Inklusi Keuangan Syariah Sumbar Capai 92,14%, Ini Kata Gubernur Mahyeldi
Inklusi keuangan syariah Sumbar diproyeksikan mencapai 92,14% pada 2025. Gubernur Mahyeldi fokus pada penguatan ekonomi syariah dan wisata halal.
(Bisnis.Com) 11/05/26 21:24 218325
Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim tingkat inklusi keuangan syariah di daerah ini pada 2025 mencapai 92,14% dan hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah program serta kinerja perbankan daerah unit syariah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
“Untuk penguatan ekonomi syariah ini memang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatra Barat,” katanya saat rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Padang, Senin (11/5/2026).
Dia menjelaskan dalam menjalankan keuangan syariah ini, sepanjang 2025 Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi.
Salah satunya dengan penetapan kawasan Halal Lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
“Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter juga rutin digelar di kawasan tersebut, seperti Subuh Mubarok, i\'tikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter,” ujarnya.
Lalu pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar terus menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Di mana saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Jadi dengan adanya peningkatan penguatan wisata halal dan budaya di Sumatra Barat, akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan daerah,” tegasnya.
Oleh karena itu, melihat pada tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%, dan hal ini dapat dilihat pada kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.
Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” sebut dia.
Kemudian dia menyatakan komitmen bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), serta pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.
“Kami ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat,” tutupnya.
#inklusi-keuangan #keuangan-syariah #sumatra-barat #gubernur-mahyeldi #ekonomi-syariah #program-strategis #rad-pks #ekosistem-halal #halal-lifestyle #wisata-halal #desa-wisata #unit-usaha-syariah #bank