Bisnis.com, JAKARTA — PT Alia Kreasindo Mandiri menargetkan 25.000 pengunjung hadir dalam perhelatan International Islamic Expo (IIE) ke-16 yang dilaksanakan pada 26—28 Juni 2026. Target tersebut meningkat 13,63% dibandingkan target tahun sebelumnya sebanyak 22.000 pengunjung.

Direktur Utama PT Aliya Kreasindo Mutia Andriastuti menyampaikan, selain target pengunjung yang lebih tinggi, pihaknya juga mematok nilai transaksi yang lebih besar dari tahun lalu yang mencapai sekitar Rp103 miliar, baik dari pengunjung domestik maupun mancanegara.

“Tahun ini tentunya kita menargetkan lebih tinggi lagi, mungkin di Rp115 miliar target kita di tahun ini,” kata Mutia dalam konferensi pers di BSI Tower, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Di tengah kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sedang tidak baik-baik saja, Mutia menyebut bahwa perseroan dalam menggelar IIE ke-16 berkomitmen untuk menghadirkan konsep yang lebih luwes dan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik saat ini.

Mutia menambahkan, meski wilayah Timur Tengah sedang bergejolak, bisnis muslim bank, umrah, haji, maupun pariwisata tetap berjalan dengan baik.

“Demand-nya juga masih banyak. Nah kami mencoba untuk mengakomodir itu sebenarnya untuk penyelenggaraan [IIE] ini,” ujarnya

Sementara itu, Senior Vice President Islamic Ecosystem Grup PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Rima Dwi Permatasari mengatakan, BSI sebagai official banking partner, akan menawarkan beragam promo guna menarik para pengunjung untuk hadir dalam acara IIE ke-16.

Beberapa program itu antara lain diskon BSI Hasanah Card maupun Kartu Debit BSI. Rima mencontohkan, bagi pengunjung yang melakukan transaksi di atas Rp75 juta selama acara IIE berlangsung, akan mendapat potongan diskon sebesar Rp1,5 juta bagi pengguna BSI Hasanah Card dan Rp750.000 untuk pengguna Kartu Debit BSI.

Dalam perhelatan itu, Rima mengungkapkan bahwa BSI melayani pembukaan BSI Hasanah Card bagi pengunjung yang belum memiliki kartu tersebut.

“Jadi kalau misalnya pengunjung belum punya kartu Hassan Akkad dan mau punya kartu Hasanah Card sekarang dan langsung mengaktifkan itu kita Insya Allah sudah siap,” ungkap Rima.

Melalui perhelatan IIE ke-16, Rima mengharapkan, kontribusi Indonesia terhadap ekosistem haji dan umrah semakin meningkat ke depannya. “Mudah-mudahan International Expo ini merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan optimisme di Indonesia dan kita berkontribusi di ekosistem haji dan umrah,” pungkasnya.

saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai penguatan ekosistem halal melalui sertifikasi halal dapat memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.

Plt Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani mengatakan penguatan ekosistem halal sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan penguatan ekonomi syariah sebagai bagian penting dari pembangunan nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin kita dapat membangun ekosistem industri halal dan pariwisata yang semakin berkualitas, berdaya saing dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Rizki dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.

Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim, lanjutnya, tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi syariah nasional.

“Melalui penguatan produk dan layanan halal, Indonesia dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung sektor pariwisata,” ujar Rizki.

Kemenpar juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Lebih dari itu, pembangunan pariwisata harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kerangka tersebut, pengembangan desa wisata menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendorong pemerataan manfaat ekonomi pariwisata,” kata Rizki.

Ia menambahkan, hal ini sejalan dengan upaya kolaboratif Kemenpar dan BPJPH dalam memperluas fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di desa wisata.

“Hingga 30 Mei 2026, sebanyak 31.548 sertifikasi halal telah difasilitasi bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi,” kata Rizki.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan wisatawan, dan meningkatkan daya saing usaha masyarakat,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

St. Petersburg: Industri halal kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Pariwisata halal juga berkembang menjadi salah satu sektor yang menjanjikan.

Menariknya, perhatian banyak negara saat ini adalah menghadirkan layanan yang lebih musim friendly.

