perjalanan, biaya tol, bahan bakar minyak, servis kendaraan, pembelian oleh-oleh, pakaian baru, perlengkapan ibadah, hingga pemberian THR kepada keluarga dan kerabat.

Selain itu, kebutuhan konsumsi seperti bahan pokok, daging, ayam, buah-buahan, makanan khas Lebaran, serta pembayaran zakat fitrah dan sedekah juga diperkirakan turut mendorong perputaran uang secara signifikan.

Menurut Sarman, hampir seluruh sektor usaha akan merasakan dampak positif dari tingginya aktivitas belanja masyarakat menjelang dan selama Lebaran. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama pedagang makanan, minuman, suvenir, kuliner khas daerah, hingga penjual kain dan batik, diprediksi mengalami peningkatan omzet selama periode libur Lebaran.

"Artinya perputaran uang hampir menyasar kesemua sektor usaha yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat menjelang dan selama Idulfitri 1447," katanya.

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja dinilai belum cukup untuk mendongkrak daya beli masyarakat . Ini lantaran kondisi ekonomi terkini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena Ramadan dan Idulfitri 1447 H berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan ekonomi global.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Manap Pulungan mengatakan, konflik yang melibatkan AS-Israel dan Iran yang sedang berlangsung turut memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, terutama melalui pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memicu kenaikan inflasi.

"Ini memang kita agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, bahwa ketika kita menghadapi Ramadan dan Idulfitri, justru pada saat sekarang juga terjadi tekanan di ekonomi global. Ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, lagi-lagi nanti akan mempengaruhi inflasi kita," kata Abdul Manap dalam paparannya, Senin (9/3/2026).

Banyak Ekonom Sebut RI Sudah Resesi, Purbaya: Daya Beli Masih Ada, Kita Jauh dari Krisis



Menurutnya, inflasi yang berasal dari berbagai sumber seperti kenaikan harga pangan, energi, serta depresiasi nilai tukar rupiah akan mendorong meningkatnya inflasi impor dan berdampak pada inflasi secara keseluruhan.

Terangnya tambahan THR yang diterima masyarakat kemungkinan besar hanya berfungsi sebagai penahan agar daya beli tidak turun lebih dalam, bukan menjadi pendorong konsumsi yang signifikan.

"Hipotesisnya, apakah tambahan THR yang kita dapatkan tadi itu dapat mendorong daya beli atau memang hanya untuk menahan agar inflasi tidak menggerus daya beli selama situasi domestik maupun global yang belum membaik?” ujarnya.

Abdul menjelaskan, tekanan inflasi yang datang dari sisi pasokan maupun permintaan membuat ruang untuk memaksimalkan dampak THR terhadap konsumsi masyarakat menjadi semakin terbatas.

Fantastis! Pemerintah Prediksi Angka THR Swasta Tembus Rp124 Triliun



Ia juga menyoroti perkembangan sejumlah indikator makroekonomi hingga Februari 2026. Inflasi tercatat berada di kisaran 4,76%, sementara nilai tukar rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS. Di sisi lain, tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) berada di kisaran 6,39% dan harga minyak dunia melambung tinggi.

Menurut Abdul, kenaikan harga minyak dunia bukan kabar baik bagi Indonesia yang saat ini merupakan negara pengimpor minyak. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau situasi seperti ini, ini akan berat bagi kita karena di APBN Februari sudah Rp135 triliun. Ini angka yang sangat tinggi, yang sangat membebani ekonomi selama 2026," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menilai konflik global juga berdampak pada pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan inflasi impor. Di sisi lain, inflasi dalam negeri sebenarnya sudah mulai meningkat bahkan sebelum konflik tersebut terjadi, terutama dari kenaikan harga bahan makanan.

Dengan kondisi tersebut, Abdul menilai tambahan likuiditas dari THR hanya akan menahan penurunan daya beli agar tidak semakin tajam di tengah tekanan inflasi yang meningkat.

"Kita lihat apakah THR ini berkontribusi terhadap peningkatan daya beli di tengah inflasi yang meningkat. Saya pikir tidak seperti itu karena bisa jadi THR ini hanya berguna untuk melindungi agar daya beli tidak signifikan turun ketika kenaikan inflasi cukup besar," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memantau langsung aktivitas ekonomi riil masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, di tengah dinamika pasar keuangan yang sedang bergejolak. Purbaya hari ini menyambangi pasar Tanah Abang , Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan pantauan, Purbaya tiba sekitar pukul 13.00 WIB dan kehadiran Bendahara Negara ini langsung menarik perhatian para pedagang di Blok A. Beberapa pedagang terdengar berseloroh menyambut kedatangan Menkeu.

“Pak ke sini Pak. Pak minta THR,” seru salah satu pedagang di lokasi.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menyempatkan diri mendatangi toko pakaian muslim, mencoba baju koko, hingga berdialog langsung dengan para pedagang mengenai kondisi omzet dan daya beli masyarakat. Salah satu pedagang mengungkapkan harapannya agar pemerintah dapat segera memulihkan kondisi ekonomi agar kembali normal.

Merespons keluhan tersebut, Purbaya meminta masyarakat untuk memberikan waktu bagi jajaran pemerintahan baru dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi.Purbaya: Ekonomi Indonesia Akan Alami Ekspansi sampai 2033



"Saya kan baru 5 bulan, akhir tahun nanti akan tumbuh ekonominya. Makanya Bapak dukung saya, biar yang lain jelek-jelekin nggak apa, kita dorong ekonomi di bawahnya biar makin lama makin maju, makin maju," jawab Purbaya menenangkan para pedagang.

Kunjungan ini dinilai strategis karena Pasar Tanah Abang merupakan barometer denyut nadi ekonomi kelas menengah ke bawah. Ramainya aktivitas jual-beli di pasar ini dianggap sebagai indikator kuat kesehatan ekonomi nasional dan efektivitas peredaran uang, termasuk dampak dari penyaluran THR yang sedang berlangsung.

Purbaya menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mendorong penguatan ekonomi dari level bawah (ekonomi kerakyatan) agar tercipta pertumbuhan yang berkesinambungan hingga akhir tahun nanti.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, ekonomi Indonesia masih jauh dari kata krisis di tengah ketidakpastian global. Hal ini ditekankan Purbaya saat meninjau langsung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (9/3/2026).

Kunjungan Purbaya ini dilakukan di tengah maraknya analisis ekonomi yang menyebut Indonesia sedang berada di ambang resesi dan penurunan daya beli masyarakat yang drastis. Usai berkeliling dan berinteraksi dengan para pedagang serta pengunjung, Purbaya menegaskan bahwa kondisi riil di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dari kekhawatiran para pengamat.

“Banyak ekonom-ekonom yang bilang kita sudah resesi, daya beli hancur, kalau hancur pasar tadilah nggak ada yang datang. Saya pengen cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang segala macam ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa nggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di Lt. 5 Blok A Tanah Abang hari ini.

Purbaya: Ekonomi Indonesia Akan Alami Ekspansi sampai 2033



Purbaya mencatat bahwa kerumunan pengunjung yang memadati pusat grosir tersebut menjadi bukti kuat bahwa aktivitas konsumsi domestik tetap berdenyut. Ia meyakinkan publik bahwa fondasi ekonomi nasional saat ini sangat jauh dari kategori krisis.

"Artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang membaik dan kita tidak resesi apalagi dari krisis, kita jauh dari krisis. Jadi ekonomi sedang bagus, teman-teman nggak usah takut," tegasnya.

Terkait kekhawatiran lonjakan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang menyentuh angka USD117 per barel, Purbaya memastikan pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penyerap kejutan (shock absorber). Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari dampak inflasi energi yang berlebihan.

Purbaya: Ekonomi Indonesia Solid, Lebih Unggul dari Banyak Negara



"Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," pungkas Purbaya.

Kunjungan ke Tanah Abang ini menjadi sinyal komunikasi pemerintah untuk menenangkan pasar dan pelaku usaha, di hari yang sama saat nilai tukar rupiah sempat menembus angka Rp17.000 per dolar AS dan IHSG terkoreksi tajam.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan penciptaan lapangan kerja menjadi kunci untuk mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

“Kebijakan pemerintah perlu fokus pada memperkuat pendapatan kelas menengah melalui penciptaan pekerjaan produktif di sektor manufaktur dan jasa modern,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.

Menurut Rizal, penurunan kelas menengah di Indonesia lebih banyak dipicu oleh tekanan biaya hidup dibanding perubahan gaya hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9-10 juta kelas menengah (middle class) turun ke kategori calon kelas menengah (aspiring middle class) dalam kurun waktu 2019 hingga 2024.

“Kondisi ini terjadi ketika biaya kebutuhan dasar terutama pangan, perumahan, pendidikan, dan transportasi yang cenderung naik lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan riil,” jelas Rizal.

Pada saat yang sama, lanjut dia, konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53–54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) mulai me lambat. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup telah menggerus daya beli kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.