Rusia menjadi salah satu negara yang melihat besarnya potensi tersebut. Negeri yang memiliki julukan beruang merah itu mulai memperkuat ekosistem wisata halal sebagai bagian dari strategi menarik lebih banyak wisatawan internasional.

Komitmen akan mulai terasa pada penyelenggaraan Let’s Travel International Tourism Forum, ajang pariwisata internasional yang akan berlangsung di Moskow pada 10-14 Juni 2026 mendatang.

Rusia siapkan fasilitas untuk ramah muslim

Director of the Let’s Travel International Tourism Forum, Vladimir Zatynayko, mengakui wisata halal saat ini sedang mendapatkan momentum besar di berbagai negara.

Menurutnya, Rusia adalah negara multinasional dan multiagama sehingga mereka akan berupaya memastikan setiap wisatawan dapat menemukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena negara kami multinasional dan multiagama, kami akan memperlakukan setiap agama dengan hormat, setiap pelancong dapat menemukan apa pun yang mereka butuhkan di stan ini," katanya di sela-sela SPIEF 2026, Sabtu, 6 Juni 2026.

Bagi Rusia, pengembangan wisata halal juga menjadi peluang untuk memperluas pasar wisatawan internasional sekaligus memperkenalkan keragaman budaya dan wilayah yang dimiliki negara tersebut.

Menurut Future Market Insight Inc. sektor pariwisata halal global bernilai USD320,3 miliar pada tahun 2026 dan diperkirakan akan mencapai USD 579,0 miliar pada tahun 2036 dengan CAGR 6,1 persen.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah melalui penguatan peran pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta pembinaan dan percepatan sertifikasi halal.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan BI menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk peningkatan kapasitas UMKM dan generasi muda.

"Ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional," ujarnya saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, sebagaimana keterangan resmi BI yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dalam FESyar Sumatera 2026, kata Destry, BI menghadirkan program unggulan, yakni Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah).

Melalui program Pesat, BI mendorong penguatan peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, program Unggul difokuskan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf guna mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah.

Adapun program Berkah diarahkan pada pembinaan guna mempercepat sertifikasi halal sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan daya saing industri halal.

Program-program tersebut diperkenalkan dalam penyelenggaraan FESyar Sumatera 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) yang inklusif dan berkelanjutan ditujukan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing eksyar Indonesia, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia," kata dia.

Ada satu pertanyaan sederhana yang perlu lebih sering diajukan ketika membicarakan halal tourism Indonesia: apakah wisatawan benar-benar merasa tenang ketika melakukan perjalanan?

Pertanyaan ini penting karena wisata halal masih dilihat dari permukaan: makanan halal, hotel syariah, masjid, musala, atau destinasi yang diberi label ramah muslim. Semua itu diperlukan. Tetapi pengalaman wisata tidak sesederhana daftar fasilitas. Wisatawan tidak hanya membaca label.

Mereka merasa aman ketika tidak ragu memilih makanan, tenang ketika tahu ada ruang untuk salat, nyaman ketika membawa keluarga, dihargai ketika kebutuhannya dipahami, dan percaya ketika informasi sebelum berangkat ternyata sama dengan kenyataan di lapangan. Di sinilah tantangannya: bukan sekadar menambah label, melainkan membangun ekosistem yang dipercaya.

Pasar wisata muslim global terus membesar. Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index 2025 mencatat kedatangan wisatawan muslim internasional mencapai 176 juta pada 2024 dan diproyeksikan menjadi 245 juta pada 2030. Nilai belanja perjalanan wisatawan Muslim diperkirakan mencapai US$230 miliar pada 2030.

Laporan State of the Global Islamic Economy 2024/2025 juga menempatkan muslim-friendly travel sebagai salah satu sektor ekonomi halal yang tumbuh cepat, dengan proyeksi sekitar US$384 miliar pada 2028.

Namun, besarnya pasar tidak otomatis menjadi berkah bagi Indonesia. Di atas kertas, kita punya modal kuat: penduduk muslim besar, kuliner halal yang kaya, masjid dan musala yang tersebar, budaya lokal yang ramah, serta destinasi alam dan budaya yang beragam. Tetapi modal besar tidak selalu menjadikan Indonesia pilihan utama wisatawan.