Maka dari itu, pemerintah perlu menekan biaya hidup melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi rantai pasok, serta kebijakan perumahan dan transportasi yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, Rizal juga menyoroti persoalan yang lebih struktural. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penciptaan pekerjaan berkualitas dengan upah tinggi.

Banyak tenaga kerja masih terserap di sektor informal yang porsinya sekitar 59–60 persen dari total pekerja, sehingga peningkatan pendapatan relatif terbatas.

Akibatnya, ketika inflasi kebutuhan dasar meningkat, daya beli kelas menengah menjadi lebih rentan.

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Secara paralel, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan fiskal yang lebih ramah kelas menengah, seperti insentif pajak dan penguatan jaminan sosial.

“Selain itu perbaikan pada sisi biaya hidup dan kualitas pekerjaan, tekanan terhadap kelas menengah berpotensi terus berlanjut dan pada akhirnya melemahkan basis konsumsi domestik Indonesia,” tuturnya.

Persoalan daya beli kelas menengah sebelumnya disorot oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar.

Menko mengatakan tekanan biaya hidup, ketidakpastian pasar kerja, serta meningkatnya biaya pendidikan dan kesehatan akan terus berpotensi menggerus daya tahan kelas menengah.

Oleh sebab itu, dia mendorong penyusunan kebijakan yang dapat melindungi masyarakat kelas menengah agar mereka tidak turun kelas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memprediksi perputaran uang melalui Tunjangan Hari Raya ( THR ) sektor swasta akan mencapai angka fantastis sebesar Rp124 triliun pada musim Lebaran 2026 . Estimasi ini didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat sekitar 26,5 juta pekerja penerima upah di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa kucuran dana jumbo ini diharapkan menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi domestik melalui peningkatan belanja masyarakat. THR Karyawan Swasta Wajib Cair H-7 Lebaran, PNS Duluan

"Dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk THR sektor swasta dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Airlangga menjelaskan, bahwa besaran THR yang diterima pekerja swasta mengacu pada masa kerja masing-masing individu. Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak mendapatkan tunjangan sebesar satu bulan upah penuh.

"Sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional," ujarnya.

Cairkan THR PNS, TNI/Polri 2026, Purbaya Siapkan Rp55 Triliun



Tak hanya sektor swasta, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 10 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp49 triliun.

Pencairan untuk abdi negara ini dilaporkan sudah mulai berjalan secara bertahap sejak akhir Februari lalu. "Pembayaran THR sudah dimulai bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pekan pertama Ramadan yang diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan para pensiunan," jelas Airlangga.

Distribusi anggaran Rp55 triliun tersebut menyasar jutaan penerima manfaat dengan rincian, ASN Pusat, TNI, & Polri 2,4 juta orang dengan alokasi Rp22,2 triliun, ASN Daerah 4,3 juta orang dengan alokasi Rp20,2 triliun dan Pensiunan 3,8 juta orang dengan alokasi Rp12,7 triliun.

Kombinasi antara THR sektor swasta dan ASN ini diharapkan menciptakan efek domino yang positif bagi sektor ritel, transportasi, dan jasa selama periode Idulfitri 1447 H.

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan 1447 Hijriah di daerah ini tidak akan melampaui daya beli masyarakat.

"Kita optimistis bahwa walaupun terjadi lonjakan harga sembako karena terjadi tarikan permintaan yang kuat, InsyaAllah tidak sampai pada tingkat yang melampaui daya beli masyarakat," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Selasa.

Menurut dia, kenaikan harga bahan pokok strategis di pasar jelang bulan puasa merupakan kondisi yang wajar karena permintaan terhadap bahan pokok mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari biasa.

Namun, kata Bupati, pergerakan harga sembako sejauh ini masih dalam tahap wajar karena mengikuti dinamika pasar, tetapi harganya masih tetap terjangkau masyarakat.

"Kenaikan harga hampir dipastikan ada kenaikan, seperti biasa siklus tahunan yang biasa saja, yang penting kenaikannya itu tidak sampai melampaui daya beli rata rata masyarakat Bantul," katanya.

Meskipun demikian, kata dia, pemerintah kabupaten melalui instansi terkait seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) dan Dinas Pertanian Bantul akan rutin melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar.

"Jadi terutama DKUKMPP, Dinas Pertanian itu tiap hari memantau dan mengupdate harga harga sembako dan bahan pokok strategis di pasar pasar, sehingga nanti dari hari ke hari kita pasti tahu pergerakan harganya," katanya.

Dari hasil pemantauan sementara oleh pegawai, kata dia, saat ini tidak terjadi lonjakan harga signifikan, bahkan untuk stok bahan pokok di pasar relatif aman dan mencukupi kebutuhan.