Dalam GMTI 2025, posisi Indonesia bergeser ke peringkat kelima setelah sebelumnya berada di posisi teratas bersama Malaysia. Pergeseran ini lebih tepat dilihat sebagai pengingat. Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bergerak cepat membangun pengalaman wisata muslim yang terintegrasi, mudah dipahami pasar, dan konsisten.

Kompetisi halal tourism hari ini bukan lagi soal siapa yang paling “halal” secara demografis, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan pengalaman yang dipercaya.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan cerita. Di Lombok, wisata halal bertemu dengan alam, pantai, dan tradisi masyarakat muslim yang kuat. Di Aceh, ia beririsan dengan sejarah Islam dan identitas budaya. Di Sumatera Barat, ia hidup melalui kuliner, adat, dan keramahan rantau. Di Jawa Barat, ia tumbuh melalui kuliner, ekonomi kreatif, modest fashion, desa wisata, dan family tourism. Di Yogyakarta, pengalaman halal berjalan berdampingan dengan budaya, pendidikan, heritage, dan hospitality. Kekayaan ini besar, tetapi belum tentu terbaca sebagai pengalaman yang utuh.

Masalahnya sering bukan ketiadaan fasilitas, melainkan keterputusan. Makanan halal tersedia, tetapi informasinya belum selalu mudah ditemukan. Masjid dan musala banyak, tetapi belum selalu terhubung dengan peta perjalanan digital.

UMKM kuliner lokal sangat kaya, tetapi belum semuanya hadir di platform yang mudah diakses. Hotel mengklaim ramah muslim, tetapi indikatornya kadang belum jelas dan sulit diverifikasi.

Akibatnya, wisatawan masih harus menyusun sendiri kepastian perjalanannya. Mereka mencari informasi dari banyak sumber, membaca ulasan yang belum tentu valid, bertanya kepada teman, atau mengandalkan intuisi.

Bagi wisatawan keluarga, wisatawan asing, atau muslim traveler yang memperhatikan kepastian halal, celah seperti ini dapat mengurangi rasa nyaman.

Di sinilah Online Travel Agent atau OTA Indonesia memiliki peran strategis. Platform seperti Traveloka, tiket.com, dan pelaku perjalanan digital lain tidak cukup lagi dipahami sebagai tempat membeli tiket, memesan hotel, atau mencari aktivitas wisata.

Mereka berada di ruang antara niat wisatawan dan kesiapan destinasi. Mereka melihat apa yang dicari, dipilih, dikeluhkan, dan akhirnya membentuk reputasi destinasi.

OTA dapat menjadi pengorkestrasi ekosistem halal tourism. Bukan untuk menguasai semua aktor, melainkan membantu menjahit potongan layanan yang selama ini tersebar: hotel, restoran, transportasi, aktivitas, UMKM, tempat ibadah, ulasan wisatawan, hingga narasi destinasi.

Di titik ini, gagasan halal-as-a-service menjadi penting. Halal tidak lagi cukup dipahami sebagai label pada produk. Halal perlu hadir sebagai layanan yang menemani perjalanan wisatawan sejak mencari informasi, memilih hotel, menentukan restoran, menyusun itinerary, tiba di destinasi, hingga membagikan pengalaman.

Dalam logika halal-as-a-service, wisatawan tidak perlu terus-menerus menebak. Platform membantu menyediakan kepastian. Status restoran dapat dibedakan antara yang bersertifikat halal, menyediakan menu halal, dimiliki muslim, atau sekadar mengklaim halal.

Hotel dapat menampilkan informasi sederhana tetapi penting: arah kiblat, sajadah, pilihan makanan halal, lokasi masjid terdekat, dan fasilitas keluarga. Itinerary dapat memperhitungkan waktu salat, jarak tempuh, pilihan kuliner, dan kenyamanan keluarga.

Hal-hal ini mungkin tampak kecil. Tetapi justru dari hal-hal kecil itulah rasa percaya tumbuh. Dalam wisata halal, kepercayaan sering lahir bukan dari slogan besar, melainkan dari konsistensi layanan yang sederhana dan jujur.