"Dan untuk sementara ini dilaporkan stok bahan pokok itu aman, bahkan untuk beras itu sangat aman, sehingga kita tinggal menjaga saja dan memantau dari waktu ke waktu," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi jumbo Rp12,83 triliun yang difokuskan pada kuartal I 2026. Langkah strategis ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengoptimalkan momentum pertumbuhan ekonomi selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, bahwa rangkaian kebijakan ini akan berlaku efektif sepanjang Februari hingga Maret 2026, mencakup insentif transportasi, bantuan pangan, hingga penguatan tenaga kerja.

4 Program Stimulus 2025 Bakal Lanjut Tahun Ini, Purbaya Umumkan Daftarnya



“Kita memberikan diskon tiket pesawat hingga 16 persen yang ditanggung pemerintah. Selain itu, Angkasa Pura memberikan potongan airport tax sebesar 50 persen, serta diskon harga avtur. Pemerintah juga memberikan diskon tarif angkutan laut dan kereta api sebesar 30 persen, serta potongan tarif tol hingga 20 persen,” ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp200 miliar khusus untuk memangkas biaya perjalanan masyarakat. Insentif ini mencakup berbagai moda transportasi darat, laut, dan udara guna memastikan mobilitas yang lebih terjangkau.

Pemerintah Cari Cara Tekan Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri, Stimulus Disiapkan



Guna meredam fluktuasi harga kebutuhan pokok selama bulan suci, pemerintah juga mengucurkan bantuan sosial dalam bentuk beras dan minyak goreng bagi masyarakat berpendapatan rendah.

“Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kilogram selama dua bulan, ditambah minyak goreng untuk dua bulan. Total anggarannya sekitar Rp12 triliun,” jelas Airlangga.

Selain dukungan konsumsi, pemerintah melanjutkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduate) yang telah berjalan sejak akhir 2025. Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) sedang digodok bersama KemenPAN-RB dan Kemnaker untuk mendukung fleksibilitas kerja.

Airlangga menekankan, bahwa intervensi awal tahun ini sangat krusial mengingat capaian pada triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 4,87% masih perlu ditingkatkan agar bisa mengejar target 5,4% di tahun ini.

“Triwulan pertama sangat penting, karena pada periode yang sama tahun lalu pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah,” ujarnya.

Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.

Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.

Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.

Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga tercatat turun tipis masing-masing dari 111,5 dan 136,6 pada November 2025 menjadi 111,4 dan 135,6 pada Desember 2025.

Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dilaporkan meningkat menjadi 106,5 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,7.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah program utama akan dilanjutkan dan diperluas pada 2026.

Program tersebut mencakup magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan serta penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Paket kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional.

Haryo menjelaskan, sepanjang 2025 implementasi Paket Ekonomi mencatatkan capaian signifikan.

Dalam percepatan penciptaan lapangan kerja, Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah direalisasikan kepada 102.696 peserta dari total pelamar mencapai 724.880 orang pada batch pertama hingga ketiga. Jumlah ini melampaui target awal yang menyasar 100.000 peserta.

"Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan," jelas Haryo.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025, dengan alokasi bantuan sebesar 10 kg per KPM.

Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton.

Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan melalui penyaluran minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter.

Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya.

Program tersebut telah menjangkau sebanyak lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama enam bulan, yakni Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Kemudian guna meningkatkan akses pembiayaan dan layanan jaminan sosial, Pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga.

Program tersebut resmi diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025, dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan perumahan bagi pekerja, khususnya pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah.

Lebih lanjut, Pemerintah juga telah melaksanan Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) sebagai upaya menjaga penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Realisasi anggaran oleh Kementerian PU telah mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 paersen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 25 ribu orang. Sementara itu, realisasi oleh Kementerian Kehutanan mencapai Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 16 ribu orang.

Pada aspek deregulasi dan percepatan investasi, Pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi (PP28) dengan meluncurkan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu melalui kanal Lapor Debottlenecking.

Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti sebanyak 23 desk pengaduan sebagai bagian dari upaya menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, Pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 lalu.

Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan.

Program Gig Economy sendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan SDM, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), hingga pengembangan industri semikonduktor. Pemerintah menargetkan implementasi program itu di 15 kota di seluruh Indonesia dengan Jakarta ditetapkan sebagai prototipe program.

Selain realisasi berbagai kebijakan Paket Ekonomi tersebut, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target yang sebesar 35 juta KPM.

Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90 persen setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12 persen), Sumatera Utara (86,35 persen), dan Sumatera Barat (90,21 persen).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026