Peran OTA juga penting bagi UMKM lokal. Wajah paling otentik destinasi sering bukan hotel besar, melainkan warung makan, pemandu lokal, pengrajin, pengelola homestay, komunitas desa wisata, atau penjual oleh-oleh. Mereka menyimpan cerita dan kedekatan yang tidak mudah digantikan layanan formal.

Namun banyak dari mereka belum siap masuk ke pasar digital: foto belum menarik, deskripsi belum jelas, pembayaran belum rapi, standar kebersihan belum konsisten, dan sertifikasi belum tersedia. Jika OTA membantu mereka naik kelas, halal tourism menjadi agenda pariwisata sekaligus pemberdayaan.

Tentu saja, peran OTA membawa tanggung jawab. Jika platform hanya mengejar transaksi, halal tourism bisa jatuh menjadi komoditas label. Paket diberi nama muslim-friendly, tetapi tidak diverifikasi. Restoran disebut halal, tetapi sumber informasinya tidak jelas. Hotel ditampilkan ramah muslim, tetapi fasilitasnya tidak konsisten. Dalam jangka panjang, praktik seperti ini merusak kepercayaan.

Karena itu, OTA perlu membangun kapabilitas yang lebih dari sekadar teknologi: kurasi, verifikasi, kemitraan, dan sensitivitas budaya. Mereka perlu memahami bahwa halal tourism bukan hanya kategori produk. Ia adalah ruang pengalaman yang menyentuh nilai, identitas, rasa aman, dan harapan wisatawan.

Indonesia memiliki modal besar. Tetapi modal besar tidak otomatis menjadi keunggulan. Tanpa orkestrasi, semuanya tetap menjadi potensi yang tersebar. Dengan orkestrasi, potensi itu dapat berubah menjadi pengalaman yang dipercaya.

Pada akhirnya, tantangan terbesar halal tourism Indonesia bukan sekadar membuat wisatawan datang, tetapi membuat mereka yakin untuk kembali. Label dapat menarik perhatian, tetapi hanya pengalaman yang jujur dan konsisten yang melahirkan kepercayaan.

Halal tourism yang dipercaya tumbuh dari kerja kecil yang sering tidak terlihat: informasi yang akurat, toilet yang bersih, musala yang layak, makanan yang jelas status halalnya, pelaku lokal yang diberdayakan, dan platform digital yang tidak sekadar menjual, tetapi ikut menjaga janji.

Mungkin di situlah masa depan halal tourism Indonesia akan ditentukan. Bukan pada seberapa besar klaim yang kita ucapkan, melainkan pada seberapa sungguh-sungguh kita merawat pengalaman yang dirasakan wisatawan.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim tingkat inklusi keuangan syariah di daerah ini pada 2025 mencapai 92,14% dan hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah program serta kinerja perbankan daerah unit syariah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).

“Untuk penguatan ekonomi syariah ini memang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatra Barat,” katanya saat rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan dalam menjalankan keuangan syariah ini, sepanjang 2025 Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi.

Salah satunya dengan penetapan kawasan Halal Lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.

“Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter juga rutin digelar di kawasan tersebut, seperti Subuh Mubarok, i'tikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter,” ujarnya.

Lalu pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar terus menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Di mana saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Jadi dengan adanya peningkatan penguatan wisata halal dan budaya di Sumatra Barat, akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, melihat pada tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%, dan hal ini dapat dilihat pada kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” sebut dia.

Kemudian dia menyatakan komitmen bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), serta pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.

“Kami ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat,” tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.

Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.

Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.

“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.

Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.

"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) Capital A sekaligus penasihat AirAsia X (AAX) Tony Fernandes menilai penetapan Bahrain sebagai hub strategis di kawasan Timur Tengah akan memperkuat industri pariwisata halal (halal tourism) Indonesia. Ekspansi global tersebut membuka peluang bagi wisatawan Muslim, khususnya dari Timur Tengah, untuk mengakses destinasi halal di Indonesia dengan lebih mudah melalui jaringan penerbangan yang terintegrasi. Sementara itu, destinasi Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat branding sebagai destinasi halal yang berkualitas.

“Jaringan ke Bahrain memungkinkan kami menjangkau lebih banyak negara GCC (Negara Teluk), yang semuanya sesuai standar halal,” ujarnya di Manama, Bahrain, Rabu (11/2/2026).

Meski belum ada rute langsung dari Bahrain ke Indonesia, hub ini mempermudah konektivitas melalui Kuala Lumpur, Malaysia, sehingga perjalanan wisatawan ke berbagai destinasi Indonesia menjadi lebih efisien.

Menurut Tony, dampak pembukaan hub Bahrain dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi lokal di Indonesia. Sebab, banyak wisatawan dari kawasan Timur Tengah telah mengenal sejumlah destinasi wisata tropis Indonesia seperti Bali. Namun, masih banyak destinasi lain yang memiliki potensi besar.

Ia juga berpendapat pasar halal selama ini masih kurang mendapat perhatian, padahal permintaannya terus meningkat. Dengan adanya rute baru ini, sektor pariwisata halal diharapkan dapat terdongkrak.

Pada Rabu petang (11/2), AirAsia X mengumumkan ekspansi global dengan menjadikan Bahrain sebagai hub strategis baru yang menghubungkan rute Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Australia.

Perusahaan juga mengumumkan pembukaan rute penerbangan internasional terbaru yang menghubungkan Kuala Lumpur–Bahrain–London Gatwick (KUL–BAH–LGW).

Langkah ini menandai babak baru perusahaan dalam memperluas jaringan medium dan long-haul di luar Asia Tenggara. Dengan Bahrain sebagai simpul utama, AirAsia X menargetkan terbentuknya jaringan penerbangan jarak jauh yang lebih terintegrasi secara global.

Jakarta (ANTARA) - Cheria Holiday (penyedia layanan wisata halal di Indonesia) berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai upaya membangun ekosistem wisata halal yang inklusif.

“Tujuannya memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses mudah terhadap layanan pembiayaan perjalanan yang sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk wisata halal mancanegara, umrah, maupun haji,” kata Pendiri Cheria Holiday Cheriatna dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Cheriatna mengungkapkan kemitraan ini didedikasikan untuk memudahkan keluarga muslim Indonesia mewujudkan liburan impian yang ramah muslim.

Menurut dia, kolaborasi dengan BSI memungkinkan masyarakat untuk memperoleh mendapatkan informasi, melakukan pendaftaran, hingga mengajukan pembiayaan perjalanan.

"Ini adalah terobosan nyata Cheria Holiday untuk mempermudah traveler mengakses produk wisata halal berkualitas tanpa kendala geografis maupun finansial," ucapnya.

Selain memberikan aksesibilitas, lanjutnya, pihaknya turut membuka peluang diversifikasi skema pembiayaan. Calon jamaah dan wisatawan disebut dapat memilih pembayaran untuk paket wisata halal, umrah, dan haji khusus.

Cheriatna, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Travel Halal Indonesia (ATHIN), menyambut baik dukungan sektor perbankan, seiring adanya proyeksi pengeluaran perjalanan umat muslim global yang diperkirakan menembus 300 miliar dolar ASpada 2026.

“Sinergi dengan institusi keuangan syariah terbesar di Indonesia ini diharapkan semakin mengokohkan kepercayaan publik dan mitra internasional terhadap integritas Cheria Holiday sebagai operator wisata halal terdepan di tanah air,” ujar Cheriatna.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Pada suatu pagi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), riuh sebuah seminar tentang industri halal, mempertemukan ratusan pelaku UMKM, pejabat daerah, hingga komunitas jejaring pemasaran halal.

Di antara kerumunan itu, tampak wajah-wajah yang percaya bahwa NTB menyimpan potensi besar untuk melompat lebih tinggi di sektor halal.

Kehadiran Halal Network International (HNI) dalam forum tersebut terasa seperti simbol dari satu babak baru, yakni industri halal bukan lagi wacana, tetapi peluang ekonomi yang ingin diraih secara nyata.

Dalam beberapa tahun terakhir, NTB memang sering disebut sebagai salah satu daerah yang paling siap mengembangkan industri halal, setidaknya di kawasan timur Indonesia.

Basis masyarakat yang mayoritas Muslim, kekayaan bahan baku agromaritim, serta geliat UMKM yang terus tumbuh menjadi alasannya. Namun potensi saja tidak cukup.

Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana daerah ini menata ekosistem halal dari hulu ke hilir secara terpadu.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa ekonomi syariah harus menjadi motor penggerak UMKM dan industri halal.

Pernyataan tersebut bukan sekadar imbauan, tetapi bagian dari agenda besar untuk menjadikan NTB sebagai salah satu poros ekonomi syariah di Indonesia.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 menunjukkan total aset perbankan syariah di NTB mencapai Rp24,85 triliun bertumbuh stabil dan memberi ruang pembiayaan yang bisa menopang industri halal.

Pada titik ini, publik melihat bahwa narasi besar sudah tersedia. Yang jadi pertanyaan, apakah eksekusinya cukup cepat dan terarah?

Membangun ekosistem

Industri halal tidak bisa berdiri tanpa fondasi ekosistem yang kuat. Dinas Perindustrian (Disperin) NTB dalam tujuh tahun terakhir telah mengawal pembinaan industri halal, terutama pada proses sertifikasi yang menjadi pintu masuk utama bagi pelaku usaha.

Pada 2024, sebanyak 1.000 UMK di NTB memperoleh sertifikat halal gratis. Langkah ini strategis membuka pintu kepercayaan baru dari konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Tetapi sertifikasi hanyalah permukaan. Tantangan sejatinya adalah memperkuat rantai pasok halal agar pelaku industri tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memenuhi standar, menjaga kualitas, dan menembus pasar.

Di sinilah kolaborasi Disperin NTB dengan Halal Network International (HNI) menemukan relevansinya. HNI bukan hanya menawarkan pasar, tetapi juga ekosistem yang lengkap melalui produksi, distribusi, hingga digital marketplace HalMall.

Bagi banyak industri kecil menengah (IKM), jejaring semacam ini dapat memotong jarak antara proses produksi dan konsumen secara signifikan.

Sektor agromaritim NTB menyimpan kekuatan yang jarang dipetakan secara serius. Minyak kelapa, gula aren, kopi, rempah-rempah, hingga tanaman obat yang tumbuh di Lombok dan Sumbawa punya kualitas yang kompetitif.

Jika rantai pasok ini disusun dengan baik, NTB berpeluang mengambil peran penting dalam suplai bahan baku halal nasional maupun global.

Bank Indonesia NTB sejak 2021 sudah menginisiasi pendekatan Halal Value Chain (HVC) untuk memperkuat rantai nilai ini. Pendekatannya menempatkan industri halal sebagai ekosistem menyeluruh, bukan sekadar sektor.

Mulai dari pembiayaan syariah, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran harus bergerak secara terintegrasi. Pendekatan ini semakin relevan ketika NTB mulai merancang Kawasan Halal Industri Terpadu (Halal Industrial Park) di Sekotong dan Pujut.

Kawasan ini jika benar terwujud akan menjadi pusat proses produksi halal yang higienis, modern, dan bisa menarik investor.

Ketersediaan lahan, sistem layanan terpadu (one stop service), serta insentif bagi pelaku IKM menjadi elemen penting agar kawasan tersebut tak berhenti sebagai rencana, tetapi hadir sebagai motor industri halal NTB.

Pelajarannya sudah jelas. NTB pernah belajar langsung ke Sidoarjo, melihat bagaimana Kawasan Industri Halal Safe and Lock berdiri di atas lahan 148 hektare dan menjadi KIH pertama di Indonesia.

Model tersebut membuktikan bahwa industri halal tidak bisa dikembangkan hanya dengan regulasi; ia membutuhkan tata ruang, klaster industri, dan manajemen kawasan yang solid. NTB tampak mengarah ke sana, namun jalan masih panjang.

Kemandirian ekonomi

Potensi industri halal dunia yang mencapai 6,5 triliun dolar AS pada 2027 menunjukkan bahwa pasar halal bukan sekadar ceruk kecil, melainkan arena global.

Ironisnya, negara-negara produsen utama justru berasal dari kalangan nonmuslim. Sementara negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia masih sibuk menata fondasi.

NTB, dalam skala regional, memiliki peluang yang besar untuk menjadi pelopor. Tapi daerah ini juga harus jujur melihat tantangannya, yakni lemahnya standardisasi produk, kapasitas produksi yang terbatas, kualitas pengemasan yang belum merata, literasi ekonomi syariah yang masih rendah, hingga minimnya investasi industri halal berskala besar.

Kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga, seperti HNI, bank syariah, hingga BI, merupakan langkah penting, tetapi perlu dikawal agar tidak berhenti di semangat acara seremonial.

Pelaku IKM harus benar-benar mendapatkan manfaat mulai pendampingan, percepatan sertifikasi, akses bahan baku, pembiayaan, hingga akses pasar digital.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong masuk ke ekosistem halal, bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai bagian dari rantai ekonomi.

Penguatan literasi keuangan syariah, penggunaan bank syariah, dan orientasi pada produk halal merupakan fondasi kemandirian ekonomi umat yang terus digaungkan pemerintah.

Namun kemandirian tidak akan terbangun jika industri halal masih berjalan sendiri-sendiri.

NTB perlu memastikan bahwa hilirisasi agromaritim yang digagas pemerintah berjalan seiring dengan strategi halal. Artinya, bahan baku lokal tidak sekadar dijual mentah, tetapi masuk ke rantai nilai industri halal yang bernilai tinggi.

Pariwisata halal yang dulu sempat menjadi unggulan NTB juga bisa diintegrasikan kembali ke ekosistem ini. Kuliner halal, kerajinan, busana Muslim, dan produk wellness berbasis herbal NTB dapat menjadi portofolio industri halal yang lebih komprehensif.

Harapan

Industri halal NTB sedang berada pada fase penting, yakni antara peluang dan ketidaksiapan. Antara optimisme yang besar dan pekerjaan rumah yang masih panjang.

Namun satu hal jelas bahwa momentum sudah terbentuk. Sertifikasi halal semakin meluas, kolaborasi semakin terbuka, pendekatan HVC sudah mulai diperkenalkan, dan rencana Kawasan Halal Industri Terpadu terus disusun.

Hal yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian mempercepat eksekusi. NTB harus mulai menentukan prioritas produk halal unggulan, memperkuat investasi, menata rantai pasok, dan memastikan semua agenda halal tidak berjalan parsial. Industri halal bukan sekadar label, melainkan sistem ekonomi yang harus hidup dan menggerakkan masyarakat.

Akhirnya, jika industri halal mampu tertata dan terintegrasi, NTB bukan hanya menjemput peluang ekonomi global, tetapi juga membangun pondasi kemandirian ekonomi umat.

Pada titik itulah industri halal akan menjadi bukan hanya proyek pemerintah, tetapi gerakan bersama yang memperkuat daya saing daerah, sekaligus menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat di sektor halal dunia.

Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melihat keuangan syariah memiliki potensi untuk mendongkrak perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat ekonomi syariah pun akan terus ditingkatkan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pertumbuhan ekonomi di Sumbar memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Makanya, gerakan berwakaf dan berzakat sudah tumbuh dan berkembang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbar.

“Selama ini untuk zakat dan wakaf telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi soal kuliner halal, fashion halal, serta pariwisata halal yang dapat menggerakan ekonomi secara syariah,” katanya Kamis (13/11/2025).

Dia menyebutkan ekonomi dan keuangan syariah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan di Sumbar. Falsafah di Minangkabau yakni adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah menjadi pondasi dalam menjalankan syariah agama Islam dan menuntun masyarakat Sumbar pada aspek kehidupan dengan tata cara yang halal dalam memenuhi kaidah agama Islam.

“Jadi hal ini menandakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu potensi strategis yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumbar," ujarnya.

Menurutnya, ada sekitar 98% masyarakat Sumbar beragama Islam, dan memegang teguh falsafah ABS-SBK sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

Untuk memaksimalkan kontribusinya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang terencana dan terintegrasi. Berbagai potensi ini, lanjut Mahyeldi, pada Tanggal 15-16 November 2025, akan dilaksanakan Konferensi Waqaf Internasional di Kota Padang.

“Kami ingin keuangan syariah ini terus tumbuh. Lalu, terselenggarakannya pertemuan wakaf internasional itu, merupakan kolaborasi antara Pemprov dengan Pondok Modern Darussalam Gontor yang bertujuan untuk melahirkan gagasan baru dan solusi konkrit dalam pengelolaan wakaf produktif.

Dikatakannya adanya Konferensi Wakaf tersebut, akan turut membantu penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan dana sosial syariah.

“Makanya perlunya sinergi pengembangan ekonomi syariah di daerah memerlukan dukungan dan sinergi seluruh stakeholders terkait," tegasnya.

Gubernur menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, menetapkan muatan ekonomi dan keuangan syariah pada misi ke empat, yaitu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dimana untuk potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar Tahun 2025–2029 terletak pada penguatan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perdagangan UMKM, green ekonomi dan potensi energi baru terbarukan yang selaras dengan prinsip syariah.

"Strateginya meningkatkan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur dan memperkuat ekonomi di nagari di masa yang akan datang," sebutnya.

Kemudian Mahyeldi juga meminta upaya mengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumbar, agar semua kabupaten dan kota paling lambat awal Tahun 2026 telah membentuk kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), dan dilanjutkan dengan SK Kepala Daerah di masing- masing kabupaten dan kota.

"Karena nanti akan ada penilaian Adinata Syariah Tingkat Provinsi pada tahun 2026 nanti oleh komite nasional ekonomi dan keuangan syariah," ucap dia.

Dia melihat dengan adanya kolaborasi ini dapat menjadi gerakan masif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menambahkan penguatan ekonomi dan keuangan syariah ini memang menjadi salah satu konsen Pemprov Sumbar untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial di daerah, melalui hilirisasi industri halal dan penguatan rantai halal melalui UMKM di Sumbar.

"Rakor diharapkan dapat sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antara pusat dengan provinsi dan kabupaten kota dalam penguatan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Deti.

Deti mengharapkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan semua hal dapat dilakukan komitmen dan konsisten atas rencana bersama yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan.

Bisnis.com, BATAM — Kinerja sektor perbankan syariah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren positif hingga akhir semester I/2025.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, pertumbuhan perbankan syariah Kepri melampaui kinerja perbankan syariah secara nasional.

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengatakan bahwa total aset bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Kepri pada semester I/2025 tercatat mencapai Rp16,19 triliun, atau tumbuh 10,04% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Raihan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan aset secara nasional yang hanya sebesar 7,83% (YoY).

"Pertumbuhan aset perbankan syariah di Kepri mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah, sekaligus menandakan potensi ekonomi syariah yang semakin kuat di daerah ini," ujar Sinar, Kamis (30/10/2025).

Selain aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun mencapai Rp8,89 triliun atau tumbuh 7,19% (YoY). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rerata nasional yang berada di level 6,91% (YoY).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp11,1 triliun, meningkat 15,15% (YoY). Capaian itu hampir dua kali lipat dari pertumbuhan pembiayaan bank umum syariah dan UUS secara nasional yang hanya mencapai 8,37% (YoY).

"Kinerja pembiayaan yang solid ini turut disertai dengan tingkat kesehatan yang terjaga baik. Non Performing Finance [NPF] perbankan syariah di Kepri hanya 1,30%, jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 2,24%," ujarnya.

Selanjutnya, Sinar menambahkan bahwa sektor UMKM juga menjadi fokus utama pembiayaan syariah di Kepri. Pada semester I 2025, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM mencapai Rp1,33 triliun, tumbuh signifikan 30,62% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan UMKM ini menunjukkan komitmen kuat perbankan syariah dalam mendorong sektor produktif dan memperluas akses pembiayaan inklusif di Kepri," tuturnya.

Sejalan dengan itu, OJK Kepri berkomitmen terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi berbasis halal.

"Ke depan, kami akan terus mendorong perbankan syariah agar lebih agresif mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pariwisata halal, industri kreatif, dan UMKM, yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah," kata Sinar